https://metro.tempo.co/read/1075576/pergantian-pejabat-dki-serangan-ke-ahok-kena-anies-baswedan
Pergantian Pejabat DKI: Serangan ke Ahok Kena
Anies Baswedan
Reporter:
Irsyan Hasyim (Kontributor)
Editor:
Jobpie Sugiharto
Senin, 2 April 2018 18:56 WIB
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok bertemu dengan
Gubernur DKI terpilih Anies Baswedan di Balai Kota Jakarta, 20 April
2017. Humas Pemprov DKI
<https://statik.tempo.co/data/2017/04/20/id_600350/600350_620.jpg>
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok bertemu dengan
Gubernur DKI terpilih Anies Baswedan di Balai Kota Jakarta, 20 April
2017. Humas Pemprov DKI
*TEMPO.CO*, *Jakarta* - Pengamat Kebijakan Publik Trubus
Rahadiansyah mengatakan, penyakit kronis birokrasi di Pemerintah
Provinsi DKI Jakarta yakni lemahnya penyerapan anggaran. Masalah ini
pernah digunakan oleh Gubernur *Anies Baswedan *
<https://metro.tempo.co/read/1073614/temuan-ombudsman-pdip-stop-interpelasi-jika-anies-baswedan>dan
wakilnya, Sandiaga Uno, untuk menyerang pejabat sebelumnya yakni Basuki
Tjahaja Purnama alias Ahok.
“Ironisnya, kini Anies Baswedan dan Sandiaga Uno seperti menelan ludah
sendiri karena mengalami hal yang sama, ” kata Trubus pada saat
dihubungi /Tempo /hari ini, Senin, 2 Maret 2018.
Menurut Trubus, bahkan pada era Anies Baswedan kondisinya lebih buruk
dibandingkan serapan anggaran pada periode Ahok. Pada 2016, serapan
anggaran semester pertama DKI Jakarta 33,06 persen atau sebesar Rp 19,8
triliun dari total Rp67,1 triliun. Sedangkan pada 2017, anggaran yang
terserap pada periode yang sama hanya 25,31 persen atau Rp 16,1 triliun
dari total Rp 63,61 triliun.
Dia lantas merujuk informasi pada website publik.bapedadki.net
<http://publik.bapedadki.net/> bahwa per 27 Maret 2018 dana yang
dibelanjakan oleh seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) hanya Rp
5,8 triliun atau 8,1 persen dari total anggaran. Ini menunjukan serapan
anggaran di jajaran SKPD DKI Jakarta pada Triwulan I 2018 masih jauh
dari target yang direncanakan oleh Anies Baswedan, yakni 90 persen.
*Baca*: Yusril Sebut Ahok Mustahil Jadi Capres, Ini Tanggapan Fifi Lety
<https://metro.tempo.co/read/1075446/yusril-sebut-ahok-mustahil-jadi-capres-ini-tanggapan-fifi-lety>
Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno
<https://metro.tempo.co/read/893392/pns-dki-akan-dirotasi-lagi-sandiaga-uno-allahu-akbar> mengatakan
berencana merombak jabatan sejumlah pegawai negeri sipil pada
pertengahan April 2018 karena seretnya penyerapan anggaran yang hingga
Triwulan I 2018 baru 6 persen. "Panitia seleksinya sudah mulai dibentuk.
Kemarin sudah ada pertemuan awal," katanya di sela-sela acara Fast Open
Archery Tournament 2018 di Gelanggang Olahraga (GOR) Pondok Bambu, Duren
Sawit, Jakarta Timur, pada Sabtu, 31 Maret 2018.
Trubus, yang juga Dosen Universitas Trisakti, menuturkan bahwa
argumentasi yang dibangun oleh Anies Baswedan dan Sandiaga Uno dalam
menangani rendahnya penyerapan anggaran belum menyentuh akar persoalan.
Akar masalahnya adalah ketidakmampuan Gubernur untuk melakukan
konsolidasi internal birokrasi Pemerintah Provinsi DKI.
“Gubernur kurang mampu mendorong SKPD untuk mencapai target yang
ditetapkan,” ucapnya.
Anies Baswedan dan Sandiaga Uno juga dinilai kurang kapabilitas untuk
mengontrol anak buah dalam mengimplementasikan program. Ada kendala
psikologis Gubernur DKI untuk mengintervensi perangkat bawahannya karena
sebagian staf birokrasi diangkat di era Ahok dan Djarot Saiful Hidayat.
Trubus malah melihat ada kecenderungan perangkat di bawah Anies Baswedan
melakukan "pembangkangan" setelah mendengar akan dilakukan mutasi
besar-besaran
Di sisi lain, Gubernur Anies Baswedan mengatakan, penyerapan
anggararan seret karena pembelanjaan baru dieksekusi pada pertengahan
tahun. Bahkan, sebagian program dilaksanakan pada akhir tahun. “Itu yang
mau digeser," katanya. Maka dia berharap pada 2018 pelaksanaan belanja
diupayakan di tengah tahun, bahkan awal tahun.
Adapun Sandiaga Uno berpendapat bahwa banyak faktor yang menyebabkan
penyerapan anggaran DKI sangat rendah. Salah satu penyebabnya, kinerja
pegawai yang belum optimal. "Apa ada yang salah di dinas-dinas? Nah, ini
yang kami harapkan jadi masukan nanti saat melakukan perombakan," ujarnya.
Sandiaga Uno
<https://metro.tempo.co/read/1049186/anies-baswedan-lantik-pejabat-yang-mundur-di-era-ahok> meminta
anak buahnya tidak khawatir dengan rencana perombakan ini. "Enggak usah
waswas." Dia berjanji perombakan dan pergantian posisi akan disesuaikan
dengan keahlian masing-masing. Sistem merit atau pengelolaan tenaga
kerja berdasarkan kinerja dan keahlian ketimbang koneksi politik akan
diterapkan dalam perombakan ini.
Trubus mengutarakan keengganan sebagian besar pegawai untuk berinovasi
di era disruptif menjadi akar rendahnya layanan publik. Loyalitas yang
rendah dan disertai tingkat kompetensi pegawai yang minim menyebabkan
instruksi gubernur kurang bisa dilaksanakan secara optimal dan tidak
berjalan efektif. Meskipun Gubernur DKI telah membentuk Tim Khusus
Penyerapan Anggaran sejak Januari 2018 untuk membantu agar penyerapan
APBD 2018 bisa lebih baik, namun dalam prakteknya tidak berpengaruh pada
peningkatan kinerja.
"Tak berpengaruh bila tidak disertai pengawasan yang memadai," kata Trubus.
Menurut dia, Tim tadi punya tugas berat yakni mengubah pola pikir
jajaran SKPD agar tidak ada lagi praktik penyerapan anggaran
besar-besaran di akhir tahun. Telah menjadi adat tradisi yang mendarah
daging di Pemerintah Provinsi DKI yakni SKPD terbiasa baru melakukan
penyerapan anggaran secara besar-besaran di penghujung tahun.
Seharusnya, penyerapan anggaran di pos-pos belanja daerah yang
bersentuhan langsung dengan masyarakat seperti pendidikan, kesehatan dan
transportasi, bisa dimaksimalkan pada tiap kuartal.
Politikus Partai NasDem Bestari Barus menyoroti rendahnya serapan
anggaran pemerintah DKI Jakarta pimpinan Gubernur Anies Baswedan dan
Wakil Gubernur Sandiaga Uno (Anies-Sandi
<https://www.tempo.co/tag/anies-sandi>) pada triwulan pertama 2018. Dia
menilai hal itu disebabkan SKPD sibuk mengikuti pendidikan.
"Kemarin itu terlalu sibuk eselon II dan III ikut pendidikan selama
hampir sebulan lebih, mungkin itu jadi penyebab," ujarnya kepada
/Tempo/, pada Minggu, 1 April 2018.
Menurut Bestari, seharusnya Anies menyeleksi SKPD yang mengikuti
pendidikan. Sehingga, kata dia, tak terjadi kekosongan SKPD dalam
penyerapan anggaran. "Jadi tak berantakan di dalam penyerapan anggaran,"
katanya.
Bestari mengatakan seleksi pendidikan tak serta merta diikuti semua
anggota SKPD. Selain itu, dia melanjutkan, seleksi juga lebih baik
dilakukan pada pertengahan tahun, seperti Juni dan Juli. "Ini karena
gubernur baru semuanya ingin ikut seleksi. Saya kira tak harus seperti
itu," ucapnya.
Di sisi lain, Bestari menilai perombakan jabatan sejumlah pegawai negeri
sipil (PNS) akibat rendahnya serapan tak menjadi masalah. Menurut dia,
beberapa perombakan perlu dilakukan untuk berbenah dan dikonsolidasikan
agar anggaran terserap dengan baik. "Gubernur (Anies Baswedan) harus
punya keyakinan bahwa timnya nanti harus bisa menjadi tim yang baik
dalam penyerapan," tutur Bestari yang partainya mendukung *Ahok*
<https://metro.tempo.co/read/1064274/begini-respons-buni-yani-vonisnya-jadi-dasar-pk-ahok>
pada Pilkada DKI 2017.
