https://news.detik.com/kolom/d-4394906/adu-kuat-strategi-pemenangan-pilpres
Selasa 22 Januari 2019, 12:16 WIB
Kolom
Adu Kuat Strategi Pemenangan Pilpres
Adi Munazir - detikNews
<https://connect.detik.com/dashboard/public/tungelwien>
Adi Munazir <https://connect.detik.com/dashboard/public/tungelwien>
Share *0*
<https://news.detik.com/kolom/d-4394906/adu-kuat-strategi-pemenangan-pilpres#>
Tweet
<https://news.detik.com/kolom/d-4394906/adu-kuat-strategi-pemenangan-pilpres#>
Share *0*
<https://news.detik.com/kolom/d-4394906/adu-kuat-strategi-pemenangan-pilpres#>
0 komentar
<https://news.detik.com/kolom/d-4394906/adu-kuat-strategi-pemenangan-pilpres#>
Adu Kuat Strategi Pemenangan Pilpres Foto: Pradita Utama
*Jakarta* -
Sahut-menyahut dan saling memberi respons antartim sukses (timses)
jelang 17 April 2019 semakin menajam. Cuaca politik pun semakin panas
sebagai polusi dari gesekan 16 partai politik yang akan bertarung sengit
di pileg dan pilpres yang akan dihelat sekaligus. Strategi, taktik, dan
tawaran perubahan menggema keras dalam rangka mendulang dukungan dari
berbagai level.
Di alam demokrasi langsung dengan sistem suara terbanyak (/popular
vote/), politik membutuhkan dua hal sekaligus yaitu isi kepala dan
jumlah kepala. Isi kepala berhubungan dengan sosok calon, kemampuan
finansial, dan performa timses. Adapun untuk jumlah kepala jelas
berhubungan dengan akumulasi suara pemilih untuk memenangkan konsep 50
plus 1.
Sengitnya pertempuran Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi dan
Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amien jelas merupakan sesuatu
yang normal, mengingat Pilpres 2019 adalah laga /rematch/ (pertandingan
ulang). Selisih suara Prabowo atas Jokowi dengan 8,4 juta suara pada
Pilpres 2014 adalah evaluasi terbesar untuk dijadikan pelajaran jika
kubu jenderal tak ingin gigit jari dalam menghadapi kekalahan.
Setidaknya ada beberapa hal-hal yang harus diperhatikan oleh
masing-masing timses dalam menjalankan strategi pemenangan baik di ruang
monologis maupun ruang dialogis. Tujuannya adalah menjaga mesin politik
tetap panas dalam rangka mendekap kemenangan. Para elite, calon, dan
juga timses harus mampu menjalankan ritme dalam wilayah aspek kemampuan
merawat isu, penguasaan wilayah, dan juga tawaran perubahan melalui
program keberpihakan terhadap masyarakat.
*Merawat Isu Agama
*
Isu yang masih sering muncul ke permukaan berkaitan dengan politik
identitas tidak terlepas dari latar belakang agama, kualitas keagamaan,
dan kedekatan dengan tokoh-tokoh agama. Ketiga isu tersebut saling
bersahutan dalam perdebatan publik mengingat pengaruh/framing/ yang
dibuat oleh media semakin memperuncing isu tersebut dalam percakapan
warga negara.
Hal tersebut dapat dilihat dari membesarnya dominasi gerakan agama
tertentu di berbagai pelosok Tanah Air. Gerakan itu dengan satu perasaan
bersama bahwa membela ulama, agama, dan negara adalah satu tafsir atas
kecintaan pada Indonesia. Fenomena ini jelas merupakan realitas politik
yang mau tidak mau atau suka tidak suka membentang dari barat sampai di
timur Indonesia. Situasi itu jelas merupakan gambaran dari bagaimana
politik berkembang menyesuaikan kondisi sosial yang ada.
Belakangan menggema wacana Tes Baca Alquran yang diinisiasi oleh Ikatan
Dai Aceh bagi pasangan capres dan cawapres, meski konstitusi tidak
mensyaratkan kemampuan bacaan Alquran dalam memilih pasangan calon.
Wacana itu merupakan perkembangan dari saling curiga terhadap kualitas
keislaman masing-masing calon. Hal tersebut juga didasarkan pada
menguatnya dominasi rmotif agama yang dihasilkan oleh
peristiwa-peristiwa yang muncul karena anggapan kelemahan negara dalam
memayungi permasalahan.
*Penguasaan Wilayah
*
Secara geografis dan sebaran penduduk posisi Pulau Jawa masih menjadi
lumbung suara yang harus digarap secara serius jika tak ingin dihadapkan
pada kekalahan. Baik barisan TKN Jokowi-Ma'ruf ataupun BPN Prabowo-Sandi
haruslah realistis dan menghindari klaim-klaim penguasaan wilayah jika
tak ingin kehilangan dukungan masyarakat akar rumput.
Selain itu juga daerah-daerah dengan jumlah padat penduduk selain di
luar wilayah Pulau Jawa sepertinya Provinsi Sumatera Utara, Sumatera
Selatan, Sulawesi Selatan, Lampung, dan Riau patut menjadi sasaran
prioritas untuk dikuasai. Tidak ada jaminan basis salah satu partai
politik di wilayah tertentu akan menjadi daerah penyumbang suara untuk
pasangan tertentu. Mengingat peta dukungan masyarakat bersifat
elastis-pragmatis yang akan mudah berpindah arah ketika kepentingan didapat.
Dalam kaitannya dengan rezim saat ini, PDIP harus berbenah agar banteng
tetap memimpin lima tahun mendatang. Langkah BPN Prabowo- Sandi yang
memindahkan markas pertempuran ke Kota Solo merupakan penetrasi gagah
dalam menggempur rumah kekuasaan dukungan petahana. Secara sederhana
memang gerak TKN diuntungkan oleh kekuasaan yang masih di bawah telunjuk
Jokowi sehingga lebih mudah meyakinkan masyarakat. Sedangkan BPN diisi
oleh deretan orang-orang berpengalaman seperti SBY, Amien Rais, dan
tokoh-tokoh agama yang lain.
*Tawaran Program
*
Mendulang suara lewat tawaran program yang pro kehendak rakyat adalah
bagian dari agenda politik yang tidak boleh diabaikan. Hal-hal yang
berhubungan dengan ekonomi yang bernuansa keberpihakan adalah sesuatu
yang fundamental untuk dihadirkan. Harga sandang dan pangan yang murah
meriah merupakan cita-cita dari setiap masyarakat dalam menantang hidup
yang keras ini.
Masyarakat juga tidak membutuhkan sosialisasi program yang terlampau
teoritis dan jelimet karena wilayah sasar utama adalah masyarakat bawah.
Sementara itu tontonan perdebatan Fadli Zon, Adian Napitupulu, Ali
Mochtar Ngabalin, Raja Juli Antoni, Rocky Gerung di mata kamera jelas
wilayah sasarnya adalah kelas menengah ke atas yang jumlahnya tidaklah
terlalu banyak.
Manuver yang dilakukan oleh partai politik pendukung juga harus
ditertibkan jangan sampai merusak satu peta rekayasa kemenangan yang
sedang digarap oleh timses masing-masing pendukung. Tawaran program
harus menyasar pada sesuatu yang dapat dirasakan secara bersama oleh
lapisan masyarakat, sehingga berdebat terlalu serius urusan poligami dan
antiperda agama seperti yang dilakukan oleh PSI jelas blunder besar dan
merupakan napas tak sedap yang harus dihentikan segera.
Masing-masing timses juga harus saling memberi pendidikan politik yang
sehat dalam rangka membantu masyarakat menentukan pilihan pemimpin yang
mampu memberikan manfaat kepada keindonesiaan dan kebangsaan. Timses
punya beban amanah yang besar karena hasil dari pilihan politik akan
menghasilkan tangis atau duka untuk lima tahun mendatang.
*Adi Munazir, S.H*/aktivis IMM dan konsultan hukum Supreme Law Firm Malang/
*(mmu/mmu)
*
**
