Pada Jumat, 9 Juni 2017 6:55, "'[email protected]' 
[email protected] [GELORA45]" <[email protected]> menulis:
 

       
http://www.bergelora.com/opini-wawancara/artikel/2069-saatnya-rehabilitasi-bung-karno.html
 
 
Saatnya Rehabilitasi Bung Karno!
Oleh : Nursjahbani Katjasungkana, SH *)
  Ditengah Penjajahan Kolonialisme Belanda pada 6 Juni 1900, seorang perempuan, 
Ida Ayu Nyoman Rai, yang sehari-hari dipanggil Nyoman, melahirkan seorang putra 
bernama Soekarno. Pada 1 Juni 1945, dihadapan Badan Penyelidik Usaha Persiapan 
kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) Soekarno, pertama kali berpidato tentang 
Pancasila yang selanjutnya menjadi dasar Ideologi Negara Republik Indonesia. 
Sehingga Setiap 1 Juni dikenal sebagai Hari Kelahiran Pancasila. Ia menjadi 
menjadi Proklamator dan Presiden Pertama Republik Indonesia yang berdiri pada 
17 Agustus 1945. Pada 22 Juni 1966 Soekarno dipaksa meletakkan jabatan lewat 
penolakan oleh MPRS atas Pidato Pertanggung Jawaban Presiden Soekarno,--setelah 
sebuah kudeta militer yang didukung Amerika Serikat pada 30 September 1965.  
Presiden Soekarno meninggal dunia di RSPAD (Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat) 
Gatot Subroto, Jakarta pada 21 Juni 1970. Sebagai penghormatan terhadap Bulan 
Bung Karno, selama sebulan Bergelora.com akan menurunkan berbagai tulisan 
tentang Bung Karno. Oleh : Nursjahbani Katjasungkana, SHTanggal 6 Juni tahun 
ini, kita merayakan   kelahiran Bung Karno yang ke 114 dan 21 Juni nanti tepat 
46 tahun wafatnya. Bung Karno adalah salah satu pendiri Republik Indonesia, 
penggagas dasar negara Pancasila dan pernah dijuluki sebagai Pemimpin Besar 
Revolusi serta salah satu penggagas  Konperensi Asia Afrika di Bandung tahun 
1955, sebuah konfrensi yang diselenggarakan untuk melawan kekuatan baru 
kapitalisme global yang dikuasai blok Barat. Setelah absen selama 32 tahun 
dibawah pemerintahan Jendral Soeharto, sejak reformasi, kelahiran Pancasila 
kembali dirayakan secara resmi dalam upacara kenegaraan. Pada peringatan 
lahirnya Pancasila 1 Juni yang lalu, puja-puji kepada sang Penggagas dikemukan 
pula oleh Presiden Jokowi yang mengakui bahwa Bung Karno merupakan  
inspiratornya yang utama. Pada tingkat dunia, namanya sangat harum baik karena 
pidato-pidatonya yang membangkitkan semangat perjuangan melawan kolonialisme 
dan kapitalisme mapun sebagai salah satu penggagas gerakan non-blok. Negerinya 
yang ketika itu baru berumur 10 tahun berhasil menggerakkan negara-negara Asia 
Afrika dan menegaskan posisi politiknya ditengah Perang Dingin yang sedang 
berlangsung antara blok Barat dibawah Amerika Serikat dengan sekutunya dan blok 
Timur dibawah Rusia dan kawan-kawannya. Kedua blok itu saling berebut pengaruh 
dan di beberapa negara menimbulkan perang. Sebuah konferensi akbar 
diselenggarakan di Bandung pada bulan April 1955 dan dikenal dengan Konferensi 
Asia-Afria (KAA) Bandung. Setelah sukses menjadi tuan rumah peringatan 50 tahun 
KAA pada tahun 2005 yang lalu, Indonesia berhasil menghidupkan kembali  
semangat KAA Bandung. Sebuah deklarasi bernama Kemitraan Strategis  Asia Afrika 
Baru (the New Asia-Africa Strategic Partnership/NAASP) diluncurkan. Bulan April 
tahun ini bersama dengan Afrika Selatan,    menjadi tuan rumah merayakan 60 
tahun Konferensi Asia Afrika,  sekaligus memperingati 10 tahun  NAASP. 
Kebangkitan spirit KAA Bandung itu kembali diperkuat ketika saat ini gelombang 
baru ketegangan internasional mengancam  perdamaian dunia. Situasi politik 
global saat ini tidak kalah tegangnya dengan situasi politik global ketika KAA 
1955 dilangsungkan . Deklarasi NAASP menekankan multilateralisme, pertumbuhan 
ekonomi yang berkelanjutan dan promosi perdamaian dan keamanan global. Salah 
satu poin utama yang ditekankan dalam  Deklarasi NAASP tersebut didasarkan pada 
Deklarasi KAA Bandung 1955. Deklarasi ini menekankan penghormatan terhadap hak 
asasi manusia dan untuk tujuan menegakkannya sesuai dengan  prinsip-prinsip 
yang tercantum dalam piagam PBB. Sementara KAA 1955 yang digagas oleh Bung 
Karno, Nehru, Tito dan Nkrumah dipandang sebagai langkah besar perjuangan 
bangsa-bangsa Asia Afrika dan khususnya negara Indonesia yang masih sangat 
muda. Sampai saat ini spirit KAA Bandung  tetap menginspirasi bangsa-bangsa 
dari dunia ketiga ini untuk melawan segala bentuk penindasan karena 
kolonialisme, kapitalisme dan globalisasi. Tentu, semua itu tak lepas dari 
peranan Soekarno sebagai penggas KAA Bandung Karenanya,  adalah penting bagi 
pemimin-pemimpin negara Asia Afrika utamanya bagi bangsa Indonesia sendiri 
untuk merefleksikan dan merenungkan  nasib Bung Karno, yang gagasan dan visinya 
tentang Pancasila yang menjadi dasar negara kita serta semangat anti 
kolonialisme dan kapitalisme menjadi spirit bangsa-bangsa Asia-Afrika.   
Mencopot Bung Karno Tragis, bahwa Bung Karno telah menjadi korban perang dingin 
yang terjadi pada waktu itu. Karena melakukan perlawanan yang sangat keras, 
akibatnya Bung Karno  menjadi lawan utama bagi kekuatan kapitalisme dan 
akhirnya  tersingkir secara brutal sebagai presiden RI oleh agen mereka  yang 
dipimpin oleh Jendral Soeharto meski secara piawai diberhentikan lewat proses 
politik melalui Sidang istimewa MPRS tahun 1967. Sebelumnya yakni pada 11 Maret 
1966 Bung Karno  dipaksa untuk menandatangani sebuah dokumen yang disebut 
Supersemar, yang menugaskan  Soeharto untuk "mengambil langkah-langkah yang 
dianggap perlu untuk menjamin keamanan, ketenangan dan stabilitas pemerintah 
dan revolusi dan untuk menjamin keamanan dan otoritas pribadi  Sukarno sebagai 
Presiden". Alih-alih mengamankan Bung Karno, Soeharto menyusun segala kekuatan 
untuk mengkonsolidasikan kekuasaannya dan jabatan Bung Karno sebagai Presiden  
secara dramatis  dicopot dalam sidang istimewa  MPRS pada tanggal 12 Maret 
1967.  Bung Karno kemudian dikenakan status sebagai tahanan rumah di istana 
Bogor. Kesehatannya terus  memburuk karena ia menolak  perawatan medis  dan 
akhirnya wafat  karena gagal ginjal di Rumah Sakit Angkatan Darat Jakarta pada 
tanggal 21 Juni 1970 pada usia 69 tahun. Bersenjatakan Supersemar, Soeharto 
menetapkan kebijakan untuk melakukan pembubaran dan pembantaian terhadap Partai 
Komunis Indonesia (PKI) dan para pendukungnya. Mereka yang dianggap berfaham 
komunis  baik dikalangan masyarakat luas, pejabat sipil dan militer dan 
kelompok-kelompok yang dianggap akan mengganggu kekuasaannya dibersihkan. 
Istilah Gerakan 30 September (G-30S) berubah menjadi G-30S/PKI karena PKI 
dianggap dibalik G-30S tersebut. Pemerintahan Orde Baru yang dipimpin Soeharto  
itu sejak awal telah  menegaskan keberpihakannya pada blok Barat. Indonesia 
dengan kekayaan alamnya yang melimpah segera saja menjadi rayahan para agen 
kapitalis seraya memperkuat Soeharto dengan berbagai alat kekuasaan dan 
mendiamkan semua pelanggaran hak asasi manusuia yang terjadi. Korupsi 
merajalela sementara utang negara kepada badan-badan keuangan dunia melangit  
sehingga kehidupan rakyat sangat tertindas dan hanya segelintir orang atau 
kelompok yang dekat dengan kekuasaan  yang menikmati “kue pembangunan”. Banyak 
aspek dari kudeta di atas yang harus kita pelajari kembali. Namun yang jelas, 
setelah terjadinya G-30S pada dinihari 1 Oktober 1965 itu, Soeharto berhasil 
menumpas G-30S.  Sesudahnya, propaganda penghinaan seksual terhadap Gerwani 
yang dituduh memutilasi para jendral yang terbunuh dalam aksi G-30S tersebut. 
Faham komunisme yang dianggap atheis, telah menggerakkan sekelompok masyarakat 
khususnya kelompok organisasi keagamaan untuk melakukan pembunuhan massal, 
exterminasi, penyiksaan dan penghilangan paksa serta perbuatan-perbuatan kejam 
lainnya, kekerasan seksual, pemenjaraan, perbudakan  dan penahanan 
sewenang-wenang. Diduga, 500 ribu sampai sejuta orang mati dibunuh dan jutaan 
lainnya menjadi korban kejahatan-kejahatan tersebut. Kejahatan-kejahatan 
tersebut dilakukan   secara sistimatis dan meluas hampir diseluruh wilayah 
NKRI. Sesungguhnya, karena alasan paling menonjol dari semua kejahatan itu 
dilakukan atas dasar identitas politik yakni komunis atau partai politik yang 
merupakan sekelompok orang yang bertujuan politik sama. Banyak ahli hukum 
Internasional memasukkan peristiwa pembantaian 1965 tersebut sebagai genosida. 
Tujuan pemusnahan atas dasar pandangan politik ini bahkan berlangsung sampai 
sekarang dengan adanya stigma dan kekerasan terhadap para korban dan penyintas. 
Sampai saat ini sistim impunitas tetap berlangsung, para pelaku utama 
sebagiannya telah tiada dan pemerintah tak mengeluarkan sepatah kata maaf 
apalagi memberikan keadilan dan rehabilitasi serta reparasi bagi korban Seperti 
halnya  para korban dan penyintas ini, Bung Karno juga  tak pernah mendapatkan 
rehabilitasi. Padahal tanpa bukti yang kuat, Bung Karno  dituduh  telah 
memberikan 'toleransi' kepada  "gerakan G-30S ". Sementara itu karena PKI yang 
dianggap dalang G-30S dan menyebabkan terbunuhnya 6 orang jendral dan satu 
perwira Angkatan Darat, partai ini bersama seluruh simpatisan dan pengikutnya 
benar-benar “dihapuskan”  dari bumi Nusantara. Pemimpin dan para pengikut PKI 
benar  dimusnahkan atau dipenjarakan atau dimasukkan kamp tahanan tanpa pernah 
diadili,  meski mungkin hanya satu atau pemimpin tertingginya yang terlibat 
dalam G-30S itu. Kabarnya Bung Karno melakukan protes keras atas pemusnahan 
ini, tapi tak digubris oleh Soeharto. Penolakan negara sampai sekarang masih 
terjadi dan karenanya akuntabilitas dan sistim impunitas masih saja 
berlangsung. Menanggapi peluncuran laporan Komnas HAM (2012) tentang kejahatan 
kemanusiaan 1965/1966 ini, Djoko Suyanto, Menteri Polhukham pada waktu itu 
bahkan menyatakan bahwa pembantaian itu perlu dilakukan untuk menyelamatkan 
bangsa.  Rehabilitasi Korban Sekarang setelah diluncurkan kembali  Deklarasi 
NAASP yang  menegaskan kembali  pentingnya prinsip-prinsip hak asasi manusia 
yang sudah ditegaskan dalam KAA Bandung, sudah saatnya arsitek berdirinya 
negara Indonesia berdasarkan Pancasila serta  arsitek Deklarasi Bandung itu  
direhabilitasi. Status tahanan rumah yang disandangnya sampai Bung Karno wafat, 
adalah pelanggaran HAM yang harus dipertanggungjawabkan oleh Negara. Pandangan 
politik  bahwa Bung Karno terlibat dalam G-30S juga harus diselidiki dengan 
benar karena bangsa Indonesia berharap mengetahui sejarah pengambilalihan 
kekuasaan yang terjadi pada waktu itu. Pemerintahan Jokowi, yang baru-baru ini 
berniat untuk menyelesaikan masalah HAM masa lalu dapat membentuk  sebuah 
komite untuk menyelidiki kondisi pengambilihan kekuasaan itu oleh Soeharto 
berikut pembantaian dan bentuk-bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan yang 
terjadi sesudahnya. Rehabilitasi terhadap Bung Karno dan juga para korban  
kejahatan politik 1965, sebenarnya dapat diakukan oleh Jokowi dengan 
mengeluarkan Peraturan Presiden berdasarkan pasal 14 UUD 1945 yang berbunyi : 
“Presiden memberikan grasi dan rehabilitasi dengan pertimbangan Mahkamah 
Agung”. Pada tahun 2003, sebetulnya Mahkamah Agung (MA) sudah mengirimkan 
pertimbangannya  kepada Presiden agar “mengambl langkah-langkah konkrit ke arah 
penyelesaian yang sangat diharapkan oleh korban-korban Orde Baru”. Dalam surat 
pertimbangannya itu MA juga menyatakan bahwa pertimbangan ini dilandasi oleh 
keinginan MA untuk memberikan penyelesaian dan kepastian hukum yang dapat 
memulihkan status dan harkat mereka sebagai warga negara yang sama serta 
didorong oleh semangat rekonsiliasi bangsa. *) Penulis adalah, Koordinator 
International People's Tribunal (IPT) 1965.
                                            ***

 Gesendet mit Telekom Mail - kostenlos und sicher für alle!  #yiv6953487215 
#yiv6953487215 -- #yiv6953487215ygrp-mkp {border:1px solid 
#d8d8d8;font-family:Arial;margin:10px 0;padding:0 10px;}#yiv6953487215 
#yiv6953487215ygrp-mkp hr {border:1px solid #d8d8d8;}#yiv6953487215 
#yiv6953487215ygrp-mkp #yiv6953487215hd 
{color:#628c2a;font-size:85%;font-weight:700;line-height:122%;margin:10px 
0;}#yiv6953487215 #yiv6953487215ygrp-mkp #yiv6953487215ads 
{margin-bottom:10px;}#yiv6953487215 #yiv6953487215ygrp-mkp .yiv6953487215ad 
{padding:0 0;}#yiv6953487215 #yiv6953487215ygrp-mkp .yiv6953487215ad p 
{margin:0;}#yiv6953487215 #yiv6953487215ygrp-mkp .yiv6953487215ad a 
{color:#0000ff;text-decoration:none;}#yiv6953487215 #yiv6953487215ygrp-sponsor 
#yiv6953487215ygrp-lc {font-family:Arial;}#yiv6953487215 
#yiv6953487215ygrp-sponsor #yiv6953487215ygrp-lc #yiv6953487215hd {margin:10px 
0px;font-weight:700;font-size:78%;line-height:122%;}#yiv6953487215 
#yiv6953487215ygrp-sponsor #yiv6953487215ygrp-lc .yiv6953487215ad 
{margin-bottom:10px;padding:0 0;}#yiv6953487215 #yiv6953487215actions 
{font-family:Verdana;font-size:11px;padding:10px 0;}#yiv6953487215 
#yiv6953487215activity 
{background-color:#e0ecee;float:left;font-family:Verdana;font-size:10px;padding:10px;}#yiv6953487215
 #yiv6953487215activity span {font-weight:700;}#yiv6953487215 
#yiv6953487215activity span:first-child 
{text-transform:uppercase;}#yiv6953487215 #yiv6953487215activity span a 
{color:#5085b6;text-decoration:none;}#yiv6953487215 #yiv6953487215activity span 
span {color:#ff7900;}#yiv6953487215 #yiv6953487215activity span 
.yiv6953487215underline {text-decoration:underline;}#yiv6953487215 
.yiv6953487215attach 
{clear:both;display:table;font-family:Arial;font-size:12px;padding:10px 
0;width:400px;}#yiv6953487215 .yiv6953487215attach div a 
{text-decoration:none;}#yiv6953487215 .yiv6953487215attach img 
{border:none;padding-right:5px;}#yiv6953487215 .yiv6953487215attach label 
{display:block;margin-bottom:5px;}#yiv6953487215 .yiv6953487215attach label a 
{text-decoration:none;}#yiv6953487215 blockquote {margin:0 0 0 
4px;}#yiv6953487215 .yiv6953487215bold 
{font-family:Arial;font-size:13px;font-weight:700;}#yiv6953487215 
.yiv6953487215bold a {text-decoration:none;}#yiv6953487215 dd.yiv6953487215last 
p a {font-family:Verdana;font-weight:700;}#yiv6953487215 dd.yiv6953487215last p 
span {margin-right:10px;font-family:Verdana;font-weight:700;}#yiv6953487215 
dd.yiv6953487215last p span.yiv6953487215yshortcuts 
{margin-right:0;}#yiv6953487215 div.yiv6953487215attach-table div div a 
{text-decoration:none;}#yiv6953487215 div.yiv6953487215attach-table 
{width:400px;}#yiv6953487215 div.yiv6953487215file-title a, #yiv6953487215 
div.yiv6953487215file-title a:active, #yiv6953487215 
div.yiv6953487215file-title a:hover, #yiv6953487215 div.yiv6953487215file-title 
a:visited {text-decoration:none;}#yiv6953487215 div.yiv6953487215photo-title a, 
#yiv6953487215 div.yiv6953487215photo-title a:active, #yiv6953487215 
div.yiv6953487215photo-title a:hover, #yiv6953487215 
div.yiv6953487215photo-title a:visited {text-decoration:none;}#yiv6953487215 
div#yiv6953487215ygrp-mlmsg #yiv6953487215ygrp-msg p a 
span.yiv6953487215yshortcuts 
{font-family:Verdana;font-size:10px;font-weight:normal;}#yiv6953487215 
.yiv6953487215green {color:#628c2a;}#yiv6953487215 .yiv6953487215MsoNormal 
{margin:0 0 0 0;}#yiv6953487215 o {font-size:0;}#yiv6953487215 
#yiv6953487215photos div {float:left;width:72px;}#yiv6953487215 
#yiv6953487215photos div div {border:1px solid 
#666666;min-height:62px;overflow:hidden;width:62px;}#yiv6953487215 
#yiv6953487215photos div label 
{color:#666666;font-size:10px;overflow:hidden;text-align:center;white-space:nowrap;width:64px;}#yiv6953487215
 #yiv6953487215reco-category {font-size:77%;}#yiv6953487215 
#yiv6953487215reco-desc {font-size:77%;}#yiv6953487215 .yiv6953487215replbq 
{margin:4px;}#yiv6953487215 #yiv6953487215ygrp-actbar div a:first-child 
{margin-right:2px;padding-right:5px;}#yiv6953487215 #yiv6953487215ygrp-mlmsg 
{font-size:13px;font-family:Arial, helvetica, clean, sans-serif;}#yiv6953487215 
#yiv6953487215ygrp-mlmsg table {font-size:inherit;font:100%;}#yiv6953487215 
#yiv6953487215ygrp-mlmsg select, #yiv6953487215 input, #yiv6953487215 textarea 
{font:99% Arial, Helvetica, clean, sans-serif;}#yiv6953487215 
#yiv6953487215ygrp-mlmsg pre, #yiv6953487215 code {font:115% 
monospace;}#yiv6953487215 #yiv6953487215ygrp-mlmsg * 
{line-height:1.22em;}#yiv6953487215 #yiv6953487215ygrp-mlmsg #yiv6953487215logo 
{padding-bottom:10px;}#yiv6953487215 #yiv6953487215ygrp-msg p a 
{font-family:Verdana;}#yiv6953487215 #yiv6953487215ygrp-msg 
p#yiv6953487215attach-count span {color:#1E66AE;font-weight:700;}#yiv6953487215 
#yiv6953487215ygrp-reco #yiv6953487215reco-head 
{color:#ff7900;font-weight:700;}#yiv6953487215 #yiv6953487215ygrp-reco 
{margin-bottom:20px;padding:0px;}#yiv6953487215 #yiv6953487215ygrp-sponsor 
#yiv6953487215ov li a {font-size:130%;text-decoration:none;}#yiv6953487215 
#yiv6953487215ygrp-sponsor #yiv6953487215ov li 
{font-size:77%;list-style-type:square;padding:6px 0;}#yiv6953487215 
#yiv6953487215ygrp-sponsor #yiv6953487215ov ul {margin:0;padding:0 0 0 
8px;}#yiv6953487215 #yiv6953487215ygrp-text 
{font-family:Georgia;}#yiv6953487215 #yiv6953487215ygrp-text p {margin:0 0 1em 
0;}#yiv6953487215 #yiv6953487215ygrp-text tt {font-size:120%;}#yiv6953487215 
#yiv6953487215ygrp-vital ul li:last-child {border-right:none 
!important;}#yiv6953487215 

   

Kirim email ke