http://www.mediaindonesia.com/news/read/125181/presiden-minta-apbn-2018-entaskan-kemiskinan-pengangguran-dan-ketimpangan/2017-10-02
Presiden Minta APBN 2018 Entaskan Kemiskinan, Pengangguran dan Ketimpangan Senin, 2 October 2017 17:33 WIB Penulis: *Achmad Zulfikar Fazli * <http://www.mediaindonesia.com/files/news/2017/10/asew.jpg> <http://www.mediaindonesia.com/files/news/2017/10/asew.jpg> ANTARA FOTO/Rosa Panggabean PRESIDEN Joko Widodo memberikan arahan kepada menteri dan pejabat terkait di Kabinet Kerja dalam penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2018 pada sidang kabinet di Istana Negara, Jakarta. Ia ingin APBN 2018 digelontorkan untuk permasalahan kemiskinan, pengangguran hingga ketimbangan yang terjadi di Indonesia. "Anggaran yang berkaitan dengan ini (masalah kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan) agar betul-betul diperhatikan dan ditambah," kata Jokowi dalam kata pengatar di Sidang Kabinet, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (2/10). Ia meminta bank wakaf mikro pun sudah harus dimulai pada Oktober 2017 ini untuk mengatasi masalah ketimpangan kemiskinan di Tanah Air. Tidak hanya itu, Jokowi juga tak ingin kementerian dan lembaga membiarkan para investor menunggu terlalu lama untuk berinvestasi di Tanah Air. Ia meminta apabila terdapat masalah di kementerian atau lembaga dalam hal perizinan berinvestasi harus segera diselesaikan. "Jangan biarkan investasi, jangan biarkan investor, jangan biarkan pelaku-pelaku usaha ini wait and see. Ngomongnya terus kalau saya tanya wait and see. Artinya kalau ada masalah, kalau ada problem segera di kementerian-kementerian ini diselesaikan," kata dia. Menurut dia, Pemerintah harus terus berkomitmen mendukung dan memfasilitasi dunia usaha di Tanah Air. Peluang membuka lapangan pekerjaan bakal sangat luas bila mampu mengundang para investor berinvestasi. "Dunia usaha harus didukung, harus difasilitasi, harus dibantu. Apapun itu. Karena yang bisa membuka lapangan pekerjaan yang bisa menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan infrastruktur itu mereka. Dari 60% hingga 70% itu ada di mereka. Tolong ini perizinan kita perhatikan," pungkas dia. (MTVN/OL-6)
