https://tirto.id/prabowo-melupakan-pelanggaran-ham-berat-timor-timur-dcMU
Prabowo Melupakan Pelanggaran HAM
Berat Timor Timur
Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto berziarah ke Taman Makam
Pahlawan Seroja tempat makam eks pejuang Timor Timur (Timtim) (sekarang
Timor Leste) di Atambua, Kabupaten Belu, NTT Kamis, (27/12/18). ANTARA
FOTO/Kornelis Kaha/aww.
<https://tirto.id/prabowo-melupakan-pelanggaran-ham-berat-timor-timur-dcMU>
Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto berziarah ke
Taman Makam Pahlawan Seroja tempat makam eks pejuang Timor
Timur (Timtim) (sekarang Timor Leste) di Atambua, Kabupaten
Belu, NTT Kamis, (27/12/18). ANTARA FOTO/Kornelis Kaha/aww.
Oleh: Husein Abdulsalam - 30 Desember 2018
Dibaca Normal 3 menit
/Prabowo berkampanye di hadapan eks warga Timor Timur di Belu.
Mengabaikan kekerasan pasca-referendum pada 1999./
tirto.id <https://tirto.id/> - Kabupaten Belu jadi tempat kunjungan
calon presiden (capres) Prabowo Subianto, Kamis (27/12). Kabupaten
tersebut terletak di perbatasan antara Indonesia dan wilayah yang dulu
dicaploknya dari 1974 hingga 1999, Timor Leste.
Karena faktor geografis, Belu jadi tempat mengungsi kelompok
pro-integrasi Timor Timur (Timtim) yang memihak Indonesia. Mereka pergi
ke sana setelah referendum yang diselenggarakan pada Agustus 1999
menunjukkan mayoritas masyarakat Timor Leste ingin merdeka dari Indonesia.
Di Belu, Prabowo bertemu kelompok pro-integrasi dan mengatakan bahwa
elite di Jakarta tidak memahami perjuangan dan pengorbanan mereka.
"Banyak elite-elite di Jakarta tidak mengerti tidak paham perjuangan dan
pengorbanan saudara-saudara sekalian. Jangankan pengorbanan
saudara-saudara, penderitaan rakyat Indonesia di tempat lain, bahkan di
ibukota sendiri mereka tidak mengerti, bahkan tidak paham atau pura-pura
tidak paham," ujar Prabowo.
Baca juga: Sejarah & Kronologi Timor Timur Lepas dari RI yang Diungkit
Prabowo
<https://tirto.id/sejarah-kronologi-timor-timur-lepas-dari-ri-yang-diungkit-prabowo-dcJi>
Ucapan Prabowo mendapat tanggapan dingin dari kubu Jokowi-Maruf. Sekjen
Nasdem Johnny G Plate
<https://news.detik.com/berita/d-4362305/tim-jokowi-soal-pro-integrasi-timor-timur-prabowo-tuduh-bj-habibie>
menyatakan Presiden Jokowi dan presiden sebelumnya telah memberikan
perhatian kepada kelompok pro-integrasi. Klaim serupa juga dikatakan
Sekjen PPP Arsul Sani
<https://news.detik.com/berita/4361742/ppp-soal-pro-integrasi-timor-timur-prabowo-berpotensi-adu-domba>.
Arsul menyatakan pembangunan yang dilaksanakan Jokowi empat tahun
terakhir memberikan dampak positif secara sosial-ekonomi kepada seluruh
masyarakat di Belu.
Pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 di Belu, Prabowo mendulang suara
sedikit lebih banyak daripada Joko Widodo (Jokowi). Didampingi calon
wakil presiden (cawapres) Hatta Rajasa, Prabowo memperoleh 44.107 suara.
Sedangkan Jokowi yang didampingi cawapres Jusuf Kalla (JK) memperoleh
36.754 suara.
Keduanya bertarung lagi dengan didampingi cawapres yang berbeda pada
Pilpres 2019. Menyapa kelompok pro-integrasi nampaknya jadi cara Prabowo
menarik simpati guna mendulang suara tahun depan. Pada Pilpres 2014,
kelompok pro-integrasi dari keluarga Borromeo
<https://nasional.kompas.com/read/2014/06/26/1242263/Keluarga.Besar.Eks.Timtim.di.Bekasi.Dukung.Prabowo-Hatta>
menyatakan dukungan kepada Prabowo.
Pada awal Oktober silam, diprakarsai Octavio Osario Soares, sejumlah
tokoh pro-integrasi juga menyatakan
<https://nasional.kompas.com/read/2014/06/26/1242263/Keluarga.Besar.Eks.Timtim.di.Bekasi.Dukung.Prabowo-Hatta>
dukungan kepada mantan danjen Kopassus ini. Mereka juga merekrut relawan
yang tergabung dalam Peleton Khusus Prabowo-Sandi bernomor 02
(Tonus-Ps02). Tugas regu relawan ini adalah mengabarkan kiprah Prabowo
di Timor Timur.
Namun, apa yang disebut Prabowo sebagai "perjuangan" dan "pengorbanan"
kelompok pro-integrasi telah menutupi-nutupi fakta bahwa kelompok
pro-integrasi dan TNI adalah bagian dari periode penuh kekerasan di
Timor Leste pasca-referendum 1999.
Proksi Bentukan TNI
Rakyat Timor Leste menentang kekuasan Indonesia sejak Orde Baru menyerbu
masuk melalui Operasi Seroja
<https://tirto.id/upaya-indonesia-mencaplok-timor-lorosae-lewat-operasi-seroja-cBe1>.
Setelah Orde Baru runtuh pada Mei 1998, kemerdekaan
<https://tirto.id/merdeka-dari-pendudukan-indonesia-cyfe> Timor Leste
semakin marak disuarakan lewat pelbagai demonstrasi, diplomasi, bahkan
aksi peretasan
<https://tirto.id/membela-timor-timur-meretas-indonesia-cy6e> situsweb
milik pemerintah Indonesia.
Pada Juli 1998, Presiden B.J. Habibie mengumumkan pemerintah akan
memberikan otonomi khusus kepada Timor Leste dengan syarat tetap
mengakui kedaulatan Indonesia. Kemudian, pada 27 Januari 1999, ia
menyatakan rakyat Timor Leste akan diberi kesempatan untuk memilih untuk
tetap jadi bagian Indonesia atau merdeka melalui referendum.
Perlawanan Timor Leste pada 1999 dipayungi Conselho Nacional da
Resistência Timorense (CNRT), organisasi yang dibentuk pada 1998 serta
memayungi organisasi politik dan pasukan bersenjata pro-kemerdekaan
Timor Leste. Di pihak Indonesia, terutama Tentara Nasional Indonesia
(TNI), berusaha keras (termasuk dengan kekerasan) agar Timor Timur tetap
menjadi provinsi ke-27 Indonesia.
Pada 27 Januari 1999, Front Persatuan Demokratik dan Keadilan (FPDK)
dibentuk. Organisasi tersebut bertujuan meyakinkan orang Timor Timur
untuk menerima otonomi. Pada 20 Mei 1999, Barisan Rakyat Timor Timur
(BRTT) didirikan untuk memayungi semua organisasi pro-otonomi. Kedua
organisasi itu kemudian dilebur dalam Front Bersama Pro-Otonomi Timor
Timur (FBPOTT) atas rekomendasi Menteri Pertahanan/Panglima TNI yang
kala itu dijabat Jenderal Wiranto.
Baca juga: Tragedi Santa Cruz dan Sejarah Kekerasan Indonesia di Timor
Leste
<https://tirto.id/tragedi-santa-cruz-dan-sejarah-kekerasan-indonesia-di-timor-leste-b4FM>
Kelompok-kelompok milisi yang memperjuangkan pro-otonomi dengan angkat
senjata juga didirikan. Laporan AKhir Komisi Kebenaran dan Persahabatan
Indonesia-Timor Leste (KKP) mencatat
<http://www.chegareport.net/wp-content/uploads/2014/10/CTF-laporan-akhir-20081.pdf>
ada 10 organisasi bersenjata pro-otonomi, misalnya Aitarak yang
beroperasi di Dili hingga Besi Merah Putih (BMP) yang beroperasi di
Liquiça. Milisi-milisi ini lalu membentuk organisasi kolektif bernama
Pasukan Pejuang Integrasi (PPI).
Komisi Penyelidik Pelanggaran HAM Timor Timur (KPP HAM) menunjukkan
telah terjadi pembunuhan, penyiksaan dan penindasan, penghilangan paksa,
pemindahan paksa, hingga kekerasan berbasis gender yang melibatkan
milisi pro-integrasi, militer, atau kepolisian Indonesia di Timor Leste
selama 1999. Berdasarkan analisis pola serta cakupan rentang waktu dan
geografis yang luas, KPP HAM menyatakan kasus-kasus ini sebagai serangan
luas dan sistematis terhadap penduduk sipil yang dilakukan pihak-pihak
yang memiliki kesamaan identitas, sehingga pantas disebut kejahatan HAM
berat.
Menurut KPP HAM, sekurang-kurangnya ada 14 kasus utama serangan meluas
dan sistematis terhadap penduduk sipil pada 1999. Sebagai contoh, milisi
BMP menyerang pengungsi yang berlindung di sebuah gereja di Liquica pada
6 April 1999. Akibat aksi ini, 25 orang tewas.
Pada 17 April 1999, 13 orang di Dili tewas karena serangan milisi
Aitarak. Pada 6 Juni 1999, 23 perempuan ditahan milisi BMP dekat
Gugleur, Liquiça. Perempuan itu dipaksa memasak dan mencuci untuk
milisi. Mereka juga dijadikan sasaran kekerasan seksual.
KPP HAM menyebutkan bahwa petinggi TNI saat itu setidaknya mengetahui
besarnya milisi pro-otonomi dan memberikan dukungan moral kepada mereka.
Hal ini bisa diketahui dari Rencana Darurat yang disusun Wiranto beserta
surat Penglima TNI tersebut yang dikirim ke Menkopolkam bertanggal 15
Juni 1999.
Infografik Kompensasi Buat Eks-Timtim
Komisi tersebut juga menunjukkan keterlibatan TNI dalam
aktivitas-aktivitas milisi. Pertama, TNI masuk struktur kepemimpinan
milisi pro-otonomi. Misalnya, sebanyak 25 Bintara Pembina Desa (Babinsa)
dan 25 Binpolda masuk jajaran Pamswakarsa Dili.
Kedua, TNI memberi dukungan fasilitas. TNI, misalnya, mendorong kelompok
milisi pro-otonomi untuk mengumpulkan massa di 13 kabupaten di Timor
Timur. Inilah apel terbesar yang pernah digelar di depan kantor gubernur
Dili, 17 April 1999. Markas-markas milisi juga berlokasi di Markas
Komando Distrik Militer (Kodim) atau Komando Rayon Militer (Koramil).
Selain itu, TNI membolehkan milisi menggunakan senjata miliknya.
Dua hari setelah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengumumkan hasil
referendum yang menyatakan 78,5 persen warga Timor Timur menolak otonomi
(04/09/1999), Wiranto mengutarakan opsi Timor Timur dijadikan wilayah
darurat militer. Usulan itu ditentang. Pada 19 Oktober 1999, Sidang Umum
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menerima hasil referendum dan
memutuskan untuk melepas Timor Timur.
Namun, setelah pengumuman hasil referendum, kerusuhan memuncak di Bumi
Lorosae. Dili dan kota lainnya dibakar. Sekitar 1000 orang tewas, 70
persen fasilitas umum rusak dan rumah-rumah hancur. Ratusan ribu
pengungsi bergelombang menyeberang ke Timor bagian barat yang secara
administrasif masuk ke dalam provinsi NTT. Banyak dari mereka terpaksa
ikut eksodus bersama milisi pro-otonomi. Amnesty International
memperkirakan jumlah pengungsi mencapai 250 ribu orang pada akhir 1999.
Laporan khusus /CNN Indonesia/
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160817091559-20-151908/kisah-warga-eks-timor-timur-memilih-indonesia-lalu-diabaikan>
pada 2016 menyatakan bahwa sekarang ada 104.436 pengungsi yang tinggal
di Timor bagian Barat. Sebanyak 70.453 di antaranya tinggal di Kabupaten
Belu; 11.176 di Timor Tengah Utara; dan 11.360 orang di Kupang.
Orang-orang inilah yang disapa Prabowo. Mereka yang pergi meninggalkan
tanah kelahirannya karena konflik yang diciptakan mertuanya, Soeharto.
Baca juga artikel terkait PILPRES 2019
<https://tirto.id/q/pilpres-2019-c2Z?utm_source=internal&utm_medium=lowkeyword>
atau tulisan menarik lainnya Husein Abdulsalam
<https://tirto.id/author/huseinabdulsalam?utm_source=internal&utm_medium=topauthor>
(tirto.id - Politik)
Penulis: Husein Abdulsalam
Editor: Windu Jusuf
Sekitar 250 ribu orang meninggalkan Timor Leste pada 1999 akibat
kekerasan pasca-referendum.
