http://mediaindonesia.com/read/detail/206214-tahun-yang-tidak-mudah
/*Tahun yang tidak Mudah*/
Penulis: *Muhamad Chatib Basri Pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Indonesia dan Co-Founder Creco Research* Pada: Senin, 24 Des
2018, 09:10 WIB Opini <http://mediaindonesia.com/opini>
<http://www.facebook.com/share.php?u=http://mediaindonesia.com/read/detail/206214-tahun-yang-tidak-mudah>
<http://twitter.com/home/?status=Tahun yang tidak Mudah
http://mediaindonesia.com/read/detail/206214-tahun-yang-tidak-mudah via
@mediaindonesia>
Tahun yang tidak Mudah
<http://disk.mediaindonesia.com/thumbs/1200x-/news/2018/12/d68dd1aa2dde1bc2745b364e09053cc4.jpg>
/MI/Seno/
DI 1939 yang marah, penyair WH Auden menulis bait puisi yang sedih.
Chairil Anwar kemudian menerjemahkannya dengan sangat memikat; Lagu
Orang Usiran.
'Tiba di satu rapat umum; pembicara berdiri dan kata.
"Jika mereka boleh masuk, mereka colong beras kita"
Dia bicarakan kau dan aku sayangku, Dia bicarakan kau dan aku'
Jika Auden, atau Chairil, hidup di hari ini, mungkin mereka akan dituduh
tak patriotik. Terlebih lebih ketika populisme, politik identitas dan
sentimen antiimigran begitu kuat muncul di pelbagai belahan dunia,
termasuk di Eropa dan Amerika Serikat (AS). Kita seperti berhadapan
dengan dunia yang tegang. Perang dagang antara Tiongkok dan AS, mungkin
lebih dari sekadar perang dagang. Ia cerminan kegamangan AS melihat
Tiongkok yang semakin kuat.
Dampaknya perdagangan dunia terganggu. Ekonomi global melambat. Lalu
dalam kondisi yang sulit dan tak pasti ini, bagaimana kita melihat
perekonomian Indonesia tahun depan? Ada baiknya kita memeriksa ruang
kebijakan yang tersedia untuk mendorong agar ekonomi kita tetap
bertumbuh. Ada beberapa hal di sini.
Pertama, kebijakan moneter. Saya tak melihat ruang yang besar bagi Bank
Indonesia untuk menurunkan bunga. Benar, bahwa ada kemungkinan The Fed
tak akan terlalu agresif di 2019--dan ini berita baik buat emerging
economies (EM) termasuk Indonesia--tetapi bukan berarti The Fed akan
menurunkan bunga.
Dalam skenario dengan The Fed hanya akan menaikkan bunga satu atau dua
kali, Bank Indonesia mungkin hanya perlu menaikkan bunga satu kali.
Artinya tingkat bunga Bank Indonesia 7-day repo rate di 2019 mungkin ada
di kisaran 6,25%. Namun, saya tak melihat ruang bagi Indonesia untuk
menurunkan bunga. Mengapa? Karena Bank Indonesia dan pemerintah
tampaknya terkunci kepada isu defisit transaksi berjalan.
Selama defisit transaksi berjalan masih menjadi masalah, pemerintah dan
Bank Sentral akan menerapkan kebijakan stabilisasi. Langkah ini ialah
langkah yang tepat dan perlu diapresiasi. Saya ingat ketika menghadapi
taper tantrum 2013, langkah yang sama juga dilakukan. Namun,
persoalannya ialah pilihan ini membawa akibat kepada perlemahan
pertumbuhan ekonomi. Kenaikan bunga ini tentu akan berpengaruh kepada
perlambatan investasi di 2019.
Saya pernah menulis di harian Kompas (13/12), bahwa ada risiko
pertumbuhan ekonomi Indonesia akan terperangkap dalam masalah defisit
transaksi berjalan ini. Tengok kasus Indonesia ini; incremental capital
output ratio (ICOR) saat ini sekitar 6.1. Artinya, 1% pertumbuhan
ekonomi membutuhkan rasio investasi/produk domestik bruto (PDB) sekitar
6,1%. Jika kita ingin tumbuh 6%, kita membutuhkan rasio investasi/PDB
sebesar 36,6%. Investasi ini tentu harus dibiayai tabungan domestik.
*Sesuatu yang normal*
Data dari Dana Moneter Internasional menunjukkan rasio tabungan
domestik/PDB saat ini hanya 32%-33% dari PDB. Padahal, kebutuhan
investasi ialah 36%-37% dari PDB. Jika kita memaksakan ekonomi tumbuh
sebesar 6%, ada selisih antara tabungan dan investasi. Selisih itu
mencerminkan defisit dalam transaksi berjalan. Dengan kata lain, jika
kita memacu pertumbuhan ekonomi sampai 6%, defisit transaksi berjalan
akan meningkat menjadi 4%. Lalu pasar keuangan akan menghukum kita
dengan nilai tukar yang melemah dan pasar keuangan yang bergejolak.
Artinya jika kita hanya fokus untuk menurunkan defisit transaksi
berjalan dengan kebijakan stabilisasi, ada kemungkinan pertumbuhan
ekonomi ke depan akan terperangkap pada kisaran 5%. Defisit transaksi
berjalan sebenarnya ialah sesuatu yang normal di dalam tahap awal
pembangunan suatu negara, terutama negara berkembang. Alasannya
sederhana; untuk tumbuh, negara berkembang membutuhkan modal untuk
berproduksi. Karena tak memiliki modal, mereka mengimpornya dari negara
maju. Akibatnya dalam tahap awal pembangunan negara berkembang mengalami
defisit dalam transaksi berjalan.
Sebagian di antara kita mungkin lupa bahwa Singapura pernah mengalami
defisit transaksi berjalan sampai 10% pada 1981 dan baru mulai menikmati
surplus transaksi berjalan awal 1990-an. Tiongkok baru mulai mengalami
surplus transaksi berjalan 1990-an, sebelumnya--sama seperti
Singapura--mengalami defisit transaksi berjalan.
Korea Selatan sampai dengan pertengahan 1990-an masih mengalami defisit
transaksi berjalan sekitar 5%. Vietnam, yang sekarang banyak dipuji
karena kinerja perekonomiannya, baru menikmati surplus transaksi
berjalan 2011. Artinya, defisit transaksi berjalan ialah sesuatu yang
normal bagi negara yang membutuhkan barang modal untuk tumbuh. Jika
begitu, mengapa kita begitu khawatir? Yang jadi persoalan sebenarnya
bukanlah defisit transaksi berjalan itu sendiri, melainkan
pembiayaannya. Selama defisit transaksi berjalan dibiayai penanaman
modal langsung di sektor yang berorientasi ekspor, bukan portfolio,
defisit transaksi berjalan bukan sebuah masalah.
Apa bedanya? Pabrik yang dibangun melalui modal langsung tak mudah
berpindah tempat. Sebaliknya investasi portfolio dapat bergerak keluar
masuk dengan mudah. Akibatnya terjadilah gejolak di pasar keuangan.
Mengapa PMA di sektor ekspor? Karena ekspor menghasilkan devisa. Jadi,
ketika repatriasi keuntungan dilakukan, tidak ada tekanan dalam neraca
pembayaran akibat ketidak sesuaian mata uang (currency mismatch). Tentu
kita tak menginginkan ini.
*Berikan insentif*
Lalu apa solusinya? Yang pertama, lakukan pendalaman pasar (financial
deepening) dengan mendorong lebih banyak sumber pembiayaan dari investor
lokal agar porsi pembiayaan eksternal menurun. Berikan insentif agar
BUMN, dana pensiun, asuransi, dana haji menempatkan investasinya dalam
obligasi pemerintah dan sukuk. Perluas obligasi retail atau private
placement (penempatan tertentu).
Terapkan reverse Tobin tax. Jika dalam Tobin tax arus modal masuk jangka
pendek dikenai pajak, dalam reverse Tobin tax, pemerintah memberikan
insentif pajak jika investor tak merepatriasi keuntungan mereka ,tapi
malah melakukan reinvestasi keuntungan mereka.
Selain itu, ciptakan instrumen atau produk pasar keuangan agar orang
Indonesia, atau eksportir Indonesia, memiliki opsi untuk menempatkan
investasi portofolio dalam mata uang asing mereka di Indonesia (on
shore). Ini akan membantu meningkatkan pasokan dolar di dalam negeri.
Kedua, meningkatkan produktivitas sehingga investasi meningkatkan hasil
yang lebih tinggi. Misalnya dengan menurunkan ICOR menjadi 4 atau 5
sehingga untuk pertumbuhan ekonomi 6,5%, hanya dibutuhkan rasio
investasi/PDB sebesar 26%-32%. Dengan demikian, kita mampu mendorong
pertumbuhan tanpa kuatir defisit transaksi berjalan.
Bagaimana cara melakukannya? Fokus kembali ke ekspor manufaktur kita dan
meragamkan produk dan tujuan ekspor. Di sini dibutuhkan inovasi dan
perbaikan kualitas sumber daya manusia. Ketiga, tentunya menarik PMA
dengan cara terus memperbaiki iklim investasi, termasuk UU Ketenagakerjaan.
Kedua, bagaimana dengan fiskal? APBN 2019 mengasumsikan harga minyak
sebesar US$70. Faktanya saat ini harga minyak berada di bawah US$50.
Implikasinya penurunan harga minyak akan berpengaruh kepada penerimaan
pajak migas pemerintah. Tak berhenti di sana, penurunan harga minyak
juga berpengaruh kepada harga batu bara. Di sisi lain kita juga melihat
bahwa harga kelapa sawit (CPO) mulai menunjukkan penurunan sejak Agustus
lalu. Implikasinya penerimaan negara bukan pajak dari sektor sumber daya
alam (SDA) juga akan mengalami penurunan. Selisih antara asumsi harga
minyak dan harga yang terjadi saat ini yang cukup signifikan (sekitar
30%) sehingga kita bisa menduga bahwa dampaknya kepada penerimaan
pemerintah juga akan signifikan.
Saya memperkirakan bahwa penurunan harga minyak, batu bara, dan CPO akan
berpengaruh kepada ekspor kita. Akibatnya kontribusi pajak dari sektor
ini juga akan menurun. Implikasinya penerimaan pajak nonmigas juga akan
menurun. Kita bisa menduga defisit anggaran bisa meningkat cukup signifikan.
*Peningkatan defisit*
Semua tentu bergantung kepada harga minyak. Saya tak pandai untuk
meramal harga minyak. Satu hal yang bisa saya katakan, jika penurunan
ini terus terjadi, kita harus mengantisipasi situasi ekonomi seperti
2015, pada saat itu ekonomi tumbuh di bawah 5%. Kita tahu, peningkatan
defisit anggaran ini terjadi bukan karena ekspansi fiskal, melainkan
penyesuaian otomatis akibat turunnya penerimaan. Karena itu, saya tak
melihat dampak ekspansi fiskal dari peningkatan defisit ini.
Ketiga, keterbatasan ruang bagi fiskal dan moneter akan membuat
pertumbuhan ekonomi tertahan. Satu-satunya harapan ialah konsumsi rumah
tangga dan ekspor. Bagaimana ekspor? Seperti saya bahas di atas,
penurunan harga minyak, batu bara, dan CPO mulai memukul ekspor kita.
Defisit neraca perdagangan yang baru diumumkan BPS beberapa hari lalu
lebih disebabkan melambatnya ekspor. Kecenderungan ini saya kira akan
berlanjut. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi Tiongkok juga membawa
dampak kepada pelemahan ekspor kita. Kita tahu, 40% dari ekspor kita ke
Tiongkok ialah batu bara dan CPO. Artinya ekspor juga akan terganggu.
Keempat, satu-satunya sumber pertumbuhan ekonomi yang tersisa ialah
konsumsi rumah tangga. Kita tahu, saat ekonomi melambat kita butuh
kebijakan kontrasiklus. Pertanyaannya; dengan penerimaan pajak migas dan
nonmigas yang terpukul tajam akibat perlambatan ekonomi dan penurunan
harga komoditas, bagaimana ekspansi fiskal harus dilakukan? Larry
Summers, guru besar ekonomi di Harvard Kennedy School dan mantan menteri
keuangan Amerika Serikat, pernah mengatakan ekspansi fiskal harus
memenuhi TTT (targeted, temporary, timely). Apa artinya? Fokuslah kepada
kelompok yang bisa memberikan pengungkit (multiplier) ekonomi paling
tinggi bagi perekonomian. Selain itu, fokuslah kepada apa yang bisa
dilakukan segera dan sifatnya sementara.
Yang memenuhi kriteria ini ialah--seperti saya pernah tulis
sebelumnya--Program Keluarga Harapan (PKH) atau conditional cash
transfer bagi kelompok masyarakat yang berpenghasilan rendah atau
miskin. Karena penghasilan rendah, jika mereka dapat tambahan
pendapatan, akan dibelanjakan. Alokasi fiskal yang lebih banyak untuk
PKH, padat karya tunai, bantuan langsung tunai akan membantu
meningkatkan daya beli.
Kita tahu, pertumbuhan konsumsi tahun ini meningkat, salah satunya
karena peningkatan alokasi yang signifikan untuk PKH. Berita bagus bahwa
alokasi untuk dana perlindungan sosial seperti PKH meningkat secara
signifikan dalam APBN 2019. Langkah pemerintah ini tepat. Selain itu,
untuk menjaga daya beli, inflasi harus bisa dikendalikan. BPS
menunjukkan harga beras eceran dan grosir meningkat November lalu. Kita
juga mulai melihat inflasi inti sedikit lebih tinggi pada November lalu.
Sejauh ini inflasi dapat dikendalikan dengan baik, tetapi perlu waspada
melihat kecenderungan ini.
Kita tak perlu selamanya pahit dan muram. Namun, 2019 memang bukan tahun
yang mudah. Begitu banyak variabel yang di luar kendali kita. Ada risiko
pertumbuhan ekonomi akan melambat di tahun depan. Tentu kita perlu
bersiap diri mengantisipasi ini. Antisipasi kebijakan fiskal yang
seperti saya sebut di atas, perbaikan iklim investasi, revisi UU
Ketenagakerjaan akan membantu kita mengatasi tekanan ini. Memang tak
mudah membuat rencana di tengah dunia yang tak pasti seperti ini.
"Everyone has plan, until they get punched in the mouth," ujar petinju
Mike Tyson. Tyson benar, semua orang boleh membuat rencana sampai
realitas membatalkannya. Tak ada ruang bagi kita untuk membuat
kesalahan. Selamat tahun baru 2019.
<http://www.facebook.com/share.php?u=http://mediaindonesia.com/read/detail/206214-tahun-yang-tidak-mudah>
<http://twitter.com/home/?status=Tahun yang tidak Mudah
http://mediaindonesia.com/read/detail/206214-tahun-yang-tidak-mudah via
@mediaindonesia>
