Meloncat masuk kantong2........, dengan menciptakan peraturan baru yang disahkan oleh gerombolan2nya sendiri......
2018-05-09 7:24 GMT+02:00 Chalik Hamid [email protected] [GELORA45] < [email protected]>: > > > > > ----- Pesan yang Diteruskan ----- > *Dari:* 'Chan CT' [email protected] [nasional-list] < > [email protected]> > *Kepada:* GELORA_In <[email protected]> > *Terkirim:* Rabu, 9 Mei 2018 01.42.05 GMT+2 > *Judul:* [nasional-list] RAPBD Jakarta Melonjak Gila-gilaan Dibandingkan > Jaman Ahok > > > > RAPBD Jakarta Melonjak Gila-gilaan Dibandingkan Jaman Ahok: 'Semuanya > lapar dan haus', kata seorang anggota DPRD > > - 08-05-2018 > > <https://www.hetanews.com/article/127959/rapbd-jakarta-melonjak-gila-gilaan-dibandingkan-jaman-ahok-semuanya-lapar-dan-haus-kata-seorang-anggota-dprd> > > - Politik <https://www.hetanews.com/category/politik> SUARA Kita > <https://www.hetanews.com/category/suara-kita> > https://www.hetanews.com/article/127959/rapbd-jakarta- > melonjak-gila-gilaan-dibandingkan-jaman-ahok- > semuanya-lapar-dan-haus-kata-seorang-anggota-dprd > > <https://www.hetanews.com/article/127959/rapbd-jakarta-melonjak-gila-gilaan-dibandingkan-jaman-ahok-semuanya-lapar-dan-haus-kata-seorang-anggota-dprd> > > > Lonjakan tajam RAPBD Provinsi DKI Jakarta bukan hanya menyangkut > pemerintah provinsi, namun juga anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah > (DPRD) > [image: alt] > > Jakarta, hetanews.com - Bahkan ada yang naiknya berlipat-lipat hingga > lebih dari 10 kali: biaya kunjungan kerja. Data yang diperoleh dari situs > resmi pemerintah DKI Jakarta, rencana kunjungan kerja DPRD DKI tahun 2018 > mencapai Rp107,7 miliar. Melihat angka sebelumnya yang hanya Rp8,8 miliar, > anggaran kali ini 'tampak melonjak gila-gilaan'. > > Seorang anggota DPRD Jakarta, yang tidak bersedia disebutkan namanya, > mengatakan kenaikan itu untuk 'memenuhi dahaga para anggota dewan yang > selama ini pendapatannya dikebiri pemerintah provinsi'. > > "Semuanya lapar dan haus," katanya, kepada BBC Indonesia. Namun Wakil > Ketua DPRD Mohamad Taufik membantah dan berkilah bahwa kenaikan itu > merupakan hal yang wajar dan sudah berdasarkan aturan yang berlaku. > "Kunjungan kerja itu ada di seluruh instansi di Indonesia," ujar Taufik. > > Kenaikan sejumlah mata anggaran DPRD DKI dalam rencana APBD DKI terjadi > usai pembahasan Tim Anggaran Pemerintah Daerah dengan Badan Anggaran DPRD, > pertengahan November lalu. > > Mereka menghasilkan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran > Sementara (KUA-PPAS). Selain kunjungan kerja, terdapat beberapa poin > anggaran di DPRD DKI lainnya yang naik signifikan dalam KUA-PPAS, hasil > bahasan eksekutif dan legislatif Jakarta tersebut. Baik secara nominal > maupun persentase kenaikan. > > > <https://2.bp.blogspot.com/-VPIs1OxBztE/WvBZJRfhPUI/AAAAAAAALYs/F1QfZIiLNBQnqAAxUht7aGptVRiLuoZkgCLcBGAs/s1600/kom.png> > > > Setelah kunjungan kerja yang naik Rp99 miliar, atau lebih dari 10 kali > lipat, anggaran yang melonjak adalah pelaksanaan reses yang naik Rp34,4 > miliar. Lalu diikuti pembahasan panitia khusus naik Rp27 miliar, dan > pembahasan badan anggaran naik Rp11,9 miliar. > > Yang naik signifikan secara persentase adalah pengelolaan website DPRD DKI > yang naik sekitar 17 kali dari Rp31 juta menjadi Rp571 juta. Diikuti oleh > pembahasan pansus naik 12 kali, kunjungan kerja 11 kali, dan pergantian > insidentil sipil gedung 8,5 kali. > > - *Mata anggaran baru* > > Selain kenaikan dari nominal yang sudah ada, terdapat poin anggaran yang > tidak ada dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang disusun pada > pertengahan tahun ini tapi ada setelah pembahasan dengan Badan Anggaran > DPRD. > > Mata anggaran itu adalah penunjang kehadiran rapat DPRD sebesar Rp16,1 > miliar, dan pembuatan buku profil aggota dewan sebesar Rp218 juta. > > *Mata anggaran tunjangan rapat ini dulu dicoret mantan Gubernur Basuki > Tjahaja Purnama. "Mana ada sih aturan kamu kalau kerja diajak rapat oleh > bos minta uang? Kaya dong gubernur kalau tiap kali rapat dapat duit," kata > Ahok -panggilannnya, kala itu.* > > *Taufik sendiri mengatakan bahwa uang tunjangan rapat itu kini sudah > diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan > dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.* > > *"Ada dasarnya," kata Taufik.* > > Kenaikan persentase terbesar rencana anggaran DPRD DKI Jakarta > > > <https://4.bp.blogspot.com/-67bn0-gTqM4/WvBZSeYFqUI/AAAAAAAALYw/5-vOSAF67lEYUUtlMOwPa_P_aNPN4HY4gCLcBGAs/s1600/kom7%2B%25281%2529.png> > > > Direktur Eksekutif Indonesia Budget Center (IBC) Laode Roy Salam > mempertanyakan melonjaknya anggaran DPRD tersebut. "Ada potensi > menghambur-hamburkan uang anggaran" kata dia. > > Soal kunjungan kerja misalnya, selalu disorot negatif publik. "Patut > dipertanyakan untuk apa DPRD menghabiskan dana kunjungan kerja sebegitu > besar," kata dia. > > Menurut Roy, penyusunan anggaran tak semata-mata karena adanya aturan yang > melandasinya seperti dikatakan Taufik. "Tapi juga harus dilihat pada aspek > kewajaran," kata dia. > > - *Rencana pemasukan anggota DPRD* > > Sumber BBC Indonesia di DPRD DKI mengatakan pemunculan kembali poin > tunjangan rapat, bersama kenaikan poin anggaran lainnya memang diinginkan > oleh anggota dewan. > > Ia menjabarkannya. > > Setiap kali rapat, nantinya anggota dewan akan mengantongi Rp350 ribu. > Juga akan ada aturan yang membatasi maksimal seorang anggota DPRD tiga kali > rapat dalam sehari. > > Termasuk soal kunjungan kerja. Menurut dia, uang saku tiap anggota DPRD > setiap harinya dalam kunjungan kerja adalah Rp4 juta. "Kunjungan kerja akan > ada setiap akhir pekan," kata dia. > > Taufik sendiri tidak membantah informasi itu. Menurut dia, pimpinan DPRD > memang merancangnya seperti itu. "Jadwalnya memang seperti itu. Tapi kan > belum tentu dipakai," kata dia. > > Sumber BBC yang berkecimpung di politik Jakarta lebih dari 10 tahun itu > menambahkan, bahwa ide untuk menaikkan angka anggaran, termasuk mengadakan > tunjangan rapat disetujui semua anggota. Termasuk dirinya. > > > <https://1.bp.blogspot.com/-aM-W2KGq3d0/WvBZau218YI/AAAAAAAALY4/JDGPifrACUsiPJrXrUrQDq5VriaApM3-QCLcBGAs/s1600/kom3.png> > > > Dia mengatakan membutuhkan uang lebih karena 'proposal dari konstituen > masuk terus'. Ia mewanti-wanti namanya tak disebut. Ia mengaku selama ini > anggota DPRD tidak bisa bermain proyek karena pengetatan anggaran oleh Ahok. > > Namun Taufik menegaskan, angka-angka dalam KUA PPAS tersebut belum final. > Masih akan ada pembahasan antara legislatif dan eksekutif. Juga pemeriksaan > oleh Kementerian Dalam Negeri. "Masih bisa dihapus," kata wakil ketua Badan > Anggaran DPRD DKI ini. > > > > <https://3.bp.blogspot.com/-trwNihhMu1g/WvBZhBqVH0I/AAAAAAAALY8/ii2SON4nFWIp9maP3uADPHkPBvguMzbWwCLcBGAs/s1600/kom4.png> > > > Taufik menambahkan kenaikan total anggaran DPRD DKI dari Rp126 miliar > menjadi Rp346 miliar adalah hal yang wajar. "Selama itu sesuai dengan > aturan. Nanti bisa disisir ulang. Finalisasinya di Kemendagri," imbuh dia.. > > Gubernur Anies Baswedan sendiri bersyukur rancangan APBD Jakarta 2018 > mendapat sorotan masyarakat karena kenaikan yang signifikan. Menurut dia, > justru bentuk partisipasi seperti itu yang diharapkan. > > Dia berharap banyaknya partisipasi masyarakat membuat APBD Jakarta lebih > baik. "Ini adalah dana kita semua," kata Anies di Balai Kota, Kamis, 23 > November 2017. > > Senada dengan Taufik, Anies mengatakan bahwa angka-angka dalam rancangan > itu masih bisa berubah.m "Pembahasan masih jalan, ini belum selesai. Jadi > dengan pembahasan masih jalan, makin banyak yang melihat makin baik," > pungkasnya. > > > > sumber : beritaterheboh.com > Penulis: *- <https://www.hetanews.com/user/3/hetanews>*. Editor: *Sella > <https://www.hetanews.com/user/1097/sella>*. > > >
