7 Januari 1965 Gara-gara Malaysia, Indonesia Keluar dari PBB 
https://tirto.id/gara-gara-malaysia-indonesia-keluar-dari-pbb-cCpg
 https://tirto.id/gara-gara-malaysia-indonesia-keluar-dari-pbb-cCpg

 
 

 

 

 






 Ilustrasi Presiden Sukarno. tirto.id/Gery



 

 Oleh: Akhmad Muawal Hasan - 7 Januari 2018
 Dibaca Normal 4 menit

 
 Menahan gondok. 
Pucuk-pucuk amarah
mekar di New York.
 tirto.id https://tirto.id/ - Pada 7 Januari 1965, tepat hari ini 53 tahun yang 
lalu, Presiden Sukarno mendeklarasikan Republik Indonesia keluar dari 
keanggotaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Keputusan ini sebenarnya tidak 
pernah diterima secara resmi oleh PBB dan belum ada presedennya sejak 
organisasi internasional ini berdiri. 

Keputusan Sukarno membuat Sekretaris Jenderal PBB U Thant kebingungan. Ia perlu 
membongkar peraturan organisasi untuk menjawab dua pertanyaan pokok:

(1) Apakah keputusan tersebut sah? (2) Bagaimana sikap yang harus diambil PBB?

Butuh waktu dua bulan bagi U Thant untuk meresponnya. Pasal 6 Piagam PBB 
menyatakan Majelis Umum memang diberi kekuatan untuk menendang keluar negara 
anggota yang tak patuh pada aturan. Namun tak ada keterangan jelas bagaimana 
sikap resmi PBB jika sebuah negara ingin keluar secara sukarela. 

Setelah berkonsultasi dengan delegasi PBB dan staf resminya sendiri, U Thant 
akhirnya menyimpulkan bahwa tidak ada yang bisa dilakukannya untuk mencegah 
sebuah negara yang ingin keluar dari organisasi. Ia lalu mengirimkan surat 
kepada Menteri Luar Negeri RI saat itu, Dr. Soebandrio, bahwa ia menyesalkan 
keputusan Indonesia.

Thant tergolong hati-hati. Tujuannya agar Indonesia bisa kembali bergabung 
kapan saja. Di dalam pengantarnya untuk laporan tahunan PBB bulan September 
1965, Thant menulis bahwa ia berharap keputusan Sukarno “hanyalah fase 
temporer”. Ia juga menambahkan, untuk jangka pajang, Indonesia “dapat dilayani 
dengan sebaik-baiknya dengan melanjutkan keanggotaan dan dengan berpartisipasi 
sepenuhnya dalam kegiatan organisasi yang konstruktif.” 

Baca juga: Dulu Ada Soekarno, Kini Ada Duterte 
https://tirto.id/dulu-ada-soekarno-kini-ada-duterte-bEgy

Narasi di atas tertuang dalam Public Papers of the Secretaries General of the 
United Nations: Volume 7 U. Thant 1965-1967 
https://books.google.co.id/books/about/Public_Papers_of_the_Secretaries_General.html?id=7bSamSjooVgC&redir_esc=y
 (2010) yang disusun sejarawan PBB Andrew W. Cordier dan Max Harrelson. 
Keduanya menjelaskan akar persoalan berawal dari sikap keras Sukarno terkait 
pendirian Malaysia yang memicu Konfrontasi Indonesia-Malaysia. 
 Bermula dari Konfrontasi Indonesia-MalaysiaEmbrionya adalah keinginan Federasi 
Malaya, yang dikenal dengan nama Persekutuan Tanah Melayu, untuk menggabungkan 
Borneo Utara, Sarawak, dan Singapura menjadi satu negara baru. Indonesia sudah 
mencurigainya sebagai intrik untuk memecah belah Asia Tenggara sejak 1961. 
Namun segala kecaman tak membuahkan hasil kongkrit. Justru pada September 1963 
Malaysia lahir di bawah restu Inggris. 

Sukarno menilai pembentukan Malaysia adalah proyek kolonialisme Barat yang akan 
mengancam eksistensi Indonesia yang baru merdeka. Ia melabeli Malaysia sebagai 
boneka bentukan Inggris—negara yang sempat menjajah Hindia Belanda pada 
1811-1816. Inggris dianggap akan menggunakan negara baru di Semenanjung Malaya 
untuk mengetatkan kontrol dan kekuasaan. Dengan kata lain, mereka hendak 
melanjutkan kolonialisme gaya baru. 

Saat suasana di kawasan masih panas gara-gara konfrontasi, baik di ranah 
diplomatik hingga kontak senjata di Kalimantan Utara, muncul rencana Malaysia 
akan dimasukkan sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan (DK) PBB. Sukarno 
tambah geram. Pada 1964, ia mengancam Indonesia akan keluar dari PBB jika 
rencana tersebut benar-benar diwujudkan. 

Ketika pada awal 1965 Malaysia benar-benar diangkat sebagai anggota tidak tetap 
DK PBB, Sukarno hilang kesabaran. Menurut catatan Cordier dan Harrelson, U 
Thant secara personal menghubungi Sukarno. Sayangnya, keputusan sang Pemimpin 
Besar Revolusi sudah bulat. Pada 20 Januari 1965 atau dua minggu usai deklarasi 
keluar dari PBB, Soebandrio mengirimkan surat resmi yang berisi pengunduran 
diri Indonesia dari PBB. 
 

Baca juga: Spektrum Politik di Seputar Kampanye Ganyang Malaysia 
https://tirto.id/spektrum-politik-di-seputar-kampanye-ganyang-malaysia-cu4S

 Politik Luar Negeri yang Agresif ala SukarnoSatu dekade usai proklamasi 
kemerdekaan, Sukarno mencuri perhatian dunia dengan kebijakan dan pendekatan 
politiknya yang agresif. Dasarnya adalah sikap anti-nekolim atau anti terhadap 
proyek neokolonialisme-imperialisme. Sikap ini menganggap proyek kolonialisme 
dan imperialisme asing bukan lagi dalam bentuk klasiknya, melainkan dalam 
bentuk baru yang laten dan hampir tak tampak secara fisik. Pendirian Malaysia 
berkat bantuan Inggris, menurut Sukarno, adalah salah satu contohnya. 

Sukarno mengidam-idamkan Indonesia sebagai negara yang mandiri dalam berbagai 
segi. Kemandirian ekonomi akan menghindarkan Indonesia dari ketergantungan akan 
bantuan ekonomi dari negara atau lembaga internasional. Sukarno mencipta konsep 
Berdikari atau "berdiri di atas kaki sendiri" untuk mencapainya. Segala 
kebijakan yang berbau nasionalisasi juga membuat pemodal asing, terutama dari 
Barat, kesulitan masuk Indonesia. 

PBB sesungguhnya dipandang negatif oleh Sukarno karena dianggap sebagai 
perwakilan para kolonialis Barat, sehingga kebijakan-kebijakan yang dihasilkan 
juga mencerminkan sifat neokolonialisme-imperialisme. Kenetralan yang 
digembor-gemborkan PBB, bagi Sukarno, hanyalah omong kosong belaka. 

Meski PBB tetap membuka pintu, ketegasan Sukarno membuat Indonesia memutus 
hubungan dengan lembaga-lembaga PBB seperti Badan Kesehatan Dunia (WHO) dan 
lain-lain. Dana bantuan sosial dan pendidikan senilai $50 juta pun gagal 
mengalir ke Indonesia, demikian cataat Associated Press dan dilaporkan ulang 
Rappler 
https://www.rappler.com/world/regions/asia-pacific/indonesia/bahasa/englishedition/143883-united-nations-withdrawal-philippines-duterte.
 

“Kita bisa beroperasi tanpa lembaga-lembaga khusus PBB. Ini baik untuk bangsa 
kita, untuk bisa berdiri di atas kaki kita sendiri. Saya sudah serukan 
sebelumnya: Persetan dengan bantuanmu!” begitu sesumbar Sukarno, sembari 
mengingatkan agar rakyat, kementerian, dan militer Indonesia siap menghadapi 
segala konsekuensinya. Sebab, baginya, “hanya dengan mengatasi kesulitan kita 
bisa menjadi bangsa yang besar.” 

Baca juga: Ketika Sukarno Akhirnya Kembali ke Jakarta 
https://tirto.id/ketika-sukarno-akhirnya-kembali-ke-jakarta-ccBW

Rakyat Indonesia memang kerap dirundung kesulitan ekonomi di era Sukarno. 
Inflasi tahun 1957 mencapai 42,40 persen. Angkanya jadi lebih gila-gilaan di 
pertengahan 1960-an atau memasuki era Demokrasi Terpimpin. Beberapa orang 
mengkritik, manuver politik luar negeri Sukarno tak memperbaiki kondisi 
perekonomian Indonesia—justru malah memperparahnya. Ada pula yang menganggap 
konfrontasi dengan Malaysia adalah pengalih isu bobroknya perekonomian RI kala 
itu. 

Associated Press mencatat ada beberapa negara yang meminta Sukarno untuk 
mempertimbangkan ulang keputusannya. Sukarno mengucapkan terima kasih atas 
perhatian yang diberikan, namun ia tetap bertahan. Dualisme reaksi kemudian 
muncul, bahkan di antara negara-negara komunis yang sejak lama menjadi 
“kamerad-kamerad” pendukung kebijakan luar negeri Sukarno. 

RRC, misalnya, mendukung Sukarno dengan menyatakan bahwa langkahnya bijak, 
tegas, dan menjadi dorongan besar bagi masyarakat Asia, Afrika, dan Amerika 
Latin untuk melawan imperialisme. Sementara Uni Soviet, yang menyediakan modal 
perang selama konfrontasi Indonesia-Malaysia, mewanti-wanti Sukarno terkait 
dampak setelahnya. Keputusan Indonesia, bagi Soviet, tak biasa serta membuat 
situasi terasa abnormal di internal organisasi PBB. 
 
 Polarisasi Baru Bikinan SukarnoPada 1961, Sukarno menggagas pembagian dunia 
antara Oldefo dan Nefo. Oldefo, singkatan dari The Old Established Forces, 
adalah kekuatan lama dunia yang sudah mapan dan bersifat imperialis-kolonialis. 
Negara-negara Barat rata-rata dikategorikan sebagai Oldefo oleh Sukarno. 

Baca juga: Olimpiade Tandingan yang Menyatukan Politik dan Olahraga 
https://tirto.id/%20Olimpiade%20Tandingan%20yang%20Menyatukan%20Politik%20dan%20Olahraga

Nefo adalah The New Emerging Forces, yaitu kelompok negara-negara progresif dan 
mewakili kekuatan baru di tengah bipolarisasi Blok Barat dan Blok Timur. 
Negara-negara Nefo tumbuh di Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Mereka berusaha 
bebas dari neo-kolonialisme dan neo-imperialisme Oldefo sembari berupaya 
membangun tatanan dunia baru tanpa eksploitasi manusia atas manusia. 

Sebagaimana Sukarno yang secara radikal mendeklarasikan berdirinya pesta 
olahraga tandingan untuk negara-negara Nefo melalui ajang Games of The New 
Emerging Forces (Ganefo), bersamaan dengan pengumuman keluarnya Indonesia dari 
PBB, Sukarno mendeklarasikan berdirinya Conference of the New Emerging Forces 
(CONEFO). 

 


CONEFO, dalam bayangan Sukarno, adalah kekuatan blok baru yang beranggotakan 
negara-negara berkembang. Organisasi ini didirikan dengan tujuan menyaingi dua 
kekuatan blok yang sedang berseteru untuk memperebutkan pengaruh: Blok Uni 
Soviet (Timur) dan Blok Amerika Serikat (Barat). Anggotanya antara lain 
Indonesia, RRC, Korea Utara, Vietnam Utara. Sementara pengamatnya antara lain 
Uni Soviet, Kuba, Yugoslavia, Republik Arab Bersatu, dan Organisasi Pembebas 
Palestina (PLO). 

CONEFO diproyeksikan Sukarno sebagai kekuatan alternatif PBB. Semangatnya 
serupa dengan Konferensi Asia-Afrika di Bandung pada 1955, yakni untuk mewadahi 
negara-negara dunia ketiga dalam posisi netral selama Perang Dingin. Netral, 
namun punya daya tawar, dan pastinya anti-nekolim. 

Baca juga: Inggris juga Tunggangi G30S untuk Gulingkan Sukarno 
https://tirto.id/inggris-juga-tunggangi-g30s-untuk-gulingkan-sukarno-cxlc

Pada pidato Pembukaan Sidang DPR-GR tanggal 16 Agustus 1966 yang tercatat dalam 
Revolusi Belum Selesai  
https://books.google.co.id/books/about/Revolusi_Belum_Selesai.html?id=ptiFCgAAQBAJ&redir_esc=y(2014),
 Sukarno mencoba meyakinkan peserta sidang bahwa pembangunan gedung CONEFO 
adalah keputusan yang tepat. Katanya, gedung CONEFO ini bisa menjadi gedung 
serba guna, baik untuk konferensi internasional maupun acara DPR dan MPRS lain. 
Namun yang terpenting bagi Sukarno bukan gedungnya. 
 
https://books.google.co.id/books/about/Revolusi_Belum_Selesai.html?id=ptiFCgAAQBAJ&redir_esc=y
“Gedungnya tidak selesai, tidak jadi apa, asal CONEFO berjalan terus. Sebab, 
CONEFO bagiku, saya harap juga Saudara-saudara mengerti, adalah salah satu hal 
yang vital, yang harus kita adakan di dalam dunia yang sekarang ini. Jikalau 
benar-benar kita hendak mendirikan satu new world tanpa exploitation de l'homme 
par l'home dan exploitation de nation par nation,” tegasnya. 

Peristiwa G30S, yang terjadi beberapa bulan usai Indonesia keluar dari PBB, 
ternyata menjadi bibit penggembosan kekuasaan Sukarno. Paul Lashmar dan James 
Oliver mencatat di bukunya, Britain's Secret Propaganda War 1948-77, bahwa 
Inggris juga punya peran besar 
https://tirto.id/inggris-juga-tunggangi-g30s-untuk-gulingkan-sukarno-cxlc dalam 
upaya tersebut. Tujuannya sederhana: penguasaan sumber daya alam Indonesia 
melalui jalur investasi asing—sesuatu yang amat susah direalisasikan selama 
Sukarno berkuasa. 

Dua tahun usai tragedi pembantaian ratusan ribu (ada yang menyebut jutaan) 
anggota PKI dan yang tertuduh lain, cita-cita Inggris berhasil: MPRS mencabut 
status Sukarno dan Soeharto dilantik sebagai presiden RI yang baru. 

Melalui sebuah pesan tertulis kepada Sekjen PBB tanggal 19 September 1966, 
Indonesia menyatakan keinginannya untuk kembali jadi anggota PBB. Keinginan ini 
disambut hangat sidang Majelis Umum PBB yang digelar pada 28 September 1966. 
Perwakilan Indonesia kembali aktif di markas PBB. Bantuan internasional kembali 
mengalir ke Indonesia—plus beragam investasi asing dari Inggris dan 
negara-negara “nekolim” lainnya.
 
Baca juga artikel terkait SEJARAH INDONESIA 
https://tirto.id/q/sejarah-indonesia-dwA?utm_source=Tirtoid&utm_medium=Lowkeyword
 atau tulisan menarik lainnya Akhmad Muawal Hasan 
https://tirto.id/author/akhmadmuawal?utm_source=Tirtoid&utm_medium=Lowauthor


 (tirto.id - Politik) 

Reporter: Akhmad Muawal Hasan
Penulis: Akhmad Muawal Hasan
Editor: Ivan Aulia Ahsan



Kirim email ke