Trump Ingin Potong Bantuan ke Palestina usai Geger Yerusalem Muhaimin 
https://index.sindonews.com/blog/2086/muhaimin

 Rabu, 3 Januari 2018 - 07:29 WIB
 

 
 Seorang demonstran mengibarkan bendera Palestina. Presiden Donald Trump 
sarankan AS memotong bantuan dana untuk Palestina. Foto/REUTERS/Mohamad 
Torokman 

 WASHINGTON - Presiden Donald Trump telah menyarankan agar Amerika Serikat (AS) 
menghentikan bantuan dana untuk Otoritas Palestina setelah membuat pengakuan 
Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel yang memicu kegaduhan dunia. Kali ini, dia 
menuduh orang-orang Palestina tidak lagi bersedia untuk berunding damai dengan 
Israel.

Pernyataan Presiden AS itu disampaikan melalui Twitter. Dia awalnya mengumumkan 
bahwa Washington akan menghentikan bantuan ke Islamabad dengan alasan Pakistan 
“tidak berbuat cukup” untuk memerangi terorisme.

Tak lama kemudian, Trump menuding Palestina tidak mengapresiasi dan hormat 
kepada AS meski sudah diberi dana bantuan ratusan juta dolar setiap tahunnya.

”Mereka bahkan tidak ingin menegosiasikan perjanjian damai yang telah lama 
tertunda dengan Israel,” tulis Trump via akun Twitter-nya, @realDonaldTrump, 
yang dikutip SINDOnews, Rabu (3/1/2018).

”Kami telah mengambil Yerusalem, bagian terberat dari negosiasi, dari meja,” 
lanjut Trump. ”Tapi dengan orang-orang Palestina tidak lagi mau berbicara 
damai, mengapa kita harus melakukan pembayaran ke depan yang besar ini kepada 
mereka?.”

Tweet Trump muncul beberapa jam setelah Duta Besar AS untuk PBB Nikki Haley 
mengumumkan niat presiden untuk menghukum orang-orang Palestina atas penolakan 
mereka guna mengadakan perundingan dengan Israel.

”Presiden pada dasarnya mengatakan bahwa dia tidak ingin memberikan dana 
tambahan sampai Palestina setuju untuk kembali ke meja perundingan,” kata Haley 
pada hari Selasa di New York. 

”Kami mencoba untuk pindah ke sebuah proses perdamaian, tapi jika itu tidak 
terjadi, presiden tidak akan terus mendanai situasi itu,” papar Haley.

Sejak Perjanjian Oslo 1993, AS telah menjadi salah satu donor utama bagi 
Otoritas Palestina (PA), sebuah otoritas yang dibentuk untuk mengelola 
pemerintahan sendiri di bagian Tepi Barat dan Jalur Gaza. Tujuan bantuan 
tersebut untuk merangsang pertumbuhan ekonomi di wilayah Palestina dan 
membangun dukungan publik untuk negosiasi dengan Israel.

Pada tahun 2011, Washington pernah mengancam akan memotong bantuan dana 
tersebut karena PA sedang menegosiasikan pemerintah persatuan dengan Hamas, 
otoritas yang dianggap sebagai kelompok teroris oleh AS dan Israel. Namun, PA 
kala itu mengatakan bahwa mereka bersedia untuk tidak menerima dana bantuan 
Washington.

”Orang-orang Palestina membutuhkan uang Amerika, tapi jika mereka 
menggunakannya sebagai cara untuk menekan kita, kita siap untuk menyerahkan 
bantuan tersebut,” kata Presiden PA Mahmoud Abbas melalui juru bicaranya pada 
saat itu.

Bulan lalu, Trump secara resmi mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel dan 
memerintahkan Kedutaan AS untuk pindah ke kota suci tersebut. Kongres AS  
sejatinya juga telah menerbitkan undang-undang pada tahun 1995 yang 
memerintahkan relokasi kedutaan, namun semua presiden sejak undang-undang itu 
disahkan tidak pernah dijalankan.

Yerusalem telah terbagi antara Israel dan Yordania di bawah kesepakatan 
gencatan senjata 1949. Namun, kota itu nyaris sepenuhnya dikendalikan oleh 
Israel sejak bulan Juni 1967. PBB tidak mengakui aneksasi Kota Yerusalem oleh 
Israel, dan Palestina mengklaim bagian timur Yerusalem sebagai ibu kota negara 
mereka di masa depan.
 (mas)
 

Kirim email ke