Konflik Papua Dosa Soeharto
Argo . 2 days ago . 6 min read . 6.2k - Politik - - - - Puluhan tahun Presiden Soeharto menikmati gelimangan Dollar Amerika Serikat dari Freeport, perusahaan pertambangan McMoRan asal Amerika Serikat, yang menancapkan kukunya di bumi Cendrawasih. Kekayaan alam Papua dikeruk habis-habisan, sementara rakyat Papua sendiri tidak menikmati hasil kekayaan alam dari tanah leluhur mereka. Kekayaan alam Papua yang dihabisi adalah pegunungan Grasberg dan pegunungan Ertsberg. Pegunungan Grasberg mengandung kandungan emas yang sangat melimpah ruah dan merupakan cadangan emas terbesar di dunia. Melalui kontrak karya berdasarkan Undang-Undang Penanaman Modal Asing (PMA) di era Soeharto, tidak tanggung-tanggung Freeport memiliki hak yang sangat istimewa untuk menghabisi Pegunungan Grasberg beserta segala isinya. Akibatnya, Pegunungan Grasberg yang dulu indah menawan menjulang tinggi dengan puncak yang tertutup awan itu kini menjadi lubang raksasa sedalam 700 meter karena digali habis-habisan oleh Freeport. Selain Pegunungan Grasberg, pegunungan Ertsberg memiliki kekayaan alam yang melimpah ruah berupa kandungan tembaga terbesar di dunia berupa miliaran ton material tembaga yang dikeruk habis-habisan oleh Freeport. Perusahaan McMoran asal Amerika Serikat itu menjadi raksasa di hutan belantara Papua dengan omzet triliunan Dollar Amerika Serikat yang mereka raup dari bumi leluhur rakyat Papua. Kota Tembagapura, Las Vegas Kedua di Belantara Papua Presiden Soeharto juga meresmikan kota Tembagapura, sebuah kota di pegunungan yang dibangun Freeport dengan standard Amerika di tengah hutan lebat. Tidak sembarang orang bisa masuk kota Tembagapura. Bagaikan Las Vegas kedua di Indonesia, kota yang letaknya di pegunungan ini memiliki segala fasilitas modern. Kota yang indah itu dibangun Freeport untuk mendukung operasional pertambangan mereka dan juga untuk kepentingan para pekerja asal Amerika Serikat yang bekerja di Freeport. Kota Tembagapura dijuluki Negeri di Atas Awan karena berada di ketinggian 2..500 mdpl. Kota ini jarang disinari matahari, memiliki iklim yang sangat dingin dengan awan-awan putih yang tipis dan indah menawan. Di kota Tembagapura ini terdapat dua gunung di mana terletak dua tambang besar, yaitu tambang tembaga di pegunungan Ertsberg dan tambang emas terbesar di dunia di pegunungan Grasberg. Tidak tanggung-tanggung Freeport memggali bumi Papua untuk membangun terowongan besar guna menghubungkan kedua pegunungan yang memiliki omzet yang tak ternilai itu. Dosa-dosa Soeharto Terhadap Rakyat Papua Kehadiran Freeport mengancam kehidupan penduduk asli dari suku Amungme yang berdiam di dataran tinggi sekitar proyek tambang Freeport. Akibat dari eksplorasi yang besar-besaran di pegunungan Grasberg, Freeport mencemari tiga badan sungai utama di wilayah Mimika. Ketiga sungai tersebut adalah sungai Aghawagon, Otomona, dan Ajkwa. Sungai-sungai tersebut dijadikan tempat pembuangan limbah sisa produksi berupa tailing. Lebih dari 200.000 ton tailing dibuang setiap harinya ke Sungai Aghwagon, yang kemudian mengalir ke Sungai Otomona dan Sungai Ajkwa. Sungai-sungai tersebut yang dulu jernih dan bening, kini berubah warna menjadi coklat tua penuh dengan limbah beracun. Begitu juga dengan nasib danau Wanagon yang merupakan danau suci orang Amungme. Danau yang indah dan teduh itu juga ikut rusak dan hancur karena dijadikan pembuangan limbah asam dan beracun. Freeport menjanjikan kompensasi fasilitas sosial kepada suku Amungme berupa sekolah, pasar, hingga perumahan. Namun janji itu tak pernah ditepati. Bagi orang Amungme, Freeport adalah perampok yang menjarah kediaman mereka tanpa izin, namun bagi Presiden Soeharto, Freeport adalah mesin ATM miliknya yang harus diamankan dari tangan jahil siapapun. Untuk mengamankan Freeport dari suku Amungme dan OPM, Presiden Soeharto lalu menjadikan Papua sebagai Daerah Operasi Militer (DOM) selama dua puluh tahun lamanya dari tahun 1978 sampai tahun 1998. Pada tahun 1996, Presiden Soeharto mengerahkan dua ribu personel dari Kesatuan Kopassus dan Kostrad untuk menjaga Freeport. Sebagai rasa terima kasih mereka, Freeport menyuntik dana segar kepada Presiden Soeharto sebesar US$ 40 juta. Menjadikan Papua sebagai Daerah Operasi Militer dirasa masih kurang cukup oleh Presiden Soeharto untuk mengamankan Freeport. Bagi Soeharto, gelontoran uang dari Freeport ke kantongnya merupakan investasi yang tidak ternilai harganya dan harus dilestarikan. Presiden Soeharto lalu memindahkan suku Amungme dari tanah leluhur mereka ke tempat lain agar tidak merecoki Freeport dengan segala tetek bengek adat istiadat dan budaya mereka. Banyak suku Amungme yang mati karena lingkungan baru yang tidak cocok dengan komunitas mereka dan juga banyak yang mati terkena Malaria. Sejak Freeport menancapkan kuku mereka di bumi Papua, Presiden Soeharto menerima upeti setiap tahunnya sebesar US$ 7 juta. Presiden Soeharto juga menerbitkan Kepres No. 92/1996, sehingga Freeport menyuntik lagi dana segar kepada Yayasan Dana Sejahtera yang didirikan oleh Presiden Soeharto sebesar US$ 20,3 juta. Pundi-pundi kantong Presiden Soeharto pun semakin bertambah lewat Freeport. Freeport adalah mesin ATM bagi Soeharto, anak-anaknya Soeharto, dan para kroni-kroninya. Konflik Papua yang Tak Kunjung Usai Dalam kurun waktu 14 tahun pertama beroperasi, Freeport meraup keuntungan sebesar 14,9 milyar dolar AS. Keuntungan Freeport tersebut tidak sebanding dengan pendapatan negara, khususnya kemakmuran bagi rakyat Papua. Penerimaan negara dari pajak dan royalti Freeport hanya sebesar US$ 5,4 milyar saja. Dana sebesar itu tidak sepenuhnya masuk kas negara. Rakyat Papua pun marah. Hidup mereka tambah miskin melarat, padahal uang yang dihasilkan Freeport dari tanah leluhur mereka sangat besar, milyaran Dolar Amerika Serikat. Sedangkan mereka tidak dapat apa-apa, hidup miskin terus. Banyak dari mereka yang akhirnya bergabung dengan OPM, suatu organisasi yang berjuang agar Papua lepas dari Indonesia dan menjadi negara sendiri yang berdaulat penuh. Konflik di Papua tidak kunjung usai akibat penderitaan rakyat papua sebagai imbas dari keberadaan Freeport di tanah leluhur orang Papua. Penduduk asli Papua terusir dari tanah leluhur mereka, dan mereka tidak mendapat apa-apa dari hasil emas yang dikeruk Freeport habis-habisan, sehingga membuat Papua bergejolak. Insiden penembakan yang terus terjadi di Papua tidak terlepas dari rangkaian persoalan ketidakadilan bagi rakyat Papua. Ketidakadilan tersebut yang memicu konflik berkepanjangan dan tragedi kemanusiaan yang tiada akhir di tanah Papua. Mayat-mayat bergelimpangan di tanah Papua akibat rentetan senjatan, baik itu dari moncong senjatanya OPM, maupun dari moncong senjata otomatis militer Indonesia. Jokowi Cuci Piring Kotornya Soeharto Semua sumber konflik di Papua adalah dosa Soeharto. Kini Presiden Jokowi yang kebagian cuci piring kotornya Soeharto. Demi kemaslahatan rakyat Papua, Presiden Jokowi berjuang mati-matian agar sistem bagi hasil antara Freeport dan pemerintah Indonesia sesuai asas keadilan. Dengan susah payah pemerintahan Jokowi akhirnya berhasil ambil alih 51% Saham Freeport. Divestasi saham Freeport tersebut demi asas keadilan dan harapan baru bagi rakyat Papua di era Presiden Jokowi. Sebagian besar persentase keuntungan Freeport akan digunakan Presiden Jokowi untuk bangun Papua, sehingga ketidakadilan segera sirna dari bumi Cendrawasih itu. Banyak dari para anggota OPM yang sadar bahwa pak Jokowi bangun tanah Papua dengan hati yang tulus demi kemajuan taraf hidup rakyat Papua. Sebagian besar dari mereka akhirnya melakukan gencatan senjata dan menyatakan kembali ke pangkuan ibu pertiwi. Sebagian lainnya masih belum sadar bahwa penderitaan rakyat Papua selama ini adalah peninggalan dosa Soeharto. Mata mereka masih buta dan belum melek bahwa kini pak Jokowi yang harus menanggung dosa-dosa masa lalu dan mencuci piring kotornya Soeharto terhadap rakyat Papua. Sekalipun terus menerus diintimidasi oleh segelintir OPM yang tersisa, Presiden Jokowi tidak gentar dan tidak mundur selangkahpun untuk bangun Papua. Semangat perjuangannya membangun Papua dilakukannya semata-mata demi rakyat Papua, rakyat yang dicintainya yang sebagian besar memilihnya menjadi Presiden RI yang ke-tujuh. Dengan gelimang dosa masa lalu Presiden Soeharto, masih pantaskah para keluarga Cendana dan kroni-kroninya itu bangkit kembali untuk merebut kejayaan masa lalu mereka pada pemilu 2019 mendatang? (*)
