----- Pesan yang Diteruskan ----- Dari: Sunny ambon [email protected] 
[nasional-list] <[email protected]>Terkirim: Senin, 11 Desember 
2017 00.50.26 GMT+1Judul: [nasional-list] Mengecam Setnov tunjuk Aziz 
Syamsuddin jadi ketua DPR
     


https://www.merdeka.com/politik/mengecam-setnov-tunjuk-aziz-syamsuddin-jadi-ketua-dpr.html







Mengecam Setnov tunjuk AzizSyamsuddin jadi ketua DPR

Senin, 11 Desember 2017 06:08 Reporter: SyifaHanifah, AhdaBayhaqi 
    
   -     


Setnov usai diperiksa MKD. ©2017 Merdeka.com/Dwi Narwoko 

Merdeka.com - Setya Novanto telah mengirim suratpengunduran diri sebagai ketua 
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sejak 4Desember lalu. Secara sepihak tersangka 
kasus korupsie-KTP ini menunjuk Aziz Syamsuddin sebagai penggantinya. 

KeputusanSetnov langsung menuai badai kritik. Wakil Ketua Dewan 
KehormatanPartai Golkar Akbar Tandjung menilai keputusan itu harus 
dibicarakandi Fraksi Golkar DPR lebih dahulu. 

"Saya juga minta inisuara anggota dewan didengar karena mereka sedikit banyak 
mengetahuikiprah anggota dewan yang lain dari Partai Golkar. Dari situ 
merekabisa memberikan penilaian siapa yang paling cocok," ujar Akbardi Hotel 
Manhattan, Kuningan, JakartaSelatan, Minggu (10/12).

Akbar melihat keputusan diambilsecara terburu-buru. Padahal, lanjutnya, posisi 
ketua umum saja belumdiganti. Seharusnya, pemilihan ketua DPR setelah munaslub, 
keluardengan nama ketua umum baru.

"Ya harusnya selesaikanmunaslub, siapa yang jadi ketua umum. Nah keputusan baru 
ini akanditentukan siapa yang jadi ketua DPR," tukas Akbar.

KetuaDewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono mengatakan penunjukkan 
AzizSyamsuddin sebagai calon ketua DPR harus melalui proses yang benar.Sebagai 
langkah awal, menurut Agung, DPP Partai Golkar harus terlebihdahulu memutuskan 
ketua umum baru melalui Musyawarah Nasional LuarBiasa (Munaslub). 

Agung khawatir Partai Golkar saat inistatusnya Plt jika ambil putusan strategis 
nanti akan dipertanyakankeabsahannya. Untuk itu, dia mendorong lebih baik 
munaslub sehinggadapat melahirkan kepemimpinan yang legitimate.

"Sangatberbahaya sekali sebuah lembaga negara yang sangat penting itu 
adapersoalan di dalam keabsahan proses. Belum lagi di internal, juga diDPR ini 
sendiri harus melalui fraksi-fraksi, badan musyawarah dansebagainya," kata 
Agung di kediamannya Jalan Cipinang CempedakII No 23, Jakarta Timur, Minggu 
(10/12).

Politisi PartaiGolkar, Yorrys Raweyai tak setuju dengan cara Setnov. Yorrys 
menilailangkah itu bermuatan politis untuk mempertahankan kekuasaan dengancara 
tidak etis.

Yorrys mengatakan pemilihan Aziz cukupmembahayakan bagi kelangsungan Partai 
Golkar di tahun politik. Sebab,pengusungan Aziz menjadi ketua DPR tidak melalui 
mekanisme partaipolitik. Terlebih lagi, pengusung Aziz adalah tersangka di 
KomisiPemberantasan Korupsi(KPK).

"Ada kekuatan yang ingin mempertahankan kekuasaanyang melindungi koruptor, ini 
bahaya sekali. Lalu organisasi apa yangdipahami, apalagi dia (Setya Novanto) 
dalam status dipenjara, kalauDPR menerima itu kan lucu," ujar Yorrys saat 
menghadirisarasehan pembaharuan Partai Golkar, Jakarta Selatan, Minggu(10/12).

Lebih lanjut, Yorrys juga mengingatkan DPR agar tidakterburu-buru 
menindaklanjuti surat penunjukan Aziz untuk mengisikekosongan kursi ketua DPR. 
Jika DPR menindaklanjuti keinginanSetnov, kata Yorrys, citra sebagai lembaga 
tinggi negara menjaditaruhannya. 

"Yang jelas itu tidak boleh terjadi karenaakan merusak citra DPR dan Golkar," 
tegasnya.

KetuaGerakan Muda Partai Golkar (GMPG) Ahmad Doli Kurnia Ahmad Doli 
Kurniaprotes dengan cara penunjukan Aziz. Seharusnya, penunjukan ketua 
DPRdiawali pleno Partai Golkar sebagai pemegang jatah kursi ketua. Daripleno 
baru diteruskan ke DPR. 

"Semua mekanisme itu tidakdilakukan, tiba-tiba terbit surat yang menurut saya 
ilegal. Kenapailegal? Karena tidak sesuai mekanisme organisasi," ucapdia.

Dia mendorong DPR tidak melanjutkan surat tersebut.Menurutnya, cara itu tidak 
sesuai dengan mandat partai melainkanhanya kepanjangan tangan untuk kepentingan 
Setnov.

"Olehkarena ilegal, patut ditolak dan tidak diteruskan di DPR. Oleh karenaitu 
menurut saya harus ada gerakan penolakan dari teman-teman anggotaDPR," 
tandasnya. [did]
    

Kirim email ke