Kasihan Jokowi. Oleh penjegal-penjegal Jokowi, dia dituduh pendukung neo
liberal. Oleh lawan politik Jokowi, dia dituduh anak komunis. Bravo Jokowi.
Jalan terus, singkirkan penjegal-penjegalmu, yang mengatakanmu neo liberal.
Hantam terus lawan politikmu, yang menuduh engkau anak kumunis. Maju terus,
yang penting pelan-pelan rakyat terhindar dari kemiskinan dan Indonesia menjadi
negara makmur.
----- Pesan yang Diteruskan ----- Dari: [email protected] [GELORA45]
<[email protected]>Kepada: "[email protected]"
<[email protected]>Terkirim: Jumat, 16 Maret 2018 03.52.29 GMT+1Judul:
[GELORA45] Merahnya Jokowi dan Politik 2019
Merahnya Jokowi dan Politik 2019
KAMIS, 08 MARET 2018 , 20:23:00 WIB | OLEH: SYAHGANDA NAINGGOLAN
SEBUAH stasiun TV nasional kemarin lalu menayangkan pidato Jokowi yang mengecam
hoax, sebagai tindakan yang tidak bertanggung jawab dalam perpolitikan kita.
Antara lain, Jokowi menunjuk hoax yang mengatakan dia anak PKI, padahal dia
baru lahir tahun 1961, di mana ketika G30S/PKI meletus, umur Jokowi baru 4
tahun.
Ini adalah kali pertama Jokowi secara tegas membantah isu-isu keterkaitannya
dengan Partai Komunis Indonesia, sejak masa Pilpres lalu. Beberapa media massa
maupun online menurunkan berita berjudul "Masa Ada Balita Komunis".
Bantahan isu Jokowi komunis terjadi setelah Jokowi berkuasa lebih dari 3 tahun.
Tepat setelah partai berlambang merah, PDIP, mencalonkan kembali Jokowi sebagai
Capres 2019. Bagi seorang politisi, timing adalah faktor penting. Bukankah
tahun 2018 ini sudah tahun politik?
Apa keuntungan dan kerugian politik Jokowi dengan bantahan isu PKI kemarin ini?
Merah dan Massa
Merah adalah simbol sosialisme. Warna ini menjadi dasar bagi atribut yang
dikaitkan dengan partai partai ataupun gerakan sosialis. Gerakan sosialis ini
bervariasi dari yang ekstrim kiri, yaitu komunis, sampai ke sosialis tengah,
sosialis demokrat.
Simbol merah ini semakin pekat jika sosialisme yang dibawa semakin ekstrim ke
kiri.
Semakin kiri, sosialisme ini menawarkan gagasan kehidupan sosial tanpa kelas,
di mana manusia tidak boleh memiliki asset (tanah), sehingga, perbedaaan kaya
miskin hilang.
Dalam bentuk yang tidak terlalu ekstrim, seperti negara-negara Skandinavia,
negara sosialis welfare state, hak memiliki properti tidak dilarang, namun cita
cita kesamarataan digerakkan melalui tax progresif dan subsidi welfare.
Tawaran sosialisme ini bagi masyarakat miskin dan negara yang penuh
ketimpangan, mendapatkan respon yang tinggi. Di Indonesia, misalnya dulu,
jumlah massa pendukung politik sosialisme hampir setengah jumlah penduduk kita.
Atau seperempatnya untuk yang sosialisme ektrim atau komunisme.
Massa pendukung kaum kiri (sosialisme), khususnya komunis, ketika dibubarkan
tahun 1965 (Gestapu 30 S/PKI) sedikitnya mencapai 26 juta jiwa, dengan massa
aktif sebanyak 3 juta. Ini yang dipercaya oleh YPKP 65/66 (Yayasan Penyelidikan
Korban Pembunuhan).
YPKP meyakini bahwa 3 juta massa aktif ini sudah dibunuh pada masa 1965/1966.
Angka ini lebih besar dari yang dilansir Newyork Times pada tahun 1966,
Washington Post, dan Komnas HAM, yakni sekitar 500 ribu orang.
Massa inti komunis tersebut tentu sebagian besar sudah meninggal, namun
sebagiannya masih hidup dan punya keturunan. Jika mereka mempunyai anak, dan
cucu, maka jumlah mereka tentu saat ini sudah mencapai jutaan, atau belasan
juta dan bahkan puluhan juta yang bersifat tidak ideologis. Dan mereka adalah
para pemilih (voters) dalam demokrasi kita saat ini.
Apakah jumlah massa yang besar ini hanya sekedar massa? ataukah mempunyai
agenda politik?
Pertama, tentu saja dari sisi ideologis kita tidak pernah menyaksikan lagi
adanya gerakan berkarakteristik sosialis saat ini.
32 tahun Orde Baru telah meluluh lantakkan politik ideologis menjadi pragmatis
semata. Soekarnoisme, sebuah varian sosialisme, misalnya, menurut Rachmawati
Soekarnoputri, kemarin ketika dikunjungi Dr. Rizal Ramli, hanyalah alat jualan
kelompok-kelompok tertentu yang menjual nama Bung Karno untuk kepentingan non
ideologis.
Pragmatisme politik secara nyata diperlihatkan oleh hilangnya cita cita
keadilan sosial, baik pada masa orde baru, hingga saat ini. Cita-cita
sosialisme hanya jargon untuk meraih suara rakyat miskin pada konstestasi
pilkada, pileg dan pilpres.
Kedua, secara politik, massa kaum kiri yang menjadi korban orde baru, tentu
menuntut pemulihan nama baik mereka. Menurut mereka, versi sejarah yang ada
saat ini, di mana mereka dianggap sebagai pemberontak tidaklah benar.
Sejak reformasi bergulir, kelompok eks komunis meminta pemerintah meminta maaf
terhadap mereka. Menurut klaim mereka, Gus Dur sudah pernah meminta maaf.
Namun, Gus Dur dalam kapasitas ketua umum NU maupun sebagai Presiden RI, sudah
pernah meminta maaf, masih diperdebatkan. SBY juga awalnya ditenggarai akan
minta maaf, namun tidak terjadi. Terakhir, dalam masa Jokowi, kaum ini meyakini
bahwa pemerintah akan meminta maaf atas pelanggaran HAM terhadap mereka dan
akan dilakukan pengadilan HAM. Hal ini diperkuat dengan dicantumkannya soal
penyelesaian masalah ini pada Nawacita, janji Jokowi.
Namun, setelah Jokowi berkuasa selama 3 tahun lebih, permintaan maaf pemerintah
atas pembunuhan massal terhadap orang orang komunis di seluruh penjuru
Indonesia tidak terjadi. Euforia di awal pemerintahan Jokowi, di mana terkesan
kebebasan politik dan aktualisasi diri keturunan eks PKI merebak, akhirnya
redup kembali. Bahkan, pengadilan HAM atas kasus itu tidak juga terjadi.
Sehingga akhirnya perkara itu dibawa ke pengadilan internasional di Belanda
tahun lalu.
Dalam dimensi politik ini, tuntutan politik bisa jadi lebih penting dari urusan
ideologis. Sebuah tuntutan akan kebenaran historis, bagi puluhan juta manusia
(sebagiannya bertumpu dendam), menjadi agenda prinsip. Dan sejauh ini, massa
keturunan komunis tidak mendapatkan sosok yang mampu menjembatani kepentingan
politik mereka. Sekali lagi perlu digaris bawahi, Jokowi gagal membela mereka.
Jokowi dan Merah
Langkah dan manuver Jokowi selama ini -di satu sisi membuahkan dukungan politik
PDIP kembali mencalonkan dia sebagai capres, dan statement Jokowi membantah dia
anak atau keturunan PKI, mempunyai resultante politik yang ambiguous
(membingungkan). Dukungan PDIP terhadap Jokowi tentu merisaukan semisal Golkar,
yang sejak awal tidak menjadikan partainya sebagai "pelampung atau "ban serap",
kalau-kalau Jokowi tidak didukung lagi oleh PDIP. Sebagai partai besar, Golkar
tentunya ingin mencalonkan Jokowi sebagai partai pendukung utama.
Kembalinya Jokowi dalam dukungan PDIP semakin mengukuhkan Jokowi sebagai kader
"berwarna merah" (Pdip). Dalam sistem pilpres dan pileg serentak, hal itu akan
menguntungkan PDIP. Sebab, antara Jokowi dan PDIP sama dan sebangun.. Sepanjang
masa politiknya, Jokowi lebih intensif menggunakan simbol merah (pdip). Massa
pemilih Jokowi pasti memilih PDIP, bukan Golkar.
Kerugian yang akan dipikul Golkar ke depan, sejak pencalonan kembali Jokowi
oleh PDIP, mulai berbuah riak riak kecil di Golkar. Beberapa tokoh tokoh Golkar
sudah mulai mewacanakan adanya pasangan pilpres calon ketiga (di luar yang
santer disebut: Jokowi vs Prabowo)
Sementara, di sisi lain, bantahan Jokowi soal keturunan PKI, meski dapat
membuahkan dukungan kelompok Islam dan nasionalis tengah, di satu hal, namun
dalam hal lainnya, dapat menghilangkan dukungan politik anak anak keturunan
komunis yang tadinya berharap padanya tentang pemulihan kehormatan mereka.
Apabila jumlah dukungan hilang dari kelompok merah eks turunan komunis ini
lebih besar dari dukungan Islam dan kelompok nasionalis tengah tersebut, maka
Jokowi akan beresiko besar kehilangan konstituen.
Kesimpulan
Jelas dapat disimpulkan, merahnya Jokowi adalah merahnya PDIP. Merah karena
di partai yang berlambang merah. Jokowi hanya sebagai kader PDIP dan dipertegas
dalam pencalonan kembali dia sebagai capres PDIP 2019.
Merah Jokowi ini, meski partainya berwarna merah, bukanlah sebuah merah
ideologis. Sebab, merah ideologis adalah merah ala sosialisme. Dalam ajaran
sosialisme, nasionalis me dan keadilan sosial menjadi kunci. Kedaulatan
ekonomi, misalnya, harus tercermin dari politik ekonomi yang anti neoliberal,
dan tidak mungkin punya menteri keuangan neoliberal.
Dalam sosialisme, perlawanan terhadap oligarki dan korporatism (kekuasaan
perusahaan atas negara) harus diutamakan. Hal ini, faktanya, masih jauh dan
hanya sekedar cita cita.
Tanpa ideologi, warna merah Jokowi hanyalah merah sekedar warna, tanpa makna.
Dan ini akan mempengaruhi dukungan kelompok militan ke depan. Khususnya, anak
anak cucu keturunan PKI, yang mengharapkan pemulihan kehormatan dari sang
presiden.[***]
Penulis adalah Direktur Eksekutif Sabang Merauke Circle (SMC).
