https://bisnis.tempo.co/read/1118815/sri-mulyani-utang-396-t-dibuat-saat-zulkifli-hasan-jadi-
menteri/full&Paging=Otomatis
Sri Mulyani: Utang 396 T Dibuat Saat Zulkifli
Hasan jadi Menteri
Reporter:
Caesar Akbar
Editor:
Rr. Ariyani Yakti Widyastuti
Senin, 20 Agustus 2018 14:57 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berbicara dengan petugas saat
mengecek persiapan Asian Games 2018 di Terminal 3 Bandara Soekarno -
Hatta, Tangerang, Senin, 13 Agustus 2018. Tempo/Hendartyo Hanggi
<https://statik.tempo.co/data/2018/08/13/id_725674/725674_720.jpg>
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berbicara dengan petugas saat
mengecek persiapan Asian Games 2018 di Terminal 3 Bandara Soekarno -
Hatta, Tangerang, Senin, 13 Agustus 2018. Tempo/Hendartyo Hanggi
*TEMPO.CO*, *Jakarta* - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kembali
menanggapi tudingan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
Zulkifli Hasan soal utang
<https://bisnis.tempo.co/read/1117805/jokowi-janji-kendalikan-defisit-anggaran-dan-utang-di-2019>
pemerintah. Menurut Sri Mulyani, pembayaran pokok utang tahun 2018
sebesar Rp 396 triliun dihitung berdasarkan posisi utang per akhir
Desember 2017.
*Baca: *Rasio Utang Terhadap PDB Terus Naik, Ini Rencana Sri Mulyani
<https://bisnis.tempo.co/read/1118120/rasio-utang-terhadap-pdb-terus-naik-ini-rencana-sri-mulyani>
Dari jumlah tersebut, 44 persen adalah utang yang dibuat pada periode
sebelum era Presiden Jokowi. "Ketua MPR saat ini adalah bagian dari
kabinet saat itu," ujar Sri Mulyani, seperti dikutip dari status
akun Facebook resminya, Senin, 20 Agustus 2018.
Zulkifli Hasan yang juga Ketua Umum Partai Amanat Nasional seperti
diketahui pernah menjabat Menteri kehutanan pada era Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono. Ia mengemban jabatan itu selama sekitar lima tahun
dari 22 Oktober 2009 – 1 Oktober 2014.
*Baca:* Utang Jatuh Tempo di 2019 Rp 409 T, Sri Mulyani: Agak Berat
<https://bisnis.tempo.co/read/1117937/utang-jatuh-tempo-di-2019-rp-409-t-sri-mulyani-agak-berat>
Unggahan Sri mulyani di media sosial itu adalah jawaban atas kritik yang
dilontarkan Zulkifli dalam pidato sidang tahunan Majelis Permusyawaratan
Rakyat, Kamis pekan lalu, 16 Agustus 2018. Waktu itu, ia menyampaikan
bahwa besar pembayaran pokok utang Pemerintah yang jatuh tempo tahun
2018 sebesar Rp 400 triliun. Pada sore harinya, Sri Mulyani menanggapi
bahwa pemerintah selama ini sangat hati-hati dalam mengelola utang.
Zulkifli menyebut angka itu tidak wajar. Pasalnya, menurut dia, angka
tersebut tujuh kali lebih besar dari dana desa dan enam kali lebih besar
dari anggaran kesehatan. Sementara, Sri Mulyani menilai pernyataan
Zulkifli bermuatan politis dan menyesatkan.
Sri Mulyani lantas menjelaskan bahwa 31,5 persen pembayaran pokok utang
adalah untuk instrumen Surat Perbendaharaan Negara atau Surat
Perbendaharaan Negara Syariah yang bertenor di bawah satu tahun dan
merupakan instrumen untuk mengelola arus kas. "Pembayaran utang saat ini
adalah kewajiban yang harus dipenuhi dari utang masa lalu, mengapa baru
sekarang diributkan," ujarnya.
Setelah Zulkifli melontarkan kritik dengan perbandingan, Sri
Mulyani berusaha menjawab tudingan itu dengan perbandingan jumlah
pembayaran pokok utang dengan anggaran kesehatan dan anggaran Dana Desa.
Sri Mulyani menjelaskan, jumlah pembayaran pokok utang Indonesia tahun
2009 adalah Rp 117,1 triliun, sedangkan anggaran kesehatan adalah Rp
25,6 triliun. Jadi perbandingan pembayaran pokok utang dan anggaran
kesehatan adalah 4,57 kali lipat.
Pada tahun 2018, pembayaran pokok utang adalah Rp 396 triliun sedangkan
anggaran kesehatan adalah Rp 107,4 triliun, atau perbandingannya turun
3,68 kali. Artinya, ujar bekas Direktur Bank Dunia itu, rasio yang baru
tersebut sudah menurun dalam sembilan tahun sebesar 19,4 persen.
Bahkan, di tahun 2019, Sri Mulyani berujar anggaran kesehatan meningkat
menjadi Rp 122 triliun atau sebesar 4,77 kali anggaran tahun 2009, dan
rasionya mengalami penurunan jauh lebih besar lagi, yakni 26,7 persen.
Pada periode tahun depan, anggaran kesehatan tidak hanya untuk dana yang
dialokasikan ke Kementerian Kesehatan, tapi juga untuk program
peningkatan kesehatan masyarakat lainnya, termasuk dana alokasi khusus
Kesehatan dan Keluarga Berencana.
"Mengapa pada saat Ketua MPR ada di kabinet dulu tidak pernah
menyampaikan kekhawatiran kewajaran perbandingan pembayaran pokok utang
dengan anggaran kesehatan, padahal rasionya lebih tinggi dari sekarang?"
ujar Sri Mulyani. "Jadi ukuran kewajaran yang disebut Ketua MPR
sebenarnya apa?"
Hingga berita ini ditulis, status Sri Mulyani
<https://www.tempo.co/tag/sri-mulyani> itu sudah ditanggapi oleh 1.500
komenter oleh netizen dan di-share sebanyak 7.700 kali. Sejak lima jam
yang lalu diunggah hingga kini sudah ada 10 ribu orang yang membubuhkan
tanda emoji terhadap status tersebut.
