. Ikut nimbrung. Dari berbagai pertimbangan yg ditulis cukup bagus oleh bung Djie itu, saya kira faktor pertimbangan politis yg paling sentral, sehingga paling banyak disoroti. Pemerintahan Bung Karno dan Gus Dur terguling antara lain juga karena ada masalah dg Feeport. Kasus 'papa minta saham' pernah juga jadi isu yg panas. 'Persetujuan ttg devestasi 51% (dg pembayaran bertahap) dan pembangunan smelter adalah hasil kompromi maksimal, yg bisa dicapai oleh pemerintahan Jokowi-JK tanpa harus melibatkan arbitrasi internasional. Dalam hal mendapatkan pemasukan bersih yg lebih besar bagi Indonesia, yaitu dibidang pajak dan royalti, masih belum ada keputusan yg jelas, selain disebutkan ttg 'pemasukan yg lebih baik dibanding dg kontrak sebelumnya'. Perlu diingat, bhw Pemerintah daerah Papua, yg memiliki 'status otonomi khusus', juga menuntut dilibatkan dlm hal bagi hasil antara 3 pihak : Freeport - Pemerintah pusat - Pemerintah daerah Papua. Dalam masalah sangat penting ttg bagi hasil ini, ada baiknya menarik pelajaran dari pengalaman terbaru, misalnya pengalaman Bolivia dibawah pimpinan Evo Morales dan pertimbangan situasi di Indonesia saat ini. Salam, Arif H. ----------------- -----Original-Nachricht----- Betreff: Re: [GELORA45] Indonesia (Suharto) bayar 2.4 milyar dollar ganti rugi nasionalisasi oleh bung Karno. Datum: 2017-09-09T05:41:45+0200 Von: "kh djie [email protected] [GELORA45]" <[email protected]> An: "Gelora45" <[email protected]>
Selain cadangan, memangnya berapa banyak aset perusahaan pertambangan? Cadangan biji2 logam yang ada di bumi sana, kalau Free Port pergi, ya tetap milik Indonesia. Aset perusahaan pertambangan : gedung2, mesin2 , alat2 pengangkutan, installasi pengolahan waste, galangan kapal dan installasinya, tunnel yang dibangun dll. Apakah kalau PTFI angkat kaki pemerintah harus "membeli" aset PTFI? Darimana datangnya klausul seperti itu? Apakah tidak bisa menawarkan "membeli" dengan harga terjangkau/layak atau PTFI sendiri yang harus memindahkan aset tsb dari area pertambangan? Tergantung bagaimana tertulis perjanjiannya. Kalau tidak ya, peraturan yang umum berlaku. Di negeri Belanda, kalau orang sewa rumah, kalau berhenti sewa, harus mengembalikan keadaan rumah seperti sebelumnya. jadi kalau dia pasang tegel, tegelnya harus dilepas kembali, kecuali kalau penyewa baru mau menerimanya. Lha ini, ada perundingan, ada penyewa baru yang mau Kasih sedikit kerugian, ada juga yang sengaja mempersuli penghuni lama, diajak eker2an, supaya ganti ruginya rendah. Ada juga yang selesai baik2. Tetapi penyewa baru, kalau dia pergi, harus melepas tegel itu, kecuali kalau penyewa berikutnya mau menerima. Kalau mau baik2an menyelesaikan kasus Free Port andaikan tidak mau beri perpanjangan kontrak, ya Free Port boleh angkat apa2 yang bisa dibawa. Yang tertinggal bisa dihitung, apa masih ada harganya kalau dilihat dari penyusutan harga yang ada di tata bukunya. Tetapi tidak tahu, apa mau begitu, atau harus diputus oleh arbitrase internasional. Tetapi tidak memperpanjang kontrak, bisa bertahun tahun dapat investor baru yang berani masuk . Bertahun tahun nganggur, dan pegawai harus dibayar berat sekali. Dari menghasilkan untuk pemerintah, pemerintah justru harus keluar uang banyak. Investor baru bisa2 justru minta fasilitas bebas pajak beberapa tahun, karena harus investasi banyak memasang mesin2 baru ? Berarti pemerintah kehilangan penghasilan. Kalau dinasionalisasi bisa menimbulkan probleem lama sekali di bidang hukum. Investor2 yang mau masuk jadi ketakutan, membatalkan niatnya.Bisa saja nasionalisasi terjadi, kalau ada pemerintahan baru, yang berani sekali dengan beleid lain. Hanya kalau ekonomi membaik, dapat dukungan rakyat. Kalau memburuk, ya maunya digulingkan. Mungkin ada pendapat lain ? 2017-09-08 16:29 GMT+02:00 Jonathan Goeij [email protected] <mailto:[email protected]> [GELORA45] <[email protected] <mailto:[email protected]> >: Selain cadangan, memangnya berapa banyak aset perusahaan pertambangan? Apakah kalau PTFI angkat kaki pemerintah harus "membeli" aset PTFI? Darimana datangnya klausul seperti itu? Apakah tidak bisa menawarkan "membeli" dengan harga terjangkau/layak atau PTFI sendiri yang harus memindahkan aset tsb dari area pertambangan? Freeport sudah beroperasi sejak penghujung 60-an, memangnya seberapa tinggi teknologi waktu itu sehingga sampai sekarang masih belum sanggup juga. On Friday, September 8, 2017 5:21 AM, Chan CT <[email protected] <mailto:[email protected]> > wrote: Lho, ... siapa yang mencampur adukkan selesainya KK dengan nasionalisasi? Yang menjadi masalah operasi pertambangan emas yg segede itu, tidak baik berhenti operasi dalam waktu lama! Jadi, sebelum selesai KK Freeport ditahun 2021, sudah ada kesimpulan bagaimana kelanjutannya, .... Kalau tidak ada kesepakatan, PTFI harus angkat-kaki sedang RI belum mampu ambil oper, tidak punya dana cukup untuk “membeli” aset PTFI, belum ada kemampuan teknologi dan manajemen, ... untuk meneruskan operasi. Jadi, tuntutan “nasionalisasi” PTFI tidak masuk akal bisa dilaksanakan, belum lagi dilihat dari sudut kekuatan pendukung AS didalam Pemerintah Jokowi sekarang ini, ... bagaimana mungkin melaksanakan nasionalisasi??? Lalu, harus undang modal-asing lain? Ada negara yg mau dan apa bisa memberi keuntungan lebih besar pada RI? From: Jonathan Goeij [email protected] [GELORA45] Sent: Friday, September 8, 2017 1:29 AM To: Yahoogroups Subject: Re: AW: AW: Trs: [GELORA45] Indonesia (Suharto) bayar 2.4 milyar dollar ganti rugi nasionalisasi oleh bung Karno. Kelihatannya bung Chan berpendapat kalau Kontrak Karya th 2021 tidak diperpanjang itu merupakan nasionalisasi, saya rasa itu merupakan pengertian yang salah kaprah. Nasionalisasi itu kalau pemerintah mengambil alih kepemilikan PT Freeport Indonesia dari Freeport McMoran, sedang kalau kontrak tidak diperpanjang PTFI tetap milik Freeport McMoran tidak diambil alih sama sekali. Tidak memperpanjang kontrak ya tidak memperpanjang kontrak titik, jangan dicampur adukkan dengan nasionalisasi. ---In [email protected] <mailto:[email protected]> , <SADAR@...> wrote : Aacchh, ... ternyata bung TIDAK mengerti bagaimana bisa mewujudkan CITA-CITA menjadi KENYATAAN, tidak bisa menemukan dan menentukan apa kiranya yang bisa dicapai dengan memenangkan perjuangan setahap demi setahap sesuai KEMAMPUAN kekuatan sekarang, ... sekarang belum bisa tidak berarti sudah lepaskan saja cita-cita perjuangan, sekalipun baru dicapai 10-30% saja! yaa, ... majulah selangkah demi selangkah dahulu, ... Ketua Mao pun berani menentukan lebih dahulu mundur meninggalkan daerah basis untuk mencapai kemenangan yang lebih besar kemudian! Dan, TIDAK ADA yang bisa menuduh Ketua menyerah dan meninggalkan cita-cita perjuangannya! Dari mana kekuatan bung bisa menuntut NASIONALISASI Freeport selesai KK, tahun 2021? Bukankah bung sudah mengakui pemerintah Jokowi yang sekarang ini bukan Pemerintah Rakyat dalam arti sesungguhnya? Tidakkah bung bisa melihat disekitar Jokowi masih begitu kuat kekuatan ORBA, jenderal-jenderal pendukung AS masih begitu kuat, bisa dan mungkinkah tuntutan nasionalisasi itu dimenangkan? Menuntut 51% saham nya saja sudah begitu sulitnya bisa disetujui, ... malah ada pejabat tinggi yang minta bagian saham, papa minta saham dsb. nya, ... Salam, ChanCT From: Roeslan Sent: Thursday, September 7, 2017 9:17 PM To: 'Chan CT' ; [email protected] ; 'Tatiana Lukman' ; [email protected] ; [email protected] Subject: AW: AW: Trs: [GELORA45] Indonesia (Suharto) bayar 2.4 milyar dollar ganti rugi nasionalisasi oleh bung Karno. REFLEKSI: Tulisan bung dibawah ini saya tanggapi sebagai tulisan yang 100 % anti Pancasial 1 Juni 1945, dan UUD 45 naskah aseli, yang ditulis 72 tahun yang lalu. Tulisan bung jelas menolak cita-cita revolusi Agustus 1945. Yaitu pembebasan, kemerdekaan sejati, emansipasi, dan berdikari dalam suatu NKRI. Ini semua telah bung tentang dengan alasan bahwa kehendak seperti itu adalah kehendak yang ditulis ½ abad yang lalu, jadi harus ditinggalkan,karena kita sekarang ini sudah berada pada zaman Globalisasi pasar bebas, yang mengabdi pada ideologi Neoliberalisme. Tapi ironinya bung tidak konsekwen dalam berpikir, ini tercermin bahwa jiwa bung samapai detik ini, yang masih ngotot menggunakan nama milis yang bung kelola dengan nama GELORA 45, yang atinya besedia melanjutkan cita-cita Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, seperti yang sudah saya kemukakan diatas. Bukanlah nama Gelora 45 itu adalah mengandung cita-cita untuk melanjutkan Revolusi Indonesaia sampai selesai? Ini menurut Bung Karno. MENGAPA BUNG TETAP NGOTOT MENGGUNAKAN GELORA 45????. Lalu apa maksud Bung menggunakan nama itu, kalu bukan untuk menipu rakyat Indonesia??? Harus difahami bahwa Gelora 45 bukan berarti gelora yang tunduk pada kaum penjajah!! Model lama atau baru; Tapi gelora 45 berarti semangat anti penjajahan, dan semanagt berjuang demi pembebasan Rakyat Indonesia di tanah air Indonesia!!! Oleh karena itu saya nasehatkan hendaknya Bung mengagnti saja nama GELORA 45, dengan nama GELORA NEOLIBERALISME ABAD KE XXI. Jika bung tetap ngotot mempertahankan nama GELORA 45, maka disitu terkandung maksud bahwa bung secara sadar telah berusaha melakukan penipuan terhadap seluruh Rakyat Indonesaia, dengan menggunakan nama GELORA 45 untuk menentang cita-cita Revolusi Indonesua. Betapa tidak karena dalam tulisan bung, bung menghendaki agar supaya rakyat Indonesia membuang cita-cita Revolusi Indonesaia yang digerakkan oleh Bung Karno 72 tahun yang lalu, yang bung nilai sebagai khayalan yang harus ditinggalkan. Saya yakin bahwa Rakyat Indoinesia masih tetap berkehendak untuk melakukan pesan Bung karno, yang mengatakan Lanjutkan revoluis Indonesioa sampai selesai. Apa yang ditulis oleh Tatiana yang saya dukung, adalah merupakan tulisan yang menuruti cita-cita revolusi Agustus 1945, sesuai dengan pesan Bong Karno, Sang Proklamator dan Presiden pertama NKRI. Bung sutuju boleh tidak juga boleh, yang tidak boleh adalah mencatut mana Gelora 45 untuk menipu Rakyat Inbdonesia. Jangan merintangai Perjuangan rakyat Indonesia dalam usahanya untuk terus berjuang melanjutkan cita-cita revolusi Indonesia, yang diawali oleh perang kemerdekaan 1945-1949. Saya siap untuk meninggalkan milis ini, yang menggunakan nama Gelora 45, yang secara haketat hendak membrangus suara rakyat Indonesia yang hendak melanjutkan pesan Bung Karno, yaitu melanjutkan Revolusi sampai selesai. Jika bung merasa terusik oleh tulisan saya siap untuk bung keluarkan. Karena saya akan terus menyuarakan prinsip-prinsip perejuangan Kemerdekaann sejati bagi Rakyat Indonesia dan kehidupan NKRI!!!. Roeslan Von: Chan CT [mailto:sadar@...] Gesendet: Donnerstag, 7. September 2017 01:35 An: Roeslan; [email protected]; 'Tatiana Lukman' Betreff: Re: AW: Trs: [GELORA45] Indonesia (Suharto) bayar 2.4 milyar dollar ganti rugi nasionalisasi oleh bung Karno. Mengapa sudah hidup diusia lanjut, banyak makan asam-garam berpuluh tahun, ... masih saja HIDUP dalam MIMPI!!! Bisanya hyanya meratapi KEKALAHAN dihajar habis oleh Suharto, ... tidak berhasil menemukan solusi jalan keluar terbaik untuk melangkah kedepan. Seandai-seandainya yang kalian ajukan itu SUDAH TIDAK akan terjadi, kecuali kalian bisa memutar balik jalannya sejarah. KENYATAAN yg harus dihadapi bagaimana KESALAHAN FATAL yg dilakukan Suharto dengan menggadaikan Freeport pada AS itu, yang sudah berlangsung lebih 1/2 abad ini! Dari Indonesia yang mutlak sangat dirugikan, bisa berubah lebih baik sekalipun dianggap masih terlalu sedikit. Dipikirkanlah solusi yang terbaik sesuai KONDISI RI sekarang ini, jangan pula menghayal-hayal indah dengan tuntutan kebablasan menuntut “NASIONALISASI” Freeport yg TIDAK REALIS itu! From: Roeslan roeslan12@... [GELORA45] Sent: Thursday, September 7, 2017 4:34 AM To: [email protected] ; 'Tatiana Lukman' Subject: AW: Trs: [GELORA45] Indonesia (Suharto) bayar 2.4 milyar dollar ganti rugi nasionalisasi oleh bung Karno. Betul apa yang ditulis Tatiana: saya kutip ………. Pasti tidak akan perlu menasionalisasi Freeport, karena pertama=tama tidak akan diijinkan baik oleh PKI maupun BK eksplotasi Freeport seperti yang dijalankan Suharto!!. (kutipan selesai ). Dalam konteks ini sikap Bung Karno membatasi eksploitasi sumber daya alam oleh asing. Bung Karno mengatakan ``Kita simpan di tanah sampai insinyur kita mampu menggarap sendiri`` ( Kwik Kian Gie: Kebijakan Ekonomi Politik dan Hilangnya Nalar. halaman 184) Referensi lain, bagian pledoi Bung Hatta di pengadilan Scheveningen 1932. Dalam sidang. majelis hakim mempertanyakan apakah bangsa Indonesia mampu mengurus diri sendiri di alam merdeka yang dikehendaki oleh Bung Hatta bersama mahasiswa Indonesia yang bergabung dalan Perhimpunan Indonesia di Negeri Belanda. Bung Hatta mengatakan ``Saya lebih suka melihat Nusantara tenggelam di laut dari pada dijajah Tuan-tuan`` Majelis hakim memvonis Bung Hatta bebas murni,Tapi di Nederlands-Indie (Hindia.Belanda) dengan alasan yang sama,tiga tahun sebelumnya, Bung Karno dibuang dan di penjara. Haruskah kita berjiwa terjajah sampai sekarang? Kwik Kian Gie: Kebijakan Ekonomi Politik dan Hilangnya Nalar. halaman 184). Roeslan. Von: [email protected] [mailto:[email protected]] Gesendet: Mittwoch, 6. September 2017 19:31 An: [email protected]; nesare1@... Cc: Yahoogroups; DISKUSI FORUM HLD Betreff: Re: Trs: [GELORA45] Indonesia (Suharto) bayar 2.4 milyar dollar ganti rugi nasionalisasi oleh bung Karno. SEANDAINYA tidak ada kudeta Suharto dan BK tetap jadi presiden, maka PKI tentu akan masih terus hidup!! Pasti tidak akan perlu menasionalisasi Freeport, karena pertama=tama tidak akan diijinkan baik oleh PKI maupun BK eksplotasi Freeport seperti yang dijalankan Suharto!! KArena tidak akan pernah diijinkan kelahiran PMA yang mengeruk kekayaan alam kita oleh pemodal asing dengan mengabaikan kepentingan rakyat , lingkungan dan kedaulatan rakyat! On Tuesday, September 5, 2017 2:02 PM, "mailto:nesare1@...%20[GELORA45]"; <[email protected]> wrote: Betul setuju dengan komentar bung ini. Ini dulu. Jamannya masih perang krn RI masih dirongrong. Revolusi masih berjalan. Kalau sekarang gimana? Kalau sekarang presiden RI itu adalah bung Karno. Apakah bung berpendapat bung Karno akan menasionalisasi semua perusahaan asing yg ada termasuk freeport hasil dagangan Orba/soeharto? Pendapat saya: bung Karno tidak akan menasionalisasikan perusahaan2 asing itu. Dia tidak sebodoh itu. Nesare From: [email protected] [mailto:[email protected]] Sent: Tuesday, September 5, 2017 4:22 AM To: diskusiforum@...; Yahoo! Inc. <perhimpunanpersaudaraan@ yahoogroups.com>; Jaringan Kerja Indonesia < jaringan-kerja-indonesia@...>; Gelora 45 <[email protected]>; Sastra Pembebasan <[email protected]>; Yahoo! Inc. < [email protected]>; Yahoo! Inc. < [email protected]> Cc: Yahoogroups <[email protected]>; Rachmat Hadi-Soetjipto < nc-hadisora@...>; Daeng <menakjinggo@...>; Gol <gogol.r@...>; Harry Singgih <harrysinggih@...>; Mitri <scorpio2001id@...>; Farida Ishaja < farida.ishaja@...>; Lingkar Sitompul <lingkarsitompul@...>; Ronggo A. < ronggo303@...>; indo1@...; Billy Gunadi <billygunadie@...>; Oman Romana < oromana0037@...> Subject: Re: Trs: [GELORA45] Indonesia (Suharto) bayar 2.4 milyar dollar ganti rugi nasionalisasi oleh bung Karno. Siapa yang suruh Suharto bayar Belanda ganti rugi nasionalisasi yang dilakukan pemerintahan Sukarno?? Kan itu karena Suharto antek imperialis, maka dia mau saja disuruh bayar. Sama seperti perusahaan dan pemilik hotel AS di Kuba yang menuntut supaya Kuba bayar nasionalisasi yang dilakukan ketika Revolusi menang. Selama Kuba tidak mau jadi antek AS, tidak akan ada pembayaran apa-apa!! KMB dibatalkan BK, juga karena menganggap isinya sangat tidak adil dan sangat pro Belanda... Antara lain, masak Indonesia harus bertanggung jawab dan bayar hutang-hutangnya Belanda!! Seandainya BK mau jadi antek imperialis dan kaum pemodal asing seperti pemerintahan sejak Suharto sampai sekarang, tidak ada alasan kaum imperialis untuk menjatuhkan Sukarno...PMA seperti yang dijalankan Suharto dan rezim boneka tanpa Suharto sampai sekarang bukanlah PMA yang diinginkan BK.... PMA yang sekarang dipraktekkan adalah PMA yang diinginkan PSI dan MASYUMI!!! Itu jelas dalam perdebatan di DPR ...Dan jelas BK anti penghisapan dan menginginkan Sosialisme... Justru sekarang banyak orang yang mempreteli BK dari karakter anti nekolimnya!!! On Tuesday, September 5, 2017 6:56 AM, 'Chalik Hamid' via forumdiskusi < diskusiforum@...> wrote: Pada Selasa, 5 September 2017 6:19, "kh djie djiekh@... [GELORA45]" < [email protected]> menulis: Ini terkait dengan persetujuan Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag, Belanda, yang memutuskan sebagai imbalan atas penyerahan kedaulatan kepada Republik Indonesia (saat itu Republik Indonesia Serikat) pada 27 Desember 1949, Indonesia harus membayar utang kepada Belanda sebesar 4,5 milyar gulden –awalnya Belanda meminta 6,5 milyar gulden. [image] <https://myrepro.files.wordpress.com/2016/02/picsart_02-16-08-32-27.jpg> Selain itu, untuk membangun kembali pascaperang, Belanda mendapatkan gelontoran dana, dalam bentuk hutang, dari program Marshall Plan AS antara tahun 1948-1951 sebesar US$1.128 juta. Sumbangan dari Marshall Plan dan Indonesia ini dikenal sebagai The Miracle of Holland (keajaiban Belanda). “Indie verloren, betekende niet ramspoed geboren (Hindia hilang, bukan berarti tiba bencana). Belanda masih bisa menarik keuntungan dari bekas jajahannya meski tanah jajahan itu sudah lepas,” tulis sejarawan Lambert Giebels dalam “De Indonesische Injectie” (Sumbangan Indonesia), yang dimuat di De Groene Amsterdammer, Januari 2000. Setelah membayar sekira 4 milyar gulden antara tahun 1950-1956, Indonesia secara sepihak membatalkan persetujuan KMB. Belakangan, pada awal Orde Baru, berdiri Inter Govenmental Group on Indonesia (IGGI), diketuai oleh Belanda, yang punya agenda tersembunyi berupa mencari penyelesaian utang Indonesia zaman Orde Lama, yang berkaitan dengan nasionalisasi perusahaan Belanda, sekira US$2,4 milyar. Giebels tak habis pikir, mengapa Belanda tega melakukan itu kepada Indonesia. Padahal kepada Suriname, yang juga bekas jajahannya, Belanda membayar lunas ganti rugi atas perbudakan sebesar 1,5 milyar euro begitu Suriname merdeka pada 25 November 1975. Jumlah itu dianggap belum cukup. “Suriname berhak mendapat ganti rugi senilai 50 milyar euro,” kata ekonom Suriname Armand Zunder kepada Philip Smet dari Radio Nederland Wereldomroep, 2 Juli 2010. Zunder membandingkan kasus Suriname dengan kasus lainnya. Belanda minta ganti rugi dari Jerman setelah Perang Dunia II. Jerman membayar lebih dari 120 milyar euro untuk warga Yahudi. Organisasi Internasional DiversCités sudah berseru kepada Parlemen Prancis, juga negara-negara Eropa termasuk Belanda, untuk membayar ganti rugi kepada bekas jajahannya atas peran mereka dalam perbudakan. Pada 1999, di Afrika terbentuk The Africa World Reparations and Repatriation Truth Commission, sebuah komisi penyelidik internasional yang menuntut ganti rugi. Menurut hukum internasional, perbudakan dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Bagaimana dengan Belanda? Jangankan ganti rugi, permintaan maaf atas penjajahan dan aksi militer di masa lalu baru disampaikan pemerintah Belanda pada 2005. Mereka juga akhirnya mengakui 17 Agustus 1945 sebagai hari proklamasi kemerdekaan Indonesia, bukan lagi 27 Desember 1949. -- You received this message because you are subscribed to the Google Groups "forumdiskusi" group. To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to diskusiforum+unsubscribe@.... To post to this group, send email to diskusiforum@.... Visit this group at https://groups.google.com/group/diskusiforum <https://groups.google.com/group/diskusiforum> . For more options, visit https://groups.google.com/d/optout <https://groups.google.com/d/optout> . <div style=\"border:0;border-bottom:1px solid black;width:100%;\"> Gesendet mit Telekom Mail <https://t-online.de/email-kostenlos> - kostenlos und sicher für alle!
