https://tirto.id/pembantu-pembantu-khusus-daripada-soeharto-cFxD
<https://tirto.id/q/politik-bpt>
Pembantu-Pembantu Khusus daripada Soeharto
Pembantu-Pembantu Khusus daripada Soeharto Ali Moertopo (kiri) saat
menjadi asisten pribadi Soeharto. FOTO/Dok. Aloysius Sugiyanto
6 Shares
<mailto:?subject=Pembantu-Pembantu%20Khusus%20daripada%20Soeharto&body=https://tirto.id:443/pembantu-pembantu-khusus-daripada-soeharto-cFxD>
Reporter: Petrik Matanasi
<https://tirto.id/author/petrikmatanasi?utm_source=internal&utm_medium=topauthor>
04 Maret, 2018 /dibaca normal 3:30 menit /
* Pengaruh Staf Pribadi Soeharto lebih kuat ketimbang kabinet dan
dianggap sebagai pemerintahan bayangan.
/Sejak menjadi Ketua Presidium Kabinet Ampera, Soeharto yang lama
berdinas di militer tentu butuh pembantu ahli dalam bidang ekonomi dan
politik. Ia mengangkat orang-orang terdekatnya dari Kostrad sebagai staf
pribadi./
*tirto.id <https://tirto.id?utm_source=internal&utm_medium=Article> - *
Sejak Soeharto pelan-pelan naik ke panggung kekuasaan pada 11 Maret
1966, banyak sekali urusan yang dia hadapi. Hampir seluruh karier
Soeharto dihabiskan di dunia militer dan pendidikan akademisnya sangat
terbatas. Karena itu, Soeharto membutuhkan pembantu yang ahli dalam
urusan ekonomi dan politik.
Satu hari setelah Sidang Umum MPRS IV 1966 selesai, Mayor Jenderal
Alamsjah Ratu Prawiranegara dipanggil Letnan Jenderal Soeharto. Jabatan
Alamsjah kala itu adalah Asisten Keuangan dari Soeharto yang menjabat
Menteri Panglima Angkatan Darat sekaligus Ketua Presidium Kabinet Ampera.
“Beliau meminta saya membentuk tim yang akan membantu beliau
melaksanakan tugas selaku Ketua Presidium Kabinet Ampera. Tim ini
kemudian dikenal sebagai Staf Pribadi Ketua Presidium Kabinet Ampera,”
aku Alamsjah dalam /H. Alamsjah Ratu Prawiranegara: Perjalanan Hidup
Seorang Anak Yatim Piatu /(1995: 184) yang disusun Suparwan Parikesit
dan Krisna Sempurnadjaja.
Tiga hari kemudian, Alamsjah datang ke Soeharto untuk menyerahkan
susunan staf pribadi. Alamsjah dipercaya sebagai koordinator. Bidang
politik diserahkan kepada Mayor Jenderal Soenarso, bidang ekonomi
dipegang Kolonel Soedjono Hoemardani, bidang pembangunan ada Kolonel
Slamet Danusudirdjo, staf administrasi dan organisasi diisi Kolonel
Abdul Kadir, bidang keuangan diampu Brigadir Jenderal Surjo
Wiryohadiputro, urusan intelijen dalam negeri ada Kolonel Yoga Sugama,
dan urusan intelijen luar negeri ada Letnan Kolonel Ali Moertopo.
Baca juga:Yoga Soegomo, Kepala Intelijen yang Minta Soeharto Mundur
<https://tirto.id/yoga-soegomo-kepala-intelijen-yang-minta%C2%A0soeharto-mundur-bH61>
Alamsjah mengaku, dirinya mencalonkan Suhardiman untuk mengisi bidang
ekonomi, akan tetapi Soeharto bilang, “biar Soedjono saja.” Tiga bulan
kemudian, Brigadir Jenderal Yusuf Singadekane dan Brigadir Jenderal
Isman masuk ke dalam tim.
*Bertindak Bak Pemerintahan Bayangan*
Belakangan, sejak 1967 dan kekuasaan Soeharto semakin kuat, Staf
Pribadi—biasa disingkat Spri—menjelma bak lembaga resmi negara. Seperti
dicatat David Jenkins dalam /Soeharto dan Barisan Jenderal Orba: Rezim
Militer Indonesia 1975-1983/ (2010), saat itu Spri berisikan “enam orang
perwira tinggi Angkatan Darat serta dua tim sipil, para spesialis di
bidang ekonomi” (hlm. 27-29).
Menurut Jenkins, orang seperti Alamsjah, Moertopo, Soegama,
dan Hoemardani bukan orang baru bagi Soeharto. Setidaknya mereka
sama-sama pernah di Kostrad. Pengalaman di Kostrad berpengaruh terhadap
apa yang dikerjakan di Spri.
Misal, Ali Moertopo adalah kepala Operasi Khusus (Opsus) yang didirikan
di Kostrad dalam rangka menyelesaikan konfrontasi dengan Malaysia pada
1964, maka ia pun mendapat tugas mengurusi intelijen luar
negeri. Soedjono Hoemardani, yang mengurusi bagian keuangan selama di
Kostrad, ditugasi untuk urusan ekonomi.
Baca juga:Spektrum Politik di Seputar Kampanye Ganyang Malaysia
<https://tirto.id/spektrum-politik-di-seputar-kampanye-ganyang-malaysia-cu4S>
Tim ahli sipil kebanyakan berasal dari Universitas Indonesia. Ada
Widjojo Nitisastro, Ali Wardhana, Sadli, Emil Salim di bidang ekonomi.
Ada Sarbini Sumawinata, Fuad Hasan, Hariri Hadi, Deliar Noor, Sulaeman
Sumardi di bidang politik. Mereka berkantor di Merdeka Barat nomor 15,
yang merupakan kantor dari Ketua Presidium Kabinet Ampera. Sebelumnya
tempat itu adalah rumah dinas dari Wakil Perdana Menteri (Waperdam) dr.
Subandrio.
“Secara umum, tugas para staf ahli ini adalah semacam think tank yang
membantu Ketua Presidium Kabinet Ampera dalam melaksanakan tugas
sehari-hari,” tutur Alamsjah.
Spri juga ikut melakukan kontak-kontak ke luar negeri. Seperti dilakukan
Widjojo Nitisastro, yang bersama Sri Sultan Hamengkubuwana IX berunding
dengan Perdana Menteri Jepang Eisaku Sato pada 1967.
“Atas prakarsa PM Sato diundanglah beberapa negara ke Tokyo untuk
membicarakan kemungkinan bantuan kepada Indonesia. Pertemuan ini
menghasilkan dibentuknya Tokyo Club dan dalam pertemuan inilah Indonesia
berhasil mendapat pinjaman sebesar US$ 170 Juta,” aku Alamsjah.
Pada 1968, Tokyo Club berubah menjadi Paris Club. Belakangan, para
negara donor membentuk Inter-Governmental Group of Indonesia (IGGI).
Baca juga:IGGI dan Asal-Usul Utang Luar Negeri Indonesia
<https://tirto.id/iggi-dan-asal-usul-utang-luar-negeri-indonesia-cEW3>
Kuasa Spri begitu istimewa hingga dianggap sebagai pemerintah bayangan.
Pengaruhnya dianggap lebih kuat ketimbang Kabinet Pembangunan yang
dipimpin Soeharto. Kritik atas Spri pun bermunculan. Kesatuan Aksi
Sarjana Indonesia (KASI), misalnya, pada November 1967 menyebut “bahaya
timbulnya kembali lembaga-lembaga yang berada di luar UUD.”
SPRI lalu dibubarkan di bulan Juni 1968. Meski lembaganya sudah tidak
ada, orang-orang di dalamnya tetap berperan penting dalam pemerintahan
Soeharto. “Para ekonom diberi tugas lagi sebagai menteri-menteri yang
menangani urusan-urusan ekonomi di dalam kabinet baru yang dibentuk
dalam bulan yang sama oleh Suharto sebagai presiden penuh,” tulis
Mochtar Mas'oed dalam /Ekonomi dan Struktur Politik Orde Baru,
1966-1971/ (1989: 178).
Baca juga laporan in-depth /Tirto/ tentang Soeharto:
* Modus Soeharto Mencatut Uang Publik Lewat Yayasan
<https://tirto.id/modus-soeharto-mencatut-uang-publik-lewat-yayasan-cDPf>
* Barisan Besan daripada Soeharto
<https://tirto.id/barisan-besan-daripada-soeharto-cDLo>
* Gurita Bisnis Keluarga Soeharto
<https://tirto.id/gurita-bisnis-keluarga-soeharto-cDN6>
* Menziarahi Hidup dan Mati Soeharto
<https://tirto.id/menziarahi-hidup-dan-mati-soeharto-cDLs>
* Harta Soeharto: Lika-Liku Penyitaan Aset Yayasan Supersemar
<https://tirto.id/harta-soeharto-lika-liku-penyitaan-aset-yayasan-supersemar-cDLq>
* Mengenang Soeharto dari Toyota Kijang
<https://tirto.id/mengenang-soeharto-dari-toyota-kijang-cDSg>
* Mengulik Masa Lalu Soeharto Lewat Tiga Biografi
<https://tirto.id/mengulik-masa-lalu-soeharto-lewat-tiga-biografi-cDLn>
Pembantu-Pembantu Khusus daripada Soeharto
share infografik
*Habis Spri, Terbitlah Aspri*
Sebelum Spri bubar, sejak 30 Januari 1968 Alamsjah sudah menjadi
Sekretaris Negara Republik Indonesia. Ia kemudian tersingkir. Setelah
tahun 1971 berakhir, Alamsjah dijadikan Duta Besar Indonesia untuk Belanda.
“Sebagian karena ia gagal dalam tugas keuangan yang sulit, sebagian yang
lain karena adanya intrik yang dilakukan anggota inti lainnya, mungkin
sekali oleh Ali Moertopo,” tulis David Jenkins.
Yoga Soegama kemudian dijadikan sebagai Wakil Kepala Badan Koordinasi
Intelejen (Bakin) dan tak lama kemudian jadi kepalanya. Hanya tiga orang
yang tetap jadi pembantu khusus Soeharto: Surjo Wiryohadiputro, Soedjono
Hoemardani, dan Ali Moertopo. Mereka dijadikan Asisten Pribadi (Aspri)
presiden.
Baik Ali Moertopo juga Soedjono Hoemardani dikenal sangat dekat dengan
Soeharto. Dalam lembaga Aspri, urusan intelijen dan keamanan dipegang
Ali. Sementara Soedjono, seperti biasa, mengurusi keuangan dan ekonomi.
“Sejak tahun 1968, Ia (Soeharto) sudah mendengar kritik orang tentang
Asprinya. Ia sendiri merasa heran mengapa banyak orang tidak mengerti
bahwa ia memerlukan sebuah tim yang dapat ia percayai dapat menolongnya
melaksanakan tugas-tugasnya yang sangat berat,” bela Retnowati Abdulgani
Knapp dalam /Soeharto: The Life and Legacy of Indonesia's Second
President/ (2007: 95).
Aspri juga tidak bebas kritik. “Bagaimanapun itu bukanlah akhir dari
masalahnya. Kritik-kritik terhadap Aspri sebagai suatu badan yang berada
di luar konstitusi kembali dilancarkan akhir tahun 1973,” tulis
O.G. Roeder dalam /Anak Desa: Biografi Presiden Soeharto/ (1984: 277).
Soeharto pun akhirnya terpaksa membubarkan Aspri pada 28 Januari 1974,
beberapa hari setelah peristiwa Malapetaka 15 Januari 1974 (Malari).
Bagi Soeharto, tidak masalah jika lembaga Aspri bubar. Nyatanya
orang-orang yang berada di dalam Aspri tetap dekat dan diandalkan Soeharto.
Baca juga:Malari 1974: Protes Mahasiswa yang Ditunggangi Para Jenderal
<https://tirto.id/malari-1974-protes-mahasiswa-yang-ditunggangi-para-jenderal-cDe9>
Setelah Aspri bubar, Ali Moertopo tetap menjadi Wakil Kepala Bakin dan
penasehat politik presiden. Belakangan, ia ditunjuk sebagai Menteri
Penerangan dari 1978 hingga 1983. Sementara Soedjono Hoemardani, yang
sempat menjadi anggota DPR/MPR, kemudian diangkat untuk menjabat
Inspektur Jenderal Pembangunan.
Kedua jenderal itu bersama-sama membangun lembaga bernama Centre for
Strategic and International Studies (CSIS), /think tank/ bagi kebijakan
politik Soeharto. Satu dekade setelah Aspri bubar, keduanya satu-persatu
meninggal. Sementara Surjo kemudian mengurus hotel-hotel milik negara.
Baca juga artikel terkait ORDE BARU
<https://tirto.id/q/orde-baru-uS?utm_source=internal&utm_medium=lowkeyword>
atau tulisan menarik lainnya Petrik Matanasi
<https://tirto.id/author/petrikmatanasi?utm_source=internal&utm_medium=lowauthor>
(tirto.id - pet/ivn)
