Pada Minggu, 11 Juni 2017 4:12, "'Chan CT' [email protected]
[GELORA45]" <[email protected]> menulis:
Makanya, kalau saja diusut lebih lanjut, yang SALAH yaa TAP MPRS 25/1966
itu! Bukan saja melarang PKI tanpa dasar, tapi juga melarang ajaran
Marxisme-Leninisme, dan, ... sampai sekarang, setelah era reformasi-demokrasi
berlangsung hampir 20 tahun, masih tetap saja diberlakukan! Padahal jelas TAP
MPRS 25/1966 itu dikeluarkan oleh Sidang MPRS yang terlebih dahulu direkayasa
jenderal Suharto, dengan menangkapi seluruh anggota DPR/MPRS yang dituduh PKI
dan Soekarnois dan digantikan dengan pendukung2 Suharto! Jadi jelas, MPRS yang
cacad HUKUM, dan dengan sendirinya TAP MPRS yang dikeluarkan juga cacad hukum!
TIDAK SAH, ...! Tapi, saya SETUJUUU dengan pemikiran, satu pandangan ideologi,
khususnya Marxisme-Leninisme yang jelas merupakan teori mewujudkan KEADILAN
SOSIAL bagi SELURUH RAKYAT (Sila ke-5 Pancasila) itu menjadi KENYATAAN, mengapa
dan bagaimana bisa dilarang? Apalagi menghadapi kenyataan bukan saja
kesenjangan sosial dalam masyarakat yang makin tajam tapi juga makin buaanyak
jumlah rakyat miskin, warga yang terhimpit dalam kehidupan miskin. Dan
kemiskinan itu pasti akan dengan mudah menerima pandangan-pandangan Sosialisme,
Komunisme itu, ... Dari sudut pandang lain, kalau diperhatikan setiap pandangan
ideologi itu, termasuk pandangan KOMUNIS dalam kenyataan terus berubah dan
berkembang sesuai perkembangan jaman. Dan, ... yang PASTI setiap orang
boleh-boleh saja mempunyai pandangan ideologi/politik tertentu, baik Pancasila,
liberalisme, kapitalisme, sosialisme, komunisme maupun Islam, Kristen, Budha,
Hindu Konghucu, ... menjadi komunis, sosialis, liberalis, atau kapitalis
bukanlah kejahatan. Sama seperti menjadi Islam atau Kristen bukan kejahatan
sekalipun tergolong radikalis. Pikiran seseorang tak bisa dipidanakan. Tindakan
pemaksaan dengan kekerasanlah, terjadi pelanggaran UU/HUKUM yang dilakukan oleh
siapa pun, baik komunis atau Islam, yang bisa dipidanakan. Salam,ChanCT From:
[email protected] [GELORA45] Sent: Saturday, June 10, 2017 8:29 PMTo:
[email protected] Subject: [GELORA45] FW: Saatnya Rehabilitasi Bung
Karno! Chan: Lho, ... bukankah istilah atau sebutan KOMUNIS itu yang diajukan
bung Karno di tahun 1959, dengan seruan persatuan NASAKOM! Nesare: betul
NASAKOM itu ide pikiran bung Karno. Kom nya ada karena waktu itu ada PKI
sebagai partai politik yang sah. Sekarang sudah tidak ada PKI itu – dalam arti
partai politik. Ajarannya yang bisa ada karena tidak melembaga dan bisa
diajarkan dan diteruskan oleh siapa saja. jadi memang betul Jokowi bilang
“gebuk PKI” kalau memang PKI nya (dalam bentuk lembaga) ada. Kenapa harus
digebuk? Karena komunisme itu tidak sah di Indonesia. Sepanjang Tap MPRS
25/1966 yang ditertawakan oleh bung Karno. Bung Karno mentertawakan larangan
komunisme itu karena dia berpendapat bahwa larangan itu tidak mungkin dapat
meredam ajaran2 sosialisme itu karena ajaran2 sosialisme itu ada karena adanya
keadilan social yang jelek. Bung Karno bilang kalau mau melarang marxisme,
komunisme, islamisasi dll itu adalah yang merugikan rakyat dan negara. Makanya
bung Karno pun mati2an melawan Darul Islam karena DI adalah kegiatan islamisme
yang ngladrah. (“Bukan islamisme sejati, yang suci, yang baik, tapi yang
ngladrah.") Belum lagi Tap MPRS 25/1966 itu terus didukung dengan peraturan,
UU, KUHP dll yang melarang ajaran marxisme, leninisme dll. Chan:
sampaik-sampai Presiden Jokowi pun ikut-ikutan hendak gebuk PKI yang dibilang
muncul kembali itu. Padahal Islam radikalisme yang sudah bergerak nyata dengan
teror dimana-mana dan makin agresif itulah yang merupakan bahaya nyata
perpecahan NKRI! Nesare: semoga sudah jelas dengan penjelasan diatas bahwa bagi
bung Karno islamisasi seperti DI yang ngladrah atau komunisme yang misalnya
kalau menang mau melarang/represif rakyat Indonesia untuk beragama dan
beribadah. Yang dilihat bung Karno itu adalah “ngladrah”nya bukan ajarannya.
Bung Karno menekankan dalam pentingnya NAS A KOM itu harus bersatu. Gak berdiri
sendiri2. Itulah wajah bangsa Indonesia. Ini yang saya percaya sampai sekarang
masih relevan dalam bangsa Indonesia. Ketakutan/keprihatinan bung atas
islamisasi itu wajar2 saja. tetapi itu bukan kekhawatiran/keprihatinan non
muslim saja. Said Aqil sudah bilang NU dan Muhammadiyah itu adalah ulama
(plural) dan tidak perlu dibela. Dia mau bilang orang2 yang teriak2 bela ulama
itu “ngladrah” dan akan dilawan. Jadi Islamnya tidak perlu ditakuti tetapi
orang2 yang “ngladrah” menggunakan Islam yg perlu dilawan. Salam, Nesare
From: [email protected] [mailto:[email protected]]
Sent: Friday, June 9, 2017 7:36 PM
To: [email protected]; [email protected]
Subject: Re: [GELORA45] FW: Saatnya Rehabilitasi Bung Karno! Lho, ...
bukankah istilah atau sebutan KOMUNIS itu yang diajukan bung Karno di tahun
1959, dengan seruan persatuan NASAKOM! Bahwa yang memperjuangkan ideologi
Keadilan sosial itu bukan hanya komunis, tentu juga BETUUUL! Bisa Marhaenisme,
Soekarnoisme, Sun Yat Sen, ataupun Sosialisme, ..Dan juga tidak dapat disangkal
semua pandangan ideologi itu ada kelebihan dan kekurangan, ada kebenaran
sekaligus ada kesalahannya juga. TIDAK PERLU saling gempur apalagi saling bunuh
membunuh, ... Semua boleh-boleh saja memperjuangkan dan berusaha mewujudkan
menjadi kenyataan dimana mereka berada, dijalankan saja kompetisi secara damai
pandangan mana yang akan berhasil lebih baik, lebih cepat dan lebih ADIL bagi
rakyat banyak! Kalau memang semua pandangan itu mengatas namakan RAKYAT,
kenapa pula harus saling hujat menghujat, saling gontok-gontokan bahkan saling
bunuh? Belum apa-apa sudah harus mengorbankan sekelompok RAKYAT yang dituduh
komunis itu?! Dan semua dijalankan TANPA proses pengadilan yang sah dan adil
untuk membuktikan TUDUHAN “PKI dalang G30S”, dan, ... kalau saja Suharto
menganggap PKI ketika itu telah melakukan kekejaman kemanusiaan dengan membunuh
7 jenderal tanpa proses hukum, sebagaimana didengungkan diangsa-raya Nusantara
ini, kenapa pula mereka sendiri membalas juga dengan kekejaman kemanusiaan yang
bahkan lebih dahsyat lagi!!! Tanpa segan-segan membantai, memenjarakan,
mengasingkan jutaan RAKYAT nya sendiri hanya karena dituduh PKI, simpatisan dan
pendukung Soekarno, padahal jelas PKI ketika itu adalah PARTAI yang sah dan
legal bahkan dipertahankan matimatian oleh Presiden Soekarno! Dan yang lebih
aneh lagi, PKI yang sudah masuk kubur lebih 1/2 abad masih saja dijadikan momok
bahaya laten, begitu ditakuti nya setiap gerak bahkan hanya logo Palu-Arit dan
baju anak-anak berhuruf PKI saja bisa dianggap momok PKI yang sedang
gentayangan! PKI sudah bangkit kembali, ... sampaik-sampai Presiden Jokowi pun
ikut-ikutan hendak gebuk PKI yang dibilang muncul kembali itu. Padahal Islam
radikalisme yang sudah bergerak nyata dengan teror dimana-mana dan makin
agresif itulah yang merupakan bahaya nyata perpecahan NKRI! Salam, ChanCT
From: [email protected] [GELORA45] Sent: Friday, June 9, 2017 10:26 PM To:
[email protected] Subject: RE: [GELORA45] FW: Saatnya Rehabilitasi Bung
Karno! Kenapa harus komunismenya yang ditonjolkan? Sedangkan komunisme itu
sudah almarhum. Kenapa tidak dipikirkan alternative lain. Ideologi sosialisme
itu bukan hanya komunisme saja. Ideologi NKRI itu adalah: Pancasila. Sila
keempat/kerakyatan itu adalah demokrasi. Demokrasi Indonesia itu adalah
demokrasi Pancasila. Bentuk sosialisme yang pernah didengungkan oleh Bung Karno
adalah: Marhaenisme dalam prakteknya, dan ekonomi yang dijalankan disebut
ekonomi kerakyatan. Kenapa bukan marhaenismenya bung Karno yang ditonjolkan?
Atau bentuk2 sosialisme lainnya yang dapat menjadi alternative? Walaupun bung
Karno tidak anti PKI tetapi bung Karno bukan komunis. Begitu juga Pram yang
dekat dengan PKI tetapi selalu bilang dimana2 dia bukan komunis. Jadi sekali
lagi ideologi NKRI itu Pancasila bukan komunisme. Jadi gak usah digede2in.
Begitu juga di USA dan negara2 lainnya, ideologinya macem2: liberalisme,
sosialisme, libertalisme, conservatisme dll. Komunisme itu hanya ada di
beberapa negara saja: RRT, Kuba, Korea utara yang juga sedang degradasi. Yang
saya tangkap dari “gebuk PKI”nya Jokowi itu adalah dia prihatin dengan keadaan
bangsa dan negaranya. Seperti bung Karno dan pak Pram, Jokowi bukan komunis
dan juga bukan anti komunis. “Gebuk PKI”nya itu adalah strategi utk meredam
sikon Indonesia sekarang ini dimana disintegrasi sedang semarak. Coba bayangkan
apa yang akan terjadi kalau Jokowi bilang: “hidup PKI”? Walaupun Jokowi bukan
komunis dan tidak anti PKI, apakah dia tidak akan diganyang oleh kelompok Islam
dan militer? Jadi jangan terpaku sama “gebuk PKI” nya yang hanyalah slogan
saja. Slogan ini ‘kan mirip dengan “go to hell with your aid” nya bung Karno
kan? Tapi kan bukan berarti bung Karno anti investasi asing. Makna retorika itu
adalah: “kami bisa mengatur ekonomi kami sendiri. kalau kami perlu hutang, kami
bisa cari sendiri. Tetapi kami tidak mau dicekoki/dikasih hutang yang tidak
kami perlukan”. Maknanya “gebuk PKI”nya Jokowi ya kira2: wong PKI sudah gak
ada, apanya yang mau digebuk?! Nesare From: [email protected]
[mailto:[email protected]]
Sent: Friday, June 9, 2017 8:35 AM
To: [email protected]; [email protected]
Subject: Re: [GELORA45] FW: Saatnya Rehabilitasi Bung Karno! Bagaimana bisa
dikatakan “Saatnya Rehabilitasi Bung Karno”??? Kalau pemerintah yang berkuasa,
khususnya Presiden Jokowi masih saja begitu anti-KOMUNIS, sampai-sampai
berulangkali dengan tegas dan keras hendak “GEBUK” PKI begitu muncul kembali?!
Bukankah bung Karno digulingkan Suharto karena ketegasan dan kekerasan bung
Karno tidak hendak bubarkan PKI! Karena bung Karno TIDAK bisa menerima tuduhan
G30S didalangi PKI! Dan Bung Karno dalam kondisi terjepitpun tetap menunjukkan
ketegasan dan konsekwen pertahankan ajaran yang dicetuskan sejak tahun 26,
Persatuan NASAKOM! Kenyataan adanya 3 kekuatan NAS-A-KOM dalam masyarakat
Indonesia ini yang harus dipersatukan dalam perjuangan kemerdekaan dan
pembangunan nasional Indonesia, .. peran PKI dalam gerakan KEMERDEKAAN RI, jasa
pejuang-pejuang komunis dalam perjuangan kemerdekaan TIDAK BISA dihilangkan
dihapus begitu saja oleh Suharto! Jutaan rakyat tidak berdosa yang dibantai,
dipenjarakan, dibuang kepulau Buru, ... telah menjadi korban kekejamanan
jenderal Suharto naik kesinggasana kekuasaan RI-1! Salam, ChanCT From:
'[email protected]' [email protected] [GELORA45] Sent: Friday,
June 9, 2017 12:55 PM
http://www.bergelora.com/opini-wawancara/artikel/2069-saatnya-rehabilitasi-bung-karno.html
Saatnya Rehabilitasi Bung Karno!
Oleh : Nursjahbani Katjasungkana, SH *) Ditengah Penjajahan Kolonialisme
Belanda pada 6 Juni 1900, seorang perempuan, Ida Ayu Nyoman Rai, yang
sehari-hari dipanggil Nyoman, melahirkan seorang putra bernama Soekarno. Pada 1
Juni 1945, dihadapan Badan Penyelidik Usaha Persiapan kemerdekaan Indonesia
(BPUPKI) Soekarno, pertama kali berpidato tentang Pancasila yang selanjutnya
menjadi dasar Ideologi Negara Republik Indonesia Sehingga Setiap 1 Juni dikenal
sebagai Hari Kelahiran Pancasila. Ia menjadi menjadi Proklamator dan Presiden
Pertama Republik Indonesia yang berdiri pada 17 Agustus 1945. Pada 22 Juni 1966
Soekarno dipaksa meletakkan jabatan lewat penolakan oleh MPRS atas Pidato
Pertanggung Jawaban Presiden Soekarno,--setelah sebuah kudeta militer yang
didukung Amerika Serikat pada 30 September 1965. Presiden Soekarno meninggal
dunia di RSPAD (Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat) Gatot Subroto, Jakarta pada
21 Juni 1970. Sebagai penghormatan terhadap Bulan Bung Karno, selama sebulan
Bergelora.com akan menurunkan berbagai tulisan tentang Bung Karno. Oleh :
Nursjahbani Katjasungkana, SH Tanggal 6 Juni tahun ini, kita merayakan
kelahiran Bung Karno yang ke 114 dan 21 Juni nanti tepat 46 tahun wafatnya.
Bung Karno adalah salah satu pendiri Republik Indonesia, penggagas dasar negara
Pancasila dan pernah dijuluki sebagai Pemimpin Besar Revolusi serta salah satu
penggagas Konperensi Asia Afrika di Bandung tahun 1955, sebuah konfrensi yang
diselenggarakan untuk melawan kekuatan baru kapitalisme global yang dikuasai
blok Barat. Setelah absen selama 32 tahun dibawah pemerintahan Jendral
Soeharto, sejak reformasi, kelahiran Pancasila kembali dirayakan secara resmi
dalam upacara kenegaraan. Pada peringatan lahirnya Pancasila 1 Juni yang lalu,
puja-puji kepada sang Penggagas dikemukan pula oleh Presiden Jokowi yang
mengakui bahwa Bung Karno merupakan inspiratornya yang utama. Pada tingkat
dunia, namanya sangat harum baik karena pidato-pidatonya yang membangkitkan
semangat perjuangan melawan kolonialisme dan kapitalisme mapun sebagai salah
satu penggagas gerakan non-blok. Negerinya yang ketika itu baru berumur 10
tahun berhasil menggerakkan negara-negara Asia Afrika dan menegaskan posisi
politiknya ditengah Perang Dingin yang sedang berlangsung antara blok Barat
dibawah Amerika Serikat dengan sekutunya dan blok Timur dibawah Rusia dan
kawan-kawannya. Kedua blok itu saling berebut pengaruh dan di beberapa negara
menimbulkan perang. Sebuah konferensi akbar diselenggarakan di Bandung pada
bulan April 1955 dan dikenal dengan Konferensi Asia-Afria (KAA) Bandung.
Setelah sukses menjadi tuan rumah peringatan 50 tahun KAA pada tahun 2005 yang
lalu, Indonesia berhasil menghidupkan kembali semangat KAA Bandung. Sebuah
deklarasi bernama Kemitraan Strategis Asia Afrika Baru (the New Asia-Africa
Strategic Partnership/NAASP) diluncurkan. Bulan April tahun ini bersama dengan
Afrika Selatan, menjadi tuan rumah merayakan 60 tahun Konferensi Asia
Afrika, sekaligus memperingati 10 tahun NAASP. Kebangkitan spirit KAA Bandung
itu kembali diperkuat ketika saat ini gelombang baru ketegangan internasional
mengancam perdamaian dunia. Situasi politik global saat ini tidak kalah
tegangnya dengan situasi politik global ketika KAA 1955 dilangsungkan .
Deklarasi NAASP menekankan multilateralisme, pertumbuhan ekonomi yang
berkelanjutan dan promosi perdamaian dan keamanan global. Salah satu poin utama
yang ditekankan dalam Deklarasi NAASP tersebut didasarkan pada Deklarasi KAA
Bandung 1955. Deklarasi ini menekankan penghormatan terhadap hak asasi manusia
dan untuk tujuan menegakkannya sesuai dengan prinsip-prinsip yang tercantum
dalam piagam PBB. Sementara KAA 1955 yang digagas oleh Bung Karno, Nehru, Tito
dan Nkrumah dipandang sebagai langkah besar perjuangan bangsa-bangsa Asia
Afrika dan khususnya negara Indonesia yang masih sangat muda. Sampai saat ini
spirit KAA Bandung tetap menginspirasi bangsa-bangsa dari dunia ketiga ini
untuk melawan segala bentuk penindasan karena kolonialisme, kapitalisme dan
globalisasi. Tentu, semua itu tak lepas dari peranan Soekarno sebagai penggas
KAA Bandung Karenanya, adalah penting bagi pemimin-pemimpin negara Asia Afrika
utamanya bagi bangsa Indonesia sendiri untuk merefleksikan dan merenungkan
nasib Bung Karno, yang gagasan dan visinya tentang Pancasila yang menjadi dasar
negara kita serta semangat anti kolonialisme dan kapitalisme menjadi spirit
bangsa-bangsa Asia-Afrika. Mencopot Bung Karno Tragis, bahwa Bung Karno telah
menjadi korban perang dingin yang terjadi pada waktu itu. Karena melakukan
perlawanan yang sangat keras, akibatnya Bung Karno menjadi lawan utama bagi
kekuatan kapitalisme dan akhirnya tersingkir secara brutal sebagai presiden RI
oleh agen mereka yang dipimpin oleh Jendral Soeharto meski secara piawai
diberhentikan lewat proses politik melalui Sidang istimewa MPRS tahun 1967.
Sebelumnya yakni pada 11 Maret 1966 Bung Karno dipaksa untuk menandatangani
sebuah dokumen yang disebut Supersemar, yang menugaskan Soeharto untuk
"mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu untuk menjamin keamanan,
ketenangan dan stabilitas pemerintah dan revolusi dan untuk menjamin keamanan
dan otoritas pribadi Sukarno sebagai Presiden". Alih-alih mengamankan Bung
Karno, Soeharto menyusun segala kekuatan untuk mengkonsolidasikan kekuasaannya
dan jabatan Bung Karno sebagai Presiden secara dramatis dicopot dalam sidang
istimewa MPRS pada tanggal 12 Maret 1967. Bung Karno kemudian dikenakan
status sebagai tahanan rumah di istana Bogor. Kesehatannya terus memburuk
karena ia menolak perawatan medis dan akhirnya wafat karena gagal ginjal di
Rumah Sakit Angkatan Darat Jakarta pada tanggal 21 Juni 1970 pada usia 69
tahun. Bersenjatakan Supersemar, Soeharto menetapkan kebijakan untuk melakukan
pembubaran dan pembantaian terhadap Partai Komunis Indonesia (PKI) dan para
pendukungnya. Mereka yang dianggap berfaham komunis baik dikalangan masyarakat
luas, pejabat sipil dan militer dan kelompok-kelompok yang dianggap akan
mengganggu kekuasaannya dibersihkan. Istilah Gerakan 30 September (G-30S)
berubah menjadi G-30S/PKI karena PKI dianggap dibalik G-30S tersebut.
Pemerintahan Orde Baru yang dipimpin Soeharto itu sejak awal telah menegaskan
keberpihakannya pada blok Barat. Indonesia dengan kekayaan alamnya yang
melimpah segera saja menjadi rayahan para agen kapitalis seraya memperkuat
Soeharto dengan berbagai alat kekuasaan dan mendiamkan semua pelanggaran hak
asasi manusuia yang terjadi. Korupsi merajalela sementara utang negara kepada
badan-badan keuangan dunia melangit sehingga kehidupan rakyat sangat tertindas
dan hanya segelintir orang atau kelompok yang dekat dengan kekuasaan yang
menikmati “kue pembangunan”. Banyak aspek dari kudeta di atas yang harus kita
pelajari kembali. Namun yang jelas, setelah terjadinya G-30S pada dinihari 1
Oktober 1965 itu, Soeharto berhasil menumpas G-30S. Sesudahnya, propaganda
penghinaan seksual terhadap Gerwani yang dituduh memutilasi para jendral yang
terbunuh dalam aksi G-30S tersebut. Faham komunisme yang dianggap atheis, telah
menggerakkan sekelompok masyarakat khususnya kelompok organisasi keagamaan
untuk melakukan pembunuhan massal, exterminasi, penyiksaan dan penghilangan
paksa serta perbuatan-perbuatan kejam lainnya, kekerasan seksual, pemenjaraan,
perbudakan dan penahanan sewenang-wenang. Diduga, 500 ribu sampai sejuta orang
mati dibunuh dan jutaan lainnya menjadi korban kejahatan-kejahatan tersebut.
Kejahatan-kejahatan tersebut dilakukan secara sistimatis dan meluas hampir
diseluruh wilayah NKRI. Sesungguhnya, karena alasan paling menonjol dari semua
kejahatan itu dilakukan atas dasar identitas politik yakni komunis atau partai
politik yang merupakan sekelompok orang yang bertujuan politik sama. Banyak
ahli hukum Internasional memasukkan peristiwa pembantaian 1965 tersebut sebagai
genosida. Tujuan pemusnahan atas dasar pandangan politik ini bahkan berlangsung
sampai sekarang dengan adanya stigma dan kekerasan terhadap para korban dan
penyintas. Sampai saat ini sistim impunitas tetap berlangsung, para pelaku
utama sebagiannya telah tiada dan pemerintah tak mengeluarkan sepatah kata maaf
apalagi memberikan keadilan dan rehabilitasi serta reparasi bagi korban Seperti
halnya para korban dan penyintas ini, Bung Karno juga tak pernah mendapatkan
rehabilitasi. Padahal tanpa bukti yang kuat, Bung Karno dituduh telah
memberikan 'toleransi' kepada "gerakan G-30S ". Sementara itu karena PKI yang
dianggap dalang G-30S dan menyebabkan terbunuhnya 6 orang jendral dan satu
perwira Angkatan Darat, partai ini bersama seluruh simpatisan dan pengikutnya
benar-benar “dihapuskan” dari bumi Nusantara. Pemimpin dan para pengikut PKI
benar dimusnahkan atau dipenjarakan atau dimasukkan kamp tahanan tanpa pernah
diadili, meski mungkin hanya satu atau pemimpin tertingginya yang terlibat
dalam G-30S itu. Kabarnya Bung Karno melakukan protes keras atas pemusnahan
ini, tapi tak digubris oleh Soeharto. Penolakan negara sampai sekarang masih
terjadi dan karenanya akuntabilitas dan sistim impunitas masih saja
berlangsung. Menanggapi peluncuran laporan Komnas HAM (2012) tentang kejahatan
kemanusiaan 1965/1966 ini, Djoko Suyanto, Menteri Polhukham pada waktu itu
bahkan menyatakan bahwa pembantaian itu perlu dilakukan untuk menyelamatkan
bangsa. Rehabilitasi Korban Sekarang setelah diluncurkan kembali Deklarasi
NAASP yang menegaskan kembali pentingnya prinsip-prinsip hak asasi manusia
yang sudah ditegaskan dalam KAA Bandung, sudah saatnya arsitek berdirinya
negara Indonesia berdasarkan Pancasila serta arsitek Deklarasi Bandung itu
direhabilitasi. Status tahanan rumah yang disandangnya sampai Bung Karno wafat,
adalah pelanggaran HAM yang harus dipertanggungjawabkan oleh Negara. Pandangan
politik bahwa Bung Karno terlibat dalam G-30S juga harus diselidiki dengan
benar karena bangsa Indonesia berharap mengetahui sejarah pengambilalihan
kekuasaan yang terjadi pada waktu itu. Pemerintahan Jokowi, yang baru-baru ini
berniat untuk menyelesaikan masalah HAM masa lalu dapat membentuk sebuah
komite untuk menyelidiki kondisi pengambilihan kekuasaan itu oleh Soeharto
berikut pembantaian dan bentuk-bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan yang
terjadi sesudahnya. Rehabilitasi terhadap Bung Karno dan juga para korban
kejahatan politik 1965, sebenarnya dapat diakukan oleh Jokowi dengan
mengeluarkan Peraturan Presiden berdasarkan pasal 14 UUD 1945 yang berbunyi :
“Presiden memberikan grasi dan rehabilitasi dengan pertimbangan Mahkamah
Agung”. Pada tahun 2003, sebetulnya Mahkamah Agung (MA) sudah mengirimkan
pertimbangannya kepada Presiden agar “mengambl langkah-langkah konkrit ke arah
penyelesaian yang sangat diharapkan oleh korban-korban Orde Baru”. Dalam surat
pertimbangannya itu MA juga menyatakan bahwa pertimbangan ini dilandasi oleh
keinginan MA untuk memberikan penyelesaian dan kepastian hukum yang dapat
memulihkan status dan harkat mereka sebagai warga negara yang sama serta
didorong oleh semangat rekonsiliasi bangsa. *) Penulis adalah, Koordinator
International People's Tribunal (IPT) 1965.
*** Gesendet mit Telekom Mail - kostenlos und sicher für alle!
#yiv0723205951 #yiv0723205951 -- #yiv0723205951ygrp-mkp {border:1px solid
#d8d8d8;font-family:Arial;margin:10px 0;padding:0 10px;}#yiv0723205951
#yiv0723205951ygrp-mkp hr {border:1px solid #d8d8d8;}#yiv0723205951
#yiv0723205951ygrp-mkp #yiv0723205951hd
{color:#628c2a;font-size:85%;font-weight:700;line-height:122%;margin:10px
0;}#yiv0723205951 #yiv0723205951ygrp-mkp #yiv0723205951ads
{margin-bottom:10px;}#yiv0723205951 #yiv0723205951ygrp-mkp .yiv0723205951ad
{padding:0 0;}#yiv0723205951 #yiv0723205951ygrp-mkp .yiv0723205951ad p
{margin:0;}#yiv0723205951 #yiv0723205951ygrp-mkp .yiv0723205951ad a
{color:#0000ff;text-decoration:none;}#yiv0723205951 #yiv0723205951ygrp-sponsor
#yiv0723205951ygrp-lc {font-family:Arial;}#yiv0723205951
#yiv0723205951ygrp-sponsor #yiv0723205951ygrp-lc #yiv0723205951hd {margin:10px
0px;font-weight:700;font-size:78%;line-height:122%;}#yiv0723205951
#yiv0723205951ygrp-sponsor #yiv0723205951ygrp-lc .yiv0723205951ad
{margin-bottom:10px;padding:0 0;}#yiv0723205951 #yiv0723205951actions
{font-family:Verdana;font-size:11px;padding:10px 0;}#yiv0723205951
#yiv0723205951activity
{background-color:#e0ecee;float:left;font-family:Verdana;font-size:10px;padding:10px;}#yiv0723205951
#yiv0723205951activity span {font-weight:700;}#yiv0723205951
#yiv0723205951activity span:first-child
{text-transform:uppercase;}#yiv0723205951 #yiv0723205951activity span a
{color:#5085b6;text-decoration:none;}#yiv0723205951 #yiv0723205951activity span
span {color:#ff7900;}#yiv0723205951 #yiv0723205951activity span
.yiv0723205951underline {text-decoration:underline;}#yiv0723205951
.yiv0723205951attach
{clear:both;display:table;font-family:Arial;font-size:12px;padding:10px
0;width:400px;}#yiv0723205951 .yiv0723205951attach div a
{text-decoration:none;}#yiv0723205951 .yiv0723205951attach img
{border:none;padding-right:5px;}#yiv0723205951 .yiv0723205951attach label
{display:block;margin-bottom:5px;}#yiv0723205951 .yiv0723205951attach label a
{text-decoration:none;}#yiv0723205951 blockquote {margin:0 0 0
4px;}#yiv0723205951 .yiv0723205951bold
{font-family:Arial;font-size:13px;font-weight:700;}#yiv0723205951
.yiv0723205951bold a {text-decoration:none;}#yiv0723205951 dd.yiv0723205951last
p a {font-family:Verdana;font-weight:700;}#yiv0723205951 dd.yiv0723205951last p
span {margin-right:10px;font-family:Verdana;font-weight:700;}#yiv0723205951
dd.yiv0723205951last p span.yiv0723205951yshortcuts
{margin-right:0;}#yiv0723205951 div.yiv0723205951attach-table div div a
{text-decoration:none;}#yiv0723205951 div.yiv0723205951attach-table
{width:400px;}#yiv0723205951 div.yiv0723205951file-title a, #yiv0723205951
div.yiv0723205951file-title a:active, #yiv0723205951
div.yiv0723205951file-title a:hover, #yiv0723205951 div.yiv0723205951file-title
a:visited {text-decoration:none;}#yiv0723205951 div.yiv0723205951photo-title a,
#yiv0723205951 div.yiv0723205951photo-title a:active, #yiv0723205951
div.yiv0723205951photo-title a:hover, #yiv0723205951
div.yiv0723205951photo-title a:visited {text-decoration:none;}#yiv0723205951
div#yiv0723205951ygrp-mlmsg #yiv0723205951ygrp-msg p a
span.yiv0723205951yshortcuts
{font-family:Verdana;font-size:10px;font-weight:normal;}#yiv0723205951
.yiv0723205951green {color:#628c2a;}#yiv0723205951 .yiv0723205951MsoNormal
{margin:0 0 0 0;}#yiv0723205951 o {font-size:0;}#yiv0723205951
#yiv0723205951photos div {float:left;width:72px;}#yiv0723205951
#yiv0723205951photos div div {border:1px solid
#666666;min-height:62px;overflow:hidden;width:62px;}#yiv0723205951
#yiv0723205951photos div label
{color:#666666;font-size:10px;overflow:hidden;text-align:center;white-space:nowrap;width:64px;}#yiv0723205951
#yiv0723205951reco-category {font-size:77%;}#yiv0723205951
#yiv0723205951reco-desc {font-size:77%;}#yiv0723205951 .yiv0723205951replbq
{margin:4px;}#yiv0723205951 #yiv0723205951ygrp-actbar div a:first-child
{margin-right:2px;padding-right:5px;}#yiv0723205951 #yiv0723205951ygrp-mlmsg
{font-size:13px;font-family:Arial, helvetica, clean, sans-serif;}#yiv0723205951
#yiv0723205951ygrp-mlmsg table {font-size:inherit;font:100%;}#yiv0723205951
#yiv0723205951ygrp-mlmsg select, #yiv0723205951 input, #yiv0723205951 textarea
{font:99% Arial, Helvetica, clean, sans-serif;}#yiv0723205951
#yiv0723205951ygrp-mlmsg pre, #yiv0723205951 code {font:115%
monospace;}#yiv0723205951 #yiv0723205951ygrp-mlmsg *
{line-height:1.22em;}#yiv0723205951 #yiv0723205951ygrp-mlmsg #yiv0723205951logo
{padding-bottom:10px;}#yiv0723205951 #yiv0723205951ygrp-msg p a
{font-family:Verdana;}#yiv0723205951 #yiv0723205951ygrp-msg
p#yiv0723205951attach-count span {color:#1E66AE;font-weight:700;}#yiv0723205951
#yiv0723205951ygrp-reco #yiv0723205951reco-head
{color:#ff7900;font-weight:700;}#yiv0723205951 #yiv0723205951ygrp-reco
{margin-bottom:20px;padding:0px;}#yiv0723205951 #yiv0723205951ygrp-sponsor
#yiv0723205951ov li a {font-size:130%;text-decoration:none;}#yiv0723205951
#yiv0723205951ygrp-sponsor #yiv0723205951ov li
{font-size:77%;list-style-type:square;padding:6px 0;}#yiv0723205951
#yiv0723205951ygrp-sponsor #yiv0723205951ov ul {margin:0;padding:0 0 0
8px;}#yiv0723205951 #yiv0723205951ygrp-text
{font-family:Georgia;}#yiv0723205951 #yiv0723205951ygrp-text p {margin:0 0 1em
0;}#yiv0723205951 #yiv0723205951ygrp-text tt {font-size:120%;}#yiv0723205951
#yiv0723205951ygrp-vital ul li:last-child {border-right:none
!important;}#yiv0723205951
| | Virusvrij. www.avg.com |
