https://nasional.tempo.co/read/1073538/ketika-jokowi-geram-dibilang-ngibul?
AllUtama&campaign=AllUtama_Click_1
Ketika Jokowi Geram Dibilang Ngibul
Reporter:
Bisnis.com
Editor:
Widiarsi Agustina
Senin, 26 Maret 2018 21:37 WIB
0 komentar
<https://nasional.tempo.co/read/1073538/ketika-jokowi-geram-dibilang-ngibul?AllUtama&campaign=AllUtama_Click_1#comments>
11002
#
#
#
#
Gaya Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat warga memotret dirinya dalam
acara pembagian sertifikat tanah di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan,
26 Maret 2018. Dalam kunjungan hari kedua di Kalimantan Selatan, Jokowi
membagikan Kartu Indonesia Pintar (KIP), Program Keluarga Harapan (PKH)
dan juga sertifikat tanah. Foto: Biro Pers Setpres
<https://statik.tempo.co/data/2018/03/26/id_693631/693631_720.jpg>
Gaya Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat warga memotret dirinya dalam
acara pembagian sertifikat tanah di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan,
26 Maret 2018. Dalam kunjungan hari kedua di Kalimantan Selatan, Jokowi
membagikan Kartu Indonesia Pintar (KIP), Program Keluarga Harapan (PKH)
dan juga sertifikat tanah. Foto: Biro Pers Setpres
*TEMPO.CO*, *Banjarbaru *- Presiden Jokowi
<https://www.tempo.co/tag/jokowi>menegaskan langkah percepatan
penerbitan sertifikat pemilikan tanah bukanlah suatu kebohongan.
Ketika mengunjungi GOR Rudy Resnawa, Banjarbaru, Kalimantan Selatan,
untuk membagikan sekitar 5.640 sertifikat, Jokowi meminta masyarakat
mengangkat tangan untuk membuktikan bahwa mereka benar-benar diberikan
sertifikat oleh pemerintah.
"Karena ada yang bilang ini (pembagian sertifikat) pengibulan,
/enggak/ ada itu. Ini /beneran/. Dulu-dulu biasanya hanya seremoni di
depan ini. Makanya saya suruh angkat sertifikat," ucapnya, Senin, 26
Maret 2018.
*Baca:* *Tudingan Amien Rais Soal Tanah, Ini Kata Sofyan Djalil
<https://bisnis.tempo.co/read/1072496/tudingan-amien-rais-soal-tanah-ini-kata-sofyan-djalil>*
Dalam segala kesempatan ketika membagikan sertifikat di daerah, Jokowi
selalu menekankan adanya keluhan dari daerah terkait dengan persoalan
sengketa lahan. Karena itu, pemerintah melakukan percepatan penerbitan
sertifikat di Indonesia.
Menurut Jokowi, kepemilikan lahan secara resmi merupakan keharusan bagi
pemilik lahan sekaligus memangkas kemungkinan adanya sengketa lahan atau
tanah.
*Baca: Tudingan Amien Rais, Walhi: 82 Persen Lahan Dikuasai Korporasi
<https://nasional.tempo.co/read/1072368/tudingan-amien-rais-walhi-82-persen-lahan-dikuasai-korporasi>*
Sebelumnya, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
(ATR/BPN) menyatakan program sertifikasi tanah merupakan program
prioritas pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. Pemerintah menargetkan 5 juta
sertifikat terbit pada 2017, kemudian bertambah menjadi 7 juta
sertifikat pada 2018.
Tahun depan, targetnya ditambah menjadi 9 juta sertifikat. Untuk
memenuhi target tersebut, Kementerian ATR/BPN sedang melaksanakan
pendaftaran tanah sistematik lengkap (PTSL).
Beberapa waktu lalu, politikus Amien Rais menyebut pembagian sertifikat
tanah yang kerap dilakukan Jokowi <https://www.tempo.co/tag/jokowi>
membohongi rakyat.
