Aris lalu menyatakan, “Saya katakan [di email] bahwa saya adalah kuda troya 
bagi oknum-oknum yang memanfaatkan kesucian KPK untuk kepentingan pribadi.”
  
 Misalnya, Aris menyinggung KPK yang tidak pernah memeriksa saksi kunci Johanes 
Marliem dan menggeledah perusahaan Biomorf, perusahaan milik Marliem. 
 
 
 Febri juga membantah klaim Aris yang menyebut KPK belum pernah memeriksa 
Johannes Marliem maupun menggeledah kantor Biomorf Lone. Menurut Febri, KPK 
sudah mengirimkan penyidik untuk melakukan pemeriksaan. Namun, karena 
terkendala dalam regulasi lintas-negara, kata dia, KPK bekerja sama dengan FBI.
  
  
 
 Benarkah Aris Budiman Kuda Troya di Tubuh KPK?
  
 8 April 2018
  
 tirto.id - Brigjen Pol Aris Budiman kembali memantik isu baru. Pria yang 
menjabat Direktur Penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan 
kekesalannya karena ada sejumlah pihak di internal komisi antirasuah yang 
menganggap dirinya sebagai kuda troya. 
 
 Aris semula bercerita kepada wartawan bahwa ia pada Jumat (6/4/2018) menerima 
surat elektronik via email yang menyinggung dirinya. Surat itu mempermasalahkan 
langkah Aris mengangkat salah satu tenaga penyidik dari Polri di KPK. 
 
 “Salah satu kasatgas saya, saya minta untuk kembali ke KPK dan dia adalah 
penyidik yang baik, termasuk penerimaan beliau [baik]” kata Aris usai 
pelantikan Deputi Penindakan, Firli dan Diretur Penuntutan, Supardi, di Gedung 
KPK, Jumat lalu. 
 
 Ia menambahkan, “Dan di dalam KPK dikembangkan [isu] seolah-olah ini 
[pengangkatan penyidik] seperti kuda troya.” 
 
 Aris mengklaim dirinya sudah membalas surat email tersebut. Dengan nada suara 
meninggi, Aris lalu menyatakan, “Saya katakan [di email] bahwa saya adalah kuda 
troya bagi oknum-oknum yang memanfaatkan kesucian KPK untuk kepentingan 
pribadi.” 
 
 Tak hanya itu, Aris kemudian “bernyanyi” soal kejanggalan proses penyidikan di 
internal KPK. Ia mencontohkan kasus proyek e-KTP yang menyeret sejumlah pejabat 
publik, baik legislatif maupun eksekutif. Misalnya, Aris menyinggung KPK yang 
tidak pernah memeriksa saksi kunci Johanes Marliem dan menggeledah perusahaan 
Biomorf, perusahaan milik Marliem. 
 
 Selain itu, Aris menyebut kasus e-KTP sempat mandek. Menurut Aris, saat dia 
mulai aktif di KPK pada 16 September 2015, penanganan perkara korupsi proyek 
e-KTP sudah berjalan 2 tahun. Dia mengklaim, saat itu gelar perkara sudah 
dilakukan beberapa kali. 
 
 “[Tapi] itu tidak jalan,” klaimnya. 
 
 Aris menambahkan, dia juga pernah memenuhi permintaan Supardi untuk memasukkan 
sejumlah tenaga dari Divisi Penuntutan KPK untuk menangani penyidikan korupsi 
e-KTP. “Dan semuanya, Anda lihat seperti sekarang ini, ada sejumlah 
pertanyaan,” kata Aris. 
 
 Menanggapi “nyanyian' Aris tersebut, pihak komisi antirasuah melalui Juru 
Bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan, pihaknya tidak mengetahui maksud 
pengakuan Aris mengenai adanya surat via email yang menuding Direktur 
Penyidikan KPK menjadi “Kuda Troya”. 
 
 “Saya akan cek apa sebenarnya yang terjadi. Untuk email, proses di KPK 
[biasanya] ada diskusi, saling mengirimkan, kemudian menjawab, tapi saya belum 
tahu persisnya seperti apa,” kata Febri. 
 
 Febri juga membantah klaim Aris yang menyebut KPK belum pernah memeriksa 
Johannes Marliem maupun menggeledah kantor Biomorf Lone. Menurut Febri, KPK 
sudah mengirimkan penyidik untuk melakukan pemeriksaan. Namun, karena 
terkendala dalam regulasi lintas-negara, kata dia, KPK bekerja sama dengan FBI. 
 
 Tirto berusaha menghubungi Pimpinan KPK soal pernyataan Aris Budiman tersebut. 
Namun, hingga artikel ini ditulis, pimpinan komisi antirasuah belum memberikan 
pernyataan.
  
 Komisi III DPR akan Panggil KPK
 
 Pernyataan Aris Budiman soal masalah di internal KPK bukan yang pertama. Aris 
pernah bersilang pendapat dengan Novel Baswedan, salah satu penyidik senior 
KPK. Aris bahkan sempat melaporkan Novel ke polisi dengan tuduhan pencemaran 
nama baik. 
 
 Selain berkonflik dengan internal KPK, Aris juga pernah melakukan tindakan 
kontroversial dengan hadir dalam Pansus Hak Angket KPK di DPR. Kehadiran mantan 
Wakil Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri itu menjadi perbincangan 
lantaran KPK memutuskan tidak hadir memenuhi undangan pansus tersebut. 
 
 Saat itu, Aris sempat dikonfirmasi tentang geng dalam pansus hak angket. 
Meskipun mengaku tidak ada friksi, Aris menyebut idenya mendapat perlawanan 
dari internal KPK. Ide yang menimbulkan pandangan friksi adalah wacana merekrut 
perwira menengah Polri di dalam KPK. Setelah kejadian tersebut, Aris menerima 
email yang seolah membunuh karakter dirinya di tengah usahanya selama ini 
membangun integritas sebagai personel Polri. 
 
 Menanggapi “nyanyian” Aris tersebut, anggota Komisi III DPR, Arsul Sani 
memastikan, pihaknya akan mendalami keterangan Aris Budiman. Anggota Fraksi PPP 
ini mengklaim, Komisi III akan melakukan pembahasan dengan KPK tentang 
pernyataan Aris. Menurut dia, DPR bahkan tidak menutup kemungkinan akan 
membentuk panja terkait pengakuan tersebut. 
 
 “Kami akan melakukannya, baik melalui RDP [Rapat Dengar Pendapat] dengan 
Pimpinan KPK dan lebih lanjut kemungkinan melalui Panja Penegakan Hukum yang 
akan kami aktifkan kembali,” kata Asrul, kepada Tirto, Sabtu (7/4/2018). 
 
 Arsul menerangkan, niatan RDP dengan KPK sudah dibahas oleh para Anggota 
Komisi III DPR lain. Walaupun belum ada putusan resmi, Sekjen DPP PPP ini 
mengklaim, seluruh fraksi di Komisi III DPR akan mendalami keterangan Aris. 
 
 “Para anggota komisi dari seluruh fraksi tidak ada satu pun yang keberatan 
apabila isu yang dilontarkan oleh Aris ini didalami dengan investigasi untuk 
memastikan bahwa KPK melakukan due process of law dengan benar,” kata Arsul. 
 
 Arsul menerangkan, Panja akan dibentuk apabila tidak ada titik temu dalam RDP 
yang dilakukan antara Komisi III dengan KPK. Panja ini, kata dia, akan 
melakukan pengawasan soal penegakan hukum oleh Polri, Kejaksaan maupun KPK.
  
 Hasil rekomendasi dari Panja yang akan dibentuk, kata Arsul, mengikat dan 
harus dilakukan oleh institusi terkait. Arsul optimistis, KPK tidak akan 
mengulang kisah Pansus Hak Angket, di mana KPK tidak mau hadir dalam 
pemeriksaan dengan berdalih tengah bersengketa di MK. Ia pun memastikan Panja 
tidak akan menyinggung penanganan perkara KPK. 
 
 “Yang tidak boleh memang bicara materi penanganan perkara, tetapi kalo 
membahas perilaku mereka yang menangani perkara dan ada dugaan penyimpangan 
perilaku, maka ya boleh saja," tutur Arsul. 
 
 Akan tetapi, Arsul enggan menjawab adanya manuver atau maksud tertentu dari 
ujaran Aris. Ia ingin mendengar keterangan detail Aris sebelum menyinggung ada 
istilah “Kuda Troya” atau kasus lain di internal KPK. Menurut dia, Komisi III 
perlu memeriksa Aris sebelum menyimpulkan maksud pernyataan jenderal bintang 
satu itu. 
 
 “Komisi III juga berharap agar Aris tidak sebatas bicara di media saja, namun 
harus bersedia bicara di Komisi III atau Panja tersebut dengan jelas, lengkap 
dan disertai bukti atau indikasinya, sehingga bisa didalami lebih lanjut dengan 
memanggil personal-personal terkait di KPK atau institusi lainnya,” kata Arsul.
  
 Kuda Troya di KPK Bukan Wacana Baru 
 
 Koordinator Divisi Investigasi Indonesia Corruption Watch (ICW) Febri Hendri 
angkat bicara soal pernyataan Aris Budiman. Febri tidak memungkiri kalau isu 
“Kuda Troya” sudah lama di KPK. 
 
 “KPK, kan, punya kewenangan yang cukup besar dalam penanganan perkara korupsi. 
Jadi kalau ada yang memasukkan orang dan orang itu sebagai 'kuda troya' ya 
wajar aja,” kata Febri kepada Tirto, Sabtu (7/4/2018). 
 
 Hanya saja, kata Febri, ia tidak mengetahui secara pasti konteks pernyataan 
Aris Budiman soal “kuda troya” yang dimaksud. 
 
 “Kuda Troya untuk melemahkan KPK, ya macam-macam kan? Tapi dalam konteks Aris, 
saya enggak ngerti maksudnya apa kuda troya,” kata dia.
  
 Sementara untuk masalah pemeriksaan Johanes Marliem dan penggeledahan kantor 
Marliem, Febri tidak mengerti motif di balik Aris mengungkapkan proses 
penyidikan itu. Alasannya, sejauh yang ia ketahui, proses penyidikan tidak 
boleh dibuka ke publik. Pembukaan keterangan di publik seperti langkah Aris, 
kata Febri, bisa mengganggu proses penyidikan. 
 
 Selain itu, kata dia, Aris juga harus sadar kalau Deputi Penindakan, Pimpinan 
KPK serta satgas di lapangan juga berperan penting dalam penanganan perkara. 
Oleh sebab itu, tidak sepantasnya Aris mengungkap kepada publik. 
 
 Aktivis ICW ini menilai, KPK juga tidak mengistimewakan perusahaan Marliem. 
Meskipun tidak mengetahui adanya dugaan pemberian uang atau kekhususan bagi 
Marliem, kata dia, permasalahan e-KTP ada pada juridiksi hukum. Ia 
mengingatkan, Marliem merupakan warga negara asing yang tinggal di luar negeri. 
Aturan yang berbeda membuat penyidik KPK tidak bisa asal menindak Marliem.
  
 Reporter: Andrian Pratama Taher
 Penulis: Andrian Pratama Taher
 Editor: Abdul Aziz
 

Kirim email ke