https://www.antaranews.com/berita/782447/kein-keadilan-ekonomi-semakin-masif
KEIN: keadilan ekonomi semakin masif
Minggu, 30 Desember 2018 17:46 WIB
DISKUSI PEMIKIRAN MA'RUF AMIN Direktur Eksekutif Megawati Institute (MI)
Arif Budimanta (kedua kanan) bersama mantan Ketua KPPU Syarkawi Rauf
(tengah) dan Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah (kedua kiri) menghadiri
diskusi terkait pemikiran KH Ma'ruf Amin di Jakarta, Rabu (28/11/2018).
(ANTARAFOTO/PUSPA PERWITASARI)
Usaha untuk melepaskan kemiskinan untuk seluruh rakyat Indonesia
menunjukan hasil yang positif. Penurunan kesenjangan pendapatan pun akan
mendekatkan pada kehidupan yang berkeadilan.
Jakarta (ANTARA News) - Arif Budimanta, ekonom yang juga menjabat
sebagai Wakil Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN),
mengatakan di tiap program kerja yang ada, Presiden Joko Widodo selalu
berorientasi pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
“Apa yang telah dilakukan pemerintah menjadi bukti bahwa keadilan dan
keberpihakan ekonomi menjadi tujuan utama pemerintah dan itu harus tetap
dilanjutkan untuk memperteguh komitmen kebangsaan baik di tahun ini dan
tahun-tahun selanjutnya,” ujar Arif lewat keterangannya di Jakarta, Minggu.
Arif menjelaskan program-program kerja yang digelontorkan selama ini
memiliki dua orientasi baik terhadap akses maupun aset di seluruh
aspek kehidupan.
Pertama ialah Program Indonesia Pintar (PIP) untuk mencegah anak usia
sekolah dari ancaman putus sekolah. PIP dinilai telah memberikan kepada
anak-anak usia sekolah dari keluarga miskin untuk mendapatkan layanan
pendidikan sampai tamat pendidikan menengah.
Selanjutnya, program Jaminan Kesehatan Nasional dengan jumlah
kepesertaan telah mencapai 182 juta jiwa per 2017 (Kementerian
Kesehatan). JKN memberikan akses kesehatan terhadap seluruh lapisan
masyarakat.
“Pendidikan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia terus
didorong oleh pemerintah. Di sisi lain pelayanan kesehatan juga semakin
mudah diakses. Keduanya menjadi penting untuk membangun negara,” ucap Arif.
Pemerintah, sambungnya, juga memfokuskan terciptanya keadilan sosial di
wilayah Timur Indonesia, baik itu di pedalaman atau di wilayah
perbatasan Indonesia.
Misalnya, ujar dia, dengan pembangunan infrastruktur di daerah-daerah
tersebut untuk meningkatkan akses jalan baik bagi manusia dan barang.
Hal itu dilakukan sebagai bentuk pemerataan pembangunan.
Dalam kepemimpinan Jokowi, tambah Arif, pemerintah terus membangun jalan
nasional seperti di Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan
Sumatera. Pemerintah juga terus mendorong pembangunan pos lintas batas
negara di batas- batas terluar wilayah Indonesia.
Selain itu, berdasarkan data Kementerian Keuangan, pemerintah telah
berhasil membangun jalan desa sepanjang 107.958 km dan irigasi sebanyak
25.905 Ha melalui program Dana Desa.
“Tidak hanya meningkatkan konektivitas dan mendorong peradaban di luar
Pulau Jawa, pemerintah juga terus melakukan pemerataan di wilayah Timur
Indonesia yakni melalui kebijakan satu harga BBM. Baru kali ini terjadi,
sebelumnya di sana selalu lebih mahal dibandingkan dengan wilayah
Barat,” tuturnya.
Selain keadilan terhadap akses, pemerintah juga menjunjung keadilan
terhadap aset melalui program Reforma Agraria, yang
bertujuan mendistribusikan 9 juta hektar tanah sebagai objek reforma
agraria dan skema perhutanan sosial seluas 12,7 juta hektar kepada
rakyat. Berdasarkan data Kementerian ATR/BPN pada 2017 5 juta sertifikat
tanah telah diterbitkan.
Arif melanjutkan program-program itu telah memberikan dampak bagi
perekonomian Indonesia tercermin dari berbagai capaian yang telah diraih
selama tiga tahun kepemimpinan Jokowi. Pertama ialah kian menurunnya
tingkat kemiskinan.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tingkat kemiskinan
Indonesia pada Maret 2018 berada di posisi 9,82 persen dan merupakan
angka terendah sepanjang sejarah. Posisi tersebut turun 1,24 poin dari
posisi September 2017 yakni sebesar 10,12 persen.
Penurunan kemiskinan itu juga dibarengi dengan melandainya tingkat
ketimpangan, yang ditandai dengan turunnya indeks gini rasio dari 0,406
pada Maret 2014 menjadi 0,391 pada September 2017.
“Usaha untuk melepaskan kemiskinan untuk seluruh rakyat Indonesia
menunjukan hasil yang positif. Penurunan kesenjangan pendapatan pun akan
mendekatkan pada kehidupan yang berkeadilan,” tuturnya.
Selain angka kemiskinan yang terus menurun, pemerintah pun berhasil
menjaga inflasi umum di angka 3 persen dari 2015 hingga 2017. BPS
mencatat inflasi umum selama rentang tiga tahun tersebut ialah 3,35
persen, 3,02 persen, dan 3,61 persen.
Pewarta: Sella Panduarsa Gareta
Editor: M Razi Rahman
COPYRIGHT © ANTARA 2018
* TAGS:
* KEIN <https://www.antaranews.com/tag/kein>
* Kinerja Pemerintah <https://www.antaranews.com/tag/kinerja-pemerintah>
