Tionghoa, Trauma Politik dan Kemunculan Ahok 
http://www.cnnindonesia.com/nasional/20170520012727-20-216064/tionghoa-trauma-politik-dan-kemunculan-ahok/
 Patricia Diah Ayu Saraswati , CNN Indonesia
 Sabtu, 20/05/2017 17:15 WIB
 
 

 
 Warga etnis Tionghoa takut untuk mengambil peran di bidang politik karena 
trauma pada pemerintahan masa lalu. Namun kemunculan Ahok mengubahnya perlahan. 
(CNN Indonesia/ Hesti Rika)
 
 Jakarta, CNN Indonesia -- Mungkin sebagian orang berpikir etnis Tionghoa lebih 
dikenal sebagai seorang pengusaha atau pedagang. Hal itu bisa jadi tak 
sepenuhnya keliru.

Hal itu diungkapkan Candra Jap dari Perhimpunan Indonesia Tionghoa (INTI). Dia 
menyatakan sebagian warga etnis Tionghoa di Indonesia memiliki kesadaran 
politik yang rendah. Hal tersebut merupakan salah satu akibat dari pemerintahan 
di masa lalu.

Candra menceritakan pada masa pemerintahan Soekarno sebelum kemerdekaan, 
masyarakat Tionghoa terbelah menjadi dua kubu, yaitu kubu integrasi dan kubu 
asimilasi.

Kubu integrasi mendirikan sebuah organisasi yang disebut Baperki (Badan 
Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia). Baperki dipimpin oleh Siauw Giok 
Tjhan dan memiliki hubungan yang dekat Soekarno yang kala itu menjabat sebagai 
Presiden.
 Lihat juga:Mengingat 98, Saat Kami Dipanggil 'Cina' 
http://www.cnnindonesia.com/nasional/20170520001905-20-216057/mengingat-98-saat-kami-dipanggil-cina/
Bagi kubu integrasi, jika etnis Tionghoa ingin bergabung dengan Indonesia, maka 
orang Indonesia harus mau menerima segala kebudayaan, adat istiadat yang dibawa 
oleh etnis Tionghoa.

Sementara kubu asimilasi lebih memiliki kedekatan dengan pemerintah Belanda. 
Bagi kubu asimilasi, jika mau menjadi orang Indonesia maka harus meninggalkan 
semua yang berbau China, mulai dari nama, perayaan Imlek, barongsai, dan 
lainnya.
 

 Kubu asimilasi akhirnya didekati oleh kubu lawan politik Soekarno, yaitu 
Soeharto untuk dijadikan alat menjatuhkan Soekarno.

"Supaya pengaruh yang berbau Soekarno hilang, Baperki semua ditumpas sampai ke 
daerah-daerah. Ini akhirnya bikin orang Tionghoa takut berpolitik, kalau 
berpolitik nanti jadi kayak Baperki," ujar Candra.

Orang-orang Tionghoa yang hidup pada 1965, lanjut Candra, menurunkan doktrin 
tersebut ke anak-anaknya dengan melarang mereka untuk tidak masuk ke dunia 
politik dan mengarahkan untuk berdagang saja.

Tak hanya melarang anaknya untuk masuk ke dunia politik, efek yang ditimbulkan 
pun membuat para orangtua sampai tidak mengajarkan bahasa dialek Tionghoa 
kepada anak-anaknya. 

 Lihat juga:Orang-orang dari 'Chineesche Kamp' untuk Batavia 
http://www.cnnindonesia.com/nasional/20170520005222-20-216063/orang-orang-dari-chineesche-kamp-untuk-batavia/
 "Traumanya sampai seperti itu ditambah ada satu surat yang sangat menganggu 
SKBRI (Surat Keterangan Bukti Kewarganegaraan Indonesia), bikin paspor masih 
(kena) pungli, apalagi yang enggak punya. Itu yang bikin Tionghoa enggak 
berpolitik, jadi susah karena politik," kata Candra.

Pasca reformasi atau tepatnya saat pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid 
alias Gus Dur pada 1999-2001, terjadi euforia yang dirasakan oleh etnis 
Tionghoa. 

Di masa pemerintahannya, etnis Tionghoa kembali bisa merayakan Imlek. Tak hanya 
itu, agama Kong Hu Cu pun diterima dan diakui di Indonesia.

Candra mengatakan posisi etnis Tionghoa lebih baik dibandingkan dengan masa 
pemerintahan sebelumnya. Hal ini karena etnis Tionghoa mulai diterima di segala 
bidang, termasuk politik.

Di masa Orde Baru yakni 1966-1998, etnis Tionghoa memang tidak diperbolehkan 
masuk ke dalam dunia politik dan hanya diarahkan untuk berdagang saja.


 Basuki Tjahaja Purnama divonis dua tahun penjara dalam kasus penodaan agama. 
(Antara/Sigid Kurniawan)

 Kemunculan Ahok

Meski begitu, euforia kebebasan yang dirasakan oleh etnis Tionghoa ini, diakui 
Candra tak melulu berdampak positif.

"Kita enggak bisa bilang semua orang Tionghoa itu baik, ada beberapa yang 
memang oknum. Contohnya ingin jadi anggota DPR bukan karena keinginan untuk 
berbakti tetapi karena melihat ada potensi bisa cari uang, main proyek. Itu 
tidak bisa dipungkiri," ujar Candra.

Candra juga menyebut bahwa saat ini ada pula pengusaha Tionghoa yang melakukan 
kolusi dengan pejabat. "Jadi dua sisi mata uang, di satu sisi mendapat 
kebebasan merayakan Imlek, Kong Hu Cu jadi agama itu yang baik, yang buruk juga 
berjalan," kata Candra.

Namun, kemunculan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai gubernur DKI 
Jakarta pada 2014 lalu mulai menumbuhkan semangat anak muda Tionghoa untuk 
masuk ke dunia politik. 

 

 Ketika sebagian besar anak muda Tionghoa memiliki cita-cita sebagai pengusaha 
sebelumnya, popularitas Ahok membuat anak-anak muda Tionghoa memiliki keinginan 
untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif.

"Begitu Ahok jadi gubernur, anak muda Tionghoa mulai semangat. Biasanya kalau 
ditanya mau jadi apa (dijawab) jadi pengusaha, jadi dokter, sekarang bisa 
ngomong gue mau nyaleg," ungkap Candra.

Namun, menurut Candra yang menjadi persoalan adalah anak-anak muda Tionghoa 
yang terjun ke dunia politik ini kurang mendapatkan pendidikan politik yang 
baik.

"Parpol rekrut karena punya potensi suara dan finansial. Kalau saya bilang 
parpol salah enggak memberikan pendidikan politik, karena cuma dianggap sebagai 
komoditas untuk mendapatkan duit dan suara," ucap Candra.

Ahok naik sebagai gubernur DKI Jakarta pada 2014, menggantikan Joko Widodo yang 
terpilih sebagai Presiden. Namun dia dikalahkan pada Pilkada 2017 oleh pasangan 
Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. 

Sebelumnya, dia dikenal gubernur yang transparan dan tegas, selain sosok yang 
ceplas-ceplos. Masalah ucapan ini pula yang akhirnya membuatnya terbelit kasus 
hukum.

Dia divonis bersalah oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara karena dianggap 
terbukti melakukan penodaan agama saat mengutip Alquran surat Al Maidah pada 9 
Mei lalu. Dan kasus Ahok itu, bisa jadi pula sedikit banyak berpengaruh pada 
euforia keinginan berpolitik muda-mudi etnis Tionghoa hari ini. (asa)

 

 

Kirim email ke