Padahal untuk Anggaran KJP Plus pada 2018 Rp 3,9 Triliun, SUDAH meningkat Rp 560 Miliar, lho! Atau karena anggara tahun ini, 2017 sudah HABIS, kering lebih dahulu entah kemana perginya, ... sedang untuk anggaran tahun 2018 belum ngucur? Hehehee, ...
Menarik juga, ...! Salam, ChanCT From: kh djie [email protected] [GELORA45] Sent: Saturday, December 9, 2017 9:08 AM To: Gelora45 Subject: Re: [GELORA45] Re:[temu_eropa] "Dulu KJP Lancar, Sekarang Kok Macet Ya?" ; "Katanya KJP Plus, Kok Malah Minus?" Perlu dibikin macet dulu, supaya uan pelicin datang..... 2017-12-09 1:34 GMT+01:00 zeta roza [email protected] [GELORA45] <[email protected]>: #Dimana saja kah Visi Misi Gub baru DKI Jkt untuk mengatasi KEMACETAN: Kesejahteraan warga, lalulintas transportasi umum khususnya dan banjir cq penormalisasian saluran sungai dan gorong2 diseluruh kawasan DKI Jkt? #Terutama "PROJECT BERSIH" KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME, pelayanan-fasilitas INNOVATIVE dan meningkatkan alat-prasarana pendidikan UMUM INTELEKTUALITAS MENCERDASKAN BANGSA TANPA TERKECUALI... ///////// "Saya dapat Rp 80.000," ujar Mama Intan." "Padahal biasanya, uang KJP yang diterima anaknya yang bersekolah di SDN Kebon Kacang 05 Rp 100.000 tiap bulannya. Beruntung anaknya tak perlu uang transport untuk ke sekolah karena lokasinya dekat." "Iya awal November kemarin waktu ambil sembako di RPTRA sudah dengar-dengar, katanya ini tutup buku (terakhir)," kata Mama Ilham ditemui di rumahnya, Rabu (22/11/2017)." /////////// Verzonden via Yahoo Mail op Android Op vr, dec. 8, 2017 om 8:39 schreef 'Chan CT' [email protected] [temu_eropa] <[email protected]>: "Dulu KJP Lancar, Sekarang Kok Macet Ya?" NIBRAS NADA NAILUFAR Kompas.com - 08/12/2017, 13:54 WIB SDN Kampung Bali 07, Jakarta Pusat, Jumat (8/12/2017).(KOMPAS.com/NIBRAS NADA NAILUFAR) JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah orangtua pemegang Kartu Jakarta Pintar (KJP) mengeluhkan dana yang macet dan berkurang jumlahnya. Ketika Kompas.com berkunjung ke Rusun Kebon Kacang pada Jumat (8/12/2017), banyak dari warga yang mengaku tak dapat uang bulanan penuh. Mama Intan misalnya. Pedagang minuman dan makanan ini mengandalkan saldo bulanan di KJP anaknya untuk belanja. "Saya dapat Rp 80.000," ujar Mama Intan. Padahal biasanya, uang KJP yang diterima anaknya yang bersekolah di SDN Kebon Kacang 05 Rp 100.000 tiap bulannya. Beruntung anaknya tak perlu uang transport untuk ke sekolah karena lokasinya dekat. "Akhirnya saya pakai buat beli beras sama telor aja, enggak cukup buat beli daging. Biasanya mah beli," kata Mama Intan. Baca juga : Katanya KJP Plus, Kok Malah Minus? Masalah yang sama juga dialami ibu-ibu di Jalan Kampung Bali XXVIII. Di pojok gang, para ibu mengeluhkan KJP yang semakin sulit. Salah satunya Evi yang punya dua anak yang bersekolah di SDN Kampung Bali 07. Ia mengaku hingga Jumat ini, saldo di KJP anaknya belum juga bertambah. "Dulu KJP lancar, sekarang kok macet ya? Padahal udah tanggal 8 ini, biasanya paling telat kan tanggal 5 udah turun duitnya," kata Evi. Selain uang bulanan KJP yang belum turun, Evi mengeluhkan uang per enam bulan yang dicairkannya Juni lalu. Mestinya anaknya mendapat Rp 600.000, namun saldo yang tertera saat itu hanya Rp 300.000. Baca juga : Sandiaga Pastikan Subsidi Daging Murah untuk Penerima KJP Aman Oleh karena belum pernah terjadi sebelumnya, Evi mengira ada masalah pada rekening anaknya. Ia pun ke Bank DKI untuk menanyakan kekurangan saldo ini. "Kata orang bank ternyata semua juga gitu, katanya uangnya ditahan enggak diturunin, baru bisa diambil nanti pas SMA. Bingung saya enggak ngerti kenapa jadi gini," ujarnya. Selain saldo KJP yang berkurang dan terlambat, Evi juga mempertanyakan penjualan sembako dan daging murah yang biasa rutin diadakan di RPTRA dekat rumahnya. Menurut dia, sejak Oktober ia tak lagi membeli paket sembako dan daging murah. Baca juga : Anggaran KJP Plus pada 2018 Rp 3,9 Triliun, Meningkat Rp 560 Miliar "Biasanya di RPTRA, cuma terakhir udah lama saya enggak beli soalnya katanya pindah tapi enggak tahu pindahnya ke mana," ujarnya. Kompas.com masih meminta klarifikasi dari Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Sopan Adrianto mengenai keluhan sejumlah penerima KJP ini. "Katanya KJP Plus, Kok Malah Minus?" NIBRAS NADA NAILUFAR Kompas.com - 22/11/2017, 14:25 WIB Pasar daging murah di Kelurahan Tambora, Jakarta Barat, Jumat (25/7/2014).(Kompas.com/Abba Gabrilin) JAKARTA, KOMPAS.com - Mama Ilham, warga Jatipadang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, mengaku kecewa adanya wacana pemegang Kartu Jakarta Pintar (KJP) tak akan menerima subsidi pangan lagi. "Iya awal November kemarin waktu ambil sembako di RPTRA sudah dengar-dengar, katanya ini tutup buku (terakhir)," kata Mama Ilham ditemui di rumahnya, Rabu (22/11/2017). Mama Ilham mengatakan, saban bulan, ia mengambil jatah sekilo daging ayam, sekilo daging sapi, sekilo telur ayam, dan sekilo beras dengan harga Rp 80.000. Menurut dia, program subsidi pangan itu cukup membantu keluarganya. Dia mengaku punya dua anak. Satu masih bersekolah di SD Negeri di Pasar Minggu, dan satu lagi duduk di bangku SMK. Baca juga : Sandiaga Pastikan Subsidi Daging Murah untuk Penerima KJP Aman "Beneran deh, dulu sebelum ada daging murah Rp 35.000, saya sekeluarga cuma setahun sekali makan daging. Sekarang Alhamdulillah bisa setiap bulan," ujar Mama Ilham. Ratusan warga mengantre pembelian daging murah di Kantor Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, Kamis (15/12/2016).(Nurito / Beritajakarta.com) Ia menyayangkan jika program tersebut terancam batal hanya karena Pemprov DKI tak lagi memberikan PMD kepada PD Dharma Jaya. Pada era Gubernur Anies Baswedan, ia meminta agar janji menambah tunjangan KJP. "Katanya KJP Plus, kok malah minus? Mana dong plusnya?" ujarnya. Baca juga : Dirut PD Dharma Jaya: Saya Enggak Tahu Bagaimana Beli Persediaan Daging KJP Cepi, seorang warga yang anaknya penerima KJP juga menyatakan keberatan jika manfaat KJP berkurang. Apalagi, jika harus digantikan dengan mata anggaran yang menurutnya tidak penting. "Lebih baik kan buat warga yang butuh KJP, jangan orang susah malah dikurangi," kata Cepi. Cepi mengaku justru mendengar KJP sekarang bisa dicairkan tunai alih-alih lewat belanja dan penukaran seperti sebelumnya. Menurut dia, kedua jenis kebijakan itu yang penting menguntungkan masyarakat. Cepi hanya mengingatkan jika KJP bersifat tunai, maka ada potensi penyalahgunaan. Baca juga : KJP Plus Milik Anies-Sandi Dianggarkan Rp 4,1 Triliun pada 2018 "Ya kalau anak dapatnya tunai, nanti sama emaknya dipakai beli HP, itu ruginya," ujar Cepi. Anggota PPSU manfaatkan operasi daging murah yang diadakan pemerintah di Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, Rabu (7/12/2016)(Kompas.com/David Oliver Purba) PD Dharma Jaya menjadi salah satu BUMD yang tidak akan diberikan PMD tahun 2018. Alasannya, supaya BUMD bisa mandiri tanpa terus-menerus mendapatkan suntikan dana dari pemerintah. Alih-alih mandiri, PD Dharma Jaya malah tidak bisa membeli stok daging subsidi untuk penerima KJP. Selama ini dengan subsidi itu, pemegang KJP bisa membeli daging sapi dan daging ayam dengan harga murah. Direktur PD Dharma Jaya Marina Ratnamengatakan masih bisa menggunakan dana PSO untuk membeli daging. Dia meminta pencairan PSO bisa dipercepat. Jika benar tak diberi PMD, PSO menjadi cara satu-satunya untuk membeli daging subsidi KJP. Baca juga : Anggaran KJP Plus pada 2018 Rp 3,9 Triliun, Meningkat Rp 560 Miliar Terakahir, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno memastikan subsidi daging murah untuk penerima Kartu Jakarta Pintar aman. Menurut Sandi, DKI tidak akan kekurangan stok daging. Meski Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak akan memberikan penyertaan modal daerah (PMD) kepada PD Dharma Jaya, Sandi memastikan subsidi pemerintah untuk warga marjinal tetap ada. Hampir seribu warga pemegang Kartu Jakarta Pintar (KJP) sejak pagi hingga siang menyerbu kantor Kecamatan Matraman, di Jakarta Timur, Senin (27/6/2016). Kedatangan warga yang berbondong-bondong itu untuk mendapatkan daging murah melalui dana KJP.(Robertus Belarminus) Pemprov DKI Jakarta, lanjut Sandi, akan menggelontorkan dana sebanyak mungkin untuk subsidi daging. Baca juga : Anies-Sandiaga Tak Berikan Penyertaan Modal kepada 5 BUMD DKI Saat ditanya mengenai sumber dana, Sandi hanya menyebutkan, PMD PD Dharma Jaya yang dinolkan adalah untuk dana yang akan digunakan bagi tempat pemotongan ayam. Sandi menyebut PMD itu berbeda dengan dana modal untuk PD Dharma Jaya. Sandi mengatakan akan bertemu dengan jajaran direksi badan usaha milik daerah (BUMD) khusus pangan untuk membahas soal subsidi bahan pangan. [Non-text portions of this message have been removed]
