*Jokowi, Neno Warisman dan Bara #2019GantiPresiden*
*Suriyanto*, CNN Indonesia | Selasa, 28/08/2018 09:52 WIB
Jokowi, Neno Warisman dan Bara #2019GantiPresidenPresiden Jokowi harus
menunjukkan sikapnya sebagai negarawan dalam kasus larangan aksi
#2019GantiPresiden, dan bukan sebagai peserta Pilpres 2019. (Foto: CNN
Indonesia/Christie Stefanie)
Jakarta, CNN Indonesia -- Pilpres belum lagi mulai, tapi acara layaknya
kampanye sudah menjamur. Ada yang mendeklarasikan pembentukan relawan,
ada yang deklarasi dukungan pada salah satu pasangan calon, ada pula
yang sejak awal menggaungkan #2019GantiPresiden.
Tak cuma di dunia nyata, di dunia maya mereka bergerilya.
#2019GantiPresiden terus disuarakan. Sempat jadi tren di Twitter, tagar
ini dilawan dengan #2019TetapJokowi.
Kegiatan ini dibantah sebagai curi/start/kampanye dengan dalih tak
menyampaikan visi misi, atau jualan program jagoan masing-masing di Pilpres..
Lihat juga:
*Gerindra: Pemerintah Tak Demokratis Larang #2019GantiPresiden
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180827175311-32-325282/gerindra-pemerintah-tak-demokratis-larang-2019gantipresiden/>*
Namun apa lacur, kegiatan-kegiatan semacam ini ternyata malah jadi arena
adu/ngotot-ngototan/dua kelompok yang beda kepentingan dan beda dukungan.
Aksi #2019GantiPresiden di sejumlah wilayah bahkan ditolak massa yang
anti. Para pegiatnya seperti mantan penyanyi Neno Warisman dan musisi
Ahmad Dhani ditolak. Di Surabaya, Dhani ditolak oleh massa. Di kota
kelahirannya itu bahkan sempat terjadi kericuhan.
Sempat terdengar sebutan bernada tak sopan di video yang diunggah Dhani
di akun Instagramnya yang menyingung Barisan Serba Guna (Banser), sayap
organisasi Gerakan Pemuda Ansor, Nahdlatul Ulama.
NU meski tak mendukung secara resmi salah satu pasangan calon, pimpinan
tertinggi mereka, Ma'ruf Amin jadi calon wakil presiden untuk Jokowi.
Ditambah lagi Ketua Umum GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas adalah calon
legislator dari Partai Kebangkitan Bangsa, salah satu pengusung
Jokowi-Ma'ruf di Pilpres.
Sementara Neno Warisman ditolak di Pekanbaru, Riau setelah sebelumnya
ditolak juga di Batam, Kepulauan Riau.
Ilustrasi. (Foto: CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)
Polisi juga ikut-ikutan. Dengan dalih menjaga keamanan dan ketertiban
masyarakat, polisi melarang atau bahasa halusnya, tak memberikan izin
kegiatan #2019GantiPresiden digelar.
Sementara kecaman terhadap aksi #2019GantiPresiden datang dari partai
politik koalisi pendukung pemerintah. Mereka menuding aksi tersebut
menyebar kebencian.
Mereka meminta jika aksi tersebut aksi politik, maka dilakukan saat
kampanye dimulai dan jelas mencantukan nama Prabowo Subianto sebagai
kandidat capres, sebagai sosok yang didukung mengganti Jokowi.
*Respons Jokowi Ditunggu*
Istana belum bersuara soal ini, Jokowi juga belum angkat suara.
Namun menurut hemat saya, sebagai kepala negara yang bertanggung jawab
terhadap keutuhan pelbagai elemen, Jokowi baiknya harus segera bersikap.
Sikap seorang negarawan sebagai Presiden, bukan seorang politikus
peserta Pilpres tahun depan.
Jokowi harus berada di tengah-tengah. Inilah saatnya ia menunjukkan
bahwa ia yang selama dituding negatif oleh lawan politiknya, terutama
pendukung #2019GantiPresiden, dapat membuktikan diri.
Jokowi sudah semestinya memberikan ruang kepada mereka yang ingin
menyuarakan pendapat mereka selama berada di jalur konstitusi dan tidak
mengganggu keamanan. Jika ada yang mengkritik kinerjanya, wajar saja
karena memang hasil kerja tidak bisa memuaskan semua pihak.
Saya kira, Jokowi mampu memerintahkan Kapolri Jenderal Tito Karnavian
untuk bisa mengawal dan mengamankan semua kegiatan masyarakat selama
tidak melanggar hukum.
Lihat juga:
*Ngabalin: Ahmad Dhani Diusir dari Surabaya itu Alhamdulillah
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180827220240-32-325347/ngabalin-ahmad-dhani-diusir-dari-surabaya-itu-alhamdulillah/>*
Namun tindakan tegas tak pandang bulu harus dilakukan jika ada
pelanggaran hukum seperti mengganggu keamanan masyarakat: tangkap mereka
yang berbuat onar atau ada indikasi penggulingan kekuasan secara ilegal
alias makar.
Kepada para pendukung, sukarelawan, simpatisan, atau apapun istilahnya,
Jokowi harus bisa mengimbau untuk menahan diri dan tidak mudah
terprovokasi. Toh dalam aksi #2019GantiPresiden, tak ada nama disebut,
dilecehkan atau dihina yang macam-macam.
Yang ada cuma suara-suara tidak puas dengan kerja pemerintah saat ini.
Tapi wajar kan kalau ada pihak yang tidak puas dan mengkritik selama
caranya tidak melanggar hukum?
Jokowi patut melakukan itu semua karena saya yakin gerakan semacam ini
tak terlalu berpengaruh pada perolehan suaranya kelak, apalagi
menggembosinya.
Presiden Jokowi. (Foto: CNN Indonesia/Christie Stefanie)
Lihat juga:
*Setara Institute Sebut Larangan #2019GantiPresiden Tabrak UUD
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180827195055-32-325323/setara-institute-sebut-larangan-2019gantipresiden-tabrak-uud/>*
Sampai saat ini, hasil survei sejumlah lembaga menempatkan mantan Wali
Kota Solo itu masih jauh di atas Prabowo Subianto.
Founder Alvara Research Center menyebut tak butuh analisis rumit untuk
Pilpres. Menurutnya hasil Pilpres 2019 hanya akan mengulang Pilpres 2014.
Pasalnya baik Jokowi dan Prabowo punya pendukung fanatik sehingga peta
politik relatif tak akan berubah tahun depan.
Hampir semua lembaga survei menempatkan Jokowi masih unggul di atas
Prabowo. Jokowi yang berpasangan dengan Ma'ruf Amin diperkirakan punya
elektabilitas di atas 50 persen. Sementara Prabowo dan Sandiaga di atas
30 persen. Untuk responden yang belum menentukan pilihan atau
merahasiakan pilhannya berjumlah belasan persen.
Dengan kondisi seperti ini, tak ada kekhawatiran bagi Jokowi suaranya
bisa tergerus dengan aksi-aksi seperti #2019GantiPresiden.
*Simpati Masyarakat*
Bahkan dengan bersikap negarawan dengan membiarkan sebuah kelompok
menyuarakan pendapatnya, Jokowi bisa meraih simpati masyarakat dan bukan
tidak mungkin menguatkan dukungan untuknya di Pilpres mendatang.
Terlepas dari apapun sikap Jokowi nanti, saya berharap bisa membawa
kedamaian dan mendinginkan suhu politik. Bayangkan kalau tensi ini tidak
segera diturunkan dan polemik tidak segera diredam.
Lihat juga:
*Anies Baswedan: Tidak Cukup Hanya Kerja, Kerja, Kerja
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180827211939-20-325340/anies-baswedan-tidak-cukup-hanya-kerja-kerja-kerja/>*
Pilpres belum lagi mulai, tapi saling sikut sudah terjadi.
Meminjam pernyataan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar
Simanjuntak: "Mengapa kita bergembira saja ketimbang menebar horor-horor
demokrasi? Toh masing-masing pasangan calon tujuannya sama,
mensejahterakan Indonesia."
Keutuhan bangsa ini terlalu mahal jika harus dipertaruhkan dengan
sikut-sikutan politik sesaat.*(asa)*
---
此電子郵件已由 AVG 檢查病毒。
http://www.avg.com
