From: Sunny ambon [email protected] [GELORA45] Sent: Tuesday, December 5, 2017 6:03 AM
http://nasional.harianterbit.com/nasional/2017/12/04/90552//25/Reshuffle-Kabinet-Jilid-III-Banyak-Menteri-Bakal-Diganti Di Publish Pada Tanggal : Senin, 04 Desember 2017 14:13 WIB Reshuffle Kabinet Jilid III, Banyak Menteri Bakal Diganti Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla Jakarta, HanTer - Memasuki tahun 2018, wacana reshuffle kabinet kembali terdengar. Indikasi tersebut, dinilai wajar tatkala mendekati momentum pertarungan politik di Pilkada serentak 2018 dan Pilpres 2019. Bahkan Presiden Joko Widodo disebut sudah memberi sinyal untuk merombak kabinetnya. Perwakilan Kantor Staf Kepresidenan Wandy Tuturoong memberikan sinyal bahwa Presiden Jokowi akan melakukan perombakan kabinet (reshuffle) di tahun politik menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018. “Salah satu kemungkinan akan di-reshuffle di tahun politik adalah Mensos Khofifah Indar Parawansa, karena dirinya sudah memastikan diri maju di Pemilihan Gubernur Jawa Timur. Kemungkinan besar akan terjadi (reshuffle)," kata Wandy dalam diskusi bertajuk 'Peluang Reshuffle di Ujung Pemerintahan' di bilangan Tebet, Jakarta Selatan, Kamis (23/11/2017). Pengamat kebijakan Publik Zulfikar Ahmad menyakini Jokowi kan merombak kabinetnya. “Banyak menteri yang akan diganti termasuk menteri-menteri ekonomi. Pasalnya kinerja mereka kurang baik,” ujarnya singkat. Pengamat politik dari Point' Indonesia (PI) Karel Susetyo mengatakan, Jokowi memang kerap melempar isu akan ada lakukan reshuffle. Namun, reshuffle kali ini bisa saja dilakukan Jokowi. Mengingat ada menterinya yakni Khofifah yang maju dalam Pilkada di Jawa Timur. Menurutnya, bisa juga reshuffle yang dilakukan secara gemuk dengan mengganti sejumlah menteri yang dinilainya kurang berkompeten. Tidak Beresiko Sementara itu pengamat politik dari pengamat politik dari Institute For Strategic and Development Studies (ISDS), M. Aminudin mengatakan, jika reshuffle dilakukan Jokowi tidak beresiko dalam menghadapi tahun politik 2018 dan 2019. Oleh karenanya, lanjut Aminudin, istilah tahun poltik dilempar kubu Jokowi untuk mengalihkan kritik-kritik yang dilakukan masyarakat terhadap kinerja Jokowi seperti terkait ekonomi dan penegakan hukum yang amburadul. Sehingga isu reshufle bisa menjadi sarana Jokowi untuk ‘menekan’ PAN, PKB yang tidak bulat mendukung UU Ormas. “Dalam reshuffle nanti Jokowi akan mempreteli menteri yang dikenal dekat dengan Wapres Jusuf Kala,” paparnya. Tahun Politik Pengamat Politik dari Indonesia Public Institute (IPI) Karyono Wibowo meragukan jika Jokowi melakukan reshuffle kabinet dalam waktu dekat. Alasannya 2018 adalah tahun politik yang tinggal beberapa hari ke depan. Sehingga terlalu riskan dan berisiko jika Jokowi akan melakukan reshuffle terhadap sejumlah pembantunya di Kabinet Kerja. Jika pun ada perombakan di kabinetnya maka yang dilakukannnya adalah geser posisi atau reposisi terhadap pembantunya bukan mereshuffle. "Perombakan posisi karena Menteri Sosial, Khofifah Indar Parawansa akan maju di Pilkada Jawa Timur. Pergantian Khofifah ini bisa jadi ada pergantian posisi para menterinya," ujar Karyono kepada Harian Terbit, Minggu (3/12/2017). Karyono menuturkan, pergantian posisi menteri bisa terjadi di bidang ESDM yang saat ini dijabat Ignatius Jonan. Posisi Jonan bisa digantikan oleh Wawen ESDM Archandra Tahar. Sementara Jonan bisa menduduki sebagai menteri BUMN atau kembali ke Perhubungan. Sementara Rini Soemarno dan Budi Karya Sumadi bisa ditarik ke Sekretaris Negara. Reposisi menteri merupakan hak prerogatif Jokowi yang akan mempertimbangkan beberapa aspek. Citra Jokowi Direktur Eksekutif Budgeting Metropolitan Watch (BMW), Amir Hamzah, menilai, adanya ketidakpastian terkait isu reshuffle kabinet. Ia melihat, isu reshuffle kerap hilang-timbul. "Sehingga, hal ini berpengaruh pada citra Jokowi di masyarakat selaku kepala negara," terangnya di Jakarta, Minggu (3/12/2017). Tak hanya itu, menurutnya, hal itu juga akan menimbulkan ketidakpastian publik yang berpengaruh pada kondisi ekonomi dan politik. Sebelumnya, Presiden Jokowi sempat mengungkapkan akan bersikap tegas terhadap kinerja bawahannya. Ia mengatakan, tak pernah membiarkan menteri-menterinya bekerja tanpa target. Target itu menurutnya, dinilai penting mengukur prestasi can pencapaian pembantu Presiden. Bahkan, ancamannya tak main-main. Mereka yang berkinerja buruk harus menerima bila dicopot. "Taruhannnya jabatan. Enak saja enggak diberi target. Jadi menteri enggak diberi target terlalu enak buat saya," kata Jokowi beberapa waktu lalu. Awal 2018 Disisi lain, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, sempat mengatakan bahwasanya pemerintah akan merombak atau mereshuffle Kabinet Kerja Jilid III pada awal tahun 2018. Menurutnya, reshuffle kabinet itu dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada menteri mencalonkan diri di Pilkada 2018. Ia mengungkapkan, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa merupakan menteri yang berpotensi diganti. Hal itu karena, Khofifah kemungkinan besar akan maju di Pilkada Jawa Timur. "Ibu Khofifah sudah yakin maju Pilgubkan, pasti diganti. Soal pengganti siapa? Hak presiden," tutur Tjahjo di Jakarta, Minggu (3/12/2017).
