ANALISIS
*Menilik Urgensi Menteri Rini Gonta-ganti Dirut BUMN*
*Safyra Primadhyta*, CNN Indonesia | Kamis, 13/09/2018 11:55 WIB
Bagikan :
Menilik Urgensi Menteri Rini Gonta-ganti Dirut BUMNMenteri BUMN Rini
Soemarno. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)
Jakarta, CNN Indonesia -- Awal pekan ini, Menteri Badan Usaha Milik
Negara (BUMN)*Rini Soemarno
<https://www.cnnindonesia.com/tag/rini-soemarno>*melalui Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT Perusahaan Gas Negara (Persero)
Tbk atau *PGN <https://www.cnnindonesia.com/tag/pgn>*menghentikan Jobi
Triananda Hasjim sebagai direktur utama perusahaan. Sebagai gantinya,
Gigih Prakoso menduduki kursi sebagai bos di perusahaan
gas*BUMN*<https://www.cnnindonesia.com/tag/bumn>tersebut.
Kemudian, pada Rabu (12/9), pemerintah juga melengserkan Pahala Mansury
dari kursi Direktur Utama (Dirut) PT*Garuda Indonesia
<https://www.cnnindonesia.com/tag/garuda-indonesia>*Tbk dan menunjuk Ari
Ashkara sebagai penggantinya.
Jobi dan Pahala memiliki kesamaan. Keduanya belum dua tahun menjadi
orang nomor satu di dua perusahaan pelat merah itu.
Jobi baru ditunjuk sebagai Dirut PGN sejak 4 Mei 2017 setelah sebelumnya
menjabat sebagai Direktur Utama PT Rekayasa Industri (Rekin). Sementara,
Pahala diangkat sebagai Dirut Garuda dalam RUPS-LB perusahaan yang
digelar tanggal 12 April 2017 lalu.
Dalam Pasal 16 (4) Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN,
masa jabatan anggota direksi ditetapkan lima tahun dan dapat diangkat
kembali untuk satu kali masa jabatan. Namun, Pasal 17 UU BUMN juga
mengatur bahwa anggota direksi sewaktu-waktu dapat diberhentikan
berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya.
Lihat juga:
Komisaris Minta Menteri Rini Tak Gonta-ganti Dirut Pertamina
<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180829153919-92-325897/komisaris-minta-menteri-rini-tak-gonta-ganti-dirut-pertamina/>
Tak heran, publik kerap melihat anggota dewan direksi BUMN dicopot dari
jabatannya meski belum genap lima tahun menjabat.
Selain Pahala dan Jobi, kejadian serupa juga pernah menimpa Dwi
Soetjipto dan Elia Massa Manik yang dicopot oleh pemerintah dari jabatan
Dirut Pertamina setelah masing-masing mencicipi duduk di kursi selama
3,5 bulan dan 13 bulan.
Arif Wibowo juga hanya menjabat selama dua tahun empat bulan sebagai
Direktur Utama Garuda Indonesia sebelum akhirnya digantikan oleh Pahala.
Perombakan jabatan tidak hanya berpengaruh pada perusahaan yang
mengalami perombakan. Jika orang yang ditunjuk untuk menggantikan
tadinya mengisi posisi tertentu, artinya bakal ada posisi yang ditinggalkan..
Misalnya, Ari Ashkara yang kini menjabat menjadi Dirut Garuda Indonesia,
baru menduduki kursi Dirut PT Pelindo III selama satu tahun empat bulan.
Konsekuensinya, Kementerian BUMN harus mencari pengganti Ari sebagai
pucuk pimpinan operator pelabuhan itu.
Lihat juga:
Copot Jobi, PGN Angkat Gigih Prakoso Jadi Dirut PGN
<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180910131950-92-329128/copot-jobi-pgn-angkat-gigih-prakoso-jadi-dirut-pgn/>
Pengamat BUMN Sunarsip mengungkapkan idealnya seseorang menjabat sebagai
anggota direksi selama lima tahun. Kendati demikian, pencopotan jabatan
dirut BUMN sebelum masa jabatan habis bisa dilakukan jika memiliki
urgensi tertentu, menyesuaikan dengan perubahan dinamika bisnis yang ada.
"Setiap dirut memiliki agenda sendiri jadi tidak perlu harus menunggu
selama lima tahun. Yang penting ada urgensi dan ada kebutuhan sehingga
perlu diganti," ujar Sunarsip kepada CNNIndonesia, Rabu (13/9).
Ia mencontohkan, PGN saat ini memiliki kepentingan untuk mempercepat
proses integrasi dengan Pertamina dalam rangka holding BUMN di sektor
migas. Untuk itu, pemerintah mencari sosok yang juga memahami proses
bisnis di keduanya seperti yang dimiliki oleh Gigih Prakoso yang pernah
menjabat sebagai direktur strategi dan pengembangan bisnis PGN serta
direktur perencanaan investasi dan manajemen risiko Pertamina.
Hal sama juga ia lihat di manajemen Garuda Indonesia. Permasalahan
perusahaan maskapai penerbangan tersebut ternyata tidak hanya pada
masalah keuangan, tetapi juga dihantui oleh masalah pengelolaan operasional..
Dalam hal ini, manajemen beberapa kali bersitegang dengan serikat
pekerja hingga keluar ancaman untuk menggelar aksi mogok.
Untuk itu, pemerintah menunjuk Ari Ashkara sebagai bos baru Garuda yang
sebelumnya pernah menjabat sebagai direktur keuangan Garuda Indonesia
pada 2014 hingga pertengahan 2017.
Dirut Baru Garuda Indonesia Ari Ashkara. (ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal)
Orang yang jabatannya dicopot, lanjut Sunarsip, bukan berarti tidak
memiliki kompetensi. Namun, kompetensi yang dimiliki bisa jadi tak lagi
sesuai dengan kebutuhan perusahaan pada saat penandatangan kontrak
sebagai anggota dewan direksi.
"Seperti Pak Pahala, meskipun masih rugi, tetapi kerugian Garuda
Indonesia sudah turun," ujarnya.
Dengan latar belakang di bidang keuangan, Pahala telah berhasil menekan
kerugian maskapai penerbangan itu. Mengutip laporan keuangan perusahaan,
pada semester I 2018, rugi bersih yang diderita Garuda Indonesia menurun
dari US$284 juta pada semester I 2017 menjadi US$114 juta.
Tak heran, pada hari ini, Rini kembali menunjuk Pahala untuk mengisi
posisi Direktur Keuangan PT Pertamina (Persero), menggantikan Arief Budiman..
Lihat juga:
Dicopot dari Posisi Bos Garuda, Pahala Jadi Dirkeu Pertamina
<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180913105701-85-329835/dicopot-dari-posisi-bos-garuda-pahala-jadi-dirkeu-pertamina/>
Di sisi lain, Sunarsip juga menilai bongkar pasang yang terjadi pada
perusahaan pelat merah besar tak akan banyak mengganggu aktivitas
internal perusahaan.
Sementara, Ekonom Institute for Development of Economics and Finance
(INDEF) Abra Talattov mengingatkan agar pemerintah tak terlalu sering
menggantian anggota dewan direksi, khususnya posisi direktur utama. Hal
ini lantaran kepercayaan investor bisa menurun karena pemerintah bisa
dianggap tidak kompeten dalam memilih jajaran anggota direksi yang tepat.
Selain itu, isu kepastian usaha juga menjadi perhatian karena dapat
mempengaruhi keputusan kerja sama investasi dengan perusahaan terkait.
Pasalnya, kebijakan dirut lama yang positif bisa jadi tidak dilanjutkan
oleh dirut baru. Hal ini bisa membuat investor menunda investasinya.
Untuk itu, dirut baru memiliki pekerjaan rumah untuk menjaga kepercayaan
investor.
"Kebijakan sebaiknya jangan sampai berubah secara drastis," ujar Abra.
Selain itu, di tahun politik ini, terdapat pula anggapan bahwa
pergantian direksi dilatarbelakangi oleh kepentingan politik guna
mencari celah menjadikan BUMN sebagai sapi perah membiayai kontestasi
pemilihan presiden tahun depan. Untuk itu, pemerintah harus
mengkomunikasikan alasan pencopotan dengan baik kepada masyarakat.
Di sisi lain, Abra memahami keputusan pemerintah mengganti dirut PGN dan
Garuda Indonesia.
"Memang perlu diganti, dari sisi kinerja memang belum memuaskan," ujarnya.
Lihat juga:
Menteri BUMN: Perombakan Direksi Garuda Demi Kerek Kinerja
<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180912151920-92-329645/menteri-bumn-perombakan-direksi-garuda-demi-kerek-kinerja/>
Rini Soemarno mengungkapkan tujuan akhir dari penggantian anggota
direksi, termasuk direktur utama, adalah untuk mengerek kinerja
perusahaan. Pemerintah, selaku pemegang saham dwi warna, ingin
menempatkan orang dengan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan
perusahaan. Dengan demikian, kinerja perusahaan bisa lebih optimal.
Artinya, jika anggota direksi terkait tidak bisa menunjukkan performa
optimal untuk meningkatkan kinerja perusahaan, Kementerian BUMN akan
mencari orang lain yang dirasa memiliki keahlian yang lebih cocok.
Terlebih, BUMN memegang peran strategis selain melayani kebutuhan
masyarakat, perusahaan pelat merah juga menyetorkan dividen bagi negara.
Tahun ini saja, pemerintah menargetkan penerimaan dividen mencapai Rp45
triliun. Per semester I 2018, realisasi dividen BUMN telah mencapai
Rp35,52 triliun atau 79,48 persen dari target di APBN 2018.
"Tujuan utamanya adalah memperkuat masing-masing BUMN dengan keahlian
yang kami lihat di masing-masing (anggota direksi). Kami melihat latar
belakang mereka (anggota direksi) itu dulu apa," ujar Rini di Jakarta,
Rabu (12/9).
Restrukturisasi pucuk pimpinan suatu perusahaan wajar dilakukan asalkan
memiliki urgensi dan alasan yang kuat. Jangan sampai, seringnya
pergantian pimpinan malah menjadi bumerang bagi perusahaan karena
mengurangi kepercayaan investor.*(agi)*
---
此電子郵件已由 AVG 檢查病毒。
http://www.avg.com
