https://news.detik.com/berita/d-3473628/pdip-tak-ada-kaitan-langsung-hak-imunitas-
<https://news.detik.com/berita/d-3473628/pdip-tak-ada-kaitan-langsung-hak-imunitas-dengan-proses-pidana?_ga=1.23823546.1281208487.1492059446>
dengan-proses-pidana?_ga=1.23823546.1281208487.1492059446
<https://news.detik.com/berita/d-3473628/pdip-tak-ada-kaitan-langsung-hak-imunitas-dengan-proses-pidana?_ga=1.23823546.1281208487.1492059446>
Kamis 13 Apr 2017, 11:51 WIB
PDIP: Tak Ada Kaitan Langsung Hak
Imunitas dengan Proses Pidana
Hary Lukita Wardani - detikNews
Share *0*
<https://news.detik.com/berita/d-3473628/pdip-tak-ada-kaitan-langsung-hak-imunitas-dengan-proses-pidana?_ga=1.23823546.1281208487.1492059446#>
Tweet
<https://news.detik.com/berita/d-3473628/pdip-tak-ada-kaitan-langsung-hak-imunitas-dengan-proses-pidana?_ga=1.23823546.1281208487.1492059446#>
Share *0*
<https://news.detik.com/berita/d-3473628/pdip-tak-ada-kaitan-langsung-hak-imunitas-dengan-proses-pidana?_ga=1.23823546.1281208487.1492059446#>
0 komentar
<https://news.detik.com/berita/d-3473628/pdip-tak-ada-kaitan-langsung-hak-imunitas-dengan-proses-pidana?_ga=1.23823546.1281208487.1492059446#>
PDIP: Tak Ada Kaitan Langsung Hak Imunitas dengan Proses Pidana
Hendrawan Supratikno (Foto: Ari Saputra)
<https://news.detik.com/berita/d-3473628/pdip-tak-ada-kaitan-langsung-hak-imunitas-dengan-proses-pidana?_ga=1.23823546.1281208487.1492059446#>
<https://news.detik.com/berita/d-3473628/pdip-tak-ada-kaitan-langsung-hak-imunitas-dengan-proses-pidana?_ga=1.23823546.1281208487.1492059446#>
<https://news.detik.com/berita/d-3473628/pdip-tak-ada-kaitan-langsung-hak-imunitas-dengan-proses-pidana?_ga=1.23823546.1281208487.1492059446#>
<https://news.detik.com/berita/d-3473628/pdip-tak-ada-kaitan-langsung-hak-imunitas-dengan-proses-pidana?_ga=1.23823546.1281208487.1492059446#>
*Jakarta* - Wakil ketua fraksi PDIP di DPR Hendrawan Supratikno menilai
tidak ada kaitan langsung antara hak imunitas anggota dewan dengan
proses pidana. Hendrawan meminta penggunaan hak imunitas untuk dicek
kembali di Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).
"Maka dari itu, saya tidak melihat kaitan langsung antara (hak) imunitas
dengan proses pidana. Artinya, mesti harus dicek lagi di UU MD3.
Imunitas itu dalam kaitan dengan kedewanan," ujar Hendrawan saat
dihubungi*detikcom*, Kamis (13/4/2017).
Namun, Hendrawan mengatakan pencekalan terhadap Ketua DPR Setya Novanto
dapat mengganggu citra DPR. Hendrawan turut prihatin soal pencekalan
Novanto.
"Yang jelas mengganggu citra DPR karena bagaimana pun Pak Novanto kan
ketua lembaga negara yang menjadi kunci dalam proses demokrasi kan?
Parlemen kan simbol rakyat dan proses demokrasi. Kalau ketua lembaganya
dicekal /gini/, kan kita ikut prihatin dan menyayangkan," jelas Hendrawan.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah tak setuju dengan pencekalan
Setya Novanto bepergian ke luar negeri. Menurutnya, setiap permasalahan
anggota harus melalui Mahkamah Kehormatan Dewan, barulah anggota Dewan
boleh diproses hukum.
Anggota DPR, disebut Fahri, juga punya hak imunitas dalam menjalankan
tugas. Karena itu, jika bermasalah hukum, setiap anggota Dewan harus
diproses melalui MKD terlebih dahulu.
"DPR itu diberikan hak imunitas oleh konstitusi negara karena mengawasi
pemerintah. Imunitas yang ada di DPR harusnya lebih kuat karena dia
mengawasi lembaga kuat, ada yang pakai pistol, harusnya diberikan
kekebalan. Negara demokrasi tak boleh DPR dilakukan dalam penegakan
hukum seperti warga negara biasa karena dia /elected official,/" ucap
Fahri, Selasa (11/4).
*(lkw/dkp)*
