https://tirto.id/kuota-caleg-perempuan-terpenuhi-tapi-mengapa-sedikit-yang-lolos-da8e
Kuota Caleg Perempuan Terpenuhi,
tapi Mengapa Sedikit yang Lolos?
Calon Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Calon Wakil
Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak berswa foto bersama sejumlah
anggota koalisi perempuan ketika Deklarasi dan Konsolidasi Koalisi
Perempuan di Surabaya, Jawa Timur, Senin (12/2). Deklarasi dan
Konsolidasi tersebut diikuti organisasi perempuan enam partai pendukung
(Demokrat, Golkar, PAN, Nasdem, PPP, dan Hanura) untuk pemenangan
pemilihan Gubernur Jawa Timur 2019-2024. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
<https://tirto.id/kuota-caleg-perempuan-terpenuhi-tapi-mengapa-sedikit-yang-lolos-da8e>
Calon Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Calon
Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak berswa foto
bersama sejumlah anggota koalisi perempuan ketika Deklarasi
dan Konsolidasi Koalisi Perempuan di Surabaya, Jawa Timur,
Senin (12/2). Deklarasi dan Konsolidasi tersebut diikuti
organisasi perempuan enam partai pendukung (Demokrat,
Golkar, PAN, Nasdem, PPP, dan Hanura) untuk pemenangan
pemilihan Gubernur Jawa Timur 2019-2024. ANTARA FOTO/M
Risyal Hidayat
Oleh: Widia Primastika - 22 Desember 2018
Dibaca Normal 3 menit
/Calon legislatif perempuan perlu bertarung ekstra untuk menduduki kursi
parlemen./
tirto.id <https://tirto.id/> - Memasuki dunia politik bukanlah hal mudah
bagi perempuan. Hal ini pernah dialami anggota DPR Komisi XI Eva Kusuma
Sundari. Menurut politikus Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan
ini, sebelum bertarung umumnya caleg perempuan sudah mendapat rintangan
awal: nomor bawah pada daftar caleg partai.
Hal itu, imbuhnya, menjadi salah satu sebab mengapa tak banyak perempuan
terjaring di parlemen.
“Satu-satunya peluang untuk terpilih ya tarung bebas saat kampanye,
karena afirmasinya hanya di pencalegan,” ungkap Eva. Afirmasi dalam
pencalegan adalah kuota 30 persen untuk caleg perempuan. Kebijakan itu
dilihat sebagai kebijakan afirmatif untuk mendorong keterlibatan
perempuan yang lebih besar di dunia politik.
Keberadaan legislator perempuan, kata Eva, penting karena bisa berperan
menggodok peraturan berperspektif gender. Contohnya adalah RUU
Penghapusan Kejahatan Seksual yang muncul atas inisiatif legislator
perempuan bersama aktivis.
Namun, ia mengatakan jalan untuk meningkatkan partisipasi di parlemen
akan lamban. Eva memberi contoh yang progresif soal legislator
perempuan, yakni di negara-negara Amerika Latin dan Timor Leste—yang
juga mengambil "Latin way." Setelah merdeka dari Indonesia pada 2001,
kini ada 32 persen legislator perempuan di parlemen Timor-Leste. Pada
periode sebelumnya, persentasenya bahkan mencapai 38 persen.
Kesulitan berebut kursi di parlemen juga dirasakan oleh politikus Partai
Nasional Demokrat (Nasdem) Irma Suryani. Menurut Irma, partai cenderung
memilih perempuan yang dekat dengan sumber kekuasaan.
“Yang penting bisa bawa kursi, sehingga tidak ada lagi yang namanya
kader partai. Bisa dihitung dengan jari, berapa banyak perempuan
parlemen yang bersuara? Nah, biasanya yang banyak diam itu yang dari
sumber kekuasaan,” tuturnya.
Irma mendaku hal yang mendorong dirinya terjun ke dunia politik adalah
kebijakan publik yang belum memihak dan adil terhadap perempuan. Ia
berpendapat saat ini semua partai politik masih memiliki paradigma sama:
meraup suara sebanyak mungkin untuk kursi DPR. Perkara afirmasi untuk
mempromosikan perempuan di parlemen tak menjadi prioritas.
Mengapa Tak Banyak Perempuan di DPR?
Seperti dikatakan Eva Sundari, keterwakilan perempuan di DPR memang
rendah. Porsinya hanya 17 persen pada periode pemilu lalu, kalah jauh
dari Timor-Leste yang punya 32 persen anggota parlemen perempuan.
Mengapa bisa demikian?
Pada April 2018, Ella S. Prihatini, peneliti dari University of Western
Australia mempublikasikan riset berjudul “On The Same Page? Support for
Gender Quotas among Indonesian Lawmakers” (PDF
<http://www.ccsenet.org/journal/index.php/ass/article/view/73438/41246>).
Dalam penelitian tersebut, ia memaparkan sejumlah faktor yang menjadi
sebab rendahnya jumlah anggota parlemen perempuan menurut pendapat
legislator pria dan perempuan.
Dalam penelitian tersebut, Ella melakukan survei terhadap 104 anggota
DPR, yang terdiri dari 54 pria dan 50 perempuan. Riset itu menunjukkan
bahwa politisi laki-laki menganggap bahwa partai politik kesulitan
mendapatkan kandidat perempuan yang potensial untuk memenangkan pemilu
legislatif. Tak hanya itu, politisi pria menganggap bahwa sulitnya
perempuan terpilih di kursi legislatif karena terhambat oleh budaya,
agama, dan sosial.
Hambatan budaya, agama, dan sosial itu juga diamini oleh politisi
perempuan. Selain itu, menurut para politisi perempuan ini, mereka sulit
mendapat tempat di parlemen karena kurang mendapat pelatihan politik,
modal sosial, serta dana kampanye.
Pada penelitian tersebut, politisi pria juga menganggap bahwa perempuan
lebih memprioritaskan keluarga dibandingkan karier politik. Di sisi
lain, perempuan menganggap bahwa politik adalah dunia lelaki dan dunia
kotor yang penuh dengan korupsi.
Pendapat Politikus Pria
Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan mengaku partainya tidak
mendahulukan perempuan. “Seharusnya rakyat yang di advokasi untuk
memilih perempuan. Karena kalau dari partai, perempuan dan laki-laki itu
sama, tidak ada yang dinomorduakan. Umumnya kemampuan berpolitik mereka
sama,” kata Syarief.
Syarief menjelaskan bahwa Partai Demokrat memberi perlakuan khusus pada
caleg perempuan, yaitu dengan memberikan nomor urut atas. Senada dengan
hasil riset yang dilakukan Ella, Syarief berpendapat bahwa rendahnya
legislator perempuan merupakan masalah semua partai. Menurutnya,
ketertarikan perempuan untuk terjun di dunia politik tak sebesar pria.
Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jazuli Juwaini memiliki
pendapat serupa dengan Syarief. Ia menyampaikan bahwa pemenuhan kuota 30
persen perempuan di parlemen bukan hal yang mudah. Penyebabnya beragam.
“Bukan saja hambatan struktural politik oligarki dan patriarki, tapi
juga faktor minat dan ketertarikan perempuan dalam politik. Dua kendala
ini membutuhkan penyadaran dan edukasi yang jauh lebih kuat, terutama
kepada politik dan kaum perempuan sendiri,” ujar Jazuli.
Jazuli berpendapat perjuangan politik antara legislator laki-laki dan
perempuan sama. Dalam mengambil kebijakan, menurutnya, perempuan dapat
memberikan warna humanis, lembut, dan santun.
Infografik Perempuan di kursi parlemen
Strategi di Amerika Latin
Saat ini, Indonesia masih menempati peringkat keenam se-ASEAN terkait
kedudukan perempuan di kursi legislatif
<https://tirto.id/kuota-30-perempuan-di-parlemen-belum-pernah-tercapai-cv8q>
dengan persentase di bawah 20 persen. Peringkat tersebut di bawah
Filipina, Laos, Vietnam, Singapura, dan Kamboja.
Angka tersebut terbilang kecil. Perempuan Indonesia telah mendapat kursi
di parlemen sejak tahun 1987. Pertumbuhan ini berbeda dengan Amerika
Latin yang hanya memerlukan waktu 10 sampai 20 tahun untuk meningkatkan
keterlibatan perempuan di parlemen. Bahkan, keterlibatan perempuan di
Amerika Latin mengalami peningkatan rata-rata hingga 8 persen setiap
periodenya.
Di Argentina, misalnya, seperti dicatat UNICEF dalam “Female Legislators
and The Promotion of Women, Children, and Family Policies in Latin
America” (PDF <https://www.unicef.org/sowc07/docs/schwindt_bayer.pdf>),
angka keterlibatan perempuan di kursi legislatif tahun 2006 bisa
mencapai 36,2 persen, padahal pada 1997 mereka hanya memiliki 25,3
persen perempuan di parlemen.
Baca juga: Ibas Yudhoyono Minta Caleg Demokrat Utamakan Kampanye Pileg
<https://tirto.id/ibas-yudhoyono-minta-caleg-demokrat-utamakan-kampanye-pileg-c9Rj>
Peningkatan persentase keterlibatan perempuan juga terjadi di Honduras.
Pada 1997, perempuan hanya mengisi 7,8 persen kursi parlemen dan
meningkat hingga 23,4 persen 9 tahun kemudian. Bahkan di Venezuela,
mereka bisa mendongkrak keterlibatan perempuan di parlemen dari 5,9
menjadi 29,9 persen dalam rentang 1997 dan tahun 2006.
Dalam buku /Political Power and Women’s Representation in Latin America/
(PDF) yang ditulis Leslie A. Schwindt-Bayer, tertulis bahwa representasi
gender menjadi hal yang penting untuk mendongkrak persentase perempuan
di kursi parlemen.
Faktor yang mempengaruhi tingginya angka keterpilihan perempuan di
Amerika Latin adalah pemilihan calon legislatif perempuan. Untuk
mendongkrak keterpilihan perempuan, negara-negara itu memilih kader
perempuan yang mumpuni sehingga mampu meraup suara tinggi.
Tak hanya itu, setelah duduk di kursi legislatif, perempuan-perempuan
terpilih itu benar-benar menyuarakan hak dan kesetaraan perempuan dan
hak anak, serta isu keluarga.
Baca juga artikel terkait PEMILU 2019
<https://tirto.id/q/pemilu-2019-f3?utm_source=internal&utm_medium=lowkeyword>
atau tulisan menarik lainnya Widia Primastika
<https://tirto.id/author/widiaprimastika?utm_source=internal&utm_medium=topauthor>
(tirto.id - Politik)
Reporter: Widia Primastika
Penulis: Widia Primastika
Editor: Maulida Sri Handayani
Angka legislator perempuan masih rendah.
