*Saya kira masalah 51% sudah selesai, hanya tinggal bayar dan 51% saham dimiliki, karena berita media mengatakan bahwa Jokowi membuat Freeport tunduk. Tetapi rumpanya ada perbedaan besar antara tunduk dan bertekuk lutut. *
*Dengan begitu usaha ”Papa minta saham” tidak berhasil untuk dibagi-bagikan kepada konco-konco bin sahabat. Di lain pihak kampanye Pemilu 2019 pakai kesuksesan 51% gagal. Ayo cari lain obyek kampanye, misalnya ”Gas di teluk Bituni di Papua”.* https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20171002181840-85-245632/luhut-benarkan-pemerintah-terima-surat-penolakan-freeport/ Luhut Benarkan Pemerintah Terima 'Surat Penolakan Freeport' *Galih Gumelar *, CNN Indonesia | Senin, 02/10/2017 18:31 WIB Bagikan : [image: Luhut Benarkan Pemerintah Terima 'Surat Penolakan Freeport'] Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengaku, pemerintah kini tengah mengkaji surat dari Freeport-McMoran Copper and Gold Inc secara internal. (CNN Indonesia/Safir Makki) Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan membenarkan bahwa pemerintah telah menerima surat dari Freeport-McMoran Copper and Gold Inc ihwal ketidaksetujuan perusahaan tersebut terhadap mekanisme divestasi yang ditawarkan pemerintah. Pemerintah pun kini tengah mengkaji surat tersebut secara internal. “Lagi kami bicarakan dan benar (suratnya tersebut dari Freeport),” ujar Luhut ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (2/10). Luhut pun menegaskan, pemerintah tetap akan meminta perusahaan asal Amerika Serikat tersebut mengikuti ketentuan yang tercantum di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017. Adapun di dalam beleid tersebut, Freeport wajib membangun smelter dan melakukan divestasi sebesar 51 persen setelah statusnya berubah dari Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). “Tidak berubah dong, tetap (divestasi) 51 persen dan smelter tetap,” paparnya. Lihat juga: Menteri Rini Sebut Negosiasi Saham Freeport Masih Bergulir <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20171002143543-85-245574/menteri-rini-sebut-negosiasi-saham-freeport-masih-bergulir/> Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani enggan menanggapi surat dari Chief Executive Officer (CEO) Freeport-McMoran Richard Adkerson yang ditujukan kepada instansinya tersebut. “Saya tidak mau komentar soal itu,” ujarnya di lokasi yang sama. Sebelumnya, Freeport melayangkan surat ketidaksepakatan dengan pemerintah terkait proposal divestasi yang diajukan pemerintah 28 September 2017 silam. Surat tersebut berisikan lima poin utama yang berintikan bahwa divestasi sebesar 51 persen masih bersyarat. Keberatan Freeport yang pertama adalah ketidaksepakatan dengan ketentuan bahwa divestasi harus dilakukan maksimal 2018, sebab periodisasi divestasi harus sesuai dengan ketentuan di Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017. Sementara itu, Freeport juga ingin agar divestasi dilakukan sesegera mungkin melalui mekanisme penawaran umum perdana *(Initial Public Offering/IPO).* Lihat juga: Penolakan Freeport dan Drama yang Tak Kunjung Usai <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20170929210713-85-245124/penolakan-freeport-dan-drama-yang-tak-kunjung-usai/> Tak hanya itu, Freeport tidak setuju dengan keinginan pemerintah bahwa valuasi divestasi harus berbasiskan kegiatan operasional hingga 2021. Menurut Adkerson, divestasi harus mencerminkan operasi hingga 2041 dan menggunakan valuasi berstandar internasional. Selain itu, Freeport tidak ingin bahwa divestasi dilakukan melalui penerbitan saham baru dan enggan saham divestasi di bawah kendali pemerintah. *(agi)*
