Penulis, Pilar Wirotama, harus bisa menjawab pertanyaan apakah penduduk jelata 
Papua yang akan menggunakan jalan Transpapua itu??  Apa yang terjadi untuk 
membangun jalan tol itu? Adakah perampasan tanah adat orang Papua? Apakah bisa 
bangga orang Papua dengan Transpapua dan proyek pembangunan semu Pemerintah 
kalau hutan dan tanah dimana didapat sumber makanan dan hidupnya itu dirampas? 
Silahkan menyimak perwakilan berbagai suku bangsa papua yang datang ke Jakarta 
untuk menuntut haknya.

Zainudin Patta


| 
| 
| 
|  |  |

 |

 |
| 
|  | 
Zainudin Patta

Dia, Yohanes Akwan Ketua DPD GSBI Papua Barat tidak akan mundur selangkah dalam 
memperjuangkan hak-hak masyaraka...
 |

 |

 |



Kami datang jauh-jauh ke Jakarta.


| 
| 
| 
|  |  |

 |

 |
| 
|  | 
Kami datang jauh-jauh ke Jakarta.

Kawan, Masih ingat update terakhir dari saya dua bulan lalu? Kami bersama-sama 
memasang palang menutup perkebuna...
 |

 |

 |



NOV 22, 2018 — 

Kawan,

Masih ingat update terakhir dari saya dua bulan lalu? Kami bersama-sama 
memasang palang menutup perkebunan PT Bintuni Agro Prima Perkasa (BAPP) yang 
bermasalah. Kami kira perusahan sawit itu sudah tutup dan tidak beroperasi, 
namun ternyata hingga sekarang mereka masih aktif. Semua karena mereka memiliki 
izin yang legal.

Kami tak mau tinggal diam. Tapi seperti kata kepala suku kami, kami harus 
berjuang dengan cara yang terhormat. Maka minggu lalu saya, Pak Samuel Ariks, 
dan belasan masyarakat adat dari Papua dan Papua Barat datang ke Jakarta. Kami 
datang jauh-jauh untuk bertemu pihak-pihak pemberi izin perusahaan bermasalah. 
Kami datang dengan percaya diri karena membawa dukunganmu.

Audiensi kami di Kementerian Pertanian dan Perkebunan, Kementerian Agraria, dan 
Bareskim Polri disambut dengan baik. Mereka akan mengecek kebenaran dari 
keluhan kami dan akan berkoordinasi dengan kepala daerah dan kepolisian daerah.

Audiensi kami di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) juga 
disambut dengan baik oleh Kepala Sub Direktorat Perubahan Peruntukkan dan 
Fungsi Kawasan Hutan, Bapak Sigit Nugroho. Satu persatu dari kami dipersilahkan 
untuk menyampaikan keluhan. Walaupun keluhan kami berbeda-beda, namun 
permintaan kami sama: cabut izin perusahaan perusak hutan dari tanah adat kami.

Kata Pak Sigit, perjuangan kita ini sesuai dengan niat pemerintah. Katanya KLHK 
memang sudah diperintahkan presiden sesuai Instruksi Presiden tentang 
Moratorium Sawit untuk menunda perizinan pembukaan lahan perkebunan kelapa 
sawit, mengevaluasi kembali perizinan pembukaan lahan yang sudah ada, dan akan 
segera membentuk kelompok kerja (pokja). Sehingga seharusnya perusahaan seperti 
PT BAPP untuk sementara tidak bisa beroperasi.

Kawan, walaupun ini berita baik namun perjuangan kita belum selesai. PT BAPP 
masih ada di atas tanah adat kami dan masih terus merusak hutan kami. Kami 
masih membutuhkan dukunganmu dengan menyebarkan petisi ini agar dukungan terus 
bertambah. Karena semakin banyak dukungan, kami semakin didengarkan. Kata Pak 
Samuel, “Terima kasih kepada kawan-kawan muda yang sudah mendukung kami orang 
tua dari Papua. Harapan kami orang tua, ada di anak muda. Seluruh Indonesia!”

Salam,

Jan Sendik

    On Friday, November 23, 2018, 4:49:48 PM GMT+1, Awind [email protected] 
[temu_eropa] <[email protected]> wrote:  
 
     
 


 
 
https://news.detik.com/kolom/d-4314039/infrastruktur-pemerataan-dan-ikon-kebanggaan?tag_
 
from=wp_cb_kolom_list&_ga=2.206679571.1809457709.1542986856-930211234.1542986856
 
  Jumat 23 November 2018, 15:08 WIB 
Kolom
 
Infrastruktur, Pemerataan, dan Ikon 
 
 
Kebanggaan
 Pilar Wirotama - detikNews          Pilar Wirotama      Share 0    Tweet     
Share 0    2 komentar      Presiden meninjau Jalan Trans Papua menggunakan 
motor (Foto: Biro Pers Setpres)  Jakarta - 
Pemerintah baru saja meresmikan Bandara APT Pranoto dan Maratua di Kalimantan. 
Kedua bandara ini menambah panjang daftar proyek infrastruktur yang berhasil 
diselesaikan pemerintah melalui Proyek Strategis Nasional (PSN). Namun, di 
balik sederet keberhasilan pemerintah tersebut muncul pro dan kontra seputar 
nilai atau manfaat ekonomi dari proyek infrastruktur yang dibangun. 
 
 Terbaru, ada pihak yang beranggapan bahwa proyek infrastruktur pemerintah 
tidak memperhatikan risiko fiskal, risiko keuangan, serta tidak efektif dalam 
mengurangi pengangguran. Begitu banyak diskusi sengit yang membahas manfaat 
ekonomi pembangunan infrastruktur. Tapi, apa iya manfaat pembangunan 
infrastruktur hanya cukup dilihat dari kacamata ekonomi saja?
 
 Menyatukan Bangsa
 
 Bertahun-tahun kita sering dengar ungkapan yang mengatakan bahwa pembangunan 
Indonesia hanya berpusat di Pulau Jawa, dan tampaknya hal itu memang benar 
adanya. Bandingkan saja infrastruktur yang ada di Jawa dengan pulau lain, dan 
kita bisa melihat bahwa pulau-pulau lain seakan menjadi "anak tiri" di rumah 
sendiri. Infrastruktur di pulau lain kalah jauh baik dari segi kuantitas maupun 
kualitas dengan yang ada di Jawa. 
 
 Kini, melalui PSN pembangunan infrastruktur merambah ke wilayah-wilayah yang 
selama ini jarang disentuh. Di dalam PSN, ada 6 kelompok pulau yang memperoleh 
sebaran alokasi pembangunan infrastruktur, yaitu Sumatera (61 proyek, Rp 638 
triliun), Kalimantan (24 Proyek, Rp 564 triliun), Jawa (93 proyek, Rp 1065 
triliun), Bali dan Nusa Tenggara (15 proyek, Rp 11 triliun), Sulawesi (27 
proyek, Rp 150 triliun), serta Papua dan Maluku (13 proyek, Rp 444 triliun). 
 
 Dari sebaran tersebut, terlihat bahwa hampir seluruh wilayah Indonesia, dari 
barat hingga timur mendapat jatah pembangunan infrastruktur. Bahkan, Papua yang 
berada di ujung timur memperoleh alokasi yang cukup besar. Jalan Trans Papua 
adalah contoh hasil pembangunan infrastruktur melalui PSN. Dalam empat tahun 
pemerintahan Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla, jalan Trans Papua tembus 
908,8 km selama 2015-2018. Terdiri dari 761,57 km di Papua dan 147,23 km di 
Papua Barat. 
 
 Presiden Jokowi turun langsung mengecek kondisi jalan Trans Papua. Menteri 
Perumahan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, 
pembangunan jalan di Papua bertujuan membuka isolasi daerah terpencil, 
mengurangi biaya tinggi, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Ia 
mencontohkan, ruas Merauke-Boven Digoel sepanjang 424 kilometer bisa ditempuh 
dalam waktu 8 jam. Sebelum diperbaiki, butuh berminggu-minggu untuk menempuh 
jalur tersebut.
 
Yang tidak kalah penting, dengan jalan Trans Papua ini masyarakat Papua 
akhirnya bisa merasakan fasilitas yang hampir setara dengan pulau lain. Jalan 
di tanah mereka kini beraspal sama dengan di Jawa dan pulau lainnya. Mereka pun 
merasa diperhatikan dan melihat bahwa negara hadir di tanah mereka untuk 
memastikan keadilan sosial benar ada bagi rakyatnya. Bukankah itu yang 
diinginkan oleh pendiri bangsa saat meletakkan Pancasila bagi fondasi negara 
kita?
 
Ekonom Emil Salim pun dalam satu kesempatan mengemukakan, "Pembangunan 
infrastruktur tidak bisa hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tapi juga 
equality, khususnya antara Indonesia Timur dan Barat. Pembangunan 
(infrastruktur) ini bukan hanya pembangunan ekonomi, tapi juga untuk menyatukan 
bangsa."
 
 Kebanggaan
 
 Saat meresmikan Bandara APT Pranoto dan Maratua, 26 Oktober lalu Presiden 
Jokowi menegaskan bahwa berbagai proyek infrastruktur yang dikerjakan 
pemerintah bukan untuk gagah-gagahan. "Ini bukan untuk gagah-gagahan, juga 
bukan keren-kerenan. Tapi, mobilitas orang dan barang ke seluruh penjuru Tanah 
Air sangat penting," kata Presiden. Lebih lanjut ia menekankan bahwa Indonesia 
sangat luas dan hanya dengan konektivitas melalui pelabuhan, bandara, dan jalan 
rayalah Indonesia bisa disatukan.
 
 Sesungguhnya, tidak ada yang salah dengan memiliki infrastruktur yang gagah 
dan keren, selama itu bukan tujuan yang utama. Sudah sedari dulu manusia 
berlomba-lomba menciptakan infrastruktur yang fungsional sekaligus ikonik, 
misalnya kereta cepat di Jepang, bandara tercanggih di Singapura, hingga Burj 
Khalifa di Dubai yang dikenal sebagai gedung tertinggi di dunia. Dan, tampaknya 
sudah menjadi hal yang umum pula jika maju tidaknya sebuah negara salah satunya 
dinilai dari seberapa kerennya infrastruktur yang ada di negara tersebut.
 
 Selama bisa disandingkan antara nilai fungsi dan faktor gagah atau keren, 
mengapa tidak? Terlebih, di era media sosial yang identik dengan budaya 
"pamer", faktor keren dan gagah sebuah proyek infrastruktur bisa menjadi 
pendorong bagi orang untuk berlomba-lomba menceritakannya kepada orang lain 
dengan penuh rasa bangga. 
 
 Proyek Mass Rapid Transit (MRT) yang sedang dikebut pemerintah saat ini adalah 
salah satu proyek infrastruktur yang memiliki cool factor selain fungsi 
utamanya untuk mengurai kemacetan Jakarta. MRT dapat mendongkrak citra 
Indonesia sekaligus membuat rakyat semakin bangga terhadap Indonesia.
 
 Kalau dulu masyarakat harus pergi ke kota-kota di negara maju seperti London, 
New York, dan Singapura untuk merasakan moda transportasi sekelas MRT, nanti 
pada 2019 masyarakat Indonesia hanya perlu pergi ke Jakarta. Kehadiran MRT 
sangat dinanti oleh masyarakat, dan bisa bayangkan akan menjadi subjek "selfie" 
terpopuler di tahun 2019 nanti.
 
 Selain MRT di Jakarta, renovasi yang dilakukan pemerintah di beberapa Pos 
Lintas Batas Negara (PLBN) seperti Mota Ain, Motamasin, Entikong, Nanga Badau, 
Aruk, dan Skouw perlu diapresiasi. Bangunan PLBN yang sebelumnya kurang terawat 
tersebut kini telah direnovasi menjadi bangunan yang lebih besar dan megah. 
PLBN kini menjadi "among tamu" yang gagah, rapi, dan ramah bagi negara 
Indonesia, tidak kalah dengan dengan pos perbatasan negara tetangga. Tahun 
depan, giliran PLBN Sota di Papua yang akan dipercantik. Hal ini tentu sangat 
membanggakan.
 
 Dan, rakyat perlu terus merasakan kebanggaan atas Indonesia, terlebih 
menjelang pesta demokrasi yang kemungkinan akan mengkotak-kotakkan elemen 
bangsa untuk sesaat. Rakyat perlu ingat bahwa Indonesia adalah satu bangsa yang 
besar, dan rakyat perlu bangga bahwa di tengah kondisi ekonomi global yang 
penuh tantangan, Indonesia mampu terus membangun infrastruktur. Tak hanya di 
Pulau Jawa yang secara potensi ekonomi sangat besar, namun juga di 
wilayah-wilayah lainnya. Karena sebagaimana disampaikan oleh Presiden Jokowi di 
acara ulang tahun ke-50 Kadin Indonesia, kita ini bernegara, bukan sedang 
berbisnis.
 
 Pilar Wirotama pemerhati sosial dan pecinta dunia komunikasi, pegawai 
Kementerian Keuangan; tulisan ini tidak mencerminkan kebijakan organisasi 
tempat penulis bekerja
 
 
 
 (mmu/mmu)  Tulisan ini adalah kiriman dari pembaca detik, isi dari tulisan di 
luar tanggung jawab redaksi. Ingin membuat tulisan kamu sendiri? Klik di sini 
sekarang!   infrastruktur proyek strategis nasional papua jalan trans papua 
  
  
  
  
  
  
  
  
   #yiv5500173899 #yiv5500173899 -- #yiv5500173899ygrp-mkp {border:1px solid 
#d8d8d8;font-family:Arial;margin:10px 0;padding:0 10px;}#yiv5500173899 
#yiv5500173899ygrp-mkp hr {border:1px solid #d8d8d8;}#yiv5500173899 
#yiv5500173899ygrp-mkp #yiv5500173899hd 
{color:#628c2a;font-size:85%;font-weight:700;line-height:122%;margin:10px 
0;}#yiv5500173899 #yiv5500173899ygrp-mkp #yiv5500173899ads 
{margin-bottom:10px;}#yiv5500173899 #yiv5500173899ygrp-mkp .yiv5500173899ad 
{padding:0 0;}#yiv5500173899 #yiv5500173899ygrp-mkp .yiv5500173899ad p 
{margin:0;}#yiv5500173899 #yiv5500173899ygrp-mkp .yiv5500173899ad a 
{color:#0000ff;text-decoration:none;}#yiv5500173899 #yiv5500173899ygrp-sponsor 
#yiv5500173899ygrp-lc {font-family:Arial;}#yiv5500173899 
#yiv5500173899ygrp-sponsor #yiv5500173899ygrp-lc #yiv5500173899hd {margin:10px 
0px;font-weight:700;font-size:78%;line-height:122%;}#yiv5500173899 
#yiv5500173899ygrp-sponsor #yiv5500173899ygrp-lc .yiv5500173899ad 
{margin-bottom:10px;padding:0 0;}#yiv5500173899 #yiv5500173899actions 
{font-family:Verdana;font-size:11px;padding:10px 0;}#yiv5500173899 
#yiv5500173899activity 
{background-color:#e0ecee;float:left;font-family:Verdana;font-size:10px;padding:10px;}#yiv5500173899
 #yiv5500173899activity span {font-weight:700;}#yiv5500173899 
#yiv5500173899activity span:first-child 
{text-transform:uppercase;}#yiv5500173899 #yiv5500173899activity span a 
{color:#5085b6;text-decoration:none;}#yiv5500173899 #yiv5500173899activity span 
span {color:#ff7900;}#yiv5500173899 #yiv5500173899activity span 
.yiv5500173899underline {text-decoration:underline;}#yiv5500173899 
.yiv5500173899attach 
{clear:both;display:table;font-family:Arial;font-size:12px;padding:10px 
0;width:400px;}#yiv5500173899 .yiv5500173899attach div a 
{text-decoration:none;}#yiv5500173899 .yiv5500173899attach img 
{border:none;padding-right:5px;}#yiv5500173899 .yiv5500173899attach label 
{display:block;margin-bottom:5px;}#yiv5500173899 .yiv5500173899attach label a 
{text-decoration:none;}#yiv5500173899 blockquote {margin:0 0 0 
4px;}#yiv5500173899 .yiv5500173899bold 
{font-family:Arial;font-size:13px;font-weight:700;}#yiv5500173899 
.yiv5500173899bold a {text-decoration:none;}#yiv5500173899 dd.yiv5500173899last 
p a {font-family:Verdana;font-weight:700;}#yiv5500173899 dd.yiv5500173899last p 
span {margin-right:10px;font-family:Verdana;font-weight:700;}#yiv5500173899 
dd.yiv5500173899last p span.yiv5500173899yshortcuts 
{margin-right:0;}#yiv5500173899 div.yiv5500173899attach-table div div a 
{text-decoration:none;}#yiv5500173899 div.yiv5500173899attach-table 
{width:400px;}#yiv5500173899 div.yiv5500173899file-title a, #yiv5500173899 
div.yiv5500173899file-title a:active, #yiv5500173899 
div.yiv5500173899file-title a:hover, #yiv5500173899 div.yiv5500173899file-title 
a:visited {text-decoration:none;}#yiv5500173899 div.yiv5500173899photo-title a, 
#yiv5500173899 div.yiv5500173899photo-title a:active, #yiv5500173899 
div.yiv5500173899photo-title a:hover, #yiv5500173899 
div.yiv5500173899photo-title a:visited {text-decoration:none;}#yiv5500173899 
div#yiv5500173899ygrp-mlmsg #yiv5500173899ygrp-msg p a 
span.yiv5500173899yshortcuts 
{font-family:Verdana;font-size:10px;font-weight:normal;}#yiv5500173899 
.yiv5500173899green {color:#628c2a;}#yiv5500173899 .yiv5500173899MsoNormal 
{margin:0 0 0 0;}#yiv5500173899 o {font-size:0;}#yiv5500173899 
#yiv5500173899photos div {float:left;width:72px;}#yiv5500173899 
#yiv5500173899photos div div {border:1px solid 
#666666;min-height:62px;overflow:hidden;width:62px;}#yiv5500173899 
#yiv5500173899photos div label 
{color:#666666;font-size:10px;overflow:hidden;text-align:center;white-space:nowrap;width:64px;}#yiv5500173899
 #yiv5500173899reco-category {font-size:77%;}#yiv5500173899 
#yiv5500173899reco-desc {font-size:77%;}#yiv5500173899 .yiv5500173899replbq 
{margin:4px;}#yiv5500173899 #yiv5500173899ygrp-actbar div a:first-child 
{margin-right:2px;padding-right:5px;}#yiv5500173899 #yiv5500173899ygrp-mlmsg 
{font-size:13px;font-family:Arial, helvetica, clean, sans-serif;}#yiv5500173899 
#yiv5500173899ygrp-mlmsg table {font-size:inherit;font:100%;}#yiv5500173899 
#yiv5500173899ygrp-mlmsg select, #yiv5500173899 input, #yiv5500173899 textarea 
{font:99% Arial, Helvetica, clean, sans-serif;}#yiv5500173899 
#yiv5500173899ygrp-mlmsg pre, #yiv5500173899 code {font:115% 
monospace;}#yiv5500173899 #yiv5500173899ygrp-mlmsg * 
{line-height:1.22em;}#yiv5500173899 #yiv5500173899ygrp-mlmsg #yiv5500173899logo 
{padding-bottom:10px;}#yiv5500173899 #yiv5500173899ygrp-msg p a 
{font-family:Verdana;}#yiv5500173899 #yiv5500173899ygrp-msg 
p#yiv5500173899attach-count span {color:#1E66AE;font-weight:700;}#yiv5500173899 
#yiv5500173899ygrp-reco #yiv5500173899reco-head 
{color:#ff7900;font-weight:700;}#yiv5500173899 #yiv5500173899ygrp-reco 
{margin-bottom:20px;padding:0px;}#yiv5500173899 #yiv5500173899ygrp-sponsor 
#yiv5500173899ov li a {font-size:130%;text-decoration:none;}#yiv5500173899 
#yiv5500173899ygrp-sponsor #yiv5500173899ov li 
{font-size:77%;list-style-type:square;padding:6px 0;}#yiv5500173899 
#yiv5500173899ygrp-sponsor #yiv5500173899ov ul {margin:0;padding:0 0 0 
8px;}#yiv5500173899 #yiv5500173899ygrp-text 
{font-family:Georgia;}#yiv5500173899 #yiv5500173899ygrp-text p {margin:0 0 1em 
0;}#yiv5500173899 #yiv5500173899ygrp-text tt {font-size:120%;}#yiv5500173899 
#yiv5500173899ygrp-vital ul li:last-child {border-right:none 
!important;}#yiv5500173899   

Kirim email ke