SATPOL nya kan senang punya boss baru yang tidak galak ? 2017-11-26 0:31 GMT+01:00 Awind [email protected] [GELORA45] < [email protected]>:
> > > > https://metro.tempo.co/read/1036834/anies-sandi-lamban- > urus-kasus-satpol-pp-ini-ancaman-ombudsman > Anies-Sandi Lamban Urus Kasus Satpol PP, Ini Ancaman Ombudsman > Reporter: Zara Amelia > Editor: Jobpie Sugiharto > Sabtu, 25 November 2017 09:00 WIB > 0 komentar > <https://metro.tempo.co/read/1036834/anies-sandi-lamban-urus-kasus-satpol-pp-ini-ancaman-ombudsman#comments> > 30004 > - Font: > - Ukuran Font: - > <https://metro.tempo.co/read/1036834/anies-sandi-lamban-urus-kasus-satpol-pp-ini-ancaman-ombudsman#font-decrease> > + > <https://metro.tempo.co/read/1036834/anies-sandi-lamban-urus-kasus-satpol-pp-ini-ancaman-ombudsman#font-increase> > - > - > > Kini Anda dapat mengganti jenis dan ukuran font sesuai preferensi Anda. > Saya mengerti > <https://metro.tempo.co/read/1036834/anies-sandi-lamban-urus-kasus-satpol-pp-ini-ancaman-ombudsman#> > [image: Anies-Sandi Lamban Urus Kasus Satpol PP, Ini Ancaman Ombudsman] > <https://metro.tempo.co/read/1036834/anies-sandi-lamban-urus-kasus-satpol-pp-ini-ancaman-ombudsman> > > Adrianus Meliala. TEMPO/Dhemas Reviyanto > > *TEMPO.CO <http://TEMPO.CO>, Jakarta* - Ombudsman RI menunggu > ketegasan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di bawah Gubernur Anies Baswedan > dan wakilnya, Sandiaga Uno (*Anies-Sandi* > <https://metro.tempo.co/read/1036589/pmd-dipangkas-anies-sandi-jakpro-tunda-percepatan-proyek-lrt>) > menindak petugas Satpol PP yang jual-beli informasi razia dan lapak kepada > pedagang kaki lima (PLK) melalui perantara preman. > > Komisioner Ombudsman Adrianus Meliala mengatakan, jika pemerintah daerah > tetap diam melihat persoalan ini Ombudsman berencana mengungkap identitas > petugas Satpol PP yang terlibat praktik suap tersebut. “Kami akan keluarkan > rekomendasi tapi masih tunggu dulu. Misalnya ada rekomendasi, > kasar-kasarnya copot-copotan,” katanya di Gedung ORI, Kuningan, Jakarta > Selatan pada Jumat, 24 November 2017. > > Dia menjelaskan, sudah tiga minggu alu Ombudsman penyerahan hasil > investigasi terhadap penertiban PKL oleh Satpol PP kepada Pemerintah > Provinsi DKI Jakarta, tepatnya pada 2 November 2017. Namun, hingga kini > belum ada tindakan tegas dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Itu > sebabnya, Ombudsman memutar video investigasi pada 9-10 Agustus 2017 yang > berisi bagaimana peran petugas Satpol PP yang melindungi para PKL melalui > preman dengan imbalan uang. > > Investigasi tersebut dilakukan di tujuh kawasan di Jakarta, yakni > Setiabudi, Ambassador, Imperium, Stasiun Jatinegara, Stasiun Manggarai, dan > Tanah Abang. “Mohon tolong segera diperbaiki,” kata Adrianus. > > Dalam video berdurasi sekitar 20 menit tersebut, terlihat transaksi gelap > antara oknum Satpol PP, preman, dan PKL. Komunikasi antar mereka > menunjukkan bahwa peran petugas Satpol PP sebagai pengatur jual-beli lapak > untuk PKL. Sedangkan preman bertugas menjual informasi jadwal razia > Satpol PP kepada PKL. > > “Semua jadwalnya, kan ada sama saya. Entar nih gua kasih tahu jam berapa, > entar ditelepon,” ucap seorang preman kepada PKL dalam video tersebut. > > Adrianus mengatakan, pengawasan yang longgar dari Pemerintah Provinsi DKI > Jakarta dijadikan celah oleh para penegak hukumnya, dalam hal ini > *Satpol PP* > <https://metro.tempo.co/read/905440/soal-pkl-ini-curhat-satpol-pp-di-bulan-tertib-trotoar>, > untuk melaksanakan praktik gelap tersebut. Adrianus berharap, peringatan > ini membuat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yang kini dipimpin > Anies-Sandi, secepatnya menindaklanjuti dengan melakukan review terhadap > sistem pengawasan serta melakukan penataan ulang. > ------------------------------ > - Anies-Sandi <https://www.tempo.co/tag/anies-sandi> > - Satpol PP <https://www.tempo.co/tag/satpol-pp> > > > > > > >
