*FORPA-BD Tolak Rencana Pembangunan Bendungan PLTA Sungai Kao* Posted pada 13/02/2018 oleh Tribun Arafura <https://tribun-arafura.com/author/tribunarafura/> in Aksi Protes <https://tribun-arafura.com/category/berita/aksi-protes/>, Berita <https://tribun-arafura.com/category/berita/>, Fakta Tanah Papua <https://tribun-arafura.com/category/berita/fakta-tanah-papua/>, PLTA Sungai Kao <https://tribun-arafura.com/category/plta-sungai-kao/> // 0 Comments
FORPA-BD didampingi tokoh Adat Kati-Wambon melakukan Konferensi Pers di Prima Garden Waena, Jayapura, Senin (12/02) kemarin. Mereka secara tegas menolak Rencana Pembangunan PLTA Sungai Kao.@forpa-bd *JAYAPURA, Tribun-Arafura.com* — Forum Rakyat Papua Boven Digoel (FORPA-BD) menolak Rencana Pembangunan Bendungan PLTA Sungai Kao di distrik Waropko dan distrik Ambatkwi, Kabupaten Boven Digoel, Papua. Hal ini ditegaskan Sekretaris FORPA-BD Everistus Kayep melalui sambungan telepon di Merauke siang tadi, Selasa (13/02). “FORPA-BD dengan tegas menolak Pembangunan PLTA Sungai Kao karena lokasi yang dipilih merupakan tempat- tempat keramat yang memiliki nilai historis dan spiritual. Tempat-tempat ini telah dihormati secara turun-temurun dan tidak bisa dipisahkan dari kehidupan Masyarakat Kati-Wambon,” jelas Kayep. Kayep mengatakan, Bupati Boven Digoel Benediktus Tambonop adalah anak asli Wambon, kerabat Kati, sehingga tanpa perlu dijelaskan, beliau secara pasti mengetahui nilai historis dan spiritual tempat-tempat keramat tersebut. Menurut Kayep, pihaknya telah menginventarisir, setidaknya terdapat 24 tempat keramat di lokasi yang diincar pihak Pemerintah tanpa berkonsultasi atau sosialisasi dengan pemilik dusun. (*Download*: *Sketsa Tempat-Tempat Keramat* <https://tribunarafura.files.wordpress.com/2018/02/sketsa-tempat2-keramat.pdf> ). “Ini seperti pencuri, diam-diam lakukan *survey*untuk studi kelayakan seolah-olah tanah ini tidak bertuan. Nanti setelah ada penolakan dari masyarakat baru pemerintah tersadar dari kekeliruannya dan kalang kabut mulai bikin jadwal sosialisasi,” jelas Kayep. Alasan lainnya, menurut Kayep, Rencana Pembangunan PLTA Sungai Kao disinyalir merupakan agenda terselubung pihak korporasi di wilayah Selatan Papua yang membutuhkan pasokan listrik murah dan irigasi. (*Download* : *Peta Sawit Papua* <https://tribunarafura.files.wordpress.com/2018/01/atlas-sawit-papua.pdf> <https://tribunarafura.files.wordpress.com/2018/01/atlas-sawit-papua.pdf> dan *Peta Analisis Tanah Obyek Reforma Agraria di Boven Digoel* <https://tribunarafura.files.wordpress.com/2018/02/peta-analisis-tora-piaps-kabupaten-boven-digoel.pdf> ). “Puluhan perusahaan Kelapa Sawit, Padi, Tebu, Kedelai, Jagung, HTI dan pabrik turunannya yang menguasai jutaan hektar tanah-tanah adat di Papua Selatan perlu pasokan listrik murah dan irigasi sehingga PLTA Sungai Kao berkapasitas 65,13 Megawatt merupakan jawaban pemerintah atas kebutuhan mereka,” jelasnya. Kayep mengatakan, pihaknya sempat menggelar Konferensi Pers di Jayapura pada Senin (12/02) kemarin didampingi para Tokoh Adat Kati dan Wambon dan mereka dengan tegas menolak rencana Pembangunan PLTA Sungai Kao. (*Baca* :*Siaran Pers FORPA-BD Tentang Penolakan Pembangunan PLTA Sungai Kao* <https://forpabd.wordpress.com/2018/02/12/siaran-pers-forpa-bd-tolak-rencana-pembangunan-bendungan-plta-sungai-kao/amp> ). Ditanya tentang status proyek ini, Kayep menjelaskan, FORPA-BD sudah menelusurinya ke Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR di Jakarta. “Sumber kami di Ditjen SDA mengatakan, yang terprogram secara nasional hanya 65 Bendungan sejak 2014-2019. PLTA Sungai Kao tidak terdaftar untuk proyek TA 2018 maupun TA 2019. Di Papua yang terdaftar untuk dibangun pada TA 2018 adalah Bendungan Baliem di Kabupaten Jawawijaya,” jelas Kayep. Kayep menjelaskan, apa yang sedang dilakukan oleh PT. Aditya Engineering Consultant dari Bandung bekerjasama dengan Bappeda Kabupaten Boven Digoel saat ini adalah Studi Kelayakan untuk mengkaji, apakah PLTA layak dibangun di Sungai Kao. “PT. Aditya Engineering Consultant sudah memenangkan lelang untuk Studi Kelayakan Pembangunan Bendungan Digoel di Kementerian PUPR dengan nilai penawaran sama dengan nilai terkoreksi sebesar Rp 7 Milyar lebih,” kata Kayep sembari mengatakan, pengumuman pelelangan dan pemenang tender bisa diakses secara *online*melalui alamat *https://lpse.pu.go.id/eproc/lelang/pemenang/28759064 <https://lpse.pu.go.id/eproc/lelang/pemenang/28759064>*. Menyikapi Rencana Pembangunan PLTA Sungai Kao yang terkesan dipaksakan ini, Kayep mengatakan FORPA-BD siap mengawal pemilik tanah untuk melakukan penolakan sampai pihak pemerintah membatalkan rencana ini. “Kami sejalan dengan Masyarakat Adat Kati-Wambon, akan lakukan penolakan dengan berbagai cara, mulai dari Konferensi Pers, Mengirim Surat ke Kementerian PUPR Demonstrasi Massa, sampai pada pemalangan lokasi yang sudah di-*survey*,” tegas Kayep. Dari data yang dihimpun media ini, diketahui bahwa Rencana Pembangunan PLTA Sungai Kao dan *Survey* untuk Studi Kelayakan dilakukan tanpa sosialisasi dan menyasar tempat-tempat keramat sehingga mendapat penolakan dari berbagai komponen Masyarakat Adat Kati-Wambon di Waropko, Tanah Merah, Merauke dan Jayapura. (*Baca* : *PLTA Sungai Kao Ditolak Karena Menyasar Banyak Tempat Keramat <https://tribun-arafura.com/2018/02/10/plta-sungai-kao-ditolak-karena-menyasar-banyak-tempat-keramat/>* *).*[AB/TA]. https://tribun-arafura.com/2018/02/13/forpa-bd-tolak-rencana-pembangunan-bendungan-plta-sungai-kao/
