----- Pesan yang Diteruskan ----- Dari: Sunny ambon [email protected] [nasional-list] <[email protected]>Kepada: @ <undefined>Terkirim: Rabu, 4 Oktober 2017 18.40.08 GMT+2Judul: [nasional-list] JK: Jangan Berbeda Pendapat di Muka Umum
Dibalik layar boleh berbeda pendapat dan boleh saling bercakar- mencakarantara satu dan lain, jadi seperti dikatakan oleh orang bijak :”adildi hadapan putar balik di belakang”, begitu situasi kelakuananggota rezim klik neo-Mojopahit.Jadi sulit dipercaya,karena di mukaumum manisnya suara mereka lebih dari madu, tetapi lain di bibirlain di hati, dibalik lidah ular yang bercabang ada racun. hehehehehe http://id.beritasatu.com/national/jk-jangan-berbeda-pendapat-di-muka-umum/166069 JK: Jangan Berbeda Pendapatdi Muka Umum Oleh Imam Suhartadi | Rabu,4 Oktober 2017 | 9:38 Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK)dengan tegas meminta agar para menteri menjalankan arahan PresidenJoko Widodo (Jokowi), yaitu tidak berbeda pendapat di muka umumtetapi menyelesaikannya dalam rapat internal. “Karena sudah perintah kan, kita harus jalankan. Memangkita sudah peringatkan kepada menteri untuk jangan membikin gaduhatau berbeda pendapat di muka umum. Berbeda pendapat di rapat. Jangandi muka umum. Apalagi antarpemerintah,” kata JK usai meninjausejumlah venue di Kompleks Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Selasa(3/10). Senada dengan Jokowi, JK menilai perbedaan pendapat antarjajaran di pemerintahan yang dimunculkan ke permukaan rentanmenimbulkan kegaduhan dan tidak berdampak positif terhadap kerjapemerintahan. Oleh karena itu, secara tidak langsung JK sepakat denganJokowi bahwa perbedaan pendapat harus diselesaikan secara internal. Pengamat politik dari Universitas Padjajaran Bandung Muradimengatakan, ketegasan Presiden dalam menyelesaikan kegaduhanpembelian senjata harus diapresiasi. Bila ada persoalan yang munculantar-instansi atau lembaga seharusnya bisa diselesaikan di internal. “Saya kira apa yang disampaikan Panglima TNI tidak patutdan kurang beretika. Itu tak boleh terjadi lagi di kemudian hari,”katanya. Muradi mengatakan, prajurit sekali pun itu jenderal tidakboleh berbicara tanpa ada control pemerintah. Hal itu diatur dalamkonstitusi agar tidak muncul kegaduhan atau polemic di masyarakat. Dia menilai terlepas benar atau tidaknya yang disampaikanGatot, namun secara etika kenegaraan sudah melangkahi Presiden. SikapPanglima juga dinilai telah melanggar kode etik seorang prajurit.(b1/ant)
