https://news.detik.com/kolom/d-4123080/hal-hal-yang-perlu-diketahui-di-balik-angka-kemiskinan-bps?_ga=2.199404334.1823631590.1532022646-804685037.1532022646
Kamis 19 Juli 2018, 14:48 WIB
Kolom
Hal-hal yang Perlu Diketahui di Balik Angka
Kemiskinan BPS
Theresa Novalia - detikNews
<https://connect.detik.com/dashboard/public/rhenovalia>
Theresa Novalia <https://connect.detik.com/dashboard/public/rhenovalia>
Share *0*
<https://news.detik.com/kolom/d-4123080/hal-hal-yang-perlu-diketahui-di-balik-angka-kemiskinan-bps?_ga=2.199404334.1823631590.1532022646-804685037.1532022646#>
Tweet
<https://news.detik.com/kolom/d-4123080/hal-hal-yang-perlu-diketahui-di-balik-angka-kemiskinan-bps?_ga=2.199404334.1823631590.1532022646-804685037.1532022646#>
Share *0*
<https://news.detik.com/kolom/d-4123080/hal-hal-yang-perlu-diketahui-di-balik-angka-kemiskinan-bps?_ga=2.199404334.1823631590.1532022646-804685037.1532022646#>
0 komentar
<https://news.detik.com/kolom/d-4123080/hal-hal-yang-perlu-diketahui-di-balik-angka-kemiskinan-bps?_ga=2.199404334.1823631590.1532022646-804685037.1532022646#>
Hal-hal yang Perlu Diketahui di Balik Angka Kemiskinan BPS Ilustrasi:
Kiagoos Auliansyah/Infografis
<https://news.detik.com/kolom/d-4123080/hal-hal-yang-perlu-diketahui-di-balik-angka-kemiskinan-bps?_ga=2.199404334.1823631590.1532022646-804685037.1532022646#>
<https://news.detik.com/kolom/d-4123080/hal-hal-yang-perlu-diketahui-di-balik-angka-kemiskinan-bps?_ga=2.199404334.1823631590.1532022646-804685037.1532022646#>
<https://news.detik.com/kolom/d-4123080/hal-hal-yang-perlu-diketahui-di-balik-angka-kemiskinan-bps?_ga=2.199404334.1823631590.1532022646-804685037.1532022646#>
<https://news.detik.com/kolom/d-4123080/hal-hal-yang-perlu-diketahui-di-balik-angka-kemiskinan-bps?_ga=2.199404334.1823631590.1532022646-804685037.1532022646#>
*Jakarta* -
Badan Pusat Statistik (BPS) telah merilis angka kemiskinan pada 16 Juli
2018. Dinyatakan dalam rilis tersebut, pada Maret 2018 jumlah penduduk
miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis
Kemiskinan) di Indonesia mencapai 25,95 juta orang (9,82 persen),
berkurang sebesar 633,2 ribu orang dibandingkan dengan kondisi September
2017 yang sebesar 26,58 juta orang (10,12 persen).
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, tingkat kemiskinan di
bawah 10 persen ini pertama kalinya dalam sejarah Indonesia. Hal ini
bagi sebagian orang adalah prestasi, namun tidak sedikit yang skeptis.
Sebelum kita percaya maupun skeptis terhadap suatu data sangatlah perlu
bagi kita untuk mengetahui bagaimana/sih/ konsep dan metodologi BPS
dalam menghitung angka kemiskinan tersebut? Melek konsep dan data sangat
diperlukan agar kita tidak menjadi bagian dari orang-orang yang
terperdaya oleh pihak-pihak yang sengaja memutarbalikkan angka statistik
untuk kepentingan politik.
*
Konsep Kemiskinan*
Kemiskinan secara konseptual dalam BPS dibedakan menjadi dua macam
berdasarkan standar penilaiannya. Pertama, Kemiskinan Relatif. Standar
penilaian kemiskinan relatif merupakan standar kehidupan yang ditentukan
dan ditetapkan secara subjektifoleh masyarakat setempat dan bersifat
lokal, serta mereka yang berada di bawah standar penilaian tersebut
dikategorikan miskin secara relatif.
Kemiskinan relatif merupakan kondisi miskin karena pengaruh kebijakan
pembangunan yang belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat
sehingga menyebabkan ketimpangan pada distribusi pendapatan. Standar
minimum disusun berdasarkan kondisi hidup suatu negara pada waktu
tertentu dan perhatian terfokus pada golongan penduduk "termiskin",
misalnya 20 persen atau 40 persen lapisan terendah dari total penduduk
yang telah diurutkan menurut pendapatan/pengeluaran. Kelompok ini
merupakan penduduk relatif miskin.
Dengan demikian, ukuran kemiskinan sangat bergantung pada distribusi
pendapatan/pengeluaran penduduk sehingga dengan menggunakan definisi ini
berarti "orang miskin selalu hadir bersama kita". Garis kemiskinan
relatif tidak dapat dipakai untuk membandingkan tingkat kemiskinan
antarnegara dan antarwaktu, karena tidak mencerminkan tingkat
kesejahteraan yang sama.
Kedua, Kemiskinan Absolut. Standar penilaian kemiskinan secara absolut
merupakan standar kehidupan minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi
kebutuhan dasar yang diperlukan, baik makanan maupun non makanan.
Standar kehidupan minimum untuk memenuhi kebutuhan dasar ini disebut
sebagai garis kemiskinan.
BPS mendefinisikan garis kemiskinan sebagai nilai rupiah yang harus
dikeluarkan seseorang dalam sebulan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar
asupan kalori sebesar 2.100 kkalori/hari per kapita (garis kemiskinan
makanan) ditambah kebutuhan minimum non makanan yang merupakan kebutuhan
dasar seseorang, yaitu papan, sandang, sekolah, dan transportasi serta
kebutuhan individu dan rumah tangga dasar lainnya (garis kemiskinan non
makanan).
Garis kemiskinan absolut nilainya tetap dalam hal standar hidup,
sehingga garis kemiskinan absolut mampu membandingkan kemiskinan secara
umum. Garis kemiskinan absolut sangat penting jika seseorang akan
mencoba menilai efek dari kebijakan anti-kemiskinan antarwaktu, atau
memperkirakan dampak dari suatu proyek terhadap kemiskinan (misalnya,
pemberian kredit skala kecil, dll).
BPS menggunakan konsep kemiskinan absolut ini melalui pendekatan
kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (/basic needs approach/). Dengan
pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi
ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang
diukur dari sisi pengeluaran. Dengan demikian, maka dapat dihitung
persentase penduduk miskin terhadap total penduduk. Konsep ini dipakai
BPS sejak 1998 supaya hasil penghitungan konsisten dan terbanding dari
waktu ke waktu (/apple to apple/).
*Metodologi Pengumpulan Data
*
Kemiskinan dihitung menggunakan data yang bersumber dari Survei Sosial
Ekonomi Nasional (Susenas) Modul Konsumsi dan Pengeluaran. Sampel
Susenas Maret mencakup 300.000 rumah tangga yang dipilih secara acak dan
tersebar di 34 provinsi dan 511 kabupaten/kota di Indonesia. Kerangka
sampel induk kegiatan Susenas sekitar 180.000 blok sensus yang ditarik
secara /Probability Proportional to Size/ (PPS) dengan /size/ rumah
tangga Sensus Penduduk 2010 dari /master frame/ blok sensus.
Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara terhadap rumah tangga
yang terpilih sebagai sampel dengan menggunakan kuesioner Konsumsi dan
Pengeluaran. Pada paket komoditi kebutuhan dasar makan diwakili oleh 52
jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu,
sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll). Sedangkan
paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis
komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan.
Jadi, bisa dibayangkan berapa lama waktu yang diperlukan oleh petugas
pengumpul data untuk mewawancarai responden Susenas ini. Rata-rata
berdasarkan pengalaman petugas diperlukan waktu 2-3 jam untuk menanyakan
kepada para responden pertanyaan-pertanyaan yang terdapat di kuesioner.
Setelah data berhasil dikumpulkan, maka tahap selanjutnya adalah
pengolahan data. Pengolahan dokumen Susenas ini terdiri dari kegiatan
/receiving-batching/, /editing-coding/,/entry/, kompilasi data, dan
tabulasi. Kegiatan /receiving-batching, editing-coding/, dan /entry/
dilakukan sepenuhnya di BPS Kabupaten/Kota. Selanjutnya, kegiatan
kompilasi data dan tabulasi dilakukan di BPS Provinsi dan Pusat.
*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi
*
Selain memahami konsep dan metodologi, kita pun semestinya memiliki
pengetahuan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan tingkat
kemiskinan tersebut. Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap tingkat
kemiskinan selama periode September 2017–Maret 2018 yang termuat dalam
Berita Resmi Statistik antara lain adalah sebagai berikut:
1. Selama periode September 2017–Maret 2018 terjadi inflasi umum sebesar
1,92 persen.
2. Rata-rata pengeluaran per kapita per bulan untuk rumah tangga yang
berada di 40 persen lapisan terbawah selama periode September 2017–Maret
2018 tumbuh 3,06 persen.
3. Bantuan sosial tunai dari pemerintah tumbuh 87,6 persen pada Triwulan
I 2018, lebih tinggi dibanding Triwulan I 2017 yang hanya tumbuh 3,39
persen.
4. Program Beras Sejahtera (Rastra) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)
pada Triwulan I telah tersalurkan sesuai jadwal. Berdasarkan data Bulog,
realisasi distribusi bantuan sosial Program Beras Sejahtera (Rastra)
pada Januari 2018 sebesar 99,65 persen, pada Februari 2018 sebesar 99,66
persen, dan pada Maret 2018 sebesar 99,62 persen.
5. Nilai Tukar Petani (NTP) pada Maret 2018 berada di atas angka 100,
yaitu 101,94.
6. Kenaikan harga beras yang cukup tinggi, yaitu mencapai 8,57 persen
pada periode September 2017–Maret 2018 disinyalir mengakibatkan
penurunan kemiskinan menjadi tidak secepat periode Maret 2017–September
2017. Pada periode Maret 2017–September 2017, harga beras relatif tidak
berubah.
*Kontribusi Kita Semua
*
Setelah membaca konsep kemiskinan hingga proses pengumpulan datanya,
setidaknya kita memiliki bekal pengetahuan dalam menginterpretasikan
data. Selebihnya, untuk menghasilkan data statistik kemiskinan yang
terpercaya butuh kontribusi dari semua elemen masyarakat. Tidak hanya
petugas yang berkualitas, dukungan dari masyarakat pun diperlukan agar
terkumpul data yang representatif untuk menggambarkan konsumsi dan
pengeluaran penduduk Indonesia yang akan mencerminkan tingkat kemiskinan
pada akhirnya.
*Theresa Novalia* /Statistisi Pertama Badan Pusat Statistik
/
*(mmu/mmu)*
Tulisan ini adalah kiriman dari pembaca detik, isi dari tulisan di luar
tanggung jawab redaksi. Ingin membuat tulisan kamu sendiri? Klik di sini
<https://news.detik.com/kolom/kirim> sekarang!
angka kemiskinan <https://www.detik.com/tag/angka-kemiskinan/>
============
https://news.detik.com/kolom/d-4122831/garis-kemiskinan-rp-400-ribu-per-bulan-tepatkah
Kamis 19 Juli 2018, 14:07 WIB
Kolom
Garis Kemiskinan Rp 400 Ribu Per Bulan,
Tepatkah?
Udin Suchaini - detikNews
<https://connect.detik.com/dashboard/public/suchaini>
Udin Suchaini <https://connect.detik.com/dashboard/public/suchaini>
Share *0*
<https://news.detik.com/kolom/d-4122831/garis-kemiskinan-rp-400-ribu-per-bulan-tepatkah#>
Tweet
<https://news.detik.com/kolom/d-4122831/garis-kemiskinan-rp-400-ribu-per-bulan-tepatkah#>
Share *0*
<https://news.detik.com/kolom/d-4122831/garis-kemiskinan-rp-400-ribu-per-bulan-tepatkah#>
1 komentar
<https://news.detik.com/kolom/d-4122831/garis-kemiskinan-rp-400-ribu-per-bulan-tepatkah#>
Garis Kemiskinan Rp 400 Ribu Per Bulan, Tepatkah? Ilustrasi: Zaki
Alfarabi/Infografis
<https://news.detik.com/kolom/d-4122831/garis-kemiskinan-rp-400-ribu-per-bulan-tepatkah#><https://news.detik.com/kolom/d-4122831/garis-kemiskinan-rp-400-ribu-per-bulan-tepatkah#><https://news.detik.com/kolom/d-4122831/garis-kemiskinan-rp-400-ribu-per-bulan-tepatkah#><https://news.detik.com/kolom/d-4122831/garis-kemiskinan-rp-400-ribu-per-bulan-tepatkah#>
*Jakarta* -
Pasca dirilisnya angka kemiskinan BPS (16/7/2018), pelbagai polemik
muncul. Banyak netizen dan penggiat politik mengkritik, betapa kecilnya
angka rupiah yang menjadi patokan batas miskin. Padahal, besaran rupiah
saat ini telah meningkat jika dibandingkan garis kemiskinan sebelumnya.
Politisasi angka kemiskinan pun nyaris sempurna, tatkala angka sebesar
9,82% dianggap paling rendah sepanjang sejarah. Pertanyaan terkait
metodologi, sampel yang digunakan, kondisi riil warga menjadi
perbincangan hangat mendekati panas. Saling sindir antarpolitisi menjadi
kemeriahan pesta demokrasi. Bahkan ada yang menuding, angka yang
dikeluarkan BPS ini hanyalah trik dan /gimmick/ rezim yang tengah
berkuasa. Sebenarnya, bagaimana gambaran kemiskinan yang dipotret hingga
saat ini?
*
Metode Pengukuran
*
Garis kemiskinan (GK) merupakan gambaran nilai rupiah yang dibutuhkan
untuk memenuhi kebutuhan pokok makanan dan non makanan. Untuk menyelami
gambaran batas kemiskinan, perlu diurai kebutuhan apa saja yang
dikonsumsi penduduk dengan kemampuan menengah, dalam artian mereka yang
belum kaya, tapi juga tidak miskin. Dari sini, rujukan bahan pokok yang
menjadi kebutuhan warga dihitung harga komoditasnya.
Warga dengan kemampuan menengah dijadikan gambaran utuh, bagaimana
penduduk Indonesia memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jika yang dilihat
adalah penduduk yang kaya, pasti akan banyak orang akan jatuh miskin.
BPS menyebutnya sebagai populasi referensi. Dari orang-orang menengah
ini diukur nilai yang dapat dijadikan pembeda antara yang tidak miskin
dan yang miskin. Penduduk yang tidak miskin pun masih diurai menjadi
dua, ada yang hampir miskin dan ada pula yang memang kaya.
Mengukur angka kemiskinan ini pun bukan pukul rata untuk seluruh wilayah
Indonesia. Kemiskinan di Jakarta jelas memiliki preferensi yang berbeda
dengan wilayah lain di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, bahkan Papua. Di
sisi lain pertimbangan konsumsi perkotaan dan pedesaan juga menjadi
pembeda. Harga komoditas di masing-masing wilayah juga menjadi dasar
menentukan, berapa rupiah pendapatan per bulan hingga seseorang
dikatakan sebagai miskin. Sehingga, masing-masing provinsi memiliki
garis kemiskinan masing-masing.
Sebagai gambaran, jika saya tinggal di Jawa Barat kota punya batas garis
kemiskinan Rp 368 ribu per bulan per orang. Jika satu rumah tangga
memiliki 4 anggota keluarga, maka pendapatan minimum saya untuk dianggap
miskin adalah Rp 1,4 juta. Angka ini sebagai gambaran kemampuan saya
untuk memenuhi kebutuhan pokok saja, bukan memenuhi kebutuhan sekunder
bahkan tersier. Memenuhi kebutuhan pokok ini berbeda berapa besaran
rupiahnya ketika kita tinggal di provinsi yang berbeda.
Secara umum kemiskinan Indonesia turun? Benar. Tapi, tidak terjadi di
semua provinsi. Ada yang turun, ada pula yang naik. Sebagai contoh di
Maluku Utara, kemiskinan naik dari 6,44 persen menjadi 6,64 persen;
Sulawesi Barat dari 11,18 persen menjadi 11,25 persen. Namun, secara
keseluruhan sebagian besar provinsi mengalami penurunan. Dampaknya,
kemiskinan Indonesia pun turun.
Dalam mengukur kemiskinan, Indonesia dalam menghitung garis kemiskinan
telah memenuhi standar internasional, menggunakan Purchasing Power
Parity (PPP). Lebih lengkapnya bisa dilihat di /Introduction Poverty
Analysis/ rujukan World Bank. Di dalamnya dijelaskan berbagai metode
hitung kemiskinan dan penghitungan dengan komoditi dasar yang memang
diizinkan. Banyak negara lain yang juga mengadopsi metode ini. BPS
menyebutnya dalam cakupan basket komoditi.
Batasan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari sebesar PPP 1 USD, saat ini
meningkat menjadi 1,9 USD per hari. Jika ingin dilihat perbandingan
internasional, tinggal di-/convert/ saja. Tapi ingat, PPP adalah daya
beli, bukan 1 USD kurs mata uang (Rp 14.000). Pada 2016, 1 USD PPP = Rp
4.985 (bukan Rp 13.000). Jadi diperoleh garis kemiskinan sebesar 1,9 x
30 x Rp 4.985 = Rp 284.145. Garis kemiskinan versi internasional dari
World Bank ini masih jauh di bawah garis kemiskinan Indonesia yang
menjadi standar saat ini sebesar Rp 401.220 per orang. Jika kita
menggunakan angka World Bank, kemiskinan di Indonesia jauh lebih kecil
lagi dari angka 9,92 persen.
Gambaran kondisi riilnya, upah buruh tani pada 2017 per hari sebesar Rp
51.612, maka rata-rata dalam satu bulan bekerja tanpa libur --ingat,
tanpa libur!-- hasilnya Rp 1.548.360. Jika anggota rumah tangganya
sebanyak 4 orang, buruh tani ini masih dalam kategori miskin, karena
batas kemiskinan untuk rumah tangga yang anggotanya 4 orang sebesar Rp
401.220 per bulan per orang dikali 4, yaitu Rp 1.604.880. Mungkin angka
400 ribu per bulan per orang ini masih sangat rendah, namun buruh tani
masih mampu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan masuk dalam
kategori miskin.
*Siapakah Mereka?*
Orang miskin biasanya nyaris terlewat dalam setiap kebijakan. Mereka
pasti bekerja untuk memenuhi kebutuhan esok hari, akhirnya tidak terukur
dalam pengangguran. Papua dengan penduduk miskin tinggi, penganggurannya
cukup rendah. Sementara, Jakarta dengan pengangguran rendah, memiliki
kemiskinan yang cukup tinggi. Penduduk miskin yang dicatat BPS telah
sesuai dengan rujukan WHO dan FAO, merupakan penduduk yang belum mampu
mencukupi kebutuhan hidup yang paling minimal. Ingat, paling minimal.
Untuk makan besok, harus bekerja hari ini. Begitulah kira-kira.
Orang miskin biasanya menjadi buruh tani untuk kasus pedesaan, serta
buruh bangunan untuk daerah perkotaan. Pemerintah telah mencoba
menyentuhnya, mulai dari PKH hingga Dana Desa. Tujuannya jelas,
menyentuh penduduk dalam batas garis kemiskinan ini. Proyek-proyek
program dana tunai untuk pekerja desa melalui pembangunan infrastruktur
desa juga menjadi langkah.
Namun, kondisi yang patut diwaspadai adalah gini rasio pedesaan
meningkat 0,04 poin dari tahun sebelumnya. Peningkatan gini rasio
ditengarai disebabkan oleh padat karya yang tengah berjalan.
Pelaksananya bukanlah penduduk miskin dan juga bukan pengangguran, namun
lebih banyak penduduk yang setengah menganggur. Dampaknya, penduduk
setengah menganggur perdesaan berkurang signifikan, sebesar 4,25 persen
dari 2015 hingga Agustus 2017.
Akhirnya, angka kemiskinan memang menjadi dasar ukuran keberhasilan
pengambilan kebijakan, namun bukan berarti mutlak tidak ada masalah
dalam pemerataan. Keberhasilan menyentuh sebagian warga miskin harus
diperbaiki dalam tingkat pelaksanaan. Kembali lagi, tepat atau tidaknya
ukuran ini dari apa yang rata-rata masyarakat Indonesia rasakan, bukan
standar hidup ukuran kita yang saat ini mampu menggenggam /smartphone/,
serta sanggup beli kuota untuk mengakses internet membaca tulisan ini.
Semoga mencerahkan.
*Udin Suchaini* /Analis Data di Badan Pusat Statistik dan saat ini
berkecimpung dalam Pendataan Potensi Desa (Podes)/
*(mmu/mmu)*
Tulisan ini adalah kiriman dari pembaca detik, isi dari tulisan di luar
tanggung jawab redaksi. Ingin membuat tulisan kamu sendiri? Klik di sini
<https://news.detik.com/kolom/kirim> sekarang!
angka kemiskinan <https://www.detik.com/tag/angka-kemiskinan/>
