https://tirto.id/alasan-di-balik-larangan-deklarasi-2019gantipresiden-di-bandung-cQpa
Alasan di Balik Larangan Deklarasi
#2019GantiPresiden di Bandung
Massa pendukung tanda pagar #2019GantiPresiden menghadiri deklarasi
akbar gerakan #2019GantiPresideni di kawasan Silang Monas, Jakarta,
Minggu (6/5/2018). tirto.id/Andrey Gromico
<https://tirto.id/alasan-di-balik-larangan-deklarasi-2019gantipresiden-di-bandung-cQpa>
Massa pendukung tanda pagar #2019GantiPresiden menghadiri
deklarasi akbar gerakan #2019GantiPresideni di kawasan
Silang Monas, Jakarta, Minggu (6/5/2018). tirto.id/Andrey
Gromico
Oleh: Mufti Sholih - 2 Agustus 2018
Dibaca Normal 1 menit
/MUI Jabar tidak sedang melarang aktivitas politik tertentu. MUI
khawatir deklarasi ini jadi ricuh karena ada isu politisasi agama./
tirto.id <https://tirto.id/> - Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa
Barat memberi imbauan kepada panitia untuk tidak menggelar acara
deklarasi #2019GantiPresiden yang rencananya digelar di Gedung Sate,
Bandung, Jawa Barat, 11 Agustus mendatang. Imbauan itu disampaikan
langsung Ketua MUI Jabar Rahmat Syafe’i.
Saat dihubungi /Tirto/, Rahmat menjelaskan imbauan itu disampaikan
karena pelaksanaan deklarasi bertepatan dengan pembukaan Asian Games 2018.
“Waktunya mula-mula tanggal 11 Agustus, kemudian pindah tanggal 18
Agustus. Nah 18 Agustus itu pas pembukaan [Asian Games]. Makanya diimbau
itu [untuk tidak digelar],” kata Rahmat kepada /Tirto/, Kamis (2/8/2018).
Selain alasan itu, Rahmat menjelaskan MUI Jawa Barat mencoba meredam
konflik horizontal lantaran perbedaan pilihan politik menjelang Pemilu
Presiden 2019. Perbedaan pandangan ini dianggap Rahmat bisa memicu
kericuhan.
“Kami imbau supaya tidak saling terpecah. Sudahlah deklarasi itu jangan
mengatasnamakan agama. Ini kan ada yang mengatasnamakan agama, membawa
ijtima ulama,” kata Rahmat.
Sikap Rahmat dan jajaran pengurus MUI Jabar diapresiasi Wakil Ketua Umum
MUI Zainut Tauhid Saadi. Dalam keterangan tertulis yang diterima
/Tirto/,//Zainut mengatakan MUI Pusat mendukung imbauan MUI Jabar karena
khawatir gerakan tersebut menimbulkan konflik di tengah panasnya suhu
politik saat ini.
Zainut mengatakan, MUI Pusat juga berharap deklarasi serupa tidak
dilakukan di seluruh wilayah Indonesia. “Baik kampanye ganti presiden
ataupun kampanye mempertahankan presiden,” ucap Zainut.
Ia menegaskan, sikap seperti ini diambil sebagai sebuah ikhtiar supaya
tidak terjadi kerusakan berupa konflik, gesekan, dan ancaman perpecahan
bangsa. “Mencegah terjadinya kerusakan dalam agama memang harus
didahulukan dari pada untuk membangun kemaslahatan, sebagaimana kaidah
fiqih,” kata Zainut.
Selain diimbau untuk tak digelar, acara ini ternyata belum mendapat izin
dari Kepolisian. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jawa Barat AKBP
Trunoyudo Wisnu Andiko mengaku tak tahu soal kegiatan tersebut. Ia
mengatakan polisi belum mendapat laporan atau pengajuan izin dari
penyelenggara acara tersebut.
“[Saya] Belum mendapat pemberitahuannya,” kata Trunoyudo singkat kepada
/Tirto/.
Infografik HL #2019GantiPresiden
Baca juga:
* Gerakan #2019GantiPresiden Efektif di Jawa Barat
<https://tirto.id/gerakan-2019gantipresiden-efektif-di-jawa-barat-cNrz>
* Meski Dikritik, Gerindra Tetap Pertahankan Tagar #2019GantiPresiden
<https://tirto.id/meski-dikritik-gerindra-tetap-pertahankan-tagar-2019gantipresiden-cNss>
Menghindari Politik Agama
Soal imbauan ini, Rahmat menyebut MUI Jabar tidak sedang berposisi
melarang aktivitas politik tertentu. Ia mengaku, MUI Jabar menghormati
pilihan politik kelompok mana pun. Akan tetapi, Rahmat khawatir
deklarasi ini jadi ricuh karena ada isu politisasi agama menjelang
pendaftaran calon presiden 2019.
Kekhawatiran ini memang bukan isapan jempol. Kemunculan pertama kali
gerakan ini cukup menyita perhatian publik lantaran sempat diwarnai
insiden persekusi seorang pendukung Jokowi di arena Car Free Day
Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, pada Minggu, 29 April 2018.
Gerakan #2019GantiPresiden merupakan gerakan yang diinisiasi politikus
PKS Mardani Ali Sera. Dalam wawancara dengan /Tirto/, April lalu,
Mardani menjelaskan esensi gerakan ini lebih pada sebagai "/wake up
call/" bagi umat Islam di Indonesia. Ia memperingatkan bahwa Pemilu 2019
"sudah di depan mata dan saatnya mencari pemimpin yang lebih baik untuk
Indonesia."
Soal isu berbasis agama yang dimainkan gerakan inilah yang sebenarnya
menjadi fokus Rahmat. “Jadi saya khawatir terjadi [kericuhan] atas nama
agama segala macam,” kata Rahmat.
Situasi ini, kata Rahmat, menjadikan agama sebagai bagian dari politik
praktis. Kondisi demikian dinilainya harus dihindari karena berpotensi
memecah belah. Ia memahami agama memang mengandung nilai politik, tapi
nilai politiknya untuk kebaikan.
“Kalau menurut saya, [gerakan 2019] itu politik praktis. Itu akan
[memberi dampak] kepada orang tidak siap untuk bentrok. [Jadi] lebih
baik tidak atas nama agama. Sudahlah, atas nama partai saja,” ucap dia.
Baca juga artikel terkait PILPRES 2019
<https://tirto.id/q/pilpres-2019-c2Z?utm_source=internal&utm_medium=lowkeyword>
atau tulisan menarik lainnya Mufti Sholih
<https://tirto.id/author/muftisholih?utm_source=internal&utm_medium=topauthor>
(tirto.id - Politik)
Reporter: Mufti Sholih
Penulis: Mufti Sholih
Editor: Maulida Sri Handayani
“Sudahlah deklarasi itu jangan mengatasnamakan agama,” kata Rahmat.
