[GELORA45] Potret gizi buruk, kemiskinan dan pendidikan di Indonesia

[Jonathan Goeij jonathango...@yahoo.com [GELORA45]]

Potret gizi buruk, kemiskinan dan pendidikan di Indonesia


| 
| 
| 
|  |  |

 |

 |
| 
|  | 
Potret gizi buruk, kemiskinan dan pendidikan di Indonesia | merdeka.com

Mardani

Guru Besar Sosiologi Universitas Ibnu Chaldun Jakarta, Musni Umar prihatin atas 
masalah gizi buruk yang masih sa...
 |

 |

 |



Selasa, 6 Februari 2018 07:31Reporter : Mardani   
   - 
   - 
   - 
   -       
      - 43
         - SHARES

Ilustrasi gizi buruk. ©AFP/Dibyangshu Sarkar

Merdeka.com - Masalah gizi buruk belakangan tengah melanda sejumlah wilayah di 
Indonesia. Di Kabupaten Asmat, Papua, ratusan orang terdeteksi wabah campak dan 
gizi buruk. Akibatnya, 60 orang lebih meregang nyawa.

Di Wonogiri, Jawa Tengah, jumlah penderita anak gizi buruk hingga Desember 2017 
sebanyak 20 balita. 16 merupakan sisa kasus tahun 2016, 1 kasus baru dan 5 
kasus lama kambuh, dan 2 balita dinyatakan telah sembuh.

Gizi buruk tak cuma terjadi di daerah. Di DKI Jakarta yang notabene menjadi 
pusat ekonomi dan pemerintahan negara, masalah gizi buruk juga terjadi pada 
warga ibu kota. Informasi dari Kepala Suku Dinas Kesehatan Jakarta Utara, M 
Helmi, pada 2017, terdapat 194 orang menderita gizi buruk.

Jumlah tersebut kemudian berkurang pada akhir Desember 2017 menjadi 34 orang 
penderita gizi buruk. Mereka mengalami gizi buruk dengan penyakit penyerta 
seperti TB (Tubercolosis), dan sisanya karena masalah kurang gizi.

Guru Besar Sosiologi Universitas Ibnu Chaldun Jakarta, Musni Umar prihatin atas 
masalah gizi buruk yang masih saja terjadi di tanah air. Menurutnya pembangunan 
ekonomi yang dilakukan sejak zaman Orde Baru hingga kini era Presiden Joko 
Widodo hanya bisa dinikmati kelas menengah atas, tak menyentuh kelas bawah. 
Salah satu buktinya masih terjadinya gizi buruk di tanah air.

Menurutnya, masalah gizi buruk erat kaitannya dengan kemiskinan. Sementara 
kemiskinan bermuara pada masalah pendidikan. Dia mengatakan, dengan tak adanya 
pendidikan mengakibatkan seseorang sulit untuk bekerja. Hal itu berujung pada 
kesulitan memenuhi kebutuhan hidup.

"Jadi jangan Anda lihat gedung-gedung pencakar langit banyak lalu banyak mobil 
berseliweran, tapi masih banyak yang kehidupannya memprihatinkan. Di Jakarta 
misalnya, ada 220 kawasan kumuh dan miskin. Jadi pembangunan kita itu 
mengakibatkan kesenjangan dan ketidakadilan karena yang menikmati kalangan 
menengah atas yang punya pendidikan. Sementara masyarakat bawah yang 
pendidikannya tidak memadai tidak bisa kerja, tidak bisa bisnis. Jadi gizi 
buruk itu dampak dari pembangunan, tapi sumbernya pendidikan tidak ada," kata 
Musni Umar kepada merdeka.com, Senin (5/2) malam.

Dia mengatakan solusinya adalah pendidikan. Dia memberi contoh China. 33 tahun 
lalu, China mengutamakan pendidikan pada warganya. Hasilnya, China kini menjadi 
negara maju dengan teknologi dan hasil industri yang berhasil dijual ke seluruh 
dunia.

"Sama juga dengan Singapura. Pendidikan digenjot. Jepang juga sama. Mereka 
kalah Peran Dunia II lalu pemuda mereka kirim ke AS buat belajar hasilnya 
sekarang mereka petik," katanya.

Dia menjelaskan, sejak zaman Presiden Soeharto, orientasinya fokus pada 
pembangunan ekonomi. Hal itu dilanjutkan di era Reformasi dan kini di era 
Jokowi dengan pembangunan infrastruktur. Dia mengakui memang ada kemajuan. 
Namun, yang menikmati hanya masyarakat kelas menengah ke atas.

"Hasilnya sekarang gizi buruk karena kemiskinan. Apa Anda yakin dengan 
pembangunan infrastruktur akan mengubah? Tidak akan. Rakyat akan tetap miskin. 
Yang menikmati hanya orang-orang bermobil. Padahal semua pembangunan itu 
dibiayai oleh utang. Jadi kondisi kita di masa depan bisa lebih berat," katanya.

Dia menegaskan pendidikan harus diutamakan buat mengatasi masalah kemiskinan. 
Dia mengakui pemerintah memang sudah mengalokasikan 20 persen dari APBN buat 
pendidikan. Namun, kata dia, jumlah tersebut tak seluruhnya untuk pendidikan 
masyarakat.

"Yang menikmati uang itu bukan cuma Kemendikbud, di situ ada juga Kemenhub yang 
ambil uang dari situ untuk pendidikan atau pelatihan, Kemendagri dari situ, 
untuk guru dan lain-lain dari situ juga. Coba hanya untuk pendidikan dari SD 
sampai perguruan tinggi, pasti bisa kita lihat signifikan hasilnya," katanya. 
[dan]