Toleransi ada batasnya. Tidak boleh presiden menoleransi koruptor jadi caleg.Atau Jokowi menoleransi orang menyuruhnya pamer jadi imam shalat.Atau toleran terhadap peraturan mencaplok tanah atasnama kepentingan umum. Dll.
--- j.gedearka@... wrote: https://news.detik.com/kolom/d-4409920/toleransi-dalam-narasi-mayoritas-minoritas Jumat 01 Februari 2019, 11:16 WIB Kolom Toleransi dalam Narasi Mayoritas-Minoritas Jazak Hidayat - detikNews Jazak Hidayat Kampung toleransi di Bandung (Foto: Avitia Nurmatari) Jakarta - Ungkapan "setiap warga negara memiliki hak dan kedudukan yang sama" telah menjadi semacam pengetahuan atau prinsip bersama seiring menguatnya proses demokratisasi di negeri ini. Prinsip-prinsip kesetaraan sosial dipandang sebagai nilai kolektif yang melandasi hubungan antarwarga negara. Salah satunya adalah prinsip toleransi. Bahwa setiap warga diharapkan bisa hidup berdampingan dengan saling menghormati dan menghargai berbagai perbedaan satu sama lain. Tetapi, sebagaimana umumnya suatu nilai, ia adalah utopia bagi para penganutnya. Ia menjadi penuntun pada tataran ide. Bersifat abstrak dan multitafsir. Implementasinya mewujud dalam spektrum yang kompleks. Maka jangan pernah membayangkan bahwa suatu tatanan nilai akan selalu merefleksikan secara linier perilaku para pengikutnya. Ketika, misalnya, prinsip toleransi dipandang telah menjadi kesepakatan nilai bersama, bentuk pengamalannya bisa bermacam-macam, bahkan bertentangan. Dalam konteks masyarakat Indonesia yang majemuk, polemik tentang apakah suatu tindakan disebut toleran atau intoleran menjadi lebih kompleks. Dalam praktiknya, persekusi atas nama mayoritas menjadi salah satu gambaran yang sering tampak. Penyegelan atau pembakaran tempat-tempat ibadah, pelarangan pelaksanaan ritual adat atau keagamaan, hingga tindakan-tindakan yang secara langsung mengancam jiwa dan merenggut korban. Di sini demokrasi mengalami komplikasi dialektika internalnya. Ia menawarkan terciptanya kebaikan untuk kepentingan orang banyak (common good), yang dipercayakan kepada suara mayoritas, yang ternyata menyimpan potensi ancaman terhadap nilai-nilai toleransi yang diturunkan oleh demokrasi itu sendiri. Tirani Mayoritas Merujuk pada pandangan seorang ilmuwan politik dan sejarah dari Prancis abad ke-19, Alexis de Tocqueville, demokrasi pada dasarnya berpijak pada konsep mayoritas. Bentuk paling telanjangnya adalah teknik voting dalam pengambilan suatu keputusan. Mayoritas dianggap sebagai perwakilan bagi keseluruhan karena tidak adanya kesepakatan secara utuh dari individu-individu di dalamnya. Sepintas memang ini terlihat sebagai sebuah sistem yang efektif dan efisien dalam mengelola perbedaan. Namun, sebagaimana yang diungkapkan de Tocqueville, konsep "mayoritas" yang menjadi pijakan demokrasi menyimpan potensi tirani atau yang dia sebut "tyranny of the majority". Bahwa, pada situasi tertentu, mayoritas bisa bertindak sewenang-wenang terhadap minoritas. Berangkat dari konteks rasisme di Amerika Serikat, de Tocqueville mendapati suatu realitas bahwa bahkan hukum bisa kehilangan otoritasnya jika tidak mendapatkan dukungan mayoritas. Dengan sinis de Tocqueville kemudian menyindir, "… then the majority claims the right not only of making the laws, but of breaking the laws it has made?" (…jadi, kelompok mayoritas tidak hanya menuntut hak untuk membuat peraturan, tetapi juga hak untuk melanggar aturan yang mereka buat sendiri?) Ada satu kondisi mendasar di mana jika seseorang atau kelompok minoritas tidak diterima keberadaannya oleh lingkungan sosial dominan yang melingkupinya, tidak banyak pilihan yang bisa diambil. Mengadu kepada hukum? Yang sering terjadi, aparat berwenang akan cenderung berpihak pada kemauan mayoritas dengan alasan menjaga stabilitas sosial. Dalam narasi mayoritas-minoritas seperti ini, terlalu naif memahami kesepakatan yang terjalin antara dua pihak sebagai kesepakatan murni, yang semata didasarkan pada prinsip hak dan kedudukan yang sama, tanpa ada tekanan rasa takut sama sekali. Narasi mayoritas-minoritas ini bukan sekadar persoalan statistik, melainkan mindset, di mana kedua belah pihak telah sama-sama menginternalisasi pola dominan-subordinat dalam relasi mereka. Pada praktik interaksi sosial keseharian, meski saling sapa terjadi secara normal seolah tanpa ada sekat identitas, kedua belah pihak telah sama-sama saling menyadari siapa pada akhirnya yang lebih berhak "bersuara lantang". Tak heran jika pernah suatu kali ada seorang tokoh budayawan ternama di negeri ini, yang karena menyadari berasal dari salah satu kelompok minoritas, menasihati seorang pejabat tinggi yang berasal dari kelompok minoritas yang sama. Meskipun mengakui sikap tegas dan jujur si pejabat, dia mengingatkan bahwa kata-kata dari si pejabat yang sering dianggap kasar bisa memicu kerusuhan yang mengancam kelompok minoritas mereka. Peluang yang tersedia pada situasi di mana pihak minoritas tidak punya pilihan adalah si mayoritas yang bersedia berbesar hati. Yang galib terjadi adalah mayoritas yang memosisikan diri sebagai "pelindung" bagi minoritas. Jika pada satu waktu terjadi konflik antara keduanya, ungkapan-ungkapan yang sangat mungkin terdengar adalah, "Sudah bagus dia bisa tinggal di sini" atau "Seharusnya dia berterima kasih warga mau menerimanya." Dalam narasi mayoritas-minoritas, toleransi lazim dimaknai sebagai kesediaan mayoritas untuk berbesar hati menerima dan melindungi minoritas. Kendali terhadap sejauh mana kebesaran hati dan perlindungan itu bisa diberikan tentu saja ada pada tangan mayoritas. Toleransi Komunal Persoalan toleransi dalam narasi mayoritas-minoritas relevan dengan apa yang disebut Jeremy Menchik (2016) dalam bukunya Islam and Democracy in Indonesia: Tolerance without Liberalism sebagai toleransi komunal. Secara umum, konsep toleransi komunal mengedepankan hak-hak kolektif. Ini berbeda dari konsep toleransi dalam sistem demokrasi sekuler-liberal yang lebih menekankan penghormatan hak-hak individu. Konsepsi toleransi komunal ini didasarkan Menchik pada hasil penelitiannya tentang konsep toleransi menurut organisasi-organisasi Islam di Indonesia, terutama Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Dengan demikian, studi ini sesungguhnya juga memperlihatkan bahwa narasi mayoritas-minoritas di Indonesia selama ini, terutama pasca Orde Baru, sebagian besarnya terkait dengan dinamika hubungan antarumat beragama, terutama masyarakat muslim sebagai mayoritas. Dengan komposisi prosentasenya yang teramat besar dalam sebuah negara, dipandang wajar jika umat Islam diberi hak-hak kolektif yang membuka lebar ruang ekspresi keberagamaan mereka di ranah publik. Pun keberadaan umat agama lain (yang diakui negara) juga diakomodasi oleh pemerintah. Ini juga berarti prinsip pluralisme hukum, yang mengakomodasi keberagaman ajaran atau nilai-nilai agama, yang dikedepankan. Bukan semata sentralisme hukum yang menyamaratakan semua individu. Ruang perdebatan muncul terkait dengan apakah toleransi komunal kompatibel dengan sistem demokrasi. Menchik sendiri berpandangan bahwa konsep toleransi komunal ini tidak bertentangan dengan demokrasi. Dia menekankan bahwa situasi keberagamaan dan komunalitas masyarakat Indonesia menuntut adanya perspektif dan cara yang berbeda dalam menerapkan demokrasi. Toleransi komunal bisa dipandang sebagai semacam jalan tengah. Terlepas dari perdebatan konseptualnya, sesungguhnya yang masih menjadi persoalan adalah bagaimana pada tataran realitasnya model toleransi komunal ini bisa menekan munculnya kesewenang-wenangan atas nama mayoritas. Jika dalam model toleransi sekuler-liberal yang lebih mempromosikan hak-hak individu saja potensi tirani mayoritas ternyata masih tak terhindarkan, bagaimana pula dengan konsep toleransi komunal yang tampaknya lebih memberikan ruang bagi narasi mayoritas-minoritas ini? Idealnya, harapan disandarkan kepada aparat penegak hukum untuk bisa bertindak tegas sesuai peraturan yang ada, bukan semata kepada kebesaran hati atau perlindungan dari mayoritas. Penegakan hukum terkait dengan berbagai bentuk konflik horizontal harus bisa keluar dari narasi mayoritas-minoritas jika menginginkan terwujudnya keadilan dan terlepas dari tirani mayoritas. Jazak Akbar Hidayat pemerhati dan peminat kajian-kajian sosial-budaya (mmu/mmu)
