Tapi, .... bukankah itulah proses pengenalan masyarakat dalam memilih pimpinan 
yang tidak bisa tidak harus dilalui. Melalui praktek SALAH PILIH macam demikian 
masyarakat akan mengetahui KESALAHAN tempo hari kenapa jadi memilih Anies-Sandi 
dengan mendepak Ahok-Djarot. Setelah melihat tindak-tanduk mereka pegang 
kekuasaan, janji-janji kampanye yg muluk2 itu ternyata hanya pepesan kosong, 
PEMBOHONGAN saja! 

Mudah2an saja mereka bisa menemukan metode perjuangan yg TEPAT untuk 
memenangkan tuntutan BURUH yang dijanjikan saat kampanye Anies-Sandi itu, dan, 
.... dengan demikian kesejahteraan hidup bisa ditingkatkan! Jadi, bisa 
ingat-ingat betul dalam PEMILIHAN berikut kenali betul setiap kandidat, bukan 
dari janji-janji muluk yg ditawarkan saat kampanya, tapi melihat dan kenalilah 
integritas, kemampuan dan ketegaran mereka dari kerja dan kehidupannya!

Salam,
ChanCT


From: kh djie [email protected] [GELORA45] 
Sent: Friday, November 10, 2017 8:27 PM
To: Gelora45 ; Awind 
Subject: Re: [GELORA45] Ditanya Kontrak Politik dengan Buruh, Jawaban Sandi... 
----- "Kami Sudah Mati-matian Membela Anies dan Sandi..."

  

Orang belum pernah berjasa, belum pernah membuktikan komitmennya, kok 
dipercaya, dibela mati2an.
Tidak kebal atau bebal terhadap abal2

2017-11-10 13:19 GMT+01:00 Awind [email protected] [GELORA45] 
<[email protected]>:

    



  
http://megapolitan.kompas.com/read/2017/11/10/19040081/ditanya-kontrak-politik-dengan-buruh-jawaban-sandi


  Ditanya Kontrak Politik dengan Buruh, Jawaban Sandi...
  Nursita Sari
  Kompas.com - 10/11/2017, 19:04 WIB

  Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menemui buruh yang demo di depan 
Balai Kota DKI Jakarta dengan berbicara di atas mobil komando, Selasa 
(31/10/2017) sore.(KOMPAS.com/NURSITA SARI)

  JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno tidak menjawab 
secara spesifik saat ditanya soal kontrak politik yang ditandatanganinya dan 
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersama buruh. Sandi justru menjelaskan 
soal acuan penetapan upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta 2018.

  "(dalam menetapkan UMP 2018) kami mengacu pada 15 acuan. UU Nomor 13 Tahun 
2003 (tentang Ketenagakerjaan) yang utama, dan itu semua sudah kami ikuti 
mekanismenya dari Dewan Pengupahan," ujar Sandi di Balai Kota DKI Jakarta, 
Jalan Medan Merdeka Selatan, Jumat (10/11/2017).

  Baca juga : Spanduk Kontrak Politik Bertanda Tangan Anies-Sandi Dipajang 
Buruh, Isinya... 

  Sandi menjelaskan, rumus penetapan UMP sudah dikaji jauh-jauh hari sebelum 
mereka menjadi sebagai gubernur dan wakil gubernur, atau tepatnya setelah 
mereka ditetapkan sebagai pasangan gubernur dan wakil gubernur terpilih. Sandi 
mengaku akan tetap berkomitmen untuk menyejahterakan buruh.

  "Kami fokus, 'all out', tidak akan pernah lari dari komitmen kami untuk 
menyejahterakan buruh," kata Sandi.

  Baca juga : Diiringi Lagu Orkes Sakit Hati, Buruh Menari Kelilingi Keranda 
yang Dibakar 


  Massa buruh melakukan aksi unjuk rasa memprotes penetapan UMP DKI 2018 di 
depan Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (10/11/2017). (KOMPAS.com/JESSI CARINA 
)Saat ditanya mengenai kemungkinan merevisi besaran UMP 2018, Sandi juga tak 
menjawab. Dia hanya kembali menegaskan posisinya bersama Anies untuk 
menyejahterakan buruh. 
  Massa buruh membawa spanduk besar saat berdemo di depan Balai Kota DKI 
Jakarta. Spanduk tersebut berisi kontrak politik yang disebut-sebut menjadi 
kesepakatan antara Anies-Sandi dan para buruh.

  Baca juga : Sandi Sebut Banyak Buruh yang Merasa UMP DKI 2018 Cukup 

  Pada spanduk besar itu, tertulis 10 poin yang menjadi kesepakatan mereka. 
Poin pertama kesepakatan tersebut berbunyi, "Menetapkan upah minimum DKI 
Jakarta lebih tinggi yang ditentukan dalam PP 78 Tahun 2015 melalui mekanisme 
Dewan Pengupahan, serta menetapkan upah sektoral dan struktur skala upaha 
sesuai dengan UU Ketenagakerjaan No 13/2003."


  Massa dari berbagai organisasi buruh melakukan aksi unjuk rasa di depan Balai 
Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Sabtu (10/11/2017). Buruh 
menolak upah minimum provinsi DKI Jakarta 2018 yang telah ditetapkan Gubernur 
DKI Jakarta Anies Baswedan. KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNG(KOMPAS.com/GARRY 
ANDREW LOTULUNG)Adapun Anies meneken UMP DKI Jakarta 2017 sebesar Rp 3.648.035. 
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan UMP sesuai Peraturan Pemerintah (PP) 
Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. 


                                                                                
       ======================


  
http://megapolitan.kompas.com/read/2017/11/10/11425661/kami-sudah-mati-matian-membela-anies-dan-sandi

  "Kami Sudah Mati-matian Membela Anies dan Sandi..."
  Stanly Ravel
  Kompas.com - 10/11/2017, 11:42 WIB

  Demo buruh di depan Balai Kota DKI Jakarta, Jumat 
(10/11/2017).(KOMPAS.com/Stanly )

  JAKARTA, KOMPAS.com — Massa buruh dari berbagai organisasi mulai memadati 
area depan Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (10/11/2017).

  Dari pantauan Kompas.com, buruh mulai berdatangan dari segala penjuru. Mereka 
mulai berdatang pada pukul 10.30 dengan menggunakan berbagai kendaraan.

  Para buru melakukan orasi menolak upah minimum provinsi (UMP) yang diklaim 
tidak sesuai berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015. Buruh 
menuntut UMP direvisi serta harga listrik, bahan pokok, dan lain sebagainya 
diturunkan.

  Para buruh yang berkumpul di depan Balai Kota DKI masih sebagian. Sebagian 
buruh masih berkumpul di Masjid Istiqlal untuk menunaikan shalat Jumat lebih 
dulu. Setelah itu, baru berkumpul di Balai Kota.

  Baca juga: Sandi Akan Temui Buruh yang Demo Tolak UMP Hari Ini 


  Massa buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera 
Indonesia (KSBSI) DKI Jakarta berdemo di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis 
(9/11/2017).(KOMPAS.com/NURSITA SARI)"Kami sudah mati-matian membela Anies dan 
Sandi untuk bisa memakmurkan rakyat dan buruh, tetapi malah sebaliknya, ini 
bagaimana? Hidup buruh," kata salah seorang buruh di atas mobil komando. 
  Baca juga: Saat Buruh Merasa Jadi Komoditas Politik Anies-Sandi...

  Sambil menunggu bergabungnya teman-teman buruh yang ada di Masjid Istiqlal, 
buruh menyanyikan lagu Indonesia Raya.

  Baca juga: Ketika Keberpihakan Anies-Sandi terhadap Buruh Dipertanyakan...

  Para buruh berencana berunjuk rasa menolak penetapan UMP DKI Rp 3,6 
juta.(Kompas TV)
  Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
    a.. Demo Buruh 
  PenulisStanly Ravel
  EditorAna Shofiana Syatiri








Kirim email ke