Apa bukannya sudah berulang kali sudah sejak sekian tahun BUMN pertambangan termasuk menterinya bilang mampu mengelola Grassberg? Coba simak saja berita2 lama. Yg dibilang Menteri Pertambangan bukan "tidak mampu" tetapi "belum ada expertise", permainan kata2 sebenarnya, memang benar juga dibilang belum ada expertise karena memang belum pernah mengelola Grassberg mine, tetapi kapan adanya expertise kalau memang dikelola Freeport terus. Saya kira kata2 belum ada expertise lebih merupakan excuse utk nantinya tetap Freeport yang mengelola.
---In [email protected], <djiekh@...> wrote : Kalau memang mampu, kan sudah dibantah oleh BUMN tertentu, Aneka Tambangadan pekerja Free Port ?Apa ada skema keharusan peralihan jabatan2 ke tenaga professionil Indonesia ? 2018-01-31 18:31 GMT+01:00 Jonathan Goeij jonathangoeij@... [GELORA45] <[email protected]>: Ucapan "belum ada yang mampu" itu ya artinya tetap Freeport-lah. Jangan mimpi diambil alih. Padahal Freeport sudah beroperasi sejak 60-an dan sampai sekarang belum ada yang mampu. Kata2 "Kalau diserahkan ke Antam, saya yakin tidak bisa karena expertise-nya tidak pernah ada" benar juga tidak ada expertise-nya karena memang belum pernah diserahkan. Dus kata2 "belum ada expertise" itu akan selalu jadi alasan untuk tetap dikelola Freeport. ---In [email protected], <ilmesengero@...> wrote : Kalau belum atau tak ada yang mampu lantas siapa yang akan mengolahnya jika dinasionalisasikan? Ataukah untuk kepentingan kampanye Pemilu sengaja diisukan hiruk pikuk dan nanti seandainya berhasil diambil alih akan disewakan oleh rezim kaum neo-Mojopahit kepada konco bin sahabat mereka. Dengan rejeki nomplok atas nama nasionalisasi. Adakah sesuatu lain dibalik ucapan belum ada yang mampu? https://www.jawapos.com/read/ 2018/01/26/184079/menteri- jonan-belum-ada-bumn-yang- mampu-kelola-tambang-freeport Menteri Jonan: Belum Ada BUMN yang Mampu Kelola Tambang Freeport Jumat, 26 Jan 2018 11:16 | editor : Saugi Riyandi konferensi pers pemerintah RI dengan Freeport Mc Moran (Dok. JawaPos.com) Berita Terkait - Dua Tahun Digenjot, Program Listrik Jokowi-JK Baru Tercapai 1.358 MW - Minyak Bumi Mau Habis, Gus Falah Dorong Penggunaan Energi Terbarukan - ESDM Ingin Harga Batubara Acuan Masuk Penetapan Tarif Listrik JawaPos.com - Kontrak PT Freeport Indonesia akan berakhir pada 2021. Namun, pemerintah diminta untuk menunggu kontrak habis dan menguasai 100 persen sahamnya ketimbang 51 persen perusahaan tambang asal Amerika Serikat ini. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan mengatakan pemerintah harus menunjuk kontraktor asing atau perusahaan nasional jika ingin mengambil alih pengelolaan tambang bawah tanah milik Freeport dengan menyetop perpanjangan kontrak. "Kalau tidak diperpanjang (kontrak), ada yang berpandangan bisa diserahkan ke kontraktor asing lain untuk mengelola. Tapi ada yang berpandangan diserahkan ke PT Aneka Tambang (Antam) Tbk," ujar Jonan di Jakarta, Kamis (25/1) malam. Freeport (Dok. Jawapos.com) Namun, dia pesimistis dengan kemampuan Antam mengelola tambang bawah tanah Freeport. Sebab, belum ada pengalaman dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun perusahaan nasional mengelola tambang yang dinilai sangat kompleks tersebut. "Kalau diserahkan ke Antam, saya yakin tidak bisa karena expertise-nya tidak pernah ada. Karena ini adalah tambang tembaga bawah tanah yang panjang terowongannya 700 km dan kita tidak pernah mengelola tambang sekompleks ini. Di dunia pun, ini one of the most complex engineering design yang pernah dibikin untuk tambang bawah tanah," tegas Jonan. Dia mengatakan, saat ini upaya pemerintah adalah menguasai 51 persen saham Freeport Indonesia dengan harga paling wajar. Salah satu caranya dengan membeli hak partisipasi perusahaan asal Australia, Rio Tinto di tambang Freeport Indonesia sebesar 40 persen. "Sebesar 40 persen hak partisipasi ini bisa dikonversi menjadi saham pada 2021 seiring dengan perpanjangan hak partisipasi antara Rio Tinto dan Freeport McMoran pada periode yang sama," kata Jonan.
