*Mungkin para pengusaha tambang mendapat perlindungan istimewa dari yang tinggi-tinggi dan oleh karena itu berani menghindari bajar pajak.*
http://ambonekspres.fajar.co.id/2018/02/27/puluhan-pengusaha-tambang-hindari-pajak/ *Puluhan Pengusaha Tambang Hindari Pajak* By ambon ekspress <http://ambonekspres.fajar.co.id/author/ameksadmin/> Posted on 27 February 2018 @04:40 *AMEKS ONLINE, AMBON.–Direktur* PT Emas Anugrah Bupolo, Mansur Latakka mengungkapkan ada 30 oknum pengusaha yang menjarah emas di Gunung Botak lewat aktifitas penambangan tanpa izin (peti). Para pengusaha ini sengaja menghindari pajak dan kewajiban lainnya kepada negara. Kepada wartawan di Namlea, Senin (26/2), Latakka mengaku sudah membuka hal itu saat dengar pendapat dengan DPRD Buru, pekan lalu. Menurut dia, para pengusaha emas ini licin seperti belut untuk menghindari pembayaran pajak kepada negara. Dia mengaku, perusahaan miliknya hadir di Kabupaten Buru untuk menjadi bapak angkat dari koperasi pemegang Izin Pertambangan Rakyat (IPR). Walau sudah ada koperasi dibawah binaan perusahan ini yang kantongi IPR, kata dia, sampai kini tambang rakyat yang legal tak pernah jalan. Ini akibat permainan kotor pengusaha yang lebih nyaman dengan aktifitas penambangan tanpa izin dan terhindar dari pajak dan lain sebagainya. Latakka mengungkapkan, dalam rapat dengan DPRD Buru, dia turut mengungkapkan tentang limbah yang dihasilkan dari penambangan ilegal di Gunung Botak tumpah di kali Anahoni. Konon limbah di kali Anahoni mencapai 12 juta ton dan layak diolah lagi menjadi emas. Guna menghindari adanya kebocoran, Latakka mengusulkan kepada DPRD dan Pemkab Buru agar membentuk tim pengawas dalam proses pengolahan emas yang dilakukan oleh perusahan berizin. Saran itu diajukan karena perusahan emas kadang melakukan kecurangan dalam laporan hasil produksi untuk menghindari pajak dan kewajiban lainnya. “Tim yang dibentuk harus memiliki pengetahuan bagaimana perusahan emas menghidar dari kewajiban,” kata Latakka yang mengaku akan memberi pengetahuan pencegahan penjarahan dan penipuan oleh pengusaha emas. Dalam rapat itu, Latakka juga mengecam Gubernur Said Assagaff, karena Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) hingga kini tidak bisa masuk ke kawasan tambang Gunung Botak. Padahal, kata dia, BPPT sudah mengantongi rekomendasi untuk melakukan pengujian pengolahan emas tanpa merkuri. Hasil dari pengujian itu akan diberikan kepada masyarakat pelaku tambang rakyat yang legal. “BPPT sudah investasi peralatan Rp 1,7 miliar tapi tak bisa masuk,” sesal Latakka.(DHE)
