Rakyat harus ngerti dong, pemerintah atas nama menteri keuangan kan punya kewajiban ngutang untuk membayar bunga utangǃ Per Desember kemarin, bunga yang mencapai Rp 258 triliun itu sudah kami bayar, jrengǃ Kalau sampai terlambat kan gawat, gelar menteri terbaik dunia bisa dicopotǃ Ardiansyah juga meminta kepada pemerintah untuk segera menyelesaikan kewajiban mengenai tunggakan BPJS kepada RS.
--- SADAR@... wrote: BPKN Minta BPJS Kesehatan Pulihkan Operasional Layanan Kesehatan Reporter: Dias Prasongko Editor: Ali Akhmad Noor Hidayat Sabtu, 5 Januari 2019 20:47 WIB Suasana ruang pendaftaran pasien di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tipe D Kembangan, Jakarta Barat penuh oleh pasien yang ingin berobat atau mengurus surat rujukan ke rumah sakit dengan tipe yang lebih tinggi. Rabu, 3 Oktober 2018. Tempo/Fajar Pebrianto TEMPO.CO, Jakarta - Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau BPKN ikut berkomentar mengenai keputusan BPJS Kesehatan untuk memutus kontrak terhadap sejumlah rumah sakit (RS) pada awal Januari 2019. Akibat kebijakan putus kontrak ini, banyak RS berpotensi tak bisa memberikan layanan kesehatan kepada para pengguna BPJS Kesehatan pada awal Januari 2019. | | | | | | | | | | | Berita Terbaru BPJS Kesehatan - Tempo.co Berita Terkini dan Terupdate BPJS Kesehatan di TEMPO.CO | | | Baca: Satu Rumah Sakit di Depok Putus Kerja Sama dengan BPJS Kesehatan Ketua BPKN Ardiansyah Parman meminta kepada Kementerian Keuangan dan BPJS Kesehatan untuk bisa memulihkan layanan kesehatan ini. Sebab hal ini tentu sangat berpotensi merugikan masyarakat pengguna BPJS Kesehatan. "Karena itu BPKN meminta Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan untuk segera melakukan pemulihan operasional pelayanan termasuk exit strategy bagi keberlangsungan pelayanan kesehatan, sehingga pasien bisa mendapatkan pelayanan optimal dari BPJS," kata Ardiansyah dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Sabtu 5 Januari 2019. Sebelumnya, beberapa rumah sakit dikabarkan diputus kontrak kerja sama oleh BPJS Kesehatan karena tidak bisa memenuhi standar akreditasi layanan atau tidak memenuhi syarat rekredensialing. Selain itu, RS yang diputus kontraknya tersebut juga disebut-sebut belum mengantongi surat izin operasional hingga awal Januari 2019. Akibatnya beberapa rumah sakit tidak bisa memberikan pelayanan kesehatan khusus kepada pasien BPJS Kesehatan. Ardiansyah juga meminta kepada pemerintah untuk segera menyelesaikan kewajiban mengenai tunggakan BPJS kepada RS. Selain itu, juga memberikan kepastian reimbursement BPJS untuk memastikan keberlangsungan operasional RS dalam melayani pasien BPJS. Pemerintah juga perlu segera membenahi sistem dan manajemen pengelolaan BPJS serta segera memenuhi persyaratan perizinan dan akreditasi. Baca: RS Swasta di Bogor Kecewa Pemutusan Kerja Sama BPJS Kesehatan ADVERTISEMENT Dalam keteranganya, BPKN juga menyayangkan terjadinya insiden pelayanan pasien BPJS yang terganggu karena tak segera ditangani oleh RS sesuai dengan Undang-undang Nomor 36 tahun 2009. Karena itu, BPKN melihat perlunya perbaikan secara menyeluruh mengenai hal ini bukan secara tambal sulam. Mengenai kejadian ini, Ardiansyah mengatakan, BPKN akan fokus pada pengembalian pelayanan kesehatan BPJS supaya tidak terganggu terutama pada pasien kritis. Dia meminta kepada para pasien yang tidak dilayani oleh RS supaya segera mengadukan kepada BPJS Kesehatan, Kementerian Kesehatan atau BPKN terdekat. "Kami juga meminta supaya pasien BPJS Mandiri supaya segera melunasi tunggakan iuran bulanan untuk membantu aliran kas sehingga keberlangsungan pelayanan RS kepada pasine bisa terus berlangsung," kata Ardiansyah.
