http://mediaindonesia.com/read/detail/202281-jokowi-pembangunan-trans-papua-tidak-boleh-berhenti
/*Jokowi: Pembangunan Trans Papua Tidak Boleh Berhenti*/
Penulis: *Rudy Polycarpus* Pada: Rabu, 05 Des 2018, 16:48 WIB Politik
dan Hukum <http://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum>
<http://www.facebook.com/share.php?u=http://mediaindonesia.com/read/detail/202281-jokowi-pembangunan-trans-papua-tidak-boleh-berhenti>
<http://twitter.com/home/?status=Jokowi: Pembangunan Trans Papua Tidak
Boleh Berhenti
http://mediaindonesia.com/read/detail/202281-jokowi-pembangunan-trans-papua-tidak-boleh-berhenti
via @mediaindonesia>
Jokowi: Pembangunan Trans Papua Tidak Boleh Berhenti
<http://disk.mediaindonesia.com/thumbs/1200x-/news/2018/12/354fa0d889d2ce992292b27ba510c76b.jpg>
/ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/
PRESIDEN Joko Widodo kembali menyatakan tekad untuk membangun tanah
Papua semakin membara. Pembangunan Trans Papua akan tetap dikerjakan
meskipun terjadi penembakan terhadap pekerja PT Istaka Karya.
Kepala Negara menegaskan bahwa penembakan ini justru membuat pemerintah
lebih bersemangat membangun infrastruktur di Papua.
"Ini malah membuat tekad kita membara untuk melanjutkan tugas besar kita
membangun tanah Papua. Pembangunan Trans Papua sepanjang 4.600 kilometer
tetap terus dijalankan diteruskan. Tidak akan berhenti," ujar Presiden
saat memberikan pernyataan pers di Istana Merdeka, Rabu (5/12).
*Baca juga: *Presiden Perintahkan Polisi dan TNI Kejar Pelaku Penembakan
Nduga
<http://m.mediaindonesia.com/read/detail/202215-presiden-perintahkan-polisi-dan-tni-kejar-pelaku-penembakan-nduga>
Ikut mendampingi Presiden, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Menteri
Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto, Kepala Polri
Jenderal Tito Karnavian, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan
Sekretaris Kabinet Pramono Anung.
Ia mengaku sudah memerintahkan Menteri Basuki pembangunan jalur
Wamena-Mamugu tetap diteruskan. Menurut Jokowi, pembangunan di Papua
penting demi mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Sementara, Basuki menjelaskan panjang jalur Trans Papua secara
keseluruhan 4.600 km yang terdiri atas jalan Trans-Papua 3.353 km dan
jalan perbatasan 1.098 km. Sepanjang 2015-2019, sudah dibangun 945 km
jalan baru Trans Papua dan 107 km jalan perbatasan.
Dari 4.600 kilometer itu, jalan yang belum berhasil ditembus hingga kini
sepanjang 945 kilometer untuk Trans Papua dan 286 kilometer untuk jalan
perbatasan.
Adapun untuk ruas Wamena-Wamugu, tempat peristiwa penembakan terjadi,
memiliki panjang 278 kilometer. Di segmen lima ini, kata Basuki, akan
dibangun pula 35 jembatan.
"Jalannya tembus sudah, tapi jembatannya yang sekarang dikerjakan,"
pungkasnya. (OL-6)
================
http://mediaindonesia.com/editorials/detail_editorials/1551-kesejahteraan-untuk-papua
*Kesejahteraan untuk Papua*
Penulis: *Media Indonesia* Pada: Rabu, 05 Des 2018, 05:00 WIB Editorial
MI <http://mediaindonesia.com/editorials>
<http://www.facebook.com/share.php?u=http://mediaindonesia.com/editorials/detail_editorials/1551-kesejahteraan-untuk-papua>
<http://twitter.com/home/?status=http://mediaindonesia.com/editorials/detail_editorials/1551-kesejahteraan-untuk-papua>
PEMBANGUNAN di Papua menjadi prioritas pemerintah pada saat ini. Selain
membangun infrastruktur jalan raya, pemerintah meningkatkan akses
logistik melalui laut dan udara. Untuk sektor energi, pemerintah
menerapkan kebijakan satu harga BBM.
Membangun Papua itu bertujuan keadilan, pemerataan pembangunan, juga
mengurangi kesenjangan baik antarwilayah maupun antarpenduduk. Tidak
berlebihan bila dikatakan bahwa ada perubahan kebijakan Jakarta atas Papua.
Setelah pemerintahan sebelumnya memakai pendekatan keamanan, pada masa
pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla digunakan
pendekatan kesejahteraan.
Pendekatan kesejahteraan itu malah dinodai segelintir orang Papua yang
oleh aparat keamanan disebut sebagai kelompok kriminal bersenjata (KKB).
Kelompok yang dipimpin Egianus Kogoya itu diduga membantai hingga tewas
31 pekerja infrastruktur Jalan Trans-Papua dari PT Istaka Karya di dua
lokasi di Kabupaten Nduga, Minggu (2/12).
Pembantaian itu ialah kebiadaban. Kita berduka dan juga marah. Kekejian
kelompok itu bukan hanya pada kemanusiaan, melainkan juga pada kedamaian
dan segala kemajuan yang sedang berlangsung di sana.
Pekerja yang dibantai ialah sesungguhnya pahlawan bagi rakyat pedalaman
Papua. Berkat para pekerja itu, meter demi meter akses keterbukaan bisa
terwujud.
Kita sepakat dengan Presiden Jokowi bahwa pembantaian itu tidak boleh
membuat gentar. Negara tidak boleh tunduk sehingga pembangunan harus
tetap dilanjutkan demi kemajuan hidup jutaan warga Papua yang telah
begitu lama terisolasi.
Kekerasan yang dilakukan KKB separatis pun sudah berulang kali. Sasaran
mereka bukan hanya militer, melainkan juga kelompok sipil tidak
bersalah. Pada Oktober lalu mereka juga menahan sejumlah guru, bahkan
melakukan kekerasan seksual.
Kelompok separatis itu sesungguhnya musuh kita bersama. Bukan hanya
musuh NKRI, melainkan juga warga Bumi Cenderawasih sendiri. Mereka
pengkhianat bagi pertiwi mereka sendiri.
Catatan panjang kekerasan mereka itu pula yang semestinya diingat lebih
dulu oleh pihak-pihak yang justru melihat pembantaian kali ini
semata-mata karena kesejahteraan yang masih gagal diupayakan negara.
Berbicara kesejahteraan berdasarkan aksi kriminal biadab ialah ironi besar.
Harus tegas dikatakan bahwa tidak ada kesejahteraan yang diperjuangkan
ketika suatu kelompok justru merugikan masyarakat sendiri. Bahkan tidak
pantas pula mereka bicara kemerdekaan ketika justru teror dan ketakutan
yang ditebar.
Dengan catatan panjang kekerasan itu, semestinya tidak ada lagi keraguan
bagi pemerintah untuk menumpas habis KKB separatis itu. Tindakan tegas
itu mestinya juga bentuk perlindungan negara bagi kedamaian Papua sendiri.
Lebih dari itu, negara ini pun telah menempatkan Bumi Cenderawasih
dengan berbagai keistimewaannya. Sejak 2001, negara ini telah memiliki
UU Otsus Papua. Selama berjalan 17 tahun ini pun, Otsus Papua didukung
dengan dana otsus yang sudah hampir Rp80 triliun.
Sebab itu, ketika bicara kesejahteraan, sepatutnya pertanyaan besar juga
diarahkan kepada para elite politik Papua sendiri. Ini bukanlah
pelemparan tanggung jawab, melainkan konsekuensi wajar dari keistimewaan
yang telah dimiliki selama ini.
Sudah saatnya Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat juga
mengupayakan dengan sungguh-sungguh pemerataan kesejahteraan itu. Hanya
dengan upaya seluruh bangsa, termasuk pemerintah dan warga Papua
sendiri, kemajuan dapat tercapai.
<http://www.facebook.com/share.php?u=http://mediaindonesia.com/editorials/detail_editorials/1551-kesejahteraan-untuk-papua>
<http://twitter.com/home/?status=http://mediaindonesia.com/editorials/detail_editorials/1551-kesejahteraan-untuk-papua>
