https://m.facebook.com/photo.php?fbid=754014638324848&id=100011489570980&set=gm.1028051934062802&source=57&refid=18&__tn__=EH-R
*Mulai Terkuak Siapa Dalang Pembunuhan G30S*
*Citra Dewi*
*Sekarang mayoritas sedikit demi sedikit sudah mulai terkuak siapa
dalang pembunuhan G 30 S/PKI 1 Oktober 1965 tsb*.
*Kasihan PKI yang dijadikan kambing hitam sebagai tumbal penguasa orba*.
*"MENEPUK AIR DIDULANG, TERPERCIK MUKA SENDIRI".*
Berkacalah dengan fakta Sejarah, jangan terus menerus sembarangan Ngomong !
*MENGAPA BUNG KARNO DILENGSERKAN DENGAN CARA FITNAH YANG SANGAT KEJI ,
DAN MENGAPA JOKOWI JUGA DIPERLAKUKAN SAMA DENGAN FITNAH-FITNAH YANG
SANGAT KEJI JUGA ?*
Ini Jawabannya:
BUNG KARNO dilengserkan dengan fitnah yang sangat keji untuk
mengkorupsi/merampok kekayaan alam Indonesia,sedangkan JOKOWI diserang
dengan fitnah-fitnah keji juga harus dilengserkan dengan segala cara
untuk mengamankan hasil korupsi/rampokannya selama ini, sebab JOKOWI
adalah orang yang bersih dan bukan bagian dari kejahatan masa lalu dan
masa sekarang.
Ini Penjelasan Fakta Sejarahnya:
Soeharto yang telah sukses mengkudeta Bung Karno, mengirim satu tim
ekonomi yang terdiri dari Prof.Dr Soemitro Djojohadikusumo(Ayah
Prabowo), Prof. Dr Sadli dan sejumlah profesor ekonomi lulusan Berkeley
University AS. Karena itu tim ekonomi ini juga disebut sebagai ‘Berkeley
Mafia’ ke Swiss. Mereka hendak menggelar pertemuan dengan sejumlah
konglomerat penguasa dunia, yang dipimpin David Rockefeller.
Di Swiss, tim ekonomi suruhan Soeharto ini menggadaikan seluruh kekayaan
alam negeri ini ke hadapan David Rockefeler cs. Dengan seenak perutnya,
mereka mengkavling-kavling Bumi Nusantara dan memberikannya kepada
pengusaha-pengusaha asing tersebut.
Gunung Emas di Papua diserahkan kepada Freeport, Ladang Minyak dan Gas
di Riau kepada Chevron, Ladang Minyak dan Gas di Aceh kepada Exxon, dan
sebagainya masih banyak lagi yang lainnya. Undang-Undang Penanaman Modal
Asing (UU PMA) tahun 1967 pun dibuat dan dirancang di Swiss, untuk
menuruti apapun kehendak para pengusaha asing tersebut.
Sampai detik ini, perampokan atas seluruh kekayaan alam negeri ini masih
saja terus berjalan dan dikerjakan dengan sangat leluasa oleh berbagai
Korporasi Penguasa Dunia. Silahkan telusuri semua dengan fakta-fakta tak
terbantahkan sebagaimana yang telah dilakukan George Aditjondro bahwa
negeri ini tengah meluncur ke jurang kehancuran, dimana Soeharto dan
Sumitro Djojohadikusumo adalah dalang dari semua ini.
Sudah banyak sekali buku-buku ilmiah yang ditulis para cendekiawan baik
dari dalam maupun luar negeri tentang betapa bobroknya kinerja
pemerintahan di saat rezim Soeharto berkuasa selama lebih kurang 32
tahun itu, dengan jutaan fakta dan dokumen yang tak terbantahkan.
Sebab itu, tulisan ini memaparkan fakta apa adanya tentang Soeharto.
Agar setidaknya, mereka yang selama ini menganggap Soeharto pahlawan,
harus bisa bermuhasabah dan melakukan renungan yang lebih dalam, apakah
sudah benarkah tindakan tersebut.
Fakta sejarah harus ditegakkan, siapa sebenarnya Soeharto sebelum dan
sesudah menjadi presiden?. Soeharto lahir di Kemusuk, Argomulyo,
Yogyakarta, 8 Juni 1921, dari keluarga petani, karirnya diawali sebagai
karyawan di sebuah bank pedesaan, walau tidak lama.
Dia sempat juga menjadi buruh dan kemudian menempuh karir militer
pertama kali sebagai prajurit KNIL yang berada di bawah kesatuan tentara
penjajah Belanda. Saat Jepang masuk di tahun 1942, Soeharto bergabung
dengan PETA. Ketika Soekarno memproklamirkan kemerdekaan, Soeharto
bergabung dengan TKR.
Salah satu ‘prestasi’ kemiliteran Soeharto yang sering
digembar-gemborkannya semasa dia berkuasa adalah Serangan Umum 1 Maret
1949 atas Yogyakarta. Bahkan ‘prestasi’ ini sengaja difilmkan dengan
judul ‘Janur Kuning’ (1979) yang memperlihatkan jika serangan umum itu
diprakarsai dan dipimpin langsung oleh Soeharto.
Padahal, sesungguhnya serangan umum itu diprakarsai sendiri Sri Sultan
Hamengkubuwono IX. Sri Sultan Hamengkubuwono IX lah yang memimpin
serangan umum melawan Belanda itu. Sri Sultan Hamengkubuwono IX adalah
seorang nasionalis yang memiliki perhatian terhadap nasib rakyatnya,
karena itu ia tidak mau untuk di jajah. (lihat biografi Sri Sultan
Hamengkubuwono IX).
Kemudian pada 1959, Soeharto yang kala itu menjabat sebagai Pangdam
Diponegoro dipecat oleh A.H.Nasution dengan tidak hormat karena Soeharto
telah menggunakan institusi militernya untuk mengumpulkan uang dari
perusahaan-perusahaan di Jawa Tengah. Soeharto kala itu juga ketahuan
ikut kegiatan ilegal berupa penyelundupan gula dan kapuk bersama Bob
Hasan dan Liem Sioe Liong.
Untuk memperlancar penyelundupan ini, didirikan perusahaan perkapalan
yang dikendalikan Bob Hasan. Konon, dalam menjalankan bisnis haramnya
ini, Bob Hasan menggunakan kapal-kapal ‘Indonesian Overseas’ milik C.M.
Chow.
Siapa C.M. Chow ini?.Dia adalah agen ganda. Pada 1950 dia menjadi agen
rahasia militer Jepang di Shanghai. Tapi dia pun kepanjangan tangan Mao
Tse Tung dalam merekrut Cina perantauan dari orang Jepang ke dalam
jaringan komunis Asia.
Pada 1943, Chow ditugasi Jepang ke Jakarta. Ketika Jepang hengkang dari
Indonesia, Chow tetap di Jakarta dan membuka usaha perkapalan pertama di
negeri ini. Chow bukan saja membina WNI Cina di Jawa Tengah dan Jawa
Timur, namun juga di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Papua.
Salah satu binaannya adalah ayah Eddy Tansil dan Hendra Rahardja yang
bermarga Tan. Tan yang ini merupakan sleeping agent Mao di Indonesia
Timur. Pada pertengahan 1980-an, Hendra Rahardja dan Liem Sioe Liong
mendirikan sejumlah pabrik di Fujian, Cina.
A.H.Nasution kala itu sudah sangat marah sehingga ingin memecat Soeharto
dari AD dan menyeretnya ke Mahkamah Militer, namun atas desakan Gatot
Subroto, Soeharto dibebaskan dan akhirnya dikirim ke SSKAD (Sekolah Staf
dan Komando Angkatan Darat).
Selain A.H.Nasution, A. Yani juga marah atas ulah Soeharto dan
dikemudian hari mencoret nama Soeharto dari daftar peserta pelatihan di
SSKAD, yang mana hal ini membuat Soeharto dendam sekali terhadap A.
Yani. Terlebih Yani adalah anak kesayangan Bung Karno.
Kolonel Pranoto Rekso Samoedro diangkat sebagai Pangdam Diponegoro
menggantikan Soeharto. Pranoto, sang perwira 'santri', menarik kembali
semua fasilitas milik Kodam Diponegoro yang dipinjamkan Soeharto kepada
para pengusaha Cina untuk kepentingan pribadinya.
Di SSKAD, Soeharto dicalonkan untuk menjadi Ketua Senat, namun
D.I.Panjaitan menolak keras dengan menyatakan dirinya tidak percaya
dengan Soeharto yang dinilainya tidak bisa dipercaya karena mempunyai
banyak catatan kotor dalam karir militernya, antara lain penyelundupan
bersama para pengusaha Cina dengan dalih untuk membangun kesatuannya,
namun yang terjadi adalah untuk memperkaya dirinya.
Atas semua kejadian itu Soeharto sangat sakit hati dan dendam. Bertambah
lagi dendam Soeharto, selain kepada A.H.Nasution, Ahmad Yani dan D.I.
Panjaitan. Aneh tapi nyata, dalam peristiwa G30S/PKI/1965, musuh-musuh
Soeharto, yaitu A.H.Nasution, Ahmad Yani, dan D.I.Panjaitan, menjadi
target pembunuhan, sedangkan Soeharto sendiri yang merupakan orang kedua
di AD tidak masuk dalam daftar kematian peristiwa G30S 1965.
Dan ketika A. Yani terbunuh, Bung Karno mengangkat Pranoto Rekso Samudro
sebagai Kepala Staf AD, namun Pranoto dijegal oleh Soeharto sehingga
Soeharto yang mengambil-alih kepemimpinan AD, kemudian untuk menghindari
pertumpahan darah dan perang saudara karena Siliwangi di Jawa Barat
(Ibrahim Adjie) dan KKO (Marinir) di Jawa Timur, dimana telah bersumpah
selalu berada di belakang Soekarno dan jika Soekarno memerintahkan untuk
‘menyapu’ bersih semua kekuatan Soeharto di Jakarta, maka mereka
menyatakan siap untuk berperang.
Namun untuk menghindari perang saudara serta jatuhnya korban lebih
banyak lagi, Bung Karno tidak memerintahkan, jadilah Soeharto sebagai KSAD.
Pasca Perang Dunia II, AS melihat Uni Soviet sebagai satu-satunya pihak
yang bisa menghalangi hegemoninya atas dunia. Diluncurkanlah Marshall
Plan sebagai upaya membendung pengaruh komunisme yang kian lama kian
meluas, dari Eropa Timur ke arah Asia Tenggara, sebuah wilayah yang
sangat strategis dari sisi perdagangan dunia dan geopolitik, juga sangat
kaya raya dengan sumber daya alam dan juga manusianya.
AS sangat cemas jika wilayah tersebut dikuasai Uni Soviet. Dari semua
negeri di wilayah itu, Indonesia lah negara yang paling strategis dan
paling kaya raya. AS sangat paham akan hal ini, sebab itu di wilayah
Indonesia merupakan satu-satunya wilayah yang disebut dalam Marshall Plan.
Namun untuk menundukkan Indonesia, AS jelas kesulitan karena negeri ini
tengah dipimpin oleh seorang yang sukar diatur, cerdas, dan dicintai
rakyatnya, dialah Bung Karno. Tiada jalan lain, orang ini harus
ditumbangkan, dengan berbagai cara.
Sejarah telah mencatat dengan baik bagaimana badan agen rahasia AS yaitu
CIA ikut terlibat langsung berbagai aksi pemberontakan bersenjata di
Indonesia, diantaranya PRRI, PERMESTA dan pemberontakan yang lainnya.
CIA juga membina kader-kadernya di bidang pendidikan (yang nantinya
melahirkan Mafia Berkeley), mendekati dan menunggangi partai politik
demi kepentingannya, membina sel-sel binaannya di ketentaraan (local
army friend) dan sebagainya.
Setelah berkali-kali gagal menjatuhkan Bung Karno dan bahkan sampai
hendak membunuhnya, akhirnya pada paruh akhir 1965, Bung Karno berhasil
disingkirkan CIA lewat Soeharto dengan Gerakan 30 September/PKI 1965
yang terjadi di tubuh Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, yang mana
dalang sebenarnya adalah Soeharto dengan bantuan CIA.
Setelah peristiwa 1 Oktober 1965, secara de facto, Soeharto melalui
kudeta merangkaknya mulai mengendalikan negeri ini. Pada pekan ketiga
Oktober 1965, Soeharto menugaskan para kaki tangannya membantai mungkin
jumlahnya mencapai jutaan orang.
Mereka yang dibunuh adalah orang-orang yang dituduh sebagai kader atau
simpatisan komunis (PKI), tanpa melewati proses pengadilan yang fair.
Media internasional bungkam terhadap semua kejahatan kemanusiaan yang
luar biasa itu, karena memang AS sangat diuntungkan.
Jatuhnya Bung Karno dan naiknya Soeharto dirayakan dengan penuh suka
cita oleh Washington. Bahkan Presiden Nixon menyebutnya sebagai “Hadiah
terbesar dari Asia Tenggara”. Satu negeri dengan wilayah yang sangat
strategis, kaya raya dengan sumber daya alam, segenap bahan tambang, dan
sebagainya ini telah berhasil dikuasai dan dalam waktu singkat akan
dijadikan ‘sapi perahan’ bagi kejayaan imperialisme Barat.
Benar saja, November 1967, Soeharto menugaskan satu tim ekonom pro-AS
menemui para 'bos' Pengusaha Internasional di Swiss. Dalam bulan
November 1967 menyusul tertangkapnya ‘hadiah terbesar’ (istilah
pemerintah AS untuk Indonesia setelah Bung Karno jatuh dan digantikan
oleh Soeharto), maka hasil tangkapannya itu dibagi-bagi.
The Time Life Corporation mensponsori konferensi istimewa di Jenewa,
Swiss, yang dalam waktu tiga hari membahas strategi pengambilalihan
Indonesia.
Para pesertanya terdiri dari seluruh kapitalis yang paling berpengaruh
di dunia, orang-orang seperti David Rockefeller, termasuk Raksasa
Korporasi Barat yang diwakili perusahaan-perusahaan Minyak dan Bank,
Freeport, Chevron, Exxon, General Motors, Imperial Chemical Industries,
British Leyland, British American Tobacco, American Express, Siemens,
Goodyear, The International Paper Corporation, US Steel, ICI, Leman
Brothers, Asian Development Bank, Chase Manhattan, dan sebagainya.”
Di seberang meja perundingan, duduk orang-orang Soeharto yang oleh
Rockefeller dan pengusaha-pengusaha international lainnya disebut
sebagai ‘ekonom-ekonom Indonesia yang korup’.
“Di Jenewa, Tim Indonesia terkenal dengan sebutan ‘The Berkeley Mafia’
karena beberapa di antaranya pernah menikmati beasiswa dari pemerintah
Amerika Serikat untuk belajar di Universitas California di Berkeley.
Mereka datang sebagai peminta-minta yang menyuarakan hal-hal yang
diinginkan oleh para majikannya yang hadir.
Menyodorkan butir-butir perundingan yang dijual dari negara dan
bangsanya. Tim Ekonomi Indonesia menawarkan tenaga buruh yang banyak dan
murah, cadangan dan sumber daya alam yang melimpah dan pasar yang besar.”
Ekonomi Indonesia telah dibagi sektor demi sektor.” Prof. Jeffrey
Winters menyebutnya, “Ini dilakukan dengan cara yang amat spektakuler.”
“Mereka membaginya dalam lima seksi: Sektor pertambangan di satu kamar,
Jasa-Jasa di kamar lain, Industri ringan di kamar satunya, Perbankan dan
Keuangan di kamar yang lain lagi, yang dilakukan oleh Chase Manhattan
duduk dengan sebuah delegasi yang mendiktekan kebijakan-kebijakan yang
dapat diterima oleh mereka dan para investor lainnya.
Kita saksikan para pemimpin korporasi besar ini berkeliling dari satu
meja ke meja lainnya, mengatakan, ‘Ini yang kami inginkan, itu yang kami
inginkan, ini, ini, dan ini.’ Dan mereka pada dasarnya merancang
infrastruktur hukum untuk berinvestasi. Tentunya produk hukum yang
sangat menguntungkan mereka.
Belum pernah terdengar situasi seperti itu sebelumnya, dimana pemodal
global duduk dengan wakil dari negara yang diasumsikan sebagai negara
berdaulat dan merancang persyaratan buat masuknya investasi mereka ke
dalam negaranya sendiri.
Freeport mendapatkan Gunung Emas di Papua (Henry Kissinger, pengusaha
Yahudi AS, duduk dalam Dewan Komisaris). Exxon mendapatkan Minyak dan
Gas di Aceh, Chevron mendapatkan Minyak dan Gas di Riau, sebuah
konsorsium Eropa mendapatkan Nikel di Papua Barat. Sang raksasa Alcoa
mendapatkan bagian terbesar dari bauksit Indonesia. Sekelompok
perusahaan Amerika, Jepang, dan Perancis mendapatkan hutan-hutan tropis
di Kalimantan, Sumatera, Sulawesi dan Papua.
Demikian juga sebuah undang-undang tentang penanaman modal asing yang
dirancang oleh Sumitro Djojohadikusumo (Ayah Prabowo)dan disetujui
langsung oleh Soeharto, membuat strategi jitu perampokan negara yang
direstui pemerintahan Soeharto.
Oleh Soeharto, rakyat dijejali dengan propaganda pembangunan, Pancasila,
dan trickle down effect terhadap peningkatan kesejahteraannya, tapi
fakta yang terjadi di lapangan sesungguhnya adalah proses pemiskinan
bangsa secara sistematis yang dilakukan oleh rezim Soeharto.
Pada 12 Maret 1967, Soeharto dilantik sebagai Presiden RI ke-2. Tiga
bulan kemudian, dia membentuk Tim Ahli Ekonomi Kepresidenan yang terdiri
dari Prof. Dr. Soemitro Djojohadikusumo, Prof Dr. Widjojo Nitisastro,
Prof. Dr. Ali Wardhana, Prof Dr. Moh. Sadli, Prof Dr. Subroto, Dr. Emil
Salim, Drs. Frans Seda, dan Drs. Radius Prawiro. Seluruhnya pro kapitalisme.
Nopember 1967, Soeharto mengirim tim ekonomi ini ke Swiss menemui para
CEO Pengusaha Internasional. Lahirlah UU PMA 1967 yang sangat
menguntungkan imperialis Barat. Prinsip kemandirian ekonomi Indonesia
yang dijaga mati-matian oleh Bung Karno, oleh Soeharto ini dihabisi
dengan menjadikan Indonesia sebagai negara yang sangat tergantung pada
barat sebagai kekuatan kapitalis dunia.
Bahkan dijaman Soeharto ini,Soemitro Djojohadikusumo itu digaung2kan
sebagai Begawan Ekonomi untuk mengelabui rakyat.
David Ransom dalam artikelnya yang populer berjudul “Mafia Berkeley dan
Pembunuhan Massal di Indonesia, Kuda Troya Baru dari
Universitas-Universitas AS Masuk ke Indonesia” (Ramparts, 1970),
memaparkan jika AS menggunakan dua strategi untuk menaklukkan Indonesia,
tentu saja dimulai dengan menyingkirkan Bung Karno.
Pertama, membangun satu kelompok intelektual yang berpikiran Barat. Dan
Kedua, membangun satu sel dalam tubuh ketentaraan yang selalu siap
bekerjasama dengan AS.
Yang pertama didalangi oleh berbagai yayasan beasiswa seperti Ford
Foundation dan Rockeffeler Foundation, juga berbagai universitas ternama
AS seperti Berkeley, Harvard, Cornell, dan juga MIT.
David Ransom menulis, dua tokoh Partai Sosialis Indonesia, sebuah partai
kecil yang berhaluan sosialis-kanan, yakni Sumitro Djojohadikusumo dan
Soedjatmoko menjadi ujung tombak pembentukan jaringan intelektuil
pro-Barat di Indonesia, mereka dibina oleh AS sejak akhir tahun 1949-an.
Sedang tugas kedua dilimpahkan kepada CIA. Salah satu agennya bernama
Guy Pauker yang bergabung dengan RAND Corporation mendekati sejumlah
perwira tinggi lewat salah seorang yang dikatakan berhasil direkrut CIA,
yakni Deputi Dan Seskoad Kol. Soewarto. Dan Intel Achmad Soekendro juga
dikenal dekat dengan CIA.
Lewat orang inilah, komplotan AS, mendekati militer. Soeharto adalah
murid dari Soewarto di Seskoad. Di Seskoad inilah para intelektuil
binaan AS diberi kesempatan mengajar para perwira. Terbentuklah jalinan
kerjasama antara sipil-militer yang pro-AS.
Paska tragedi 1965 dan pembantaian rakyat Indonesia, yang dituduh
komunis, dan kelompok ini mulai membangun ‘Indonesia Baru’. Para doktor
ekonomi yang mendapat binaan dari Ford kembali ke Indonesia dan segera
bergabung dengan kelompok ini, di antaranya Emil Salim.
Soeharto kemudian membentuk Trium-Virat (pemerintahan bersama tiga kaki)
dengan Adam Malik dan Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Ransom menulis,
“Pada 12 April 1967, Sultan mengumumkan satu pernyataan politik yang
amat penting yakni garis besar program ekonomi rezim baru itu yang
intinya menegaskan mereka akan membawa Indonesia kembali ke pangkuan
Imperialis. Kebijakan tersebut ditulis oleh Widjojo dan Sadli.”
Ransom melanjutkan, “Dalam merinci lebih lanjut program ekonomi yang
baru saja digariskan Sultan, para teknokrat dibimbing oleh AS. Kemudian
saat Widjojo kebingungan dalam menyusun program stabilisasi ekonomi, AID
mendatangkan David Cole, ekonom Harvard yang baru saja membuat regulasi
perbankan di Korea Selatan untuk membantu Widjojo.
Sadli juga sama, meski sudah doktor, tapi masih memerlukan “bimbingan”.
Menurut seorang pegawai Kedubes AS, “Sadli benar-benar tidak tahu
bagaimana seharusnya membuat suatu regulasi Penanaman Modal Asing. Dia
harus belajar banyak dari Kedutaan Besar Amerika Serikat.
Ini merupakan tahap awal dari program Rancangan Pembangunan Lima Tahunan
(Repelita) Soeharto, yang disusun oleh para ekonom Indonesia didikan AS,
yang masih secara langsung dibimbing oleh para ekonom AS sendiri dengan
kerjasama dari berbagai yayasan yang ada.
Juni 1968, Soeharto secara diam-diam dan mendadak mengadakan reuni
dengan orang-orang binaan Ford, yang dikenal sebagai “Mafia Berkeley”
(untuk merancangkan susunan Kabinet Pembangunan dan badan-badan penting
tingkat tinggi lainnya).
Sebagai Menteri Perdagangan ditunjuk Dekan FEUI Prof.Dr. Soemitro
Djojohadikusumo (Doctor of Philosophy dari Rotterdam), Ketua BPPN
ditunjuk Widjojo Nitisastro (Doctor of Philosophy Berkeley, 1961),
Wakil Ketua BPN ditunjuk Emil Salim (Doctor of Philosophy, Berkeley,
1964 ), Dirjen Pemasaran dan Perdagangan ditunjuk Subroto (Doctor of
Philosophy dari Harvard, 1964), Menteri Keuangan ditunjuk Ali Wardhana
(Doctor of Philosophy, Berkeley, 1962), Ketua Team PMA Moh. Sadli
(Master of Science, MIT, 1956), Sekjen Departemen Perindustrian ditunjuk
Barli Halim (MBA Berkeley, 1959), sedang Sudjatmoko, penasehat Adam
Malik, diangkat jadi Duta Besar di Washington, posisi kunci poros
Jakarta-Washington.
Tim ekonomi “Indonesia Baru” ini bekerja dengan arahan langsung dari Tim
Studi Pembangunan Harvard (Development Advisory Service, DAS) yang
dibiayai Ford Foundation. “Kami bekerja di belakang layar,” ujar Wakil
Direktur DAS Lister Gordon.
AS segera membackup penguasa baru ini dengan segenap daya sehingga
stabilitas ekonomi Indonesia yang sengaja dirusak oleh AS pada masa
sebelum 1965 bisa sedikit demi sedikit dipulihkan. Mereka inilah yang
berada dibelakang REPELITA yang mulai dijalankan pada awal 1969, dengan
mengutamakan penanaman modal asing dan swasembada hasil pertanian.
Dalam banyak kasus, pejabat birokrasi pusat mengandalkan pejabat militer
di daerah-daerah untuk mengawasi kelancaran program Ford ini. Mereka
bekerjasama dengan para tokoh daerah yang terdiri dari para tuan tanah
dan pejabat administratif. Terbentuklah kelompok baru di daerah-daerah
yang bekerja untuk memperkaya diri dan keluarganya. Mereka, kelompok
pusat dan kelompok daerah, bersimbiosis-mutualisme. Mereka juga menindas
para petani yang bekerja di lapangan.
Itulah jaman keemasan KKN(Korupsi,Kolusi,Nepotisme).
Benih Orde Baru tumbuh di atas genangan darah dan tetesan air mata
rakyatnya. Arah pembangunan (Repelita) didesain sesuai dengan keinginan
Washington dengan mengutamakan eksploitasi segenap kekayaan alam bumi
Indonesia yang dikeruk habis-habisan dan diangkut ke luar negeri guna
memperkaya negeri-negeri Barat.
Inti pergantian kekuasaan dari Bung Karno ke Soeharto adalah berubahnya
prinsip pembangunan ekonomi Indonesia dari kemandirian menjadi
ketergantungan. Mei 1966, Soeharto mengumumkan kita Indonesia
menggandeng IMF. Padahal Bung Karno pernah mengusir mereka dengan
kalimatnya yang terkenal: “Go to hell with your aid!”
*Semoga Fakta Sejarah ini jadi Pencerahan bagi generasi kita!*
*JANGAN SALAH PILIH*
---
此電子郵件已由 AVG 檢查病毒。
http://www.avg.com
