https://news.detik.com/kolom/d-4385745/menolak-teror-politik?tag_from=wp_cb_kolom_list&_ga=2.233989086.1765899771.1547562512-1142290261.1547562512
Selasa 15 Januari 2019, 16:20 WIB
Kolom
Menolak Teror Politik
Asmadji As Muchtar - detikNews
<https://news.detik.com/kolom/d-4385745/menolak-teror-politik?tag_from=wp_cb_kolom_list&_ga=2.233989086.1765899771.1547562512-1142290261.1547562512#>
Asmadji As Muchtar
<https://news.detik.com/kolom/d-4385745/menolak-teror-politik?tag_from=wp_cb_kolom_list&_ga=2.233989086.1765899771.1547562512-1142290261.1547562512#>
Share *0*
<https://news.detik.com/kolom/d-4385745/menolak-teror-politik?tag_from=wp_cb_kolom_list&_ga=2.233989086.1765899771.1547562512-1142290261.1547562512#>
Tweet
<https://news.detik.com/kolom/d-4385745/menolak-teror-politik?tag_from=wp_cb_kolom_list&_ga=2.233989086.1765899771.1547562512-1142290261.1547562512#>
Share *0*
<https://news.detik.com/kolom/d-4385745/menolak-teror-politik?tag_from=wp_cb_kolom_list&_ga=2.233989086.1765899771.1547562512-1142290261.1547562512#>
2 komentar
<https://news.detik.com/kolom/d-4385745/menolak-teror-politik?tag_from=wp_cb_kolom_list&_ga=2.233989086.1765899771.1547562512-1142290261.1547562512#>
Menolak Teror Politik Sebuah acara kampanye damai (Foto: Agung Pambudhy)
*Jakarta* - Selama masa kampanye Pilpres dan Pileg 2019 telah banyak
bermunculan pernyataan provokatif dan intimidatif terhadap rakyat dalam
berdemokrasi yang diunggah di media sosial dan dijadikan konten ceramah
atau kotbah di lingkungan tempat ibadah. Misalnya, kalau rakyat memilih
partai atau kandidat tertentu dianggap kafir atau tidak akan masuk surga.
Kasus tersebut bisa menjadi contoh mutakhir adanya teror politik dalam
demokrasi di negeri ini. Dalam demokrasi, seharusnya tidak ada pihak
yang boleh memaksa pihak lain untuk menentukan pilihan politiknya.
Karena itu, semua pilar demokrasi (termasuk pers) harus peduli.
Demokrasi harus dibebaskan dari segala bentuk teror politik. Rakyat
harus bebas memilih pemimpin sesuai hati nuraninya, tanpa diteror oleh
siapa pun dan oleh apa pun.
*Labelisasi Demokrasi*
Jika teror politik tersebut berkaitan dengan upaya labelisasi demokrasi,
misalnya upaya membangun demokrasi di negeri ini menjadi demokrasi
agamis, maka tidak jauh berbeda dengan labelisasi demokrasi seperti yang
pernah terjadi di masa Orde Lama dan Orde Baru.
Merujuk data empiris, di negeri ini demokrasi pernah diberi label
sebagai Demokrasi Terpimpin pada era Orde Lama. Ujung-ujungnya, muncul
kehendak yang dipaksakan untuk menjadikan Bung Karno sebagai presiden
seumur hidup. Atau, label Demokrasi Pancasila pada era Orde Baru, yang
disertai teror politik seperti program "kuningisasi" yang betul-betul
meneror rakyat. Semua pagar kantor dan rumah harus dicat warna kuning.
Rakyat pun terpaksa mengikuti program tersebut.
Labelisasi demokrasi tersebut sekarang dianggap tinggal kenangan pahit
yang tak boleh diulang lagi. Sekarang, rakyat Indonesia sudah melek
demokrasi sehingga akan menolak setiap upaya labelisasi demokrasi yang
ujung-ujungnya bisa merusak demokrasi itu sendiri.
Pada saat ini, rakyat Indonesia sudah sangat dewasa dalam berdemokrasi
sehingga harus berani menolak teror politik. Jika masih ada yang mau
diajak untuk melakukan teror politik pastilah karena punya kepentingan
tertentu seperti mengincar uang, posisi, dan keuntungan lain bagi diri
sendiri dan kelompoknya. Misalnya, karena diiming-imingi akan memperoleh
imbalan uang dan jabatan, seseorang mau menjadi tim sukses pasangan
calon dan mencoba meneror rakyat agar takut dan bergabung dengannya.
*Pelanggaran Hukum*
Seharusnya, politik di ranah demokrasi berlangsung damai dan nyaman bagi
semua pihak. Tapi, bisa berubah menjadi menakutkan bagi pihak-pihak
tertentu, karena ada pihak yang melakukan teror politik. Dalam hal ini,
elite politik yang mungkin saja diuntungkan, jika tidak menolaknya,
layak dianggap ikut merestui teror politik. Dan, jika ada elite politik
mendapatkan kekuasaan karena merestui teror politik, bukan tidak mungkin
akan memasifkan teror politik untuk melestarikan kekuasaannya.
Sejarah mencatat, dulu rezim Orde Baru bisa bertahan hingga tiga dekade
karena selalu memasifkan teror politik. Misalnya, banyak yang ditahan
dan dihilangkan karena dianggap subversif hanya karena mengkritik
kebijakan pemerintah. Kemudian banyak rakyat takut dan tidak berani
mengkritik lagi. Pemilu sebagai pesta demokrasi pun selalu mencekam dan
menakutkan.
Akibatnya, kekuasaan rezim Orde Baru semakin membusuk. Lalu, meski
rakyat Indonesia terlambat menyadarinya, akhirnya berani memaksa rezim
tersebut untuk berhenti berkuasa. Dalam hal ini, rakyat berani karena
sejumlah elite politik dan mahasiswa makin giat mendesak adanya suksesi
damai dan reformasi.
Seharusnya, di era Reformasi ini, tidak ada pihak yang melakukan teror
politik yang menimbulkan ketakutan rakyat dalam berdemokrasi, apa lagi
dengan memakai agama.
Selain itu, seharusnya tidak ada pemuka agama di tingkat akar rumput
yang juga ikut-ikutan melakukan teror politik yang menakutkan dan
meresahkan rakyat hanya karena mendukung kandidat yang sedang bertarung
dalam kontestasi politik.
Layak ditegaskan, bisa disebut melanggar hukum, jika fasilitas agama
seperti tempat ibadah dijadikan tempat untuk melakukan teror politik
yang bisa menakutkan bagi sebagian atau seluruh rakyat yang notabene
umat beragama.
Dengan kata lain, teror politik dalam demokrasi harus dikatagorikan
sebagai pelanggaran hukum, dan karena itu aparat penegak hukum harus
segera menanganinya dengan tuntas. Dalam hal ini, negara jangan sampai
kalah menghadapi oknum-oknum yang nyata-nyata telah melanggar hukum
dengan melakukan teror politik.
Namun, karena teror politik memakai agama dan tempat ibadah, MUI dan
ormas-ormas keagamaan perlu juga bersepakat untuk menghentikannya. Jika
teror politik tersebut dibiarkan, tentu bisa berkembang menjadi
praktik-praktik pelecehan terhadap agama yang akan terjadi di seluruh
pelosok Tanah Air.
*Asmadji As Muchtar* /Dekan FIK Universitas Sains Al-Qur'an, Wonosobo/
*(mmu/mmu)*
Tulisan ini adalah kiriman dari pembaca detik, isi dari tulisan di luar
tanggung jawab redaksi. Ingin membuat tulisan kamu sendiri? Klik di sini
<https://news.detik.com/kolom/kirim> sekarang!
pilpres 2019 <https://www.detik.com/tag/pilpres-2019/> kampanye
<https://www.detik.com/tag/kampanye/>