[GELORA45] Pembangunan di Papua digalakkan Jokowi, tapi mengapa aspirasi merdeka tetap hidup?

[Jonathan Goeij jonathango...@yahoo.com [GELORA45]]

Pembangunan di Papua digalakkan Jokowi, tapi mengapa aspirasi merdeka tetap 
hidup?


| 
| 
| 
|  |  |

 |

 |
| 
|  | 
Pembangunan di Papua digalakkan Jokowi, tapi mengapa aspirasi merdeka te...

Papua mendapat alokasi dana otonomi khusus tahun 2017 sekitar Rp7 trilun, belum 
termasuk dana-dana lain, tetapi ...
 |

 |

 |



Rohmatin BonasirWartawan BBC Indonesia   
   - 2 jam lalu
   
   - Bagikan artikel ini dengan Facebook
    
   - Bagikan artikel ini dengan Twitter
    
   - Bagikan artikel ini dengan Messenger
    
   - Bagikan artikel ini dengan Email
    
   - Kirim
Hak atas fotoREUTERSImage captionTentara dan petugas membantu evakuasi warga 
dari dua desa di Kabupaten Mimika, Papua, yang sempat dikuasai oleh kelompok 
bersenjata.
Pemerintah Indonesia di bawah Presiden Joko Widodo berusaha menggenjot 
pembangunan di Papua, yang terdiri dari Provinsi Papua dan Provinsi Papua 
Barat, terutama lewat proyek infrastruktur.

Namun pendekatan tersebut dianggap tidak manjur untuk mengatasi tuntutan 
pemisahan diri Papua dari bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik di 
Papua sendiri maupun di luar negeri.

"Saya pikir pemerintah terlalu menggampangkan masalah Papua. Pemerintah melihat 
Papua itu hanya dari aspek pembangunan ekonomi, infrastruktur dan lainnya. 
Mereka mengabaikan fakta bahwa ada perbedaan pandangan yang tajam terkait 
dengan sejarah Papua," kata Ketua II Dewan Adat Papua, Fadal Al Hamid, dalam 
wawancara melalui telepon, Kamis (30/11.
   
   - Benny Wenda: Otsus tidak pernah ubah rakyat Papua
   - Pemerintah Indonesia 'tak bisa' cegah negara Pasifik angkat isu Papua di 
PBB
   - Klaim bahwa petisi referendum Papua 'sudah diserahkan kepada PBB di New 
York' dibantah

Sejarah Papua yang dimaksud adalah Pepera (Penentuan Pendapat Rakyat) tahun 
1969, penentuan pendapat yang hasilnya menyebutkan rakyat Papua menghendaki 
sebagai bagian dari wilayah Republik Indonesia.

"Pemerintah menganggap masalah ini sudah selesai, sementara sebagian rakyat 
Papua menganggap bahwa apa yang terjadi di tahun 1969 adalah aneksasi bukan 
proses integrasi."

Dukungan internasional 'semakin luas'

Oleh karenanya, lanjut Fadal Al Hamid, aspirasi merdeka tetap hidup meskipun 
pembangunan digalakkan di Papua, termasuk menggelontorkan dana otonomi khusus 
sekitar Rp7 triliun untuk tahun 2017, belum termasuk dana-dana lain.

"Teriakan-teriakan merdeka itu bukan mereda tetapi sebenarnya dibungkam, tetapi 
bahwa di luar, eskalasinya sangat tinggi sekali. Artinya, ada kampanye dan 
dukungan-dukungan internasional semakin luas dan semakin terbuka," jelasnya.
Hak atas fotoREUTERSImage captionWarga Papua, kata Suryadi Diaz, merasa tanah 
mereka kaya akan tambang tapi mereka sendiri miskin sehingga menimbulkan 
ketidakpuasan.
Fenomena itu, menurutnya, bertolak belakang dengan maksud pemerintah pusat yang 
hendak meredam tuntutan pemisahan diri. Pembangunan infrastruktur diharapkan 
dapat mendongkrat pengembangan ekonomi di daerah tertinggal itu sehingga dapat 
meningkatkan kesejahteraan masayarakat.

Dan pada akhirnya, peningkatan kesejahteraan diharapkan dapat meredam tuntutan 
pemisahan diri dari Republik Indonesia.

Namun, menurut Kepala Subbidang Penerangan Masyarakat Hubungan Masyarakat 
Kepolisian Daerah Papua Ajun Komisaris Besar Polisi Suryadi Diaz, berdasarkan 
pemantauan di lapangan tidak benar jika dikatakan bahwa tuntutan pemisahan diri 
di Papua meningkat belakangan.

"Ini hanya kelompok tertentu dan orang-orang tertentu. Kalau pada umumnya di 
sini tidak ada yang menyetujui itu. Hanya kelompok tertentu dan orang-orang 
tertentu yang merasa, katakanlah, mereka menganggap tidak adil karena memiliki 
tanah yang subur dan mempunyai tambang emas di dalamnya tapi mereka miskin," 
tegasnya.

Dialog Papua

Pendekatan pembangunan ekonomi untuk mensejahterakan masyarakat Papua, kata 
Fadal Al Hamid, memang sahih dilakukan tetapi harus dibarengi dengan terobosan 
politik menyangkut sejarah Papua melalui dialog yang sejati.
Hak atas fotoDR. VELIX WANGGAIImage captionDr Velix Wanggai menilai ruang 
dialog yang didengungkan oleh Presiden Joko Widodo sudah waktunya dioptimalkan.
"Dialog itu harus ada pihak ketiga yang memediasi, orang Papua dan pemerintah 
Indonesia duduk dalam satu meja untuk membicarakan hal-hal yang dianggap tabu 
selama ini dan berusaha untuk menemukan solusi-solusi apa yang bisa dilakukan 
bersama."

Staf khusus presiden RI tahun 2009-2014 untuk urusan Papua, yang kini menjadi 
Perencana Pengembangan Wilayah Tertinggal di Bappenas, Dr. Velix Wanggai, 
mengakui pemerintah mempunyai tugas berat dalam mengelola isu pelurusan sejarah 
menjadi final.

Bagaimanapun Presiden Joko Widodo sudah menyarankan agar dialog masalah Papua 
terus dibangun dan ruang itu seharusnya dimanfaatkan.

"Kami melihat bahwa dari satu sisi Perpera adalah sebuah fakta hukum bahwa itu 
sudah final dalam konteks persepsi pemerintah tetapi sebagian dari 
sudara-saudara kita masih menghendaki pelurusan sejarah," jelasnya dalam 
wawancara melalui telepon, Kamis (30/11).

"Kita, pemerintah sudah saatnya untuk terbuka tentang berbagai persoalan yang 
dianggap politik atau yang krusial dalam konteks agenda pelurusan sejarah Papua 
tetapi juga dalam konteks menyelesaikan fenomena internasionalisasi isu Papua 
di berbagai forum dunia maupun forum regional."
Hak atas fotoREUTERSImage captionJuru bicara Gerakan Persatuan Pembebasan untuk 
Papua Barat, Benny Wenda, mengaku telah menyerahkan petisi referendum Papua 
kepada Komite Dekolonisasi PBB.
Di antara upaya internasionalisasi Papua di kancah internasional termasuk 
'penyerahan' petisi tentang referendum -yang diklaim dudukung oleh sekitar 1,8 
juta warga Papua- kepada Komite Dekolonisasi PBB.

Namun Perutusan Tetap Republik Indonesia untuk PBB di New York membantah petisi 
secara sah diserahkan kepada komite itu pada akhir September.

Dengan petisi itu, diharapkan, antara lain, bahwa Papua masuk kembali dalam 
daftar di Komite Dekolonisasi PBB, setelah dikeluarkan dari daftar tahun 1963 
menyusul langkah yang disebut sebagai invasi atau integrasi Indonesia.

Di dalam wilayah Papua dan sebagian kota-kota lain di Indonesia, biasa digelar 
protes menuntut referendum kemerdekaan.

Sejumlah kelompok masyarakat sipil Papua rencananya hari ini, Jumat (01/12) 
akan menggelar doa bersama di Papua untuk memperingati hari yang diperingati 
setiap tahun untuk mengangkat tuntutan kemerdekaan bagi Papua.

Namun dalam tahun-tahun sebelumnya, peringatan biasanya juga diwarnai protes 
dan pengibaran bendera bintang kejora sebagai simbol kemerdekaan.

Oleh karena itu, aparat keamanan, Kepala Subbidang Penerangan Masyarakat 
Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Papua Ajun Komisaris Besar Suryadi Diaz, 
bersiaga satu, di seluruh Papua.