Begini Ketua DPRD DKI Bilang Pelepasan Saham Perusahaan Bir Salah
Reporter:
Budiarti Utami Putri
Editor:
Dwi Arjanto
Selasa, 29 Mei 2018 06:20 WIB
#
#
Ilustrasi Pabrik Bir. REUTERS/Thomas Mukoya
<https://statik.tempo.co/data/2018/04/18/id_699003/699003_720.jpg>
Ilustrasi Pabrik Bir. REUTERS/Thomas Mukoya
*TEMPO.CO*,*Jakarta*-Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta
Prasetio Edi Marsudi berkukuh perihal saham pemerintah DKI diperusahaan
bir
<https://metro.tempo.co/read/1091703/pelepasan-saham-perusahaan-bir-kenapa-dki-rangkul-banyak-pihak>PT
Delta Djakarta Tbk.
Prasetio Edi Marsudi menyebutkan rencana pemerintah DKI melepas saham
diperusahaan bir <https://www.tempo.co/tag/perusahaan-bir>itu tidak tepat.
*Baca :CBA Kritik Rencana Anies Baswedan Jual Saham Perusahaan Bir
<https://metro.tempo.co/read/1091678/cba-kritik-rencana-anies-baswedan-jual-saham-perusahaan-bir>*
"Kalau masalah PT Delta, saya cuma bisa meminta kepada Pak Gubernur dan
Wagub (Anies-Sandi), ini pampasan perang lho, dikasih pada zaman itu.
Diambil enggak ada salahnya," kata Prasetio di gedung DPRD DKI Jakarta,
Senin, 28 Mei 2018.
Rencana pemerintah DKI melepas saham di PT Delta Djakarta memang menuai
pro-kontra dari Dewan. Prasetio sejak awal berpendapat pemerintah DKI
tak perlu melepas saham tersebut.
Musababnya, PT Delta menyumbang dividen yang lumayan besar setiap
tahunnya untuk pendapatan pemerintah DKI. Tahun ini saja, pemerintah DKI
setidaknya memperoleh Rp 48 miliar dari 23,34 persen saham yang ada di
perusahaan yang memproduksi Anker, Carlsberg, Kuda Putih, dan San Miguel
tersebut.
Pada 22 Mei lalu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan
pemerintah DKI telah mengirim surat kepada DPRD terkait rencana
pelepasan saham PT Delta Djakarta. Sandiaga mengatakan surat itu sebagai
bentuk komitmen pemerintah DKI melakukan pelepasan saham yang telah
diumumkan secara resmi.
Prasetio mengatakan dia akan mengkaji surat itu terlebih dulu.Dia pun
kembali menyinggung bahwa PT Delta merupakan perusahaan yang sehat dan
menyumbang pemasukan untuk pemerintah DKI.
Kata politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini, pemerintah DKI
sebaiknya tidak hanya mempersoalkan masalah halal atau haram.
"Kalau mau tidak ada minuman keras, dihapus saja, jangan dijual. Tutup
perusahaannya, tutup pabriknya aja kalau soal haram. Ini bukan bicara
haram atau tidak haram, tapi ini perusahaan sehat dan Tbk lho," kata
Prasetio soal ribut-ribut pelepasan sahamperusahaan bir
<https://metro.tempo.co/read/1091292/bei-soal-saham-dki-di-perusahaan-bir-sandiaga-sudah-surati-dprd>tersebut.
---
此電子郵件已由 AVG 檢查病毒。
http://www.avg.com
