http://nasional.kompas.com/read/2017/07/09/12141541/seandainya.jakarta.tak.lagi.jadi.ibu.kota.
negara.
Seandainya Jakarta Tak Lagi Jadi Ibu Kota
Negara...
Estu Suryowati
Kompas.com - 09/07/2017, 12:14 WIB
<javascript:void(0);>
<javascript:void(0);>
<javascript:void(0);>
Ketua Umum Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) Bernardus Djonoputro.
Ketua Umum Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) Bernardus Djonoputro.(Hamzah
Alex Saifullah )
*JAKARTA, KOMPAS.com* - Pemerintah melalui Kementerian Perencanaan
Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional terus
melakukan kajian pemindahan ibu kota
<http://indeks.kompas.com/tag/pemindahan-ibu-kota> negara Indonesia,
yang saat ini berada di DKI Jakarta.
Jika benar-benar dipindahkan kelak, akan menjadi seperti apa kota
Jakarta kita?
Ketua Umum Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) Indonesia Bernardus Djonoputro
mengatakan, tidak akan banyak perubahan yang terjadi pada kota yang dulu
berjuluk Batavia ini.
"Malah, Jakarta akan menjadi kota bisnis yang lebih kuat. Tidak ada yang
berubah dari sisi perekonomian," kata Bernardus kepada /Kompas.com/,
Minggu (9/7/2017).
/*Baca juga: Pemindahan Ibu Kota Disebut Perlu Waktu 15 Tahun
<http://nasional.kompas.com/read/xml/2017/07/09/12093631/pemindahan.ibu.kota.disebut.perlu.waktu.15.tahun>*/
Lebih lanjut Bernardus mengatakan, tantangan lingkungan akan tetap
menjadi masalah yang harus dihadapi megapolitan ini.
"Polusi, penurunan tanah. Jadi, Jakarta harus tetap /deal/ dengan
masalahnya sekarang, ada atau tidak ada ibu kota di Jakarta," ucap dia.
Dengan demikian, kata Bernadus, yang perlu dilakukan tetap sama,
pemerintah kota Jakarta tetap harus memikirkan menghentikan penurunan
air tanah, membangun hunian yang efektif dengan integrasi moda
transportasi umum atau Transit Oriented Development (TOD), dan sebagainya.
Sebelumnya, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dikabarkan
tengah mengkaji rencana pemindahan ibu kota
<http://indeks.kompas.com/tag/pemindahan-ibu-kota>. Dua hal utama yang
dikaji adalah total kebutuhan pembiayaan dan skema pembiayaannya.
Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, pemerintah ingin
seminimal mungkin menggunakan anggaran pendapatan belanja negara (APBN)
dalam rencana pemindahan ibu kota
<http://indeks.kompas.com/tag/pemindahan-ibu-kota> ini. Dengan demikian,
pemerintah akan mendorong sektor swasta dalam pendanaan rencana ini.
"Kami sedang susun skemanya. Pokoknya skemanya kerja sama pemerintah
dengan badan usaha," kata Bambang, di Jakarta, Rabu (5/7/2017).
/*Baca juga: Pemindahan Ibu Kota Diyakini Bisa Dilakukan di Era Jokowi
<http://nasional.kompas.com/read/xml/2017/07/08/16370001/pemindahan.ibu.kota.diyakini.bisa.dilakukan.di.era.jokowi>*/
Di dalam skema pembiayaan itu juga akan diatur mengenai skema
kepemilikan lahan. Pemerintah tengah mencari lokasi ibu kota baru yang
kepemilikan tanahnya berada di pemerintah.
Pemprov Kalteng Siap Jika Palangkaraya Jadi Ibu Kota(Kompas TV)
<javascript:void(0);>
<javascript:void(0);>
<javascript:void(0);>
PenulisEstu Suryowati
EditorFarid Assifa
