Panglima TNI mengira dapat informasi bagus untuk menyudutkan POLRI ? Maunya Tito supaya terguling ? Kok informasinya jadi boomerang ?
2017-10-04 19:07 GMT+02:00 Chalik Hamid [email protected] [GELORA45] <[email protected]>: > > > > > ----- Pesan yang Diteruskan ----- > *Dari:* Sunny ambon [email protected] [nasional-list] < > [email protected]> > *Kepada:* @ <undefined> > *Terkirim:* Rabu, 4 Oktober 2017 18.40.08 GMT+2 > *Judul:* [nasional-list] JK: Jangan Berbeda Pendapat di Muka Umum > > > > > *Di balik layar boleh berbeda pendapat dan boleh saling bercakar- mencakar > antara satu dan lain, jadi seperti dikatakan oleh orang bijak :”adil di > hadapan putar balik di belakang”, begitu situasi kelakuan anggota rezim > klik neo-Mojopahit.Jadi sulit dipercaya,karena di muka umum manisnya suara > mereka lebih dari madu, tetapi lain di bibir lain di hati, dibalik lidah > ular yang bercabang ada racun. hehehehehe* > > > http://id.beritasatu.com/national/jk-jangan-berbeda- > pendapat-di-muka-umum/166069 > > > > *JK: Jangan Berbeda Pendapat di Muka Umum* > *Oleh Imam Suhartadi* | Rabu, 4 Oktober 2017 | 9:38 > > Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) dengan tegas meminta agar para > menteri menjalankan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), yaitu tidak > berbeda pendapat di muka umum tetapi menyelesaikannya dalam rapat internal. > > “Karena sudah perintah kan, kita harus jalankan. Memang kita sudah > peringatkan kepada menteri untuk jangan membikin gaduh atau berbeda > pendapat di muka umum. Berbeda pendapat di rapat. Jangan di muka umum. > Apalagi antarpemerintah,” kata JK usai meninjau sejumlah venue di Kompleks > Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Selasa (3/10). > > Senada dengan Jokowi, JK menilai perbedaan pendapat antar jajaran di > pemerintahan yang dimunculkan ke permukaan rentan menimbulkan kegaduhan dan > tidak berdampak positif terhadap kerja pemerintahan. > > Oleh karena itu, secara tidak langsung JK sepakat dengan Jokowi bahwa > perbedaan pendapat harus diselesaikan secara internal. > > Pengamat politik dari Universitas Padjajaran Bandung Muradi mengatakan, > ketegasan Presiden dalam menyelesaikan kegaduhan pembelian senjata harus > diapresiasi. Bila ada persoalan yang muncul antar-instansi atau lembaga > seharusnya bisa diselesaikan di internal. > > “Saya kira apa yang disampaikan Panglima TNI tidak patut dan kurang > beretika. Itu tak boleh terjadi lagi di kemudian hari,” katanya. > > Muradi mengatakan, prajurit sekali pun itu jenderal tidak boleh berbicara > tanpa ada control pemerintah. Hal itu diatur dalam konstitusi agar tidak > muncul kegaduhan atau polemic di masyarakat. > > Dia menilai terlepas benar atau tidaknya yang disampaikan Gatot, namun > secara etika kenegaraan sudah melangkahi Presiden. Sikap Panglima juga > dinilai telah melanggar kode etik seorang prajurit. *(b1/ant)* > > > >
