JK: Pusat Tak Pernah Ambil Kekayaan Papua
Reporter:
Antara
Editor:
Dewi Rina Cahyani
Rabu, 12 Desember 2018 07:00 WIB
Warga Papua menyatakan dukungannya kepada pasangan nomor urut 2
Jokowi-JK dalam pemilihan presiden di TPS 21, Kelurahan Imbi, Papua, 9
Juli 2014. TEMPO/Cunding LeviWarga Papua menyatakan dukungannya kepada
pasangan nomor urut 2 Jokowi-JK dalam pemilihan presiden di TPS 21,
Kelurahan Imbi, Papua, 9 Juli 2014. TEMPO/Cunding Levi
*TEMPO.CO*,*Jakarta*- Wakil Presiden RI Jusuf Kalla menegaskan bahwa
pemerintah pusat tidak pernah mengambil kekayaan dari daerahPapua
<https://www.tempo.co/tag/papua>untuk kepentingan pusat.
Baca:Evakuasi Korban Penyerangan Papua, Wiranto: TNI Tak Gunakan Bom
<https://nasional.tempo.co/read/1154280/evakuasi-korban-penyerangan-papua-wiranto-tni-tak-gunakan-bom/full&view=ok>
"Pikiran bahwa pemerintah pusat ini mengambil kekayaan Papua itu sama
sekali tidak. Justru Pemerintah menyubsidi Papua luar biasa, sama
(seperti) kita menyubsidi Aceh juga," kata Wapres JK kepada wartawan di
Istana Wapres RU, Jakarta, Selasa.
Wapres menegaskan bahwa kekayaan alam dari tanah Papua telah diberikan
kepada masyarakat setempat, baik melalui dana transfer daerah, dana
otonomi khusus, maupun pembangunan infrastruktur yang gencar dilakukan
oleh pemerintahan Jokowi/JK.
Bagi hasil dari keuntungan Freeport merupakan salah satu contoh besarnya
perhatian pemerintah pusat ke Papua. JK menjelaskan dana yang
digelontorkan pemerintah pusat kepada Papua sudah melebihi dari
keuntungan Freeport pada tahun 2017.
"Freeport itu pada tahun lalu hanya membayar pajak royalti sedikit, di
atas Rp 10 triliun. Dahulu pernah Rp 18 triliun, sekarang di bawah itu.
Yang lain katakanlah penghasilan ke pusat mungkin Rp 20 trilun hingga Rp
25 triliun. Kita transfer ke Papua itu hampir Rp 100 triliun," kata JK.
ADVERTISEMENT
JK mengatakan bahwa upaya dialog antara pemerintah pusat, pemerintah
daerah, dan masyarakat sekitar juga sudah sering untuk mencari solusi
pembangunan Papua. Namun, tidak jarang juga upaya pendekatan pemerintah
pusat tersebut "ditunggangi" kepentingan politik oleh kelompok tertentu
yang menginginkan kemerdekaan Papua.
Terkait akan hal itu, JK menegaskan bahwa pemerintah pusat tidak akan
memberikan kemerdekaan bagi Papua. "Sekarang sebenarnya, opsi dialog itu
juga pertanyaannya apa yang bisa didialogkan lagi? Semua sudah dikasih
kePapua
<https://nasional.tempo.co/read/1154003/begini-hambatan-yang-dialami-tni-polri-di-papua>,
kecuali kemerdekaan," ujarnya.
ANTARA
---
此電子郵件已由 AVG 檢查病毒。
http://www.avg.com
