----- Pesan yang Diteruskan ----- Dari: [email protected] [GELORA45]
<[email protected]>Kepada: "[email protected]"
<[email protected]>Terkirim: Sabtu, 17 Maret 2018 17.06.06 GMT+1Judul:
[GELORA45] Pengakuan Marina ungkap bobrok BUMD Dharma Jaya
Pengakuan Marina ungkap bobrok BUMD Dharma Jaya
Sabtu, 17 Maret 2018 10:11Reporter : Lia Harahap
-
-
-
-
- 434
- SHARES
Marina Ratna Dwi. ©2018 Merdeka.com/Syifa Hanifah
Merdeka.com - PD Dharma Jaya adalah salah satu badan usaha terbesar milik
Pemprov DKI Jakarta. BUMD ini bergerak di bidang pangan.
BERITA TERKAIT
- DPRD DKI sayangkan Marina mundur saat PD Dharma Jaya berutang Rp 80 miliar
- Anies ke Dirut Dharma Jaya: Mundur sajalah, enggak usah pakai ancam-ancaman
- Berang bos BUMD dengan sistem di era Anies-Sandi hingga ancam mundur
Sudah lama terbentuk, nyatanya sejumlah persoalan banyak terjadi di dalam PD
Dharma Jaya. Salah satunya terungkap setelah Dirut PD Dharma Jaya, Marina Ratna
Dwi Kusumajati buka mulut.
Kepada Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno, Marina menceritakan kondisi
BUMD yang dia pimpin. Dana kewajiban pelayanan publik (public service
obligation/PSO) senilai Rp 41 miliar pada November 2017 tak kunjung cair.
Menghadapi kondisi itu, PD Dharma Jaya sampai mengutang ke pengusaha pemasok
ayam Rp 80 miliar.
"Pokoknya saya begini, saya berusaha keras cari sana-sini. Sekarang di sana
nilainya sudah sampai Rp 80 miliar. Orang mau 'ngutangin' juga limited
(terbatas). Anak-anak sudah dimaki-maki sama supplier, sampai nangis-nangis.
Saya datang ke sana mengajukan pengunduran diri," kata Marina, Kamis (15/3).
"Saya ketemu Pak Sandi, saya langsung duduk bilang 'Pak saya mau resign' saya
bilang. 'Kenapa?' Saya bilang ini Bapak gimana saya mau kerja baik? Karena
enggak dibantu, PSO belum turun saya bilang gitu. Terus di dalam Badan Pengawas
juga ngaco-ngaco. Saya bilang gitu," sambungnya.
Saking kesalnya, Marina sampai memutuskan ambil jalan pintas untuk mengundurkan
diri. Dia menilai sistem yang diterapkan di era Gubernur DKI Jakarta, Anies
Baswedan dan wakilnya Sandiaga Uno, tak seperti sebelumnya. Seperti proses
verifikasi yang dilakukan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian
Provinsi DKI yang memang bertanggung jawab dalam proses pencairan DP PSO dan
verifikasi untuk PD Dharma Jaya.
"Kerja sama dengan SKPD tuh beda seperti Gubernur yang lama. Sama saja saya
yang menabur garam ke lautan. Kerja dengan tidak ada koordinasi," jelas dia.
Hal lain yang dikesalkan, terkait uang reimburse yang sampai saat ini belum
dibayar, padahal kata dia untuk menalangi pembelian daging ayam dirinya harus
menggunakan uang kas dari PD Dharma Jaya sendiri. Terlebih sampai saat ini PSO
yang mencapai Rp 41 miliar belum dicairkan.
Tercatat dari Desember uang yang belum diremburse Rp 13.246 525.000. Kemudian
Januari mencapai Rp 17.022.500.000. Dan Februari Rp 14.206.425.000.
"Saya talangi pakai kas untuk November, Desember, tapi Januari, Februari, Maret
sudah tidak bisa. Bayangkan masuk akal tidak DP PSO sampai sekarang belum cair,
itu kan uang negara, kenapa diperlambat begini," katanya.
Marina menambahkan, sebenarnya sejumlah persoalan di Dharma Jaya sudah dia
rasakan sejak pertama kali masuk ke badan usaha tersebut. Marina dilantik pada
2015 oleh Basuki Tjahaja Purnama yang kala itu masih sebagai gubernur DKI.
Dia bercerita tahun pertama menjabat adalah tahun tersulit bagi dia. Hal yang
pertama dia bereskan terkait kinerja pegawai-pegawai. Dia menemukan banyak
pekerja yang tidak profesional dan ini yang harus diubah.
"Kesulitan daripada memimpin Dharma Jaya adalah yang sudah terbiasa sekian
puluh tahun bekerja dengan cara tidak ada aturan yang benar tidak profesional
itu membuat kita harus mengubah," kata Marina saat ditemui di kantornya,
Cakung, Jakarta Timur.
Dia sadar mengubah itu tak instan dan butuh kerja keras untuk mengubah hal
kurang baik yang selama ini terpelihara menjadi professional. Berkat pantang
menyerah, kini dia melihat karyawannya sudah kompeten dan professional.
"Tapi karena sudah niatnya saya menunjukkan kepada mereka tujuannya adalah
untuk kepentingan kesejahteraan mereka, maka mereka akhirnya sadar bahwa Bu
Rina ajak teman bekerja di Dharma Jaya secara profesional. Mereka itu terbiasa
dulu tidak kerja profesional tidak terbiasa bahwa usaha itu harus untung
terbiasa ya udah, kalau ya udah ada anggaran ya dibuat anggaran tapi kan bisnis
itu kan harus ada anggaran tapi kalau bisa efisien ya efisien gitu," jelas dia.
Bukan cuma kelakuan pegawai, masalah lain yang dia hadapi soal kondisi keuangan
PD Dharma Jaya yang pada masa itu hanya memiliki dana Rp 2,4 miliar. Namun dana
tidak jadi masalah, 2016 adalah masa pembenahan dan ditahun 2017 barulah PD
Dharma Jaya memiliki keuangan yang kokoh.
"Kalau 2016 kan pembenahannya jadi di Dharma Jaya itu bukan sekadar dagang tapi
pembenahan persoalan administrasi dengan karyawan tidak ada kontrak tidak ada
skala gaji, tidak ada peraturan perusahaan itu kan diperbaiki," ujar dia.
Saat PD Dharma Jaya menjadi BUMD pangan terbesar di DKI Jakarta, Marina memilih
untuk mengajukan surat pengunduran diri kepada Sandiaga. Keputusannya semakin
bulat karena merasa sulit sekali bertemu gubernur dan wakil gubernur sebagai
atasannya, padahal banyak hal yang harus dibahas salah satunya program daging
bersubsidi untuk warga tak mampu.
Saat ingin menuju ruangnya di depan pintu Marina sempat diadang oleh ajudan
Sandi dan dilarang masuk ke ruangan Wakil Gubernur.
"Selalu kalau mau ketemu pakai tim semuanya. Suatu hari saya sudah hopeless..
Karena PSO juga enggak turun terus udah gitu di dalam sendiri dari Badan
Pengawas saya ada masalah, kemudian banyak masalah," keluhnya. [cob]
