Pada Sabtu, 18 Maret 2017 8:27, "'Chan CT' [email protected]
[GELORA45]" <[email protected]> menulis:
|
Politisasi Agama Menodai Demokrasi
Jumat, 17 Maret 2017 | 13:58
http://www.beritasatu.com/blog/tajuk/5235-politisasi-agama-menodai-demokrasi.html
Pilgub DKI Jakarta 2017 ternoda oleh maraknya kampanye yang mengangkat isu
agama. Secara kasat mata spanduk-spanduk yang secara implisit mengajak warga
tidak memilih kandidat tertentu lantaran berlainan agama, bertebaran di
seantero Ibu Kota. Tak hanya itu, kampanye semacam itu juga menjadi viral di
media sosial. Hal yang merisaukan, kampanye hitam berbalut isu agama
intensitasnya meningkat menjelang pemungutan suara putaran kedua 19 April
mendatang, meskipun durasi masa kampanye lebih singkat ketimbang saat putaran
pertama. Kondisi ini menegaskan telah terjadi politisasi agama secara masif di
Pilgub DKI Jakarta. Kita sangat prihatin dan cemas, di usia yang lebih dari
tujuh dasawarsa, bangsa Indonesia masih belum mampu menyelesaikan persoalan
yang seharusnya menjadi ranah pribadi masing-masing warga negara. Pada
kenyataannya masih banyak kalangan yang mempersoalkan latar belakang suku dan
agama. Mereka masih belum bisa menerima kalangan yang berbeda suku, agama, dan
golongan sebagai saudara satu bangsa, yang memiliki hak dan tanggung jawab yang
sama dalam politik dan pemerintahan. Sebaliknya, mereka mengemas perbedaan itu
sebagai senjata untuk menyerang lawan politiknya, dalam rangka menancapkan
hegemoni mereka di pentas kekuasaan. Dalam kampanye Pilgub DKI Jakarta, dan
juga saat Pilpres 2014, isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sengaja
ditonjolkan untuk menenggelamkan visi, misi, dan program sang kandidat. Secara
vulgar, isu SARA sengaja diangkat agar publik menjadikannya sebagai
pertimbangan utama dalam memilih calon pemimpin. Masih digunakannya kampanye
hitam berbalut SARA sebagai salah satu strategi pemenangan tentu merisaukan.
Praktik itu mencerminkan etika berpolitik para politisi dan pendukungnya masih
rendah. Sesuai tujuannya untuk menjatuhkan lawan politik, isu yang dijual dalam
kampanye hitam sangat vulgar dan tidak mempertimbangkan aspek moral. Apa pun
bisa menjadi komoditas kampanye hitam, asalkan lawan jatuh citranya di hadapan
masyarakat pemilihnya. Masih maraknya kampanye hitam tentu saja cukup
memprihatinkan dan berbahaya bagi pembangunan demokrasi ke depan. Sebab,
masyarakat disuguhi informasi yang menyesatkan sebagai bahan pertimbangan
mereka dalam memilih. Bangsa Indonesia seharusnya sudah meninggalkan persoalan
identitas suku dan agama, dan tidak menjadikannya sebagai alat pemecah,
melainkan sebagai kekuatan pemersatu. Bangsa Indonesia seharusnya sudah
mengidentifikasi berbagai persoalan dan tantangan dalam perjalanan bangsa ini
menuju usia seabad, agar kita menjadi bangsa yang maju dan besar, serta
diperhitungkan dalam pergaulan global. Dalam konteks pilkada, masyarakat
seharusnya diajak dan dididik untuk mencermati visi, misi, dan program
masing-masing kandidat. Apakah yang dijanjikannya itu seturut dengan amanat
konstitusi, dan sejauh mana kemaslahatannya bagi warga. Selanjutnya mengukur
apakah yang dijanjikannya itu akan mampu diwujudkan. Sebab, hal-hal inilah yang
sangat relevan dalam rangka memilih siapa calon gubernur terbaik yang layak
memegang tongkat estafet kepemimpinan lima tahun ke depan. Upaya mengedepankan
kampanye SARA adalah bentuk penyesatan dan pembodohan masyarakat. Tindakan itu
pun justru akan merugikan kita semua sebagai bangsa. Sebab, calon yang akan
dipilih ternyata hanya atas dasar pertimbangan latar belakang identitas suku
dan agama, bukan apa yang akan dilakukan serta kapasitas dan integritasnya
sebagai calon pemimpin. Menghadapi situasi ini, penyelenggara kampanye, dalam
hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), juga
aparat keamanan dan pemerintah daerah harus bersikap tegas, menurunkan
spanduk-spanduk yang bersifat provokatif. Tindakan tegas harus dilakukan
mengingat praktik kotor ini tidak semata terkait urusan kontestasi kepala
daerah, tetapi harus disadari menjurus pada perpecahan bangsa.
Selain itu, tokoh-tokoh masyarakat, khususnya tokoh agama hendaknya juga mampu
berperan meredam pemikiran, sikap, dan tindakan yang masih mengarah pada
penguatan politik identitas secara kontraproduktif. Para tokoh masyarakat dan
tokoh agama diharapkan mampu menahan munculnya kampanye hitam yang mengusung
isu SARA, dan intensif memberi pemahaman yang tidak menyesatkan publik. Kita
tidak ingin kepala daerah yang menang kelak karena sokongan kampanye SARA.
Masyarakat menghendaki calon pemimpin yang mampu mengartikulasikan visi dan
misinya secara cerdas, yang mampu meyakinkan masyarakat bahwa mereka layak
dipercaya karena kapasitas dan integritasnya. |
|
|
| | |
| So Wee Ming |
| 18 Maret pukul 1:20 |
|
| | | |
|
| Agama Dalam Pusaran Politik Indonesia
Syahdan, cara mudah untuk masuk menjadi pemain dalam politik praktis di
Indonesia, dibutuhkan dua hal. Yakni : Uang dan Massa.
Mengenai gelar akademik, pengalaman berorganisasi, kemampuan komunikasi,
idealisme yg dianut, dll hingga komitmen dan integritas, itu cuma formalitas.
Kenapa uang dan massa?
Sederhana, karena politik banyak menyoal perolehan suara/dukungan untuk
berkuasa, maka uang bisa membeli suara dan massa bisa menjadi kantung suara.
Malah akan sempurna, jika memiliki keduanya. Punya uang dan juga punya massa.
Hingga harap maklum, jika artis dan pengusaha, yg tajir melintir dan populer dg
follower dan fans clubnya, berbondong-bondong masuk ke dalam politik.
Sampai di sini, jika teman-teman berminat masuk dalam politik praktis, mungkin
bisa mengukur diri. Mau masuk dg uang atau dg massa..? atau jangan-jangan pilih
dg yg sempurna, punya uang dan punya massa? 😅
Dalam sejarah peradaban manusia di muka bumi, ternyata sejak dahulu kala dan
pada perkembangan seterusnya, agama sudah selalu ditarik ke dalam pusaran
politik.
Bahkan agama menjadi bidang atau obyek yg sangat-sangat potensial ditarik.
Karena rata-rata agama memiliki massa, dan cukup besar. Massa yg kita sebut sbg
pengikut atau umat. Lalu ajaran agama bisa diolah untuk menjadikan umatnya
fanatik dan mau berkorban seolah untuk Tuhan. Ayat-ayat kutipan agama, bisa
arahkan pada tujuan yg diinginkan. Bisa dikondisikan.
Tak heran, maka tokoh agama sejak dulu juga kerap ditarik ke dalam politik
karena faktor umat di belakangnya. Malah seperti diberi karpet merah. Bukan
karena karomahnya dalam hal agama, tapi semata karena ada suara yg bisa
diberikannya.
Kalau sudah bisa kita pahami hal ini, mungkin kita bisa sejenak
merenung-renung, apakah dalam keberagamaan kita sbg umat, kita juga tengah di
giring masuk ke dalam pusaran politik? Bukan tidak boleh, hanya perlu kita
kritisi, apakah kita tetap memiliki kemerdekaan sbg umat dg diri dan kehendak
kita pribadi? Atau kita hanya seperti kerbau yg dicokok hidungnya dan digiring
ke pusaran yg kita tidak paham benar?
Diolahnya massa sbg penyumbang suara untuk kepentingan politik, membuat partai
politik, baik secara personal maupun kepartaian, mengembang biakkan ormas-ormas
dan menempatkannya sbg sayap-sayap politik. Yg bisa digerakkan sewaktu
diperlukan.
Bahkan hal ini telah menjadi "bisnis" tersendiri. Ada uang yg digelontorkan dan
ada banyak massa yg dilibatkan.
Musim pilkada langsung telah menjadi musim panen uang buat kelompok ormas
politik. Massa yg oportunis, ke partai sana ikut, ke partai sini turut, yg
penting uang banyak bisa dijemput.
Menarik, ketika simbol2 agama tertentu ditarik ke dalam pusaran politik, lalu
membenturkannya dg segala kepentingan sbg alat politik di ruang publik,
ditambah intrik plus sedikit bumbu anggapan-anggapan mistik, tidakkah hal
tersebut justru membuat agama menjadi tak mampu mengakomodir simbol2 dan
segala hal yg berbeda? Bahkan agama tersebut menjadi terpecah-pecah?
Umat dihadapkan pada pilihan mengutamakan simbol atau nilai-nilai dari
agamanya.
Lalu ada yg terbalik-balik.
Bagi yg mengutamakan nilai, hingga mampu fleksibel dalam pilihan karena tak
menyoal simbol, malah dibilang sekuler. Seolah memisahkan agama dari kehidupan
riil.
Padahal, yg mengutamakan simbollah yg memisahkan agama dg kehidupan riil secara
saklek. Menjadi eksklusif hanya pada simbolnya sendiri, pikiran sendiri, paham
sendiri. Semua kehidupan diluarnya tak terakomodir. Menutup diri dari nilai2
kebaikan dan kebenaran universal. Berhenti pada kebaikan dan kebenaran menurut
tafsir personal dan komunal.
Padahal agama yg mampu tegak sebagai ajaran dan pengusung nilai-nilai kebaikan
yg universal akan membuat umatnya setara dg umat agama dan keyakinan apapun di
muka bumi. Setara adalah awal dari harmonisasi.
Mengabaikan nilai2 universal, tak akan membuat agama menjadi besar. Ia justru
kecil pada komunitasnya sendiri.
Apalagi melihat ayat-ayat atau ajaran-ajaran yg memiliki asbabunuzul atau
konteks kejadian, dipaksakan pada era dan konteks yg berbeda. Analogi-analogi
juga dipaksakan seolah mengulang zaman nabinya. Lalu jihad-jihad
didefisinisikan sesuai kepentingan. Hingga kita menyaksikan pemaksaan,
pemisahan dan penolakan kepada yg berbeda menjadi pembenaran.
Membunuh nurani. Merusak akal sehat. Membuat spt sakit jiwa. Karena
logika-logika politik bukan logika-logika yg linier. Logika-logika politik
adalah logika-logika kepentingan sesaat.
Hari ini agama dipakai untuk berkuasa, tak mustahil besok agama ditinggalkan
setelah tahta didapat. Hari ini agama dipakai di DKI Jakarta, tapi bersamaan
pula hari ini, diabaikan di wilayah lainnya. Yg utama, kepentingan akan
kekuasaan tercapai. Segala cara adalah sah, agama menjadi jaminan
pembenarannya. Jika dikritisi, mereka akan berdalih, ini kata agama. Ini firman
Tuhan. Mereka tak bertanggungjawab, selain ingin suara dan dukungan.
Karenanya, sebelum hal agama ditarik ke dalam pusaran politik ini semakin
menjadi-jadi, bahkan menghancurkan agama itu sendiri. Kita sbg umat beragama,
terlebih jika agama kita yg tengah ditarik kuat ke dalam pusaran politik itu,
maka kita boleh dan harus menghentikan.
Kembalilah kepada nilai2 agama secara universal. Kembalilah pada hakikat agama
yg besar, bukan agama yg dipermainkan untuk kepentingan sepihak dan sesaat.
Bukan agama yg kerdil hanya untuk segelintir.
Agama Dalam Pusaran Politik Indonesia. 2019 sebentar lagi. Tahun-tahun terakhir
ini, sudah cukup agama dipermainkan. Buktikan sudah bukan lagi waktu
mempolitisasi agama untuk kepentingan politik. Umat sudah pintar. Umat sudah
kembali ke jalan agama yg benar. Yang universal, bisa berdiri setara dg banyak
kelompok dan golongan. Umat ini umat agama yg besar, yg mengutamakan kebaikan
dan progresif dalam keberagaman kehidupan.
Itulah agama. Itulah insan beragama.
Berhentilah mengorbankan agama untuk ambisi 5 tahunan. Gitu ga sih? |
|
|
|
#yiv3543139231 #yiv3543139231 -- #yiv3543139231ygrp-mkp {border:1px solid
#d8d8d8;font-family:Arial;margin:10px 0;padding:0 10px;}#yiv3543139231
#yiv3543139231ygrp-mkp hr {border:1px solid #d8d8d8;}#yiv3543139231
#yiv3543139231ygrp-mkp #yiv3543139231hd
{color:#628c2a;font-size:85%;font-weight:700;line-height:122%;margin:10px
0;}#yiv3543139231 #yiv3543139231ygrp-mkp #yiv3543139231ads
{margin-bottom:10px;}#yiv3543139231 #yiv3543139231ygrp-mkp .yiv3543139231ad
{padding:0 0;}#yiv3543139231 #yiv3543139231ygrp-mkp .yiv3543139231ad p
{margin:0;}#yiv3543139231 #yiv3543139231ygrp-mkp .yiv3543139231ad a
{color:#0000ff;text-decoration:none;}#yiv3543139231 #yiv3543139231ygrp-sponsor
#yiv3543139231ygrp-lc {font-family:Arial;}#yiv3543139231
#yiv3543139231ygrp-sponsor #yiv3543139231ygrp-lc #yiv3543139231hd {margin:10px
0px;font-weight:700;font-size:78%;line-height:122%;}#yiv3543139231
#yiv3543139231ygrp-sponsor #yiv3543139231ygrp-lc .yiv3543139231ad
{margin-bottom:10px;padding:0 0;}#yiv3543139231 #yiv3543139231actions
{font-family:Verdana;font-size:11px;padding:10px 0;}#yiv3543139231
#yiv3543139231activity
{background-color:#e0ecee;float:left;font-family:Verdana;font-size:10px;padding:10px;}#yiv3543139231
#yiv3543139231activity span {font-weight:700;}#yiv3543139231
#yiv3543139231activity span:first-child
{text-transform:uppercase;}#yiv3543139231 #yiv3543139231activity span a
{color:#5085b6;text-decoration:none;}#yiv3543139231 #yiv3543139231activity span
span {color:#ff7900;}#yiv3543139231 #yiv3543139231activity span
.yiv3543139231underline {text-decoration:underline;}#yiv3543139231
.yiv3543139231attach
{clear:both;display:table;font-family:Arial;font-size:12px;padding:10px
0;width:400px;}#yiv3543139231 .yiv3543139231attach div a
{text-decoration:none;}#yiv3543139231 .yiv3543139231attach img
{border:none;padding-right:5px;}#yiv3543139231 .yiv3543139231attach label
{display:block;margin-bottom:5px;}#yiv3543139231 .yiv3543139231attach label a
{text-decoration:none;}#yiv3543139231 blockquote {margin:0 0 0
4px;}#yiv3543139231 .yiv3543139231bold
{font-family:Arial;font-size:13px;font-weight:700;}#yiv3543139231
.yiv3543139231bold a {text-decoration:none;}#yiv3543139231 dd.yiv3543139231last
p a {font-family:Verdana;font-weight:700;}#yiv3543139231 dd.yiv3543139231last p
span {margin-right:10px;font-family:Verdana;font-weight:700;}#yiv3543139231
dd.yiv3543139231last p span.yiv3543139231yshortcuts
{margin-right:0;}#yiv3543139231 div.yiv3543139231attach-table div div a
{text-decoration:none;}#yiv3543139231 div.yiv3543139231attach-table
{width:400px;}#yiv3543139231 div.yiv3543139231file-title a, #yiv3543139231
div.yiv3543139231file-title a:active, #yiv3543139231
div.yiv3543139231file-title a:hover, #yiv3543139231 div.yiv3543139231file-title
a:visited {text-decoration:none;}#yiv3543139231 div.yiv3543139231photo-title a,
#yiv3543139231 div.yiv3543139231photo-title a:active, #yiv3543139231
div.yiv3543139231photo-title a:hover, #yiv3543139231
div.yiv3543139231photo-title a:visited {text-decoration:none;}#yiv3543139231
div#yiv3543139231ygrp-mlmsg #yiv3543139231ygrp-msg p a
span.yiv3543139231yshortcuts
{font-family:Verdana;font-size:10px;font-weight:normal;}#yiv3543139231
.yiv3543139231green {color:#628c2a;}#yiv3543139231 .yiv3543139231MsoNormal
{margin:0 0 0 0;}#yiv3543139231 o {font-size:0;}#yiv3543139231
#yiv3543139231photos div {float:left;width:72px;}#yiv3543139231
#yiv3543139231photos div div {border:1px solid
#666666;height:62px;overflow:hidden;width:62px;}#yiv3543139231
#yiv3543139231photos div label
{color:#666666;font-size:10px;overflow:hidden;text-align:center;white-space:nowrap;width:64px;}#yiv3543139231
#yiv3543139231reco-category {font-size:77%;}#yiv3543139231
#yiv3543139231reco-desc {font-size:77%;}#yiv3543139231 .yiv3543139231replbq
{margin:4px;}#yiv3543139231 #yiv3543139231ygrp-actbar div a:first-child
{margin-right:2px;padding-right:5px;}#yiv3543139231 #yiv3543139231ygrp-mlmsg
{font-size:13px;font-family:Arial, helvetica, clean, sans-serif;}#yiv3543139231
#yiv3543139231ygrp-mlmsg table {font-size:inherit;font:100%;}#yiv3543139231
#yiv3543139231ygrp-mlmsg select, #yiv3543139231 input, #yiv3543139231 textarea
{font:99% Arial, Helvetica, clean, sans-serif;}#yiv3543139231
#yiv3543139231ygrp-mlmsg pre, #yiv3543139231 code {font:115%
monospace;}#yiv3543139231 #yiv3543139231ygrp-mlmsg *
{line-height:1.22em;}#yiv3543139231 #yiv3543139231ygrp-mlmsg #yiv3543139231logo
{padding-bottom:10px;}#yiv3543139231 #yiv3543139231ygrp-msg p a
{font-family:Verdana;}#yiv3543139231 #yiv3543139231ygrp-msg
p#yiv3543139231attach-count span {color:#1E66AE;font-weight:700;}#yiv3543139231
#yiv3543139231ygrp-reco #yiv3543139231reco-head
{color:#ff7900;font-weight:700;}#yiv3543139231 #yiv3543139231ygrp-reco
{margin-bottom:20px;padding:0px;}#yiv3543139231 #yiv3543139231ygrp-sponsor
#yiv3543139231ov li a {font-size:130%;text-decoration:none;}#yiv3543139231
#yiv3543139231ygrp-sponsor #yiv3543139231ov li
{font-size:77%;list-style-type:square;padding:6px 0;}#yiv3543139231
#yiv3543139231ygrp-sponsor #yiv3543139231ov ul {margin:0;padding:0 0 0
8px;}#yiv3543139231 #yiv3543139231ygrp-text
{font-family:Georgia;}#yiv3543139231 #yiv3543139231ygrp-text p {margin:0 0 1em
0;}#yiv3543139231 #yiv3543139231ygrp-text tt {font-size:120%;}#yiv3543139231
#yiv3543139231ygrp-vital ul li:last-child {border-right:none
!important;}#yiv3543139231
