Soal rezim memperlakukan warganya adalah soal lain lagi. Kita semua tahu selama 
rezim mengabdi kepada kepentingan kaum investor dan imperialisme, warga akan 
selalu dikorbankan, di manapun mereka berada, tidak hanya di Papua. Tidak baca 
penelitian yang saya postingkan dulu tentang kehidupan buruh tambang nikel di 
Sulawesi yang upahnya lebih rendah dari pada buruh Tiongkok dan kondisi 
hidupnya juga lebih buruk. Untuk memandikan anaknya, buruh harus beli air, 
karena air dari sumur sudah terkontaminasi. siapa yang mengekplotasi tambang 
itu? Investor Tiongkok yang membawa buruh kasarnya sendiri....Justru karena itu 
saya bilang yang mendesak adalah berjuang bersama melawan ketidak adilan 
pemerintah boneka imperialisme...bukan memisahkan diri!!!
Indonesia membebaskan dirinya dari penjajahan kolonial belanda adalah sebuah 
tindakan menentukan nasib sendiri. Tapi Papua memisahkan diri dari Indonesia 
bukan menentukan nasib sendiri karena Indonesia tidak menjajah Papua. Sudah 
tentu buat mereka yang menganggap Indonesia menganeksi  dan menjajah Papua, 
memisahkan diri dari Indonesia sama dengan menentukan nasib sendiri. Jadi 
sekali lagi, tergantung titik tolak yang digunakan. Dan titit tolak ini ada 
hubungan erat dengan sejarah dan masa lalu. Ketika Indonesia menyatakan 
kemerdekaan 1945, di Papua belum/tidak ada gerakan untuk merdeka sendiri, bebas 
dari belanda dan tidak tergabung dengan Indonesia. Pilihannya ketika itu adalah 
 merdeka bersama dengan pulau-pulau Nusantara lainnya dalam Indonesia atau 
memilih bersama dengan Belanda. Dalam “Manifesto from First Papuan 
People’sCongress-1961”, saya temukan antara lain tuntutan: a. our flag be 
hoistedbeside the Netherland flag; b. our national anthem (Hai Tanahku Papua”) 
be sungand played in addition to the Netherlands national anthem”. Artinya, 
KongresRakyat Papua adalah sebuah lembaga yang pro Belanda karena ingin 
supayabenderanya berkibar di samping bendera Belanda dan lagu 
kebangsaannyadinyanyikan bersama dengan lagu kebangsaan Belanda. Apakah ini 
tidak serupadengan kasus Republik Maluku Selatan yang mendapat dukungan dari 
KerajaanBelanda?


Jadi apa yang disebut aksi untuk merdeka pada tahun 1961, bukanlah untuk 
membebaskan diri dari kolonialisme Belanda, tapi tetap berada dalam pelukan 
penguasa kolonial Belanda.  Inilah yang diperingati baru-baru ini seolah-olah 
sebagai pernyataan kemerdekaan Papua, yang mana tidak sesuai dengan kenyataan 
sejarah.  

    On Thursday, December 7, 2017 8:21 PM, BILLY GUNADIE 
<[email protected]> wrote:
 

 

Apa yang kita lihat, pemerintah Indonesia tidak ada tanggung jawab terdapat 
warganya, minum air bersih saja musti beli, termasuk tipuan BPJS, seolah peduli 
akan kesehatan warganya. Pencemaran lingkung disegala pelosok. Pembangunan 
infrostrukutur bukan kepentingan rakyat jelata.
Belanda kabur tanpa tanggung jawab, sewaktu pemerintah Sukarno dan Suharto 
mengambil alih Iran Barat.
Sewaktu pertambangan open pit, pembersihan peka tanah, semasuk RUMAH penduduk 
asli (yang berupa pohon), dibabat, sewkatu mereka protes dikatakan tororis 
menduduki kantor, dengan tombak bambu dan panah bambu (portable cubicle), lalu 
dikirim paratooper unutk dihabisi nyawanya sekampung.   
 

    On Thursday, December 7, 2017 2:03 PM, Jonathan Goeij 
<[email protected]> wrote:
 

  Pemerintah Indonesia dan aparatnya memakai istilah Indonesia Timur dan Barat, 
dan itu bukan hanya diberbagai media tetapi juga ada diberbagai legislasi. 
Supaya jelas, saya tidak pernah bersimpati pada pemerintahan Kolonial Belanda. 
Tetapi benar sekali saya bersimpati pada rakyat Papua. Lagipula masalah Papua 
saat ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan Belanda yang telah angkat 
kaki dari Papua 50an th yg lalu yang artinya urusan kependudukan Belanda sudah 
selesai.
Anda ingin jaminan tidak ada korupsi, aneh juga! Kalau tetap bersama Indonesia 
itu justru sudah terjamin akan korupsi, lha wong dikasih contoh dan diajarin 
buat korupsi kok. 
Satu hal anda benar, tidak semua orang Papua ingin merdeka, contohnya ya para 
pejabat yang sudah keenakan korupsi itu lebih memilih tetap bersama Indonesia. 
Karena itu perlu adanya referendum sehingga jelas berapa banyak yg ingin 
merdeka berapa yg ingin tetap bersama Indonesia.

    On Thursday, December 7, 2017, 9:41:49 AM PST, Tatiana Lukman 
<[email protected]> wrote:  
 
 Siapa yang pakai istilah Indonesia Barat dan Indonesia timur?? Jangan 
menciptakan istilah-istilah sendiri. BK tidak pernah bicara dan membedakan 
Indonesia Barat dan Indonesia Timur. Kita bicara tentang Indonesia yang 
wilayahnya adalah apa yang dikenal Hindia Belanda. Dan siapa yang mengembalikan 
kedaulatan?? Lagi-lagi dipakai ujuran ras, padahal itulah yang digunakan oleh 
kaum kolonial Belanda. Ya terserah saja kalau memang mau mengikuti dan memihak 
kepada kaum kolonial Belanda. Ngapain harus pakai GARIS WALLACE  atau WEBER 
LINE ???  Sungguh lucu!! Padahal masalahnya sederhana saja. Indonesia 
menyatakan kemerdekaan terhadap penjajah belanda dan dengan sendirinya 
wilayahnya adalah seluruh wilayah yang dijajah Belanda. Tak satu kata kutukan 
dari para pembela separatisme terhadap sikap Belanda yang terus mau 
mengangkangi Papua Barat!!! Pendukung separatisme menyamakan kedudukan 
Indonesia sebagai negara yang dilanggar kedaulatannya dengan  Belanda yang 
justru mempertahankan penjajahan!!!

Sangat betul, sewaktu dikembalikan deaulatan ke Indonesia Barat, mereka 
Indonesia Timur tidak diadakan referendum, mereka dipaksa oleh RI, Belanda dan 
USA.
Perjanjain sepihak, seharusnya mulai dari GARIS WALLACE, atau paling dikit 
WEBER LINE... Sesuai pernyataan "Pribumi", yang nota bene turunan Mongoloid, 
Cina dan India (Indo Persia) 

    On Thursday, December 7, 2017 6:20 PM, BILLY GUNADIE 
<[email protected]> wrote:
 

 

Sangat betul, sewaktu dikembalikan deaulatan ke Indonesia Barat, mereka 
Indonesia Timur tidak diadakan referendum, mereka dipaksa oleh RI, Belanda dan 
USA.
Perjanjain sepihak, seharusnya mulai dari GARIS WALLACE, atau paling dikit 
WEBER LINE... Sesuai pernyataan "Pribumi", yang nota bene turunan Mongoloid, 
Cina dan India (Indo Persia).
Penduduk Irian Barat di eksploitasi dan di Genocide, sewaktu penambangan open 
pit. 

 
  

    On Thursday, December 7, 2017 10:39 AM, Jonathan Goeij 
<[email protected]> wrote:
 

  Apakah yang dikatakan Surya Anta itu tidak benar?
Coba anda mengenakan sepatu Papua, saat ini yang mereka perjuangkan itu 
referendum menentukan nasib sendiri apakah berdiri sendiri ataukah tetap 
bersama Indonesia. Juga orang2 yang sekarang ini boleh dibilang sebagian besar 
atau mungkin seumur hidupnya hidup dalam penjajahan Indonesia, itu yang mereka 
rasakan dan mereka perjuangkan untuk lepas dari belenggu penjajahan. Mereka itu 
orang2 yang melihat dengan mata kepala sendiri pemukiman dibakar, bapak dan 
saudara dibunuh, ibu dan saudari diperkosa, pelaku2nya adalah orang Indonesia 
bukan Belanda. 

    On Thursday, December 7, 2017, 4:46:03 AM PST, Tatiana Lukman 
<[email protected]> wrote:  
 
 "After Dec. 1, 1961, [former president] Soekarno declared the Trikora 19 days 
later in Yogyakarta to seize West Papua and dissolve the country," said Surya 
Anta, spokesman for the People's Front of Indonesia for West Papua.

Jelas dari kalimat di atas, mereka menuduh Soekarno menganeksi Papua Barat. 
Mereka sama sekali tidak bicara tentang kekuasaan kolonial yang setelah 17 
agustus 1945 mau terus mengangkangi Papua Barat. Alasan ras mereka ajukan. 
Persis seperti penguasa kolonial Belanda yang juga menggunakan alasan ras untuk 
terus menduduki Papua Barat.  Kalau orang mau jujur mempelajari sejarah dengan 
benar, jangan melupakan peran penguasa kolonial Belanda. Mengapa kok pendukung 
separatisme itu menggunakan argumentasi yang datang dari pihak penguasa 
kolonial??? Kebenaran dan fakta sejarah lah yang selalu para pendukung 
separatisme ingin lupakan dan campakkan!!! 

    On Tuesday, December 5, 2017 10:32 PM, "Jonathan Goeij 
[email protected] [GELORA45]" <[email protected]> wrote:
 

     Apakah bisa dibantah?
---"We're not Indonesian, we're the Morning Star, the Morning Star, you've just 
said red and white," demonstrators chanted, referring to West Papua's 
historical flag
..."The relationship between Papua and Indonesia is like an illegal marriage," 
said one activist."We are different from Indonesia, it's been a long time. You 
are white, we are black, your hair is straight, we are curly, we are brothers 
or you just want our own natural wealth," an orator shouted in front of a 
police officer.
---In [email protected], <ilmesengero@...> wrote :

Untuk melihat foto/foto click situs di bawah ini
http://jakartaglobe.id/eyewitness/march-west-papuan-independence   
   - 


March for West Papuan IndependenceOn Friday (01/12), dozens of demonstrators 
gathered in Central Jakarta to demand West Papuan independence from Indonesia. 
Marchers brought posters and sang traditional West Papuan songs in defiance 
what the demonstrators see as a foreign occupation of the territory. (JG Photo 
/ Yudha Baskoro)By : JG | on 11:42 AM December 04, 2017
Category : Eyewitness, Multimedia, Photos
Jakarta. On Friday (01/12), dozens of demonstrators gathered in Central Jakarta 
to demand West Papuan independence from Indonesia. Marchers brought posters and 
sang traditional West Papuan songs in defiance what the demonstrators see as a 
foreign occupation of the territory.
"We're not Indonesian, we're the Morning Star, the Morning Star, you've just 
said red and white," demonstrators chanted, referring to West Papua's 
historical flag.
Marchers, members of the Papuan Student Alliance and the People's Front of 
Indonesia for West Papua, also demanded that the Indonesian government force 
US-based mining giant Freeport McMoran to shut down operations in the province.
The demonstration came on the eve of West Papua's first declaration of 
independence on Dec. 1, 1961.
"The relationship between Papua and Indonesia is like an illegal marriage," 
said one activist.
"We are different from Indonesia, it's been a long time. You are white, we are 
black, your hair is straight, we are curly, we are brothers or you just want 
our own natural wealth," an orator shouted in front of a police officer.
"After Dec. 1, 1961, [former president] Soekarno declared the Trikora 19 days 
later in Yogyakarta to seize West Papua and dissolve the country," said Surya 
Anta, spokesman for the People's Front of Indonesia for West Papua.
In fact, Trikora was the name given to the Indonesian military operation to 
invade and annex the Dutch territory of New Guinea, which lasted nine 
months.Demonstrators planned to march to Freeport's offices in Kuningan, South 
Jakarta, but were stopped by police in front of the Megaria cinema in the 
center of the city.

  

     

   

     

   

   

Kirim email ke